Minggu, 31 Januari 2016

Bulog Akan Beli 445.000 Ton Jagung Impor

Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas T Lembong telah menggelar pertemuan dengan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Sudirman dan Peternak Jumat (29/1). Pertemuan tersebut membahas masalah kelangkaan jagung yang menyebabkan harga pakan ternak melambung tinggi.

Rapat itu dihadiri oleh perwakilan Peternak Mandiri Musbar, Panji Kahrismawan dari Pinsar petelur nasional dan sejumlah lainnya. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesimpulan yakni, pertama, Mendag akan mengklarifikasi melalui surat kepada Polri bahwa jagung yang sudah diimpor anggota GPMT bukan jagung illegal.

“Kedua, importir jagung bersedia mengalihkan atau menjual 445.500 ton jagung yang diimpor oleh anggota GPMT kepada Perum Bulog,” ujar Ketua GPMT Sudirman, Sabtu (30/1).
Ia mengungkapkan, rapat juga menyepakati bahwa pengalihan impor jagung oleh GPMT harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti dengan margin sebesar 2 persen untuk importir dan margin 3 persen untuk perum Bulog.

“Komponen biaya mengikuti formulasi perhitungan yang ditetapkan oleh tim kecil,” ucapnya.

Pendistribuan oleh Perum Bulog mengikuti komposisi minimal 20 persen dan maksimal 25 persen untuk peternak UMKM Mandiri. Dalam pelaksanaannya, perum bulog akan melakukan transaksi langsung B to b dengan para anggota GMPT sesuai kesepakatan pihak kedua.

Pelaksanaanya dalam waktu secepatnya sudah ada pelepasan sejumlah tertentu dari anggota GPMT kepada Perum Bulog. Hal itu bertujuan agar dapat melepas jagung kepada peternak UMKM Mandiri.

http://www.beritasatu.com/makro/345942-bulog-akan-beli-445000-ton-jagung-impor.html

Bulog Borong Jagung Impor yang Tertahan di Pelabuhan Semarang

Agar kenaikan harga ayam tak berlanjut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong memfasilitasi pertemuan yang menghadirkan Dirut Perum Bulog, para peternak skala UMKM mandiri, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), sekaligus importir jagung.

Hasilnya disepakati, impor jagung sebanyak 445.500 ton yang saat ini tertahan di sejumlah pelabuhan di Medan, Semarang, Banten, dan Jawa Barat akan dibeli Perum Bulog dan segera disalurkan ke peternak yang membutuhkan jagung sebagai bahan baku pakan ternak.

Hal ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian mengenai kelanjutan dari impor jagung yang sebagian telah memasuki pelabuhan wilayah Indonesia tersebut.

"Sudah disepakati pembelian atau pengalihan sebanyak 445.500 ton dari beberapa importir ke Perum Bulog.

Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar jagung impor yang tertahan di sejumlah pelabuhan tersebut dapat keluar dan dibeli atau dialihkan ke Perum Bulog. Saya harapkan melalui cara ini akan mampu menurunkan kenaikan harga jagung pakan dan akan mengurangi dampaknya terhadap kenaikan harga daging ayam yang saat ini masih terjadi," ujar Thomas, dalam siaran persnya,

http://jateng.tribunnews.com/2016/01/30/bulog-borong-jagung-impor-yang-tertahan-di-pelabuhan-semarang

Hasil Rapat Diam-diam Mendag dengan Bulog dan Peternak, Harga Jagung Rp 3.750/kg

Menteri Perdagangan, Thomas Lembong mengajak Bulog dan Peternak Ayam rapat di Kantor Kementerian Perdagangan tadi malam. Rapat malam itu membahas tingginya harga jagung yang merpakan komponen utama pakan ternak ayam. Apa hasilnya?

"Tadi malam sudah ada keputusan dari Kemendag, peternak bisa dapat jagung dari Bulog mulai Senin di kisaran harga Rp 3.500-3.750/kg," ungkap Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR-Indonesia) Singgih Januratmoko saat dihubungi detikFinance, Sabtu (30/1/2016).

Bulog, kata Singgih bakal menyalurkan stok jagung impor yang selama ini tertahan lantaran tidak mendapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Perlu diketahui, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menahan 353.000 ton jagung impor di pelabuhan. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015 (Permentan 57/2015), impor jagung untuk pakan ternak harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan.

Singgih menambahkan, Bulog akan membeli pasokan jagung impor yang ditahan oleh Kementerian Pertanian kemudian akan dijual kembali dengan harga di kisaran Rp 3.500-3.750/kg.

"Bulog beli jagung yang kemarin ditahan, nanti semua dibagikan dan dijual ke peternak kisaran harga 3.500-3.750/kg," tambah Singgih.

Harga Jagung saat ini memang terpantau tinggi. Terpantau harga jagung mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 3.000/kg menjadi Rp 5.800-Rp 6.000/kg.

Naiknya harga jagung ini terjadi karena seretnya panen jagung lokal, serta larangan impor penggunaan jagung yang diimpor pabrikan pakan sejak Desember 2015 oleh Kementerian Pertanian.

Sebelumnya menurut Ketua Dewan Pembina PINSAR-Indonesia, Hartono, tingginya harga jagung yang digunakan untuk pakan ternak ayam menyebabkan harga ayam dari pemasok ikut tinggi. "Harga mahal karena harga jagung yg biasanya Rp 3.000/kg naik menjadi Rp 5.800-Rp 6.000/kg dan langka dan kualitasnya kurang bagus," kata Hartono.

http://finance.detik.com/read/2016/01/30/124543/3131033/4/hasil-rapat-diam-diam-mendag-dengan-bulog-dan-peternak-harga-jagung-rp-3750-kg

Jumat, 29 Januari 2016

Industri Pakan Ternak: Kisruh Impor Jagung Kian Meruncing

Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 600.000 ton jagung pada kuartal I/2016. Namun, importir swasta yang merupakan industri pakan ternak juga melakukan impor jagung sekitar 675.000 ton selama kuartal I/2016.

Pemerintah perlu turun tangan menyelesaikan kisruh jagung impor yang masih berlangsung?
Selama ini, impor jagung dilakukan oleh swasta. Namun, sejak awal tahun ini pemerintah memberikan penugasan kepada Bulog untuk mengimpor bahan baku pakan ternak tersebut.

Di sisi lain, pemerintah belum menerbitkan regulasi yang menjadi payung hukum terkait impor jagung. Perlu kebijakan yang menegaskan misalnya, impor jagung hanya boleh dilakukan oleh Bulog sehingga swasta tidak boleh melakukan impor.

Oleh karena itu, kalangan Komisi IV DPR menilai pemerintah masih setengah-setengah dalam mempersiapkan landasan hukum untuk melakukan importasi jagung. Akibatnya, tata niaga dan pemanfaatan komoditas tersebut di dalam negeri menjadi amburadul.

Anggota Komisi IV DPR Ono Surono mempertanyakan kebijakan impor jagung saat ini. Pemerintah memberikan alokasi impor jagung kepada industri pakan ternak, tetapi saat proses pemasukan ke dalam negeri dicegah.

Di sisi lain, pemerintah justru meminta Perum Bulog untuk melakukan impor jagung.
“Impor justru dilakukan saat terjadi kekosongan hukum. Seharusnya, pemerintah mempersiapkan landasan hukum sebelum ada Permendag dikeluarkan,” ujarnya saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan pelaku perunggasan, Kamis (28/1/2016).

Ono merujuk pada telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian No. 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Permentan tersebut mengatur tata cara impor jagung yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Untuk menyelaraskan implementasi Permentan itu, maka Kementerian Perdagangan harus mengeluarkan aturan yang mengatur hal serupa berdasarkan tugas pokok dan fungsi kementerian itu.

Anggota Komisi IV dari fraksi PDIP tersebut menilai ada ketidaksinkronan antara upaya pemerintah untuk mengendalikan impor jagung dengan situasi saat ini. Harga jagung saat ini melambung tinggi sehingga menyulitkan peternak memeroleh pakan ternak.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Pakan Indonesia (APPI) Sudirman menyampaikan, hingga saat ini beleid Permentan 57/2015 tidak dapat diimplementasikan karena pihak Kemendag belum mengeluarkan beleid untuk sinkronisasi.
“Kami sudah tanyakan ke Kemendag dan mereka mengatakan belum akan mengeluarkan Permendag yang mengatur impor jagung karena Kemendag merujuk pada ketetapan KPK untuk melakukan studi sebelum Permendag diterbitkan. Permentan tidak jalan kalau tidak ada Permendag-nya,” ujarnya.

