Revitalisasi Bulog

Sekalipun RUU Pangan belum ditetapkan menjadi Undang Undang (UU), namun sinyal untuk merevitalisasi Bulog, sudah mulai digaungkan oleh Presiden SBY, terutama setelah kita dihebohkan dengan tingginya harga kedelai dalam negeri, yang melahirkan aksi mogok kerja para perajin tahu dan tempe. Isyarat penting yang dapat kita catat adalah ada kemauan politik pemerintah untuk menjadikan Bulog sebagai lembaga stabilisasi pangan, memperbanyak komoditas yang ditangani Bulog dan efesiensi dalam pengelolaan kinerjanya. Dalam RUU Pangan ini tersirat bahwa Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) tetap akan diberi kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pengadaan beberapa komoditas pangan strategis dalam negeri, guna mengelolanya sebagai cadangan. Padahal, usulan awalnya, peran itu rencananya bakal diberikan kepada para pedagang, bahkan para pedagang ini pun diberi keleluasaan penuh untuk mengelola cadangan pangan. Namun, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat bahwa peran Bulog-lah yang akan diperkuat. Walau fenomena ini masih sebatas prediksi, namun tidak ada salahnya apabila nasib Perum Bulog paska RUU Pangan ini sudah kita perbincangkan sedini mungkin. Ini penting dipahami, karena sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, kita tetap masih membutuhkan lembaga distribusi yang handal dan berada dalam kelembagaan pemerintahan. Perum Bulog memiliki pengalaman soal logistik. Masalahnya, apakah dalam era otonomi daerah sekarang masih terbuka peluang bagi "negara" untuk menugasi Pemerintah Pusat menangani hal-hal yang strategis? "Bulog harus jadi perusahaan besar". Itulah pernyataan Dahlan Iskan, Menteri BUMN kepada Perum Bulog yang menurut sejarahnya memiliki andil besar dalam menciptakan stabilitas harga pangan, khususnya beras. Benarkah Bulog bakalan mampu tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan besar, padahal kalau kita amati status yang dilekatkan kepadanya, Bulog tetap harus menjalankan fungsi PSO-nya? LebIh parah lagi, kondisi Bulog saat ini, hampir 90 persen kegiatannya memang berkonsentrasi pada pengadaan produksi beras di dalam negeri dan pengelolaan program beras untuk masyarakat miskin atau lebih akrab dengan sebutan program Raskin. Boleh jadi, hanya 10 persen saja kiprah Perum Bulog dalam menjalankan fungsi komersialnya. Penetapan harga dasar (floor price) sendiri, pada intinya merupakan wujud pembelaan pemerintah terhadap para petani padi, yang dari berbagai pengalaman sering dijadikan "komoditas" para pedagang di saat masa panen raya berlangsung. Tanpa adanya patokan harga dasar, dapat dibayangkan bagaimana nasib para petani bila harga yang terjadi dimainkan oleh para tengkulak atau pedagang. Untuk itu, dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan petani, maka setiap tahun pemerintah selalu menaikan harga dasar gabah guna menyesuaikan dengan peningkatan inflasi. Sedangkan harga atap (ceiling price), memang sebuah pola yang mempertontonkan keberpihakan pemerintah terhadap konsumen. Itulah sebabnya, tatkala harga beras di pasar sulit dikendalikan, maka tidak ada langkah lain yang dapat digarap terkecuali menyelenggaran operasi pasar beras. Walau operasi pasar beras dianggap tidak signifikan lagi dalam menurunkan harga beras yang terjadi di pasar, namun secara psikologis operasi pasar beras, dapat mengerem laju kenaikan harga beras itu sendiri. Menampilkan Bulog menjadi perusahaan besar, rupanya bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Yang menginginkan agar Bulog mampu tumbuh dan berkembang ibarat "konglomerat", juga telah diutarakan oleh mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo. Sebagai orang yang layak dapat apresiasi, Widjanarko adalah sosok petinggi Perum Bulog yang terlihat getol merevitalisasi Bulog dari statusnya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perum Bulog (BUMN). Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog berusaha untuk muncul menjadi sebuah perusahaan besar yang berkiprah dalam pembangunan pangan. Sayang, sebelum cita-cita tersebut dapat diwujudkan, Widjanarko dan beberapa orang petinggi Perum Bulog tersandung masalah hukum yang ujung-ujungnya menyebabkan mereka terpaksa harus menghuni hotel pordeo. Untuk menjadikan Perum Bulog sebagai perusahaan besar maka "mental" pegawainya yang umumnya dicetak untuk tidak tumbuh dan berkembang ke arah sosok pengusaha, perlu mendapatkan perhatian serius. Rata-rata di antara mereka ditempa untuk menjadi birokrat yang memiliki tupoksi guna memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Pengalaman hampir 10 tahun, mengantarkan status Bulog dari LPND menjadi Perum Bulog, menjelaskan kepada kita bahwa sangat tidak gampang mencetak pegawai berkelas pengusaha tatkala para pegawai itu dicetak untuk menjadi para birokrat. Bulog masa depan, memang sebuah persoalan yang perlu dicari solusi terbaiknya. Perdebatan panjang apakah Bulog lebih pas diarahkan sebagai lembaga parastatal yang dalam kelembagaannya harus berstatus "plat merah" atau Bulog lebih tepat dijadikan sebagai badan usaha milik negara, sehingga kelembagaan nya memiliki dua peran yang melekat sekaligus (fungsi PSO dan fungsi bisnis); pada hakikatnya sudah saat nya kita simpulkan secara cerdas. Apabila sekarang ini Perum Bulog hanya berkiprah dalam melakukan pengadaan gabah/beras dalam negeri dan sesekali ditugasi untuk impor beras serta diminta mengelola program raskin, maka apa-apa yang diinginkan Dahlan Iskan agar Bulog dapat menjadi perusahaan besar, ada baiknya diperdalam lebih lanjut. Apalagi kalau hal ini kita kaitkan pula dengan semangat UU Pangan yang baru, dimana ada kehendak untuk mereduksi peran kelembagaan pangan ke arah yang lebih senafas dengan tuntutan yang ada. Semoga dalam perkembangannya, Bulog akan semakin ajeg dan benar-benar kehadiran nya dapat memberi berkah bagi kehidupan bersama. Oleh Entang Sastraatmadja Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.

