Quick Count Binatang Apakah Itu ?

Ingat, Quick Count Punya 3 Error, Jadi Hasilnya Mungkin dan ‘Boleh’ Berbeda



Tiga hari berlalu, Rupa-rupanya diskusi dan perdebatan mengenai hasil quick count belum juga selesai. Lebih parah lagi antar lembaga quick count terserbut saling menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sana tidak memenuhi kaidah statistik, sementara kelompok yang satunya menuduh bahwa lembaga quick count sebelah sini telah memihak salah satu pasangan. Sungguh terlalu!

Saya sebagai orang yang memiliki latar belakang statistik dan mengajar metodologi riset perlu untuk sekali lagi meluruskan pandangan yang kurang tepat tersebut. Masyarakat jangan sampai mempersepsikan bahwa statistik adalah ilmu pasti dan hasilnya harus satu angka. Ingat statistik berbeda dengan matematik.

Matematik hasilnya adalah sebuah kepastian. Sementara statistik berbicara error. Jadi hasilnya mungkin dan ‘boleh’ saja berbeda. Ini prinsip dasar yang perlu dipahami. Ingat, Statistik berbeda dengan matematik!

Mengingat Quick Count ini menggunakan metode statistik. Maka setidaknya quick count tidak terlepas dari 3 masalah error yaitu margin error, random error dan sistematic error. Berikut pembahasannya:
Pertama, Margin of Error

Margin of error adalah error yang paling populer di berbagai lembaga quick count. Margin error adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Karena margin error ini adalah tingkat kesalahan sampel atas populasi maka margin of error akan mengkoreksi besaran sampel. Jika kita membuka text book statistika maka akan ada sebuah rumus perhitungan sampel dimana untuk mendapatkan sampel tertentu maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu berapa margin of error-nya. Margin of error semakin kecil maka jumlah sampel akan semakin besar. Dengan semakin besar sampel diharapkan (tetapi tidak menjamin) hasilnya akan mendekati kenyataan (populasi).

Beberapa lembaga survei pada pilpres 9 Juli kemarin menentukan margin of error rentang 0.5% sampai dengan 2%. Saya coba hitung, dengan asumsi populasi TPS sebanyak 479 ribuan, maka sampel TPS yang akan terambil adalah 36 ribuan sampel TPS untuk margin of error 0.5%, sekitar 9 ribuan sampel TPS untuk margin error 1%, dan 2 ribuan sampel TPS untuk margin of error 2%.

Apakah ketika margin of error-nya lebih rendah maka satu quick count akan lebih akurat hasilnya dibandingkan yang lain? Jawabannya adalah