Menurutnya, impor jagung tidak diatur tata niaganya di Kementerian Perdagangan.

Sekitar 50% komposisi pakan ternak merupakan jagung sehingga apabila harga jagung naik, maka harga pakan naik. Jika harga pakan naik, maka biaya produksi peternak ikut melonjak.

Saat ini, harga jagung mencapai Rp7.000 per kilogram. Padahal, harga jagung untuk kualitas pakan rata-rata Rp3.000—Rp3.500 per kg.

Kementerian Pertanian selama ini berupaya keras mengerek kesejahteraan petani jagung sehingga harga komoditas tersebut dibiarkan melambung. Namun, pada saat yang sama Kementerian Pertanian dinilai tidak dapat menjaga kesinambungan pasokan jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak.

SWASTA IMPOR

Kendati regulasi soal rekomendasi izin impor belum jelas, industri pakan ternak tetap melakukan impor jagung mulai Desember 2015 yang ditargetkan mulai tiba pada di Tanah Air pada Februari tahun ini.

Ketua Bidang Bahan Baku APPI Johan mengatakan, saat ini ada jagung impor sebanyak 675.000 ton yang sudah terkontrak.

Ketua APPI Sudirman menyampaikan, meski pemerintah berupaya mengendalikan volume impor jagung, industri pakan tetap melakukan impor untuk mengisi stok dan bahan baku selama Januari—Februari tahun ini.

“Kami sudah menyurati Dirjen Peternakan terkait impor ini. Kami sampaikan kebutuhannya, berapa volumenya, kapan tiba di Indonesia,” ungkap Sudirman.

Dia mempertanyakan pernyataan Kementerian Pertanian yang menyebut impor yang bukan dilakukan oleh pemerintah merupakan impor jagung ilegal. Pasalnya, industri pakan telah mengirimkan surat pemberitahuan impor jagung kepada Dirjen Peternakan Kementan. Pemerintah menugaskan impor jagung kepada Bulog.

Bulog memeroleh kuota impor jagung 600.000 ton. Sementara pelaku industri pakan juga sedang mengimpor jagung sebanyak 675.000 ton.

Jika impor tersebut direalisasikan, maka selama Januari—Maret tahun ini ada jagung impor sebanyak 1,275 juta ton.

Volume impor jagung tersebut hampir mencapai 50% dari total realisasi impor jagung sepanjang tahun lalu 2,9 juta ton. Menurut Sudirman, industri pakan ternak tetap melakukan impor karena merasa tidak pasti terhadap pasokan jagung yang diimpor melalui Bulog.

http://industri.bisnis.com/read/20160129/99/514195/industri-pakan-ternak-kisruh-impor-jagung-kian-meruncing

Bulog Mau Impor Jagung dari Thailand dan Malaysia

Harga ayam naik hingga Rp 35.000/ekor saat ini. Penyebabnya adalah kenaikan harga pakan ternak ayam akibat seretnya pasokan jagung di pasar. Akibat mahalnya pakan ternak yang melonjak 100% hingga Rp 7.000/kg, para peternak rakyat ‎terancam gulung tikar.

Untuk membantu para peternak ayam ini, Perum Bulog akan segera mendatangkan jagung impor dari Thailand dan Malaysia, paling lambat pada pertengahan Februari 2016. Jagung yang diimpor Bulog diharapkan bisa menormalkan kembali harga pakan sehingga peternak bisa bernafas lega.

"Pertengahan Februari ini jagung yang kita impor sudah datang. Impornya dari Thailand, ada juga dari Malaysia, yang sudah dekat dari sini. Kalau (impor) dari Brasil, Argentina nggak kekejar," kata Direktur Komersial Perum Bulog, Fazri Sentosa, kepada detikFinance di Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Hingga akhir Maret 2016, total jagung yang akan diimpor Bulog berjumlah 600.000 ton, sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (‎rakortas) di Kemenko Perekonomian pada 16 Januari 2016. "Tugas kita (mengimpor) 600.000 ton (jagung) sampai akhir Maret," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Pakan Ternak Kementan, Nasrullah,‎ mengungkapkan dalam waktu dekat ini Perum Bulog akan segera mendatangkan 600.000 ton jagung impor. "Kita akan impor tapi oleh Bulog. Silakan beli ke Bulog. Akhir Januari atau paling lambat awal Februari sebentar lagi masuk 600.000 ton jagung impor oleh Bulog," kata Nasrullah kepada detikFinance.

Dia menegaskan bahwa pihak swasta tidak bisa mengimpor jagung. ‎"Sudah diputuskan dalam Rakortas di Kemenko Perekonomian tanggal 16 Januari 2016 bahwa impor jagung dikendalikan pemerintah melalui Bulog," tandasnya.

Kebijakan ini, dia menjelaskan, ‎diperlukan agar impor jagung terkendali, tidak terjadi banjir impor saat musim panen jagung di dalam negeri. Pada Februari hingga Maret akan ada panen raya jagung, pihaknya tak ingin jagung impor masuk dan merugikan petani lokal.

"Kita punya pengalaman kurang bagus di Januari-Maret tahun 2013, 2014, dan 2015. Februari-April 2015 impor jagung yang masuk hampir 1 juta ton, itu tertinggi selama setahun, itu di saat panen raya. Siapa yang mau tanggung jawab kalau harga jagung di petani jatuh sampai Rp 1.500/kg lagi?" tutupnya.

http://finance.detik.com/read/2016/01/29/074753/3130072/4/bulog-mau-impor-jagung-dari-thailand-dan-malaysia

Bulog Guyur Sapi ke Pasar

Perum Bulog mengeluarkan stok sapi siap potong dalam rangka menstabilkan harga daging di pasaran. Sapi siap potong dari gudang Bulog ini dikirim ke sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) di daerah Jabodetabek.

Salah satunya, Bulog melakukan Operasi Pasar (OP) daging ini mengirim 15 ekor sapi berbobot rata-rata 800 kilogram (kg) Ke RPH Semanan milik PD Bina Karya yang berlokasi di Kalideres, Jakarta Barat.

Dengan begitu, Bulog menghitung, otomoatis harga daging sapi di RPH turun dari sebelumnya rata-rata Rp 110.000 per kilogram menjadi sekitar Rp 90.000 - Rp 94.000 per kg.

Sehingga, diperkirakan, harga daging di tingkat konsumen tidak lebih dari Rp 105.000 per kg. Dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan, sapi bulog akan membanjiri pasar dengan harga lebih murah.

Direktur Komersial Bulog Fazri Sentosa, saat ditemui di RPH Semanan, Kalideres, Kamis malam (28/1/2016) mengatakan, Bulog masih memiliki stok sapi dalam jumlah banyak dan bisa untuk mengatasi kenaikan harga belakangan ini.

Selain memiliki stok sapi hidup, Bulog juga mengklaim, masih memiliki stok daging sapi beku yang siap digelontorkan ke pasar.

Fazri bilang, setiap hari, Bulog mengeluarkan sapi sebanyak 200 ekor untuk dipotong di sejumlah RPH di Jabodetabek. Ia meminta masyarkat tidak khawatir adanya kenaikan harga daging sapi karena kelangkaan.

OP daging bulog ini akan terus dilakukan sampai pertengahan bulan Februari sebelum sapi bakalan impor yang dilakukan feedloater siap potong mengguyur pasar.

Pengelola RPH Semanan, Al Munir Mukhtar berharap, agar Bulog rutin mengirimkan sapi siap potong ke RPH milik mereka sehigga harga sapi bisa stabil. Selain itu, sapi dari Bulog juga berkualitas bagus.