Dukungan Bulog Harus Total

Dukungan terhadap Bulog sebagai penyangga pangan nasional harus total, baik sisi kebijakan maupun anggaran. Karena itu, pemerintah berniat mengembalikan Bulog sebagai lembaga stabilisasi pangan.

Kebijakan ini tidak lepas dari gejolak harga pangan di dunia yang berdampak terhadap kondisi di dalam negeri. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan sudah menegaskan akan merevitalisasi fungsi Bulog. Badan ini tidak lagi hanya menangani komoditas beras saja, tapi juga komoditi pangan strategis lainnya seperti jagung, kedelai dan gula.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dana untuk peningkatan kapasitas Bulog sebanyak Rp 1,4 triliun. ”Bahkan, untuk menjaga stabilitas harga beras, gula, dan kedelai, peran Bulog akan ditingkatkan dengan menaikkan cadangan ketiga komoditas tersebut sampai sekitar tujuh persen dari kebutuhan nasional,” ujarnya.

Nah agar selaras dengan kebijakan itu, CBP (Cadangan Beras Pemerintah) di Bulog yang kini baru 500.000 ton akan dinaikkan menjadi 2 juta ton atau 5-6 persen kebutuhan beras nasional yang mencapai 37 juta ton. Untuk kedelai, cadangan Bulog harus 162 ribu ton dari total kebutuhan 2,7 juta ton. Sementara gula untuk konsumsi rumah tangga, Bulog harus memiliki cadangan 156 ribu ton dari total kebutuhan 2,7 juta ton.

Menteri Pertanian Suswono dalam berbagai kesempatan mengungkapkan mendukung peran Bulog sebagai lembaga penyangga pangan, terutama beras dan kedelai.  Untuk beras, selama ini pemerintah sudah mempunyai CBP, sehingga jika terjadi gejolak harga, maka pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Sementara komoditi yang lain, terutama kedelai, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pasar, karena tidak mempunyai cadangan. 

”Kalau melihat situasi ke depan, dengan volatilitas harga yang cukup tajam dan kemungkinan antisipasi berbagai macam perubahan iklim, memang penting ada stok pangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar. Bulog dimungkinkan untuk itu,’’ kata Suswono kepada wartawan.

Wakil Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Rachmat Pambudi mengatakan, agar Bulog bisa berperan sebagai stabilisator, lembaga itu harus memiliki stok yang cukup untuk operasi pasar jika terjadi gejolak harga. Bulog harus diberi kewenangan penuh untuk mengelola persediaan pangan nasional.

”Jangan seperti sekarang ini, Bulog diberikan tugas tersebut, tapi tidak didukung dana yang cukup. Bahkan, dananya harus mencari sendiri. Yang lebih penting Bulog perlu dukungan kebijakan makro, di bawah payung kebijakan pangan nasional,” katanya.

Siswono Yudho Husodo, Anggota Komisi IV DPR mengatakan, langkah berani pemerintah yang menetapkan Bulog sebagai stabilisator harga beras, kedelai, dan gula sangat bagus. Langkah merevitalisasi Bulog tersebut patut diapresiasi. Namun untuk mengembalikan fungsi Bulog menjadi stabilisator harga tidak perlu dibuat undang-undang (UU) lagi. UU tentang Pangan dapat menjadi dasar membuat kebijakan.