Daging Sapi dari Bulog ini sudah mulai masuk pasar sejak Jumat (29/1/2016) pagi ini di sejumlah pasar. RPH Semanan sendiri akan mendistribusikan daging sapi ini ke 40 orang pedagang besar yang memasuki Pasar Cengkareng, Kalideres, Kamal, Ciledug, Palmerah, Kebayoran Lama, Cipulir, dan Grogol.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/29/103700226/Bulog.Guyur.Sapi.ke.Pasar

Rabu, 27 Januari 2016

Bulog Gandeng 12 BUMN Stabilkan Harga Pangan

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) hari ini menandatangani nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) dengan 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbagai sektor dalam rangka meningkatkan stabilitas harga pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi seluruh BUMN yang dipimpin Menteri BUMN Rini Soemarno di atas KM Kelud menuju semarang akhir tahun lalu.

"Ini merupakan komitmen perusahaan-perusahaan BUMN yang waktu itu hadir dalam rapat di atas kapal bersama Bu Menteri BUMN, agar BUMN-BUMN ini bagaimana bersinergi untuk menstabilkan harga pangan," ujar Djarot usai penandatanganan tersebut di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Hadir dalam acara ini adalah sejumlah pejabat masing-masing BUMN yang bekerjasama meliputi PT Askrindo, Perum Jamkrindo, PT Asuransi Jasindo, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perum Perhutani, Perum Berdikari, PT RNI, PT Pertani, PT Pupuk Indonesia dan PT Sang Hyang Seri.

Djarot mengatakan, setiap BUMN akan berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan jenis aset yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas pangan nasional serta menstabilkan harga komoditi pangan nasional.

"Setiap badan usaha kan punya kompetensi sendiri dalam mendukung proses bisnis. Pertama di sektor produksi ada yang pakar di benih dan pupuk, lalu ada dukungan lahan kosong dari Perhutani dan Berdikari. Kemudian dukungan pembiayaan dan jaminan pembiayaan. Setelah produksi jalan dengan pembiayaan yang baik, maka tinggal pemasaran. Dalam hal ini tugas Bulog, mungkin nanti dibantu RNI dan lainnya," papar dia.

Realisasi kerjasama ini akan dilakukan sesegera mungkin. "Kalau bisa kemarin kita sudah jalan," pungkas Djarot.

http://finance.detik.com/read/2016/01/27/121950/3128240/4/bulog-gandeng-12-bumn-stabilkan-harga-pangan

Jaga Harga Daging Sapi, Ini Pesan Mendag untuk Bulog

Harga daging sapi melonjak beberapa waktu belakangan ini. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui tidak mudah untuk menurunkan harga komoditas ini, meski Bulog sudah masuk untuk melakukan intervensi.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penugasan Perum Bulog untuk melebarkan sayapnya dalam mengendalikan pasokan 11 komoditi dari yang saat ini hanya komoditas beras saja.

Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong mengungkapkan, penugasan Bulog ini nantinya sebagai upaya dalam mengendalikan harga daging dari yang selama ini masih bertengger di harga yang sangat tinggi. Namun Lembong mengakui hal itu tak langsung bisa menurunkan harga daging sapi.

"Penugasan Bulog untuk intervensi di sapi dan maklum pertama kali ngurus sapi tentunya hasilnya tidak akan optimal dan tidak komprehensif, jadi kita harus realistis, bangun kapasitas itu butuh waktu, tidak mudah," papar Lembong di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Tidak hanya itu, dengan semakin banyak komoditas yang menjadi tanggung jawab Bulog tersebut, Lembong juga berpesan kepada Bulog untuk tetap profesional.

Meski mendapatkan tugas lebih berat yaitu mengendalikan pasokan dan harga dari 11 komoditas, jangan sampai komoditas beras yang menjadi inti bisnis Bulog sebelumnya jadi mengalami penurunan. Lembong ingin Bulog tetap fokus.

"Jangan sampai Bulog sibuk ke mana-mana, sehingga tugas utama terbengkalai. Mohon pengertian dan kesabaran semua, butuh waktu. Fokus utama Bulog tetep harus di perberasan untuk sementara ini jangan sampai itu tidak terjaga karena sibuk ke mana-mana," tutup Lembong.

http://bisnis.liputan6.com/read/2421362/jaga-harga-daging-sapi-ini-pesan-mendag-untuk-bulog


Bulog Diminta Tetap Fokus Pada Beras

Pemerintah tengah menyiapkan Perpres penugasan Bulog untuk mengelola 11 komoditas strategis yang membuat kewenangan Bulog menjadi lebih luas. 

Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong menyebutkan beleid tersebut akan memperlebar cakupan Bulog di luar tugas utamanya selama ini yaitu mengelola stok beras. Kendati demikian, menurutnya membangun kapasitas penyimpanan untuk sebelas komoditas tersebut membutuhkan waktu.

Sebagai contoh pada tahun lalu, ketika Bulog diberi tugas untuk melakukan intervensi di sektor sapi untuk pertama kalinya, tentu hasilnya belum optimal dan belum komprehensif.  

Sementara itu, menurutnya Bulog masih harus bekerja keras di tugas utamanya, yaitu beras. Thomas tidak menginginkan kesibukan untuk menjalankan tugas baru tersebut membuat tugas utama Bulog di bidang perberasan menjadi terbengkalai.

“Mohon pengertian dan kesabarannya, kita butuh waktu. Bulog untuk sementara ini harus tetap  diperberasan. Jangan sampai itu tidak terjaga dengan baik karena sibuk kemana-mana,” kata Thomas di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

http://industri.bisnis.com/read/20160127/99/513283/bulog-diminta-tetap-fokus-pada-beras

Senin, 25 Januari 2016

Peternak minta Bulog suplai jagung 300.000 ton

Dampak pembatasan impor jagung mulai dirasakan peternak rakyat. Saat ini harga jagung lokal meroket tinggi hingga Rp 6.500 per kilogram (kg) dari harga rata-rata Rp 3.200 per kg.
Selain meroket, stok jagung lokal juga menghilang di pasaran. Akibatnya, peternak rakyat menjadi salah satu produsen ayam yang paling menderita akibat kekurangan pasokan pakan ternak.
Ketua Forum Peternak Layer Nasional Musbar mengatakan anggotanya adalah peternak ayam petelur yang menyuplai sebanyak 7.800 ton telur per hari ke seluruh Indonesia. Saat ini kondisi para peternak layer sangat kekurangan pakan ternak.

Rata-rata kebutuhan peternak layer sebanyak 260.000 ton jagung per bulan dengan stok minimal 20%. "Jadi kebutuhan kita per bulan itu sekitar 300.000 ton jagung," ujar Musbar, Senin (25/1).

Musbar menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya telah meminta bantuan kepada Perum Bulog untuk memasok jagung ke anggotanya. Terkait permintaan itu, Musbar bilang, Bulog telah menyanggupinya.

Nantinya, pada akhir Januari ini, akan ada 20.000 ton jagung yang diimpor Bulog. Dan pada awal Februari akan ada lagi 20.000 ton jagung impor yang akan masuk.

"Nanti semua jagung itu langsung dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena para peternak layer di Jawa Timur itu yang paling menderita kekurangan pasokan pakan ternak, padahal mereka menyuplai 40% dari total kebutuhan nasional," imbuhnya.

Bulog akan menjual jagung dengan harga Rp 3.350 per kg, atau jauh lebih murah ketimbang harga jagung lokal yang sudah mencapai Rp 6.500 per kg. Musbar bilang, upaya Bulog melepas jagung impor dengan harga tersebut juga dalam rangka kembali menstabilkan harga jagung secara nasional.

Direktur Pengadaan Bulog Wahyu membenarkan kalau Bulog akan mengutamakan peternak rakyat kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan jagung impor. "Bulog akan memenuhi kebutuhan para peternak rakyat terutama baru ke yang lain," ujar Wahyu.

Bulog akan mendatangkan jagung dari Brazil dan Argentina dalam triwulan pertama 2016 ini. Ada sebanyak 600.000 ton jagung yang akan diimpor Bulog untuk menstabilkan harga. Bulog juga akan menjajaki peluang impor jagung dari negara lain seperti Spanyol dan Ukraina.

 http://nasional.kontan.co.id/news/peternak-minta-bulog-suplai-jagung-300000-ton

Jumat, 22 Januari 2016

Stabilkan Harga, Bulog Gelontorkan 4 Ribu Sapi

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan pihaknya menstabilkan lonjakan harga daging sapi melalui operasi pasar. "Kami menggunakan sisa stok 4 ribu ekor sapi untuk melakukan operasi pasar," kata Djarot, Jumat, 22 Januari 2016.

Djarot mengatakan operasi pasar itu difokuskan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Alasannya, 70 persen konsumsi daging sapi nasional berada di wilayah Jakarta. Dan wilayah Ibu Kota ini dianggap paling terpengaruh dengan lonjakan harga dibanding daerah-daerah lainnya. Operasi pasar ini dimaksudkan untuk menurunkan harga daging sapi setelah ada lonjakan harga akibat kebijakan mengenakan PPN sapi.

Menurut Djarot, dalam operasi pasar, Bulog menjual sapi dengan harga Rp 40-41 ribu per kilogram sapi hidup. Dalam bentuk karkas, harga daging sapi itu Rp 82 ribu per kilogram. Sehingga di tingkat konsumen harga daging sapi Bulog sekitar Rp 100 ribu per kilogram.

Djarot mengakui, penggelontoran 4 ribu ekor sapi itu relatif kecil. Apalagi kebutuhan sapi untuk Jakarta adalah 2 ribu ekor per hari. "Aduh, sebenarnya saya juga malu sebab itu kecil sekali dibanding kebutuhan," kata Djarot. Karena itulah, penggelontoran tidak dilakukan sekaligus 4 ribu ekor sapi, tapi bertahap.

Persoalan lonjakan daging sapi ini, kata Djarot, harus dicarikan solusi permanen. Dia mencontohkan Jakarta dengan tingkat konsumsi 70 persen daging sapi secara nasional. Padahal, wilayah Ibu Kota ini tidak mempunyai peternakan dan sangat tergantung pada pasokan sapi dari daerah lain atau sapi impor.

Di sisi lain, ketentuan pemotongan sapi impor harus dilakukan dalam waktu 120 hari. Sebab, sapi-sapi impor itu harus digemukan dulu selama empat bulan. "Saya ada pemikiran apakah ketentuan penggemukan 120 hari itu sebaiknya dikurangi untuk mengantisipasi lonjakan harga," kata Djarot.

Bila pemangkasan waktu penggemukan tidak bisa dilakukan, Djarot meminta prediksi analisis dan kebijakan mengenai pasokan dan kebutuhan daging sapi hari ini harus bisa dilakukan empat bulan sebelumnya.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/22/090738513/stabilkan-harga-bulog-gelontorkan-4-ribu-sapi

Kamis, 21 Januari 2016

Bulog Banyumas Percepat Penyaluran Beras Sejahtera

Perum Bulog Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, mempercepat penyaluran beras untuk keluarga sejahtera dari jadwal yang direncanakan sebelumnya.

"Hari ini, kami mulai melakukan penyaluran rastra untuk Kabupaten Cilacap. Jadi, jadwalnya untuk Cilacap mulai 21 Januari, Banyumas mulai 25 Januari, Purbalingga 27 Januari, dan Banjarnegara 28 Januari," kata Kepala Bulog Subdivre Banyumas Setio Wastono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (21/1/2016) siang.

Ia mengatakan bahwa penyaluran tersebut dilakukan karena pagu rastra 2016 yang ditetapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah terbit yang ditindaklanjuti dengan pagu dari Gubernur Jawa Tengah serta diturunkan ke seluruh kabupaten/kota di Jateng.

Menurut dia, alokasi rastra 2016 yang disalurkan Bulog Banyumas untuk empat kabupaten di wilayah eks Keresidenan Banyumas tersebut sama seperti tahun 2015, yakni sebesar 6.229.995 kilogram atau sekitar 6.230 ton.

"Jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima rastra juga sama seperti tahun lalu, tidak ada perubahan, yakni sebanyak 415.333 keluarga yang tersebar di empat kabupaten dan setiap RTS mendapat jatah sebanyak 15 kilogram dengan harga sebesar Rp1.600 per kilogram. Dengan percepatan ini, alhamdulillah penyaluran rastra bulan Januari untuk eks Keresidenan Banyumas sudah dimulai," katanya.

http://semarang.bisnis.com/read/20160121/1/84482/bulog-banyumas-percepat-penyaluran-beras-sejahtera

Bulog Ditunjuk Jadi Importir Tunggal Jagung, Ini Alasannya

Pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi importir tunggal jagung. Saat ini Bulog sedang mengurus perizinan impor tersebut

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengaku sangat bersemangat untuk segera mengimpor jagung‎. Pasalnya, saat ini harga daging ayam dan telur ayam sedang melonjak akibat naiknya harga pakan ternak yang berbahan baku jagung.

Kenaikan harga ayam dan telur cukup membebani masyarakat. Karena itu, Bulog perlu segera mengimpor jagung untuk menambah suplai ke pasar, sehingga harga pakan ternak bisa turun dan diikuti oleh daging ayam dan telur. Djarot pun menegaskan bahwa impor jagung yang dilakukannya tidak berorientasi untuk mencari laba.

"Penugasan ini bukan untuk cari untung, tapi untuk stabilisasi. Kita tahu harga jagung naik ke atas, diikuti naiknya harga ayam dan telur, ini membebani masyarakat," ujar Djarot dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Saat ini belum memasuki musim panen jagung. Musim panen jagung baru dimulai pada bulan Maret-April. Untuk menurunkan harga pakan ternak saat ini, perlu gelontoran jagung impor.‎

"Karena belum ada panen jagung, Bulog harus impor," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, mengungkapkan bahwa jagung yang diimpor Bulog akan diprioritaskan untuk peternak rakyat dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang saat ini tercekik oleh mahalnya jagung.

Jagung impor akan mulai masuk pada akhir Januari ini dan datang secara bertahap hingga mencapai 600 ribu ton pada akhir Maret 2016.‎

"Prioritas penjualan jagung ke UKM dan peternak rakyat. Hari ini kita undang mereka untuk diskusi. Akhir bulan ini kapal yang membawa jagung mulai masuk secara bertahap sampai akhir Maret 600.000 ton," tutupnya.

Sebagai informasi, pemerintah sudah memutuskan kuota impor jagung pada 2016, dengan volume 2,4 juta ton. Berbeda dari yang sebelumnya, impor akan dilakukan seluruhnya oleh Perum Badan Usaha Logistik (Bulog).

"Sudah diputuskan. Volumenya sekitar 30% dari kebutuhan, yaitu 200.000 ton per bulan atau 2,4 juta per tahun," ujar Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Bulog akan menjadi importir tunggal jagung. Lewat keputusan ini, nantinya perusahaan yang ingin mendapatkan jagung, harus membeli ke Bulog. ‎Hal ini ditujukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap komoditas jagung.

http://finance.detik.com/read/2016/01/21/145354/3123888/4/bulog-ditunjuk-jadi-importir-tunggal-jagung-ini-alasannya

Ini Strategi Bulog Kumpulkan 3,9 Juta Ton Beras dari Petani

Perum Bulog bertekad menyerap beras hingga 3,9 juta ton dari petani di seluruh Indonesia pada tahun ini. Tapi, pengadaan beras sebanyak itu tentu tidak mudah, banyak tantangan yang dihadapi. Karena itu, Bulog menyiapkan beberapa langkah agar target serapan 3,9 juta ton bisa tercapai.

Pertama, Bulog meminta pemerintah membuat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras menjadi‎ fleksibel, bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai kondisi di lapangan.‎ Dengan begitu, Bulog bisa bersaing dengan tengkulak ketika harga beras sedang naik.

"Kami usulkan adanya fleksibilitas HPP beras," kata Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, saat konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Kedua, Bulog akan membangun sejumlah infrastruktur baru untuk mempermudah pengadaan beras, misalnya lantai jemur, dryer untuk mengeringkan gabah, dan sebagainya.‎

"Kami juga siapkan infrastruktur yang selama ini membuat kami tidak bisa bergerak, misalnya mesin panen, lantai jemur, dryer," ucapnya.

‎Ketiga, Bulog melakukan perubahan organisasi, salah satunya dengan menempatkan Satuan Kerja (Satker) pengadaan beras langsung di bawah Direktur Pengadaan Perum Bulog.