”Pemerintah harus segera mengeluarkan payung hukumnya. Harus ada Inpres atau Perpres yang mengatur secara jelas harga beli dan harga jual, serta hubungan Bulog dan BUMN gula,” tegasnya.

Apalagi lembaga tersebut diharapkan mampu menjadikan lembaga pangan plat merah ini sebagai penyangga stabilitas harga pangan dalam rentang harga yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah menetapkan berapa batasan tingkat harga komoditas pangan tertinggi dan terendah yang harus dijaga Bulog.

”Batas harga yang ditetapkan bisa saja berubah sesuai kebijakan pemerintah. Tatapi, semangatnya harus tetap untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan,” katanya.

Harga beras kualitas medium saat ini yang harus dijaga Bulog dalam kisaran Rp 6.800 per kg untuk batas bawah dan Rp 7.600 per kg batas atas. Harga gula pada kisaran Rp 9.500–10.000 per kg, harga kedelai Rp 6.500–7.500 kg, harga jagung Rp 2.300-2.900 kg dan harga daging sapi yang harus dijaga bulog pada kisaran Rp 23.000-28.000 kg.

Sumber :  http://www.indopos.co.id

Manufacturing Hope 43 Pasukan Semut untuk Target Balas Dendam Bulog

MESKI pengadaan beras tahun ini sudah mencapai 3,1 juta ton, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso masih terus keliling daerah. Hari Minggu kemarin, misalnya, Sutarto masih "liburan" di sawah-sawah di sekitar Jogja. "Tahun ini, target kami 3,6 juta ton," katanya. Sebuah target yang ambisius yang membuat seluruh jajaran Bulog kerja keras tanpa weekend.

Bulog memang seperti sedang "balas dendam": target satu tahun itu dibuat sama dengan hasil pengadaan beras selama dua tahun sebelumnya dijadikan satu. Bulog pun mengerahkan "pasukan semut" yang merayap ke desa-desa dan ke sawah-sawah di seluruh Indonesia.

Seluruh jajaran pemerintah memang terlihat all-out tahun ini. Besarnya impor beras tahun lalu (dan tahun sebelumnya) memang cukup membuat kita malu. Menko Perekonomian Hatta Rajasa hampir tiap minggu mengadakan rapat pengadaan beras. Menteri Keuangan Agus Martowardojo tahun ini mencairkan uang muka pengadaan beras lebih cepat dari biasanya.

Dan Tuhan memberikan iklim yang luar biasa. Tahun ini iklim sangat bagus bagi seluruh petani beras, tebu, dan tembakau. Hujan tahun ini sangat deras di awal tahun, berkurang di pertengahan, dan kering di musim kemarau. Panen padi melimpah di mana-mana. Panen tembakau mencapai puncak panen rayanya. Dan panen tebu menghasilkan rendemen yang luar biasa.

Di tengah krisis pangan dunia saat ini, iklim yang begitu bagus yang diberikan Tuhan tahun ini memang harus disyukuri dengan kerja keras. Apalagi kalau bulan depan Tuhan sudah memberikan hujan untuk Jawa. Saat ini hujan memang sudah sampai di Sumatera dan semoga, seperti diramalkan ahli cuaca, bulan depan sudah tiba di Jawa.

"Kalau sampai akhir Oktober belum ada hujan, kita memang harus waspada. Pengadaan beras bisa-bisa tidak mencapai target," kata Sutarto.

Itu karena petani sudah sangat pandai. Begitu pertengahan Oktober belum ada hujan, petani tidak akan jual gabah lagi. Gabah tersebut akan ditahan di rumah masing-masing untuk cadangan pangan. Itu karena petani tahu, kalau hujannya mundur, musim tanamnya juga akan mundur, yang berarti musim panen berikutnya juga mundur. Mereka perlu cadangan pangan lebih banyak di rumah masing-masing.

Saat ini seluruh gudang Bulog penuh dengan beras. "Hari ini, beras kami yang ada di gudang mencapai 2,1 juta ton," ujar Sutarto. Angka tersebut perlu dikemukakan karena Bulog belum pernah memiliki beras dari pengadaannya sendiri sebanyak itu. "Entah sudah berapa tahun kami belum pernah mencapai angka rata-rata setinggi ini," katanya.

Kalau begitu, apakah tahun ini Indonesia sudah terbebas dari keharusan impor beras" Teoretis, beras memang sudah cukup. Impor tidak perlu lagi. Namun, keputusan untuk tidak impor beras sebaiknya juga tidak perlu kesusu. Kalaupun Indonesia perlu impor beras, tujuannya tidak lagi untuk mencukupi kebutuhan, melainkan sekadar untuk "jaga-jaga".