"2016 ini kami bangun divisi on farm yang bergerak langsung ke lapangan. K‎ita juga ubah organisasi, Satker sekarang langsung di bawah Direktur Pengadaan," ujar Djarot.

‎Keempat, Bulog menggandeng Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) untuk mengumpulkan beras dari petani.

"Kami melakukan pembenahan, kami akan kerjasama dengan KTNA pusat sampai kecamatan untuk membentuk Satker pengadaan," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu.

http://finance.detik.com/read/2016/01/21/171518/3124055/4/ini-strategi-bulog-kumpulkan-39-juta-ton-beras-dari-petani

DPR Soroti Lemahnya Koordinasi Bulog-Kementan

Koordinasi antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian masih lemah. Hal tersebut disampaikan Komisi IV DPR RI saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

" Di sini Menteri Pertanian selalu bicara bahwa belum pernah ada rekomendasi impor beras, tapi ternyata, penjelasan Perum Bulog tadi menjelaskan bahwa itu (impor beras) sudah di putuskan dalam rapat tim ekonomi, bahwa impor diadakan," ujar Anggota DPR Sulaeman L Hamzah saat berbincang seusai rapat di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/01).

Sulaeman mengatakan adanya keterputusan informasi di jajaran pengambil kebijakan, sehingga mekanisme koordinasi di antara mereka harus dibenahi. Dia berharap kelemahan yang terjadi pada periode tahun lalu, hendaknya dijadikan sebagai input evaluasi. Sehingga kejadian serupa tak terjadi kembali.

Dia juga menegaskan pemerintah menetapkan prioritas stok beras pada produksi dalam negeri, dan hanya akan melakukan impor sebagai cadangan. Jika seperti itu, maka perlu ada kajian dan data komprehensif mengenai stok di dalam negeri.

Dengan data yang memadai itu, pemerintah juga akan dapat memperkirakan kuota produk pada tahun 2016. Keputusan untuk melakukan impor atau pun tidak, benar-benar diambil sesuai kebutuhan. Kajian dan pendataan juga akan membantu dilakukan penyediaan stok dari dalam negeri. Sehingga kebutuhan pangan benar-benar tersedia oleh hasil produk petani domestik.

"Yang pasti, kita berharap semua kementerian juga sigap untuk berjaga-jaga mengatasi potensi kekurangan stok pangan," kata dia.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/21/o1b2jt219-dpr-soroti-lemahnya-koordinasi-bulogkementan

2015, Bulog Raup Laba Rp 1,6 Triliun

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, sepanjang tahun lalu, mencatatkan laba sebesar Rp 1,6 triliun pada 2015. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, ketika perusahaan pelat merah itu merugi Rp 430 miliar.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan kondisi finansial perusahaan beberapa tahun terakhir memang merugi. “Tapi, pada 2015, kami memperoleh laba, sementara estimasi dan masih diaudit kurang-lebih Rp 1,6 triliun. Kalau sama (memperhitungkan) pajak, jadi Rp 1,1 triliun," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Januari 2016.

Djarot mengungkapkan, perolehan laba itu didapatkan karena perusahaan melakukan efisiensi. “Terutama percepatan pengumpulan dokumen untuk mempercepat cash flow perusahaan,” ucapnya.

Meski begitu, Djarot mengungkapkan masih ada kekurangan dalam kinerja operasional selama 2015. Salah satunya pengadaan beras, yang semula diupayakan optimal pada kuartal II 2015, tapi belum mampu mencapai rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP). "Pengadaan hanya mampu menyerap 3,2 juta ton setara beras atau 73 persen dari target revisi RKAP," katanya.

Realisasi penyaluran Bulog, Djarot melanjutkan, sudah melewati RKAP awal, tapi belum mencapai target revisinya, yaitu sebesar 3,199 juta ton atau 86 persen. Sedangkan pencapaian penjualan kegiatan komersial pada 2015, ia mengungkapkan, hanya sebesar 50 persen atau Rp 6,5 triliun dari target revisi RKAP.

Saat ini, ujar Djarot, Bulog tengah melakukan proses transformasi di segala bidang, baik organisasi, operasional, sumber daya manusia, keuangan, maupun pengawasan, sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja. "Hampir di seluruh bidang kami lakukan perubahan,” ucapnya. Dengan begitu, ia berharap Bulog bisa memberikan layanan terbaik dalam menjaga kualitas dan kuantitas dalam program utama beras sejahtera.


http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/01/21/090738225/2015-bulog-raup-laba-rp-1-6-triliun

Bulog dan Politik Pangan Jokowi



ERA reformasi 1998 turut membawa pengaruh signifikan terhadap kelembagaan Bulog, sebuah lembaga yang lekat “berjaya” dalam ingatan kita dengan dana non budgeter-nya. Angin perubahan tak pelak juga meminta Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan, akuntabel. Perubahan dimaksud tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis dari dalam maupun luar negeri secara keseluruhan yang mempengaruhi perjalanan kelembagaan Bulog yang kini telah menjadi Perum sejak tanggal 20 Januari 2003 melalui PP No.7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog. Dan beranjak dari transformasi kelembagaan Bulog inilah tiap pemerintahan akan diuji keberpihakannya pada ketahanan pangan, demikian halnya Presiden Jokowi dalam merealisasikan janji politik pangannya.

Bulog Baru : Awal Kebangkitan

Bulog kini sangat berbeda dengan yang lalu. Perum Bulog ibarat dua sisi mata uang yang saling mendukung, yakni menjalankan tugas publik dan juga aktifitas bisnis. Terkait tugas publik, Perum Bulog diberikan tanggung jawab yang melekat di dalamnya, yaitu : (1) menjaga Harga Dasar Pembelian Pemerintah untuk gabah (HDPP), (2) stabilisasi harga,khususnya pangan pokok, (3) menyalurkan beras untuk orang miskin, (4) pengelolaan stok pangan. Dalam rangka aktifitas bisnis, Perum Bulog tetap memiliki keterkaitan erat dengan basis utama Perum Bulog dalam melaksanakan amanah penugasan dari pemerintah sehingga lingkup bisnis yang bisa dijalankannya adalah industri perberasan, usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan gula pasir, usaha eceran, dan pusat perkulakan pangan terpadu.

Dengan wajah baru, kemanakah arah Bulog sesungguhnya dalam nakhoda pemerintahan baru saat ini ? Adalah Presiden Jokowi yang mencetuskan jalan perubahan bernama “kemandirian yang mensejahterakan” atau lebih dikenal dengan Nawa Cita “Kedaulatan Pangan”. Ihwal ini, Sang Presiden menggariskan pembangunan kedaulatan pangan yang berbasis agribisnis kerakyatan, dimana asal mulanya memiliki keterkaitan dan keterlibatan langsung pada tugas publik Perum Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Bulog baru sebenarnya sangat mahfum dan fasih dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan yang bertumpu pada sektor pertanian. Urusan pangan sudah masuk wilayah memenuhi kebutuhan dasar manusia (amanat UU Pangan, Pasal 3 UU No.18/2012), bahkan semangat itu telah lama didengungkan oleh Ir. Soekarno saat peletakkan batu pertama di IPB (Institut Pertanian Bogor) bahwa pangan adalah masalah hidup dan mati sebuah bangsa. Dan kembali pesan Soekarno itu disegarkan oleh Jokowi dalam Nawa Cita-nya yang kemudian harus diterjemahkan oleh Bulog secara tepat.

Di sisi lain, potret petani kita tak ubahnya tanpa perbaikan menunjukan wajah buram. Yang paling terlihat adalah proses marjinalisasi yang membuat tingkat kehidupan mereka semakin terpuruk. Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi petani yang semakin terpuruk antara lain : (1) kemiskinan yang meningkat dan kesempatan kerja yang semakin sulit; (2) jumlah petani gurem yang semakin meningkat; (3) proses alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi; (4) produktifitas komoditas pertanian yang terus merosot; (5) daya saing dan posisi tawar petani yang terus melemah; (6) Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus tertekan; dan (7) kualitas SDM, ditinjau dari pendidikan yang masih rendah.

Ketahanan Pangan

Pembangunan kedaulatan pangan amatlah penting dan strategis bagi pemenuhan pangan nasional karena berawal dari kedaulatan kemudian berproses dalam waktu waktu yang cukup lama menjadi kemandirian sampai pada akhirnya terwujud ketahanan pangan. Dengan pertumbuhan penduduk 1,49 % per tahun, Indonesia harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 249 juta penduduknya saat ini dan pertambahan setidaknya 3 juta konsumen baru setiap tahun.

Sedangkan data FAO juga menunjukkan bahwa pada tahun 2035 penduduk Indonesia akan bertambah dua kali lipat, menjadi sekitar 400 juta jiwa. Pada bagian lain, ditengarai sekitar 100.000 hektar lahan pertanian umumnya pangan terkonversi setiap tahunnya untuk berbagai kepentingan non-pertanian. Juga semakin seriusnya penurunan kesediaan air dan meningkatnya kompetisi penggunaan air tersebut antara keperluan konsumsi rumah tangga dan industri dengan keperluan pertanian. Lantas, bagaimana Jokowi mentransformasikan gagasan kedaulatan pangan tersebut ke dalam jajaran pemerintahannya termasuk   Bulog ?

Dalam kondisi global seperti di atas maka jalan perubahan yang dipilih haruslah benar-benar mencerminkan perubahan tidak hanya melalui kemauan politik (political will) dan komitmen politik (political commitment) namun juga kerja politik (political work)  pemerintahan Jokowi serta dukungan wakil-wakil rakyat di parlemen. Kerja politik Jokowi mewujudkan pangan yang berdaulat harus dimulai dengan menetapkan target dan indikator ketahanan pangan untuk 25 tahun mendatang. Kemudian menterjemahkannya ke dalam program kemandirian pangan, diantaranya: komoditas apa dan berapa persen tingkat kemandirian yang harus dicapai, apa dan berapa yang harus diimpor dengan jumlah yang semakin menurun serta apa dampaknya bagi bangsa dan rakyat. Selanjutnya baru ditetapkan regulasi/penerapan kedaulatan terhadap target ketahanan dan kemandirian pangan dimaksud.

Kedaulatan menuju kemandirian pangan adalah proses yang tidak singkat karena dipengaruhi oleh tiga faktor: diversifikasi pangan, reformasi agraria, dan sentra-sentra produksi pangan. Diversifikasi pangan artinya kebutuhan pangan kita tidak hanya terbatas pada nasi saja. Begitu banyak potensi makanan tradisional kita yang perlu diangkat dan dikembangkan lebih jauh dengan sentuhan-sentuhan teknologi dan inovasi pemasaran maupun kemasan tentunya.

Permasalahan agraria sudah menjadi cerita lampau berkelanjutan yang tak terselesaikan. Pemecahannya adalah keberpihakan pemerintah atas hak-hak rakyat yang harus tetap terlindungi memenuhi rasa keadilan. Reformasi agraria salah satunya dimaksudkan untuk melindungi rakyat dan menjamin terjaganya fungsi lahan pertanian tetap untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehingga pengalihfungsian yang amat marak terjadi bisa semakin dibatasi. Mengembangkan sentra-sentra produksi pangan  selain padi harus didorong berkembang di tiap pelosok daerah. Politik pangan masa lalu yang hanya bergantung pada beras sudah sangat usang dan saatnya ditinggalkan. Potensi Jagung, Kedelai, Gandum, Ketela/ubi sudah saatnya dibidik untuk dikembangkan pemerintah di daerah-daerah.

Bulog  dan pangan berdaulat adalah satu untaian komitmen kebangsaan yang kini ditagih janjinya kepada Jokowi. Presiden, kabinet, petani, akademisi, aktifis dan termasuk kita sebagai anggota masyarakat maukah totalitas berjuang untuk ketahanan pangan ? Kita semua sesama anak negeri bertanggungjawab mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan pada akhirnya ketahanan pangan yang harus dimulai sejak saat ini. Bulog dengan kemampuan handal sekaligus jaringan luasnya sampai ke daerah-daerah dituntut mampu “menangkap” janji politik Jokowi agar berhasil direalisasikan. Manakala janji itu terbukti terealisasi, tentulah bukan hanya hasil kerja Jokowi dengan Bulog-nya tapi juga kerja kita semua yang meyakini bahwa kedaulatan pangan adalah keniscayaan.

Penulis : Mardiansyah, SP
( Wakil Ketua UMKMK DPP Partai Perindo dan Alumni IPB )

 http://jabar.pojoksatu.id/infotorial/2016/01/21/bulog-dan-politik-pangan-jokowi/

Selasa, 19 Januari 2016

Bulog Minta Izin Impor Jagung, Gula, dan Daging Sapi

Pada tahun ini, Perum Bulog mendapat beberapa penugasan baru dari pemerintah mengimpor sejumlah komoditas pangan, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.

Penugasan tersebut, antara lain penunjukan Bulog sebagai ‎importir tunggal jagung sebanyak 600.000 ton sampai Maret 2016, impor gula 200.000 ton hingga Maret 2016, dan juga daging sapi.

Untuk penugasan impor jagung, saat ini Bulog sudah mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian (Kementan). Tinggal menunggu keluarnya izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ditargetkan jagung impor bisa mulai didatangkan pada Februari 2016.

"Yang sudah direkomendasikan jagung, kita sedang memproses impor jagung. Mudah-mudahan awal Februari sudah ada jagung yang diimpor Bulog sendiri. Kami targetkan awal Februari mulai masuk," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, kepada detikFinance, di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Izin impor gula juga sudah diajukan oleh Perum Bulog, namun masih menunggu persetujuan dari Kemendag.‎ "Kalau gula sedang kami ajukan izinnya, belum keluar izin. Kami masih menunggu persetujuan izin impor gula dari Kementerian Perdagangan. Kami mengajukan izin impor gula sampai bulan Maret‎, sesuai hasil Rakortas," tuturnya.

Selain jagung dan gula, Bulog juga meminta perpanjangan izin impor 8.000 ton daging sapi ke Kemendag. Sebelumnya Bulog mendapat izin impor 10.000 ton daging sapi pada Oktober 2015, tapi hanya terealisasi 2.000 ton hingga Desember 2015. Kini Bulog meminta izin tersebut diperpanjang agar impor 8.000 ton daging sapi lagi bisa direalisasikan.

"(Perpanjangan izin impor daging sapi) Sudah diajukan tapi kami masih menunggu persetujuan perpanjangan. Kami ajukan untuk sisa 8.000 ton daging sapi," ucap Wahyu.

Diakuinya, Bulog belum memiliki infrastruktur untuk berbisnis jagung, gula, dan daging sapi. Tetapi untuk sementara infrastruktur yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memilikinya.

"‎Bukan berarti kita nggak punya cold storage kita nggak bisa jual daging sapi, nggak punya silo nggak bisa jual jagung. Banyak cold storage dan silo yang bisa kita sewa. Kan nggak harus bikin sendiri, kerjasama atau kemitraan bisa dilakukan," cetus Wahyu.

Namun, bila pemerintah menetapkan Bulog menjadi stabilisator jagung, gula, dan daging sapi secara permanen, maka Bulog perlu sejumlah persiapan agar dapat mengelola komoditas-komoditas tersebut dalam jangka panjang.

Persiapan yang dibutuhkan bukan hanya infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia (SDM), organisasi, modal, maupun model bisnis untuk stabilisasi jagung, gula, dan daging sapi.

"Kalau kita bicara persiapan, banyak yang harus kita siapkan. Mulai dari infrastruktur, SDM, permodalan, organisasinya, ini kan sesuatu yang baru. Model bisnisnya pun harus kami persiapkan agar dapat berjalan dengan baik," tutupnya.

http://finance.detik.com/read/2016/01/19/083211/3121478/4/bulog-minta-izin-impor-jagung-gula-dan-daging-sapi

Senin, 18 Januari 2016

Pemerintah Siapkan Aturan untuk Bulog Jadi Importir Tunggal Jagung

Rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pada pertengahan Desember lalu memutuskan Perum Bulog menjadi importir tunggal untuk jagung pada tahun 2016 ini. Saat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menyiapkan aturan sebagai payung hukum bagi Bulog mengimpor jagung.

Aturan tersebut berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang saat ini sedang disusun.