Jumlahnya pun tentu tidak akan besar. "Jaga-jaga" itu juga penting mengingat kecukupan beras tidak bisa disepelekan "misalnya, sekadar karena untuk gagah-gagahan.

Semangat petani menanam padi memang menyala-nyala. Dengan harga beras sekarang ini, petani "lupa" menanam yang lain. Misalnya, kedelai. Sepanjang harga kedelai hanya sedikit di atas harga beras (apalagi sama dengan harga beras), tidak akan ada petani yang mau menanam kedelai.

Saat ini tanaman yang bisa bersaing dengan padi hanyalah tebu. Dengan perbaikan manajemen di seluruh pabrik gula BUMN, hasil gula yang diraih petani saat ini sangat memuaskan.

BUMN sendiri akan terus meningkatkan bantuannya untuk dua komoditas itu. Bahkan, pada musim tanam mendatang, program BUMN yang disebut Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dengan program yarnen alias bayar setelah panen, dinaikkan dua kali lipat. Dalam program yarnen itu, BUMN memberikan pinjaman bibit unggul dan pupuk yang semuanya tepat waktu.

Dengan demikian, petani tidak asal membeli benih (misalnya, cari benih yang murah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangannya). Demikian juga, petani tidak asal membeli pupuk, bahkan kadang tertipu pupuk palsu.

Mengingat hasil program yarnen tahun ini sangat menggembirakan, BUMN meningkatkan program yarnen hingga 3,2 juta hektare. Dengan program itu, sawah yang semula hanya menghasilkan 5,5 ton/ha bisa menghasilkan 7 ton/ha. Di atas kertas, program tersebut akan menyumbangkan kenaikan produksi beras hingga 1,5 juta ton setahun (dua kali panen).

Seluruh BUMN bidang pangan (PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog) terjun secara "total-football". Masing-masing mendapat jatah "yarnen" sekian ratus ribu hektare. Lengkap dengan kewajiban pembinaannya.

Manajemen di masing-masing perusahaan itu (termasuk anak-anak perusahaan mereka) memang sudah selesai ditata. Sudah siap terjun ke sawah lebih dalam. Konsep dream team tidak hanya berlaku untuk masing-masing perusahaan, tapi juga untuk seluruh klaster BUMN bidang pangan.

Tidak boleh lagi ada di antara perusahaan itu yang, misalnya, senggol-senggolan. Apalagi sikut-sikutan. Semua harus menyatu untuk kesuksesan program pemerintah di bidang pangan.

Bentuk kekompakan itu juga harus bisa dilihat di lapangan. Mereka sudah memutuskan untuk melakukan rayonisasi. Tidak akan ada lagi istilah "rebutan" lahan. Kalau di satu kecamatan sudah ada PT Sang Hyang Seri, misalnya, tidak boleh lagi PT Pertani masuk ke kecamatan itu. Apalagi dengan program yang berbeda. Itu akan membuat petani bingung.

Maka, minggu-minggu ini akan ada "serah terima" wilayah. Siapa yang harus mundur dari kecamatan tertentu dan siapa yang harus maju di kecamatan tersebut. Satu perusahaan punya tanggung jawab wilayah yang jelas.

Pemetaan sudah selesai. Terkomputerisasi. Bagi yang ingin tahu kecamatan apa di bawah binaan perusahaan yang mana, bisa dilihat di database BUMN bidang pangan. Lengkap dengan data kios-kios pertaniannya.

Perkiosan itu juga ditata ulang. Tidak berjalan sendiri-sendiri dengan modelnya sendiri-sendiri. Kios milik PT Sang Hyang Seri, misalnya, harus juga menjual produk PT Pertani, PT Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog. Demikian juga sebaliknya.

Tidak boleh lagi petani dibuat mondar-mandir. Misalnya, untuk membeli bibit unggul harus mencari kios SHS. Lalu, untuk membeli pembasmi hama harus lari ke kios PT Pertani. Dan untuk membeli pupuk harus mencari kios PT Pupuk Indonesia. Semua barang harus ada di semua kios. BUMN mana pun pemiliknya.

Karena penataan tersebut menyangkut seluruh infrastruktur di seluruh kabupaten di Indonesia, pelaksanaannya perlu juga dikontrol. Mana yang sudah sempurna dan mana yang masih belum berjalan. Seluruh direksi BUMN pangan sudah all-out mengusahakannya, tapi siapa tahu masih ada yang terlena.