"Kami sedang menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang tata niaga impor jagung. Sudah ada draftnya, tapi belum ada pengaturan secara formal. Kita sedang bicara dengan teman-teman Menko dan Kementan, tapi sudah diputuskan dalam rakor bahwa ‎impor jagung di Bulog," papar Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, usai konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta (18/1/2016).

Draft Permendag tersebut akan didiskusikan dulu dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kemenko Perekonomian. Bila tak ada aral melintang, Permendag ini dapat segera disahkan dan berlaku.‎

"(Draft Permendag) sudah di Biro Hukum Kemendag, tinggal kita konfirmasi ke Kementan, Kemenko, maunya seperti apa," ucap Karyanto.

Dia menjelaskan, penunjukan Bulog sebagai importir tunggal ini bertujuan agar harga jagung tetap menguntungkan para petani, namun tidak membebani para peternak unggas yang membutuhkan jagung untuk pakan ternak. Agar impor tidak berlebihan dan terkontrol, maka Bulog sebagai representasi negara harus mengendalikannya.

"Prinsipnya jangan sampai mengganggu petani jagung tapi juga jangan mengganggu peternak. Kalau memang tidak ada stok ya impor," tandasnya.


Sebagai informasi, pemerintah sudah memutuskan kuota impor jagung pada 2016, dengan volume 2,4 juta ton. Berbeda dari yang sebelumnya, impor akan dilakukan seluruhnya oleh Bulog.

"Sudah diputuskan. Volumenya sekitar 30% dari kebutuhan, yaitu 200.000 ton per bulan atau 2,4 juta per tahun," ujar Panggah Susanto, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu.

Lewat keputusan ini, perusahaan yang ingin mendapatkan jagung, harus membeli ke Bulog. ‎Hal ini ditujukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap komoditas jagung.

http://finance.detik.com/read/2016/01/18/185202/3121310/4/pemerintah-siapkan-aturan-untuk-bulog-jadi-importir-tunggal-jagung

Bulog Mulai Realisasikan Impor Komoditas

Mulai Februari mendatang, Perum Bulog akan mulai merealisasikan satu-per satu impor komoditas pangan yang ditugaskan pada lembaga tersebut. Yang paling terdekat yaitu pemasukan impor jagung sebanyak 100.000 ton pada pekan awal Februari.

Wahyu, DIrektur Pengadaan Perum Bulog mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan tahap pembelian impor jagung dari negara-negara produsen komoditas itu. Adapun, importasi jagung merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh lembaga stabilisator harga bahan pangan pokok tersebut.

“Kita sedang memproses importasi jagung dan mudah-mudahan awal Februari sudah ada jagung yang diimpor oleh Bulog sendiri. Kami targetkan tak kurang dari dua kapal akan masuk pada awal Februari,” ungkap Wahyu di Jakarta, Senin (18/1).

Wahyu menyampaikan dua kapal pengangkut tersebut masing-masing akan memuat sebanyak 40.000 ton dan 60.000 ton jagung. Layaknya impor setiap tahunnya yang sebelumnya dilakukan oleh industri pakan, impor jagung kali ini pun didatangjan dari Brasil dan Argentina.

Kendati demikian, dia mengatakan Bulog pun tengah menjajaki beberapa negara sebagai alternatif untuk mendatangkan jagung impor. “Kami juga cari sumber lainnya seperti Spanyol dan Ukraina,” terang Wahyu.

Proses pemasukan impor jagung dari kedua negara tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi di tingkat Kemenko Perekonomian yang mengamanahkan Bulog untuk mengimpor jagung sebanyak 600.000 ton selama kuartal I tahun ini, atau hingga Maret mendatang.

Rakor tersebut juga menyimpulkan Indonesia membutuhkan sekitar 2,4 juta ton jagung pada tahun depan. Namun, angka ini akan dievaluasi seiring aktivtas produksi komoditas tersebut di dalam negeri sehingga volume impornya bisa lebih tinggi atau lebih rendah.

Untuk mendatangkan impor jagung sendiri, Bulog pun telah menyiapkan dana sedikitnya Rp1,8 triliun dengan perhitungan harga per kilogram jagung impor sebesar Rp3.000.

Selain jagung, Wahyu mengatakan Bulog pun tengah menunggu beberapa izin impor komoditas lain yaitu gula dan perpanangan izin realisasi impor daging dari Selandia baru.

http://industri.bisnis.com/read/20160118/99/510720/bulog-mulai-realisasikan-impor-komoditas

Minggu, 17 Januari 2016

Harga Pembelian Gabah Dan Beras Oleh Pemerintah Diminta Naik 25%

Kalangan pengamat pertanian merekomendasikan pemerintah untuk dapat menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sebesar 25% dari yang ditetapkan tahun lalu.

Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Sentosa mengatakan usulan kenaikan 25% tersebut dikarenakan kenaikan inflasi dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 21,3%. Selain itu, tanpa kenaikan HPP yang sesuai, maka Bulog akan kesulitan menyerap gabah petani.

“Perhitungan saya HPP yang paling ideal untuk dapat menyerap gabah dan beras dan mengamankan stok itu dinaikkan 25% dari yang ditetapkan saat ini. Kalau stok Bulog rendah karena HPP-nya tidak sesuai, maka impor beras makin tidak terelakkan tahun ini,” ungkap Andreas saat dihubungi Bisnis, Minggu (17/1/2016).

Adapun, berdasarkan Inpres nomor 5 tahun 2015 yang diterbitkan pertengahan tahun lalu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu Rp3.700 sedangkan HPP beras yaitu Rp7.300. Dengan ketetapan HPP ini, selama 2015 Bulog hanya mampu menyerap 2,7 juta ton beras dari target 3,2 juta ton.

Menurut Andreas,jika HPP terlalu rendah, maka perdebatan impor tidaknya beras seperti yang terjadi pada 2015 lalu akan kembali terulang. Dia menilai tujuan penetapan HPP untuk melindungi harga di level petani pun belum tercapai.

Dengan kenaikan HPP sebesar 25%, Andreas mengatakan Bulog akan lebih leluasa menyerap gabah dari petani. Menurutnya, kenaikan HPP tidak akan mengekskalasi harga beras di pasar.

Harga pasar, kata dia, justru terkerek jika stok Bulog menipis. Artinya, pengamanan stok Bulog merupakan hal yang utama harus menjadi perhatian pemerintah.

http://industri.bisnis.com/read/20160117/99/510363/harga-pembelian-gabah-dan-beras-oleh-pemerintah-diminta-naik-25

BULOG TARGET PENYERAPAN BERAS 3,9 JUTA TON

Perum Bulog menargetkan penyerapan beras dan gabah pada 2016 sebesar 3,9 juta ton, terdiri dari pengadaan lewat jalur PSO sebesar 3,2 juta ton dan jalur komersial sebesar 700.000 ton.

Menurut Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu, target penyerapan beras dan gabah tahun ini lebih tinggi dari realisasi 2015 yang hanya sekitar 2,7 juta ton.

"Ini disebabkan meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan beras di dalam negeri dan mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang tidak wajar," katanya, seperti dikutip Antara (Minggu, 17/1).

Untuk merealisasi penyerapan itu, Bulog menganggarkan dana sekitar Rp 30 triliun, selain juga mengandeng mitra kerja dan KTNA di daerah sebagai Satgas Pengadaan Gabah. Terkait target penyerapan secara komersial, hal ini baru pertama kali ditetapkan Bulog karena tahun sebelumnya hanya menggunakan jalur PSO saja.

Target penyerapan Bulog yang lebih tinggi dari tahun ini didasarkan dari pengalaman tahun 2015. Secara khusus, Bulog menargetkan penyerapan beras komersil untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di atas harga pokok pemerintah (HPP).

http://www.rmol.co/read/2016/01/17/232265/Bulog-Target-Penyerapan-Beras-3,9-Juta-Ton-

Ini Cara Bulog Permulus Penyerapan Beras Petani

Perum Bulog menyiapkan sejumlah strategi untuk mempermulus penyerapan beras dari dalam negeri untuk tahun ini, di antaranya mengusulkan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) fleksibilitas. Perusahaan pelat merah tersebut menargetkan penyerapan beras dari dalam negeri minimal sebesar 3,9 juta ton tahun ini.
Penyerapan itu dari pengadaan melalui jalur subsidi (public service obligation/PSO) sebanyak 3,2 juta ton dan jalur komersial 700 ribu ton.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, untuk mengejar target penyerapan beras dari dalam negeri, Bulog sedikitnya melakukan empat hal yang berada dalam kendali BUMN tersebut. Pertama, melakukan pemetaan potensi panen di seluruh Indonesia. Kedua, melakukan pembinaan kepada mitra kerja yang saat ini mencapai 3.906 di seluruh Indonesia, mitra kerja tersebut memproduksi gabah menajdi beras.