Arifin Tasrif, Dirut PT Pupuk Indonesia yang menjadi "ketua kelas" kelompok itu, juga sudah menyiapkan pasukan khusus: brigade hama. Di setiap kabupaten disiapkan satu brigade hama. Dilengkapi dengan sarana dan bahan-bahan yang diperlukan. Termasuk, data jenis-jenis hama yang biasa muncul di suatu kawasan.

Brigade hama tersebut sudah terlatih. Nama-nama anggota brigade pun sudah ditentukan untuk setiap kabupaten lengkap dengan nomor handphone mereka. Mereka juga wajib tinggal di kabupaten itu dan aktif memonitor lapangan.

Pembagian yang jelas tidak hanya menyangkut wilayah binaan, tapi juga bidang usaha. Dirut Sang Hyang Seri yang baru, Kaharuddin, memilih mengkhususkan diri di bidang penyediaan benih unggul. Titik. Tidak akan main-main di pupuk. Untuk 3,2 juta hektare program yarnen tersebut, misalnya, semua benihnya dicukupi SHS.

PT Pertani konsentrasi di bidang pascapanen. Dirut PT Pertani yang baru, Eddy Budiono, tidak perlu lagi berebut dan jegal-jegalan untuk memenangi proyek benih, misalnya. Atau memenangi proyek pupuk. PT Pertani akan konsentrasi pada penanganan gabah. Gedungnya yang baru di daerah Pasar Minggu nanti pun diberi nama Graha Gabah. Sedangkan PT Pupuk Indonesia akan sepenuhnya bertanggung jawab atas penyediaan pupuk dan brigade hamanya.

Ditingkatkannya program yarnen secara drastis itu sekalian untuk mengompensasi kemungkinan mundurnya program pencetakan sawah baru karena lahan yang dicadangkan di Kaltim ternyata tidak tersedia.

Program pangan ini memang besar, menantang, dan mulia. Manajemen yang diperlukan juga amat khas dan njelimet. Tapi, pengalaman menarik dalam menangani yarnen tahun ini telah menimbulkan optimisme yang besar untuk mampu melipatduakannya tahun depan.

Melihat senangnya para petani yang terlibat dalam program ini menimbulkan gairah untuk terus dan terus meningkatkannya. Deputi menteri BUMN bidang itu, M. Zamkhani, juga masih sangat muda dan energik untuk mengoordinasi semua itu. Musim tanam yang akan datang, insya Allah dua bulan lagi, adalah kickoff yang sebenarnya. 

 Dahlan Iskan
 Menteri  BUMN

Sumber : Jpnn.com

Tata Niaga Beras Dipersempit, Optimalkan Jaringan Semut

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mempersingkat tata niaga pembelian gabah
dan beras, Bulog Sub Divre Banyumas melakukan program on farm yang sinergi dengan jaringan semut.

“Dalam program ini Bulog langsung beli gabah dan beras ke petani secara langsung. Sehingga petani bisa menikmati
harga tinggi sesuai standar harga pembelian pemerintah (HPP),” kata Kepala Bulog Sub Divre Banyumas Chairil Anwar
yang didampingi Humas Priyono kepada KRjogja.com, Minggu (16/9).

Menurutnya dengan program on farm yang sinergi dengan jaringan semut, Bulog bisa membeli gabah dan beras langsung
ke petani tanpa lewat pihak ketiga seperti pedagang atau kontraktor. Dengan program ini petani sangat diuntungkan
karena bisa menikmati harga yang tinggi. Selain itu pembayaran dilakukan secara kontan melalui Unit Pengelolaan
Gabah dan Beras (UPGB) Bulog yang merupakan kepanjangan tangan dari Bulog.

Chairil Anwar menambahkan dengan program on farm yang sinergi dengan jaringan semut, Bulog Banyumas sudah melakukan kontrak kerja atau kesepakatan dengan ribuan petani di Banyumas, Cilacap dan Purbalingga melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Setelah ada kesepakatan, maka para petani bisa menjual langsung ke UPGB Bulog yang merupakan kepanjangan tangan Bulog. 

Sumber : Kedaulatan Rakyat

Dirut Bulog: Monopoli Komoditas Strategis Wajar

Pemerintah harus mulai mempertimbangkan pengaturan impor dengan swasta.

Direktur Utama (Dirut) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sutarto Alimoeso menyatakan, tidak salah jika hak monopoli diterapkan untuk mengamankan komoditas strategis sebuah negara.

Apalagi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengisyaratkan memberikan hak bagi setiap negara, khususnya negara sedang berkembang dan miskin, untuk memakai hak monopoli kepada BUMN pangannya dalam melaksanakan monopoli perdagangan bahan pangan pokok, demi alasan ketahanan pangan.

Hal itu diungkapan Sutarto Alimoeso ketika berkunjung ke redaksi Sinar Harapan di Jakarta, Rabu (12/9) sore. Ia didampingi sejumlah pejabat teras Bulog.