Ketiga, memperbanyak satuan kerja pengadaan gabah di daerah melalui kerja sama dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) maupun kelompok tani seluruh Indonesia. "Keempat, Bulog melakukan perbaikan infrastruktur yang ada serta memperkuat kerja sama sewa infrastruktur dengan pihak ketiga," kata dia ketika dikonfirmasi Investor Daily di Jakarta, Minggu (17/1) malam.

Upaya lain yang dilakukan Bulog namun untuk faktor yang berada di luar kendali BUMN itu, kata Wahyu, adalah mengusulkan penerapan fleksibilitas HPP sebesar 10-12% kepada pemerintah. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution dan kini masih dalam proses pembahasan.

“Faktor di luar kendali lainnya adalah cuaca, kami berharap cuaca bisa bersahabat sehingga peningkatan produksi bisa optimal,” kata dia.

 http://www.beritasatu.com/ekonomi/342159-ini-cara-bulog-permulus-penyerapan-beras-petani.html

Jumat, 15 Januari 2016

Target Bulog Sering Gagal Karena Kakunya HPP

Perum Bulog mengusulkan agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 ditetapkan fleksibel. Agar bisa menyesuaikan dengan harga gabah dan beras petani.

Direktur Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, saat ini, Bulog dihadapkan pada penetapan harga HPP yang selalu di bawah harga pasar. Sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.

"Sekarang yang dihadapkan, Bulog dengan satu harga HPP. Ini menyulitkan ketika terjadi gejolak harga. Kenapa? Beras itu keberadaannya fluktuatif. Harga ketika panen dan tidak panen, sangatlah berbeda," kata Djarot di Jakarta, Kamis (14/01/2016).

Menurut Djarot, saat ini, sistem pengadaan beras di tanah air, terbagi menjadi 2 macam, yakni pengadaan dalam negeri dan luar negeri. Dalam hal ini, Perum Bulog memprioritaskan pengadaan di dalam negeri saja.

"Jadi pengadaan ada dua. Apapapun pengadaan bisa dalam negeri dan luar negeri. Prioritas kita pengadaan dalam negeri. Artinya tentu Bulog akan laksanakan pengadaan luar negeri kalau pengadaan dalam negeri tidak memenuhi," papar Djarot.

Asal tahu saja, Perum Bulog acapkali kesulitan bersaing dengan swasta dalam menyerap beras dari petani. Para petani lebih memilih menjual gabah hasil panen kepada swasta karena harga lebih tinggi.

Harga yang dijadikan acuan Perum Bulog dalam membeli beras atau gabah dari petani alias HPP, dibatasi regulasi yang ketat. Karena serapan Perum Bulog minim maka berdampak kepada rendahnya cadangan beras nasional yang mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Tentu supply beras dari sawah akan memengaruhi harga. Kalau panen raya, supply melimpah, harga turun. Sementara pas kering harganya naik," papar Djarot.

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2266921/target-bulog-sering-gagal-karena-kakunya-hpp

Bulog Segera Datangkan 700 Ribu Ton beras

Perum Bulog akan mendatangkan lagi sekitar 700 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, sampai saat ini Indonesia sudah mengimpor sekitar 800 ribu ton beras dari kuota 1,5 juta ton yang disepakati dengan Vietnam dan Thailand. 

"Masih tersisa 700 ribu ton, akan didatangkan pada Januari, Februari, atau Maret," ujarnya, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis, (14/1). 

Djarot mengungkapkan, stok beras pada pekan ini tercatat sebanyak 1,3 juta ton. Stok tersebut kemungkinan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras untuk 15,5 juta rumah tangga keluarga sejahtera (rastra) dan operasi beras dalam beberapa bulan ke depan. "Yang jadi masalah, yang di luar itu apakah bisa dipenuhi dengan stok yang ada sekarang/" katanya.

Sembari menunggu momentum panen raya 2016, Bulog masih menanti mekanisme baru konsep harga pembelian pemerintah (HPP). Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Bulog mengusulkan agar HPP dirancang dengan dua model, yakni penetapan harga dasar jika harga beras di bawah HPP dan harga fleksibel jika harganya di atas HPP.

"Saya masih menunggu perpres (peraturan presiden) yang memuat usulan ini.  Kemarin sudah finalisasi antarkementerian, melibatkan kementerian perdagangan, pertanian, dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM)," ujar Djarot.

Dalam ketentuannya, HPP dasar tidak naik dari tahun sebelumnya, yakni Bulog membeli beras petani dengan harga Rp 7.300 per kilogram dengan ketentuan tertentu. Menyoal ketetapan tersebut, mantan salah satu direksi BRI ini tak banyak berkomentar karena hanya mengikuti apa yang telah diputuskan pemerintah.

Swasembada pangan
Demi mencapai swasembada pangan, segala perangkat pemerintah dan masyarakat harus satu napas. "Masalahnya, apakah kita semua bernafsu swasembada atau kita lebih suka yang simpel, impor?" kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Muhammad Syakir.

Menurut Syakir, swasembada pangan tidak bisa hanya bergantung pada beras. "Selama kita bertumpu pada beras sebagai makanan pokok, ini memang kebijakan bisa blunder," ujarnya.  Apalagi, Indonesia sekarang memperoleh bonus demografi dengan peningkatan kelompok masyarakat menengah yang signifikan.

Pencapaian swasembada pangan, ujar Syakir, menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama-sama. Tantangan tersebut di antaranya alih fungsi lahan yang merajalela, kerusakan jaringan irigasi, dan rendahnya akurasi data

http://www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/01/15/o0zfg610-bulog-segera-datangkan-700-ribu-ton-beras

Bulog bikin aplikasi pelaporan pengaduan terindikasi korupsi

Perum Bulog meluncurkan Bulog Whistleblowing System atau Bulog WBS. Aplikasi ini disediakan bagi siapapun yang memiliki informasi dan ingin mengadukan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan internal Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dengan Whistleblowing System diharapkan semua proses kerja di Perum Bulog dapat terkendali. Dalam arti setiap ada kekeliruan atau awal kekeliruan dapat termonitor dalam sebuah sistem.

"Tentunya nama dan identitas pelapor kami rahasiakan. Dengan sistem ini juga diharapkan tidak ada perilaku like or dislike dan terhindar dari fitnah," ujar Djarot saat melaunching Whistle Blowing Sistem di, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut, imbuh Djarot, pihaknya akan membentuk sebuah tim di bawah SPI agar setiap saat bergerak sesuai dengan pelaporan. Tim yang dinamakan Tim Perlindungan Whistleblower ini akan melakukan analisis untuk memperoleh identifikasi sebelum dilakukan tindakan.
Tim ini juga dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada Whistleblower dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.

Pelaksanaan Whistleblowing System di lingkungan Perum Bulog telah diatur dalam Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Bulog tentang Pedoman Pelaksanaan Whistleblowing System Perum Bulog.

Pengaduan melalui Whistleblowing System ini harus memiliki dasar dan bukti yang memadai, serta dibuat dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan.

Djarot menambahkan Whistleblowing System ini merupakan salah satu bentuk implementasi Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintah.

"Revolusi mental itu tidak pada semangat saja tapi juga harus diimplementasikan. Bahwa kerja itu harus ada pilar pengendalinya. Dan ini sudah kami buat. Whistleblowing System ini salah satu bagian integral dari pilar-pilar itu agar di dalam Perum Bulog tercipta Good Corporate Governance," pungkasnya.

http://www.kabarbisnis.com/read/2863931/bulog-bikin-aplikasi-pelaporan-pengaduan-terindikasi-korupsi