Mengutip salah satu klausul dalam kesepakatan WTO terbaru di Doha Commitment Agenda 2008, dia mengatakan, kebijakan perdagangan monopoli memberikan hak monopoli pada perdagangan bahan pangan pokok untuk BUMN pangannya.

Sebelumnya, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gusmardy Bustami menjelaskan, Dirjen WTO Pascal Lamy dalam pertemuan WTO di Doha kala itu menyebutkan isu penting yang disepakati anggota-anggota organisasi ini mengenai ketahanan pangan sebagai kebijakan penting bagi setiap pemerintah, dan WTO menghormatinya.

Pemerintah suatu negara memiliki hak berdaulat untuk menciptakan kebijakan agar negerinya mencapai ketahanan pangan dalam kewajiban internasional mereka.

Anggota WTO dalam sidang Perjanjian tentang Pertanian/Agreement of Agriculture (AoA) dan Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) menyebutkan bahwa ketentuan liberalisasi pasar yang disepakati lembaga ini boleh dikecualikan bagi negara yang harus mempertimbangkan masalah ketahanan pangannya.

Oleh karena itu, lanjut Sutarto, kebijakan tata niaga perdagangan ekspor impor, dan pemberian hak monopoli bagi BUMN pangan, diperkenankan WTO.

Pemerintahnya harus intervensi pasar, dan Bulog juga harus monopoli. Pasalnya, ketahanan pangan suatu negara menghendaki BUMN pangan harus memiliki cadangan komoditas pangan dalam jumlah memadai.

Untuk itu, dalam hal komoditas kedelai, kata dia, pemerintah harus mulai mempertimbangkan pengaturan impor antara pemerintah dan swasta.

Dengan pertimbangan jumlah importir kedelai yang sedikit, pemerintah semestinya membatasi impor kedelai oleh swasta melalui sistem kuota, dan memberikan posisi tawar ketersediaan kedelai di tangan Bulog dengan hak kuota impor 50 persen. Artinya, kuota impor kedelas setidaknya 50 persen Bulog dan 50 persen swasta.

”Tujuannya agar Bulog memiliki cadangan kedelai yang cukup untuk mengantisipasi kondisi kelangkaan maupun lonjakan harga. Di WTO monopoli untuk ketahanan pangan itu tidak masalah. Untuk kedelai, jika Bulog hanya mendapatkan kuota impor 10 persen pasti kalah.

Bulog harus menguasai perdagangan kedelai impor, minimal 50 persen. Namun, kalau beras, mengingat pedagang beras jumlahnya sangat banyak, Bulog menguasai perdagangan beras 8 persen saja. Bulog itu sudah kuat,” tuturnya.

Kekhawatiran mengenai liberalisasi perdagangan dapat mengurangi ketahanan pangan suatu negara karena akan mengurangi tingkat lapangan kerja pertanian menyebabkan negara-negara anggota WTO kala itu merekomendasikan negara-negara berkembang boleh mengevaluasi dan menaikkan tarif pada produk kunci untuk melindungi ketahanan pangan nasional dan lapangan kerja.

Perjanjian WTO, yang mendorong liberalisasi pasar, ternyata mengancam ketahanan pangan masyarakat secara keseluruhan.

Terganjal Aturan

Pada kesempatan tersebut Dirut Bulog Sutarto Alimoeso juga mengatakan rencana Perum Bulog untuk merevitalisasi diri hingga kini masih terganjal aturan kelembagaan yang membatasi ruang gerak mereka.

Meskipun secara status Bulog merupakan perusahaan umum (perum) milikhttp://www.shnews.co negara yang bergerak di bidang logistik pangan, aktivitasnya masih terikat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog yang membatasi ruang lingkup logistiknya pada komoditas beras.

Pemerintah sendiri dalam rapat koordinasi pangan di kantor Menko Perekonomian awal September lalu telah memutuskan kembali menugasi Perum Bulog menjaga stabilisasi harga tiga komoditas pangan, yakni beras, gula, dan kedelai. Namun, khusus untuk komoditas gula dan kedelai, tugas Perum Bulog sebagai penyangga, untuk tahap awal hanya diberikan waktu hingga enam bulan ke depan.

Menurutnya, dengan aturan kelembagaan yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2003 tersebut, aktivitas Perum Bulog memang menjadi sangat terbatas. Terlebih lagi dalam rangka penyediaan beras, selama ini Perum Bulog mengandalkan pendanaan dari kredit komersial perbankan.

Diakuinya, dengan status perum yang disandang saat ini, Bulog menjalankan dua aktivitas yang saling bertolak belakang. "Kalau untuk aktivitas PSO kami boleh rugi tetapi ditutup pemerintah, sementara di sisi lain, yakni aktivitas komersial, kami dituntut harus untung," ucapnya.

Padahal, melihat potensi infrastruktur dan SDM yang dimiliki Perum Bulog, Sutarto optimistis peran Bulog ke depan bisa jauh lebih besar dibandingkan aktivitas yang mereka jalani saat ini.

Dalam kesempatan itu, diungkapkan pula bahwa pihaknya kini memang tengah mengusung agenda revitalisasi Perum Bulog yang akan dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Sebagai rintisan awal, secara komersial Perum Bulog kini mulai mengembangkan sayap usaha mereka melalui tiga unit usaha yang bergerak di bidang hulu (on-farm), distribusi, dan hilir.

Pada sektor hulu, Perum Bulog mengandalkan unit pengolahan beras dan gabah plus serta berencana menyediakan alat-alat mesin pertanian, sehingga Bulog bisa mendapat gabah dan beras langsung dari petani.

Sementara itu, untuk mendukung aktivitas distribusi, Perum Bulog juga telah membentuk unit jasa yang terdiri atas jasa pemberdayaan aset (seperti gudang, kantor, tanah kosong, dan aset lainnya), jasa angkutan dan jasa survei, perawatan kualitas, dan pemberantasan hama. 

Sumber :  http://www.shnews.co

Kajian Bulog penyangga pangan sudah selesai

Bila tak ada ganjalan, status Perum Bulog sebagai lembaga penyangga harga dan stok bahan pangan segera terwujud. Tim perumus yang melakukan kajian terhadap revitalisasi peran dan fungsi perusahaan logistik pelat merah ini sudah menyelesaikan tugas-tugas mereka.
Bayu Krisnamurthi, Ketua Tim Perumus Revitalisasi Bulog, mengungkapkan, pihaknya sudah menjalankan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkaji peran dan fungsi Bulog sebagai badan penyangga pangan strategis di luar beras. "Sudah ada kesimpulan akhir. Drafnya sudah jadi," katanya ke KONTAN kemarin.
Sayang, Bayu yang juga Wakil Menteri Perdagangan masih menutup rapat poin-poin penting dalam draf itu, yang bakal menjadi payung hukum Perum Bulog sebagai stabilisator bahan pangan.
Bayu beralasan, tim baru melaporkan hasil kajian itu kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, yang selanjutnya akan menyampaikan ke presiden. Sesuai intruksi presiden, tugas tim perumus berakhir 30 Agustus 2012 nanti. Sebelumnya, Presiden memerintahkan Bulog menjadi penyangga lima bahan pangan utama, yaitu beras, gula, jagung, kedelai, dan daging sapi.
Tapi anehnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan justru mengatakan, kajian atas revitalisasi Bulog masih berlangsung. "Masih digodok," ujarnya singkat. Sedang Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengaku belum mengetahui perkembangan dari kerja Tim Perumus Revitalisasi Bulog. Hingga saat ini, dirinya belum menerima laporan dari tim itu.
Untungkan petani
Menurut Rusman, yang terlibat langsung dalam tim ini adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Tapi pada prinsipnya, substansi draf revitalisasi Bulog bakal menguntungkan bagi petani. Cuma, ia mengingatkan, agar semangat revitalisasi Bulog juga diimbangi dengan kemampuan BUMN ini.
Dengan tanggung jawab yang lebih besar, Bulog jelas membutuhkan penambahan sumber daya manusia untuk memaksimalkan tugasnya. "Intinya, kami berharap peraturan pemerintah itu nantinya bisa menguntungkan petani," harap Rusman.
Namun, Achmad Suryana, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, enggan memberikan penjelasan lebih jauh. Alasannya, saat ini belum waktunya untuk memberikan penjelasan. "Saya belum bisa sampaikan, mohon maaf," pintanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso menyatakan, perusahaannya telah melakukan pembenahan guna menyongsong tanggung jawab baru yang lebih besar itu. Bulog siap mengemban otoritas yang lebih luas jika ditunjuk pemerintah sebagai penyangga pangan.
Asal tahu saja, untuk mendukung peran baru Bulog ini harus ada payung hukum yang menjadi landasannya. Sebab, kekuatan besar Bulog semasa rezim Orde Baru itu dipangkas seiring permintaan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menjadi "dokter" Indonesia untuk menyembuhkan negara kita dari serangan krisis moneter 1997.
Untuk memuluskan peran dan fungsi Bulog sebagai stabilisator pangan, pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kabarnya yang berembus, lewat revisi ini, status Bulog akan diubah menjadi Badan Otoritas Pangan untuk menangani harga dan stok bahan pangan.

Sumber : Kontan.co.id

Lepaskan Bulog Dari Pasungan IMF

Beradanya Perum Bulog dalam pasungan IMF, membuat Bulog tak bisa berbuat banyak atas berbagai kisruh sejumlah komoditas pangan selama ini. Berbagai pihak menilai, kisruh pangan bisa diatasi salah satunya dengan melepaskan Bulog dari pasungan IMF dan mengembalikan pengamanan sejumlah komoditi pangan yang pernah ditangani oleh lembaga yang menjadi andalan ketahan pangan tersebut.

“Perum Bulog harus dilepaskan dari pasungan IMF. Semestinya, kisruh sejumlah komoditi pangan belakangan ini sudah cukup menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengembalikan peran Bulog,” jelas Koordinator Nasional Protanikita, Bonang, Sabtu (5/8).

Menurut Bonang, terbatasnya peran Bulog hanya pada komoditas beras saja, membuat sejumlah komoditas pangan penting lainnya lepas dari kendali pemerintah. “Tidak ada cara lain, jika pemerintah ingin mengamankan sejumlah komoditas pangan penting dinegeri ini, maka kembalikan peran Bulog seperti sebelum dijajah oleh IMF,” tegasnya.

Dipihak lain, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini memang sudah terlalu liberal dan tidak memperdulikan petani dalam negeri. Akibatnya, masalah produksi dan pasokan pangan dalam negeri cenderung tidak diperhatikan. Pemerintah bahkan cenderung membuat kebijakan sendiri tanpa merangkul dan bekerja sama dengan petani dan pengusaha lokal.

Liberalisasi disektor perdagangan yang diusung pemerintah ini, dipandang berdampak negatif terhadap sektor pertanian, dan membuat Indonesia terus dihantui dengan masalah pasokan dan gejolak harga pangan.

"Pada dasarnya, pertanian dalam negeri berpeluang untuk menghasilkan komoditas pangan yang banyak di impor. Tapi, bukannya memperhatikan masalah peningkatan produksi pangan dari dalam negeri sendiri, pemerintah justru membuka pintu seluas- luasnya untuk komoditas pangan impor yang pasokan dan harganya dikendalikan oleh spekulan internasional. Sementara produksi dalam negeri terus menurun," kata Natsir, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, peran dan fungsi Bulog untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga di pasar memang perlu dikembalikan. Minimal untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok yang memang dibutuhkan rakyat. Namun, peran Bulog juga tidak akan berarti jika liberalisasi perdagangan tidak dikendalikan, dan pasar dalam negeri bebas dimasuki produk impor.

Senada disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudo Husodo. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya sudah mulai menugasi Bulog untuk melakukan manajemen stok pangan. Tentunya tidak hanya beras, namun juga mulai merambah pada jagung, gula, kedelai, gandum, dan lainnya.

“Peran dan fungsi Bulog harus diperluas. Tidak hanya menangani beras seperti sekarang, tapi juga kedelai, gula, jagung, dan gandum. Dengan begitu, petani terangsang untuk memperluas produksinya, karena Bulog siap menyerapnya dengan harga yang ideal," ujar Siswono.

Menurut dia, tanpa adanya pengaturan dalam produksi dan perdagangan komoditas pangan pokok, maka petani tidak akan termotivasi untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Seharusnya, kecenderungan harga berbagai komoditas pangan di dunia yang terus meningkat, seharusnya bisa mendorong peningkatan produksi di dalam negeri. "Setiap kali ada masalah pasokan dan gejolak harga, pemerintah mencari solusi yang gampang, yakni dengan terus memperbanyak impor dan menghilangkan bea masuk. Jadinya masyarakat yang terkena dampaknya," jelasnya.

Hentikan Liberalisasi Pangan

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, mengatakan, selama ini harga pangan rentan terhadap gejolak dan aksi spekulasi. Ini merupakan risiko dari kebijakan perdagangan bebas yang diusung pemerintah. Dan liberalisasi yang kebabalasan ini harus ditanggung masyarakat. "Liberalisasi justru mendorong seringnya terjadi kenaikan harga pangan pokok. Kita jadi tidak punya kedaulatan pangan di dalam negeri sendiri. Sekarang Bulog dipreteli haknya. Jadi kenaikan harga itu memang karena salahnya pemerintah, dan sudah menyusahkan masyarakat. Masalah ini memang biasa bagi penganut neoliberalisme," ungkapnya.

Karenanya, Revrisond meminta pemerintah membuang jauh- jauh pemikiran liberal, khususnya dalam menangani pasokan dan harga bahan pangan yang jadi kebutuhan pokok masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak lagi membiarkan perdagangan bahan pangan pokok yang mengacu pada mekanisme pasar. (Bin)*

Sumber : BarakIndonesia.com  

http://barakindonesia.com/berita-1136-lepaskan-bulog-dari-pasungan-imf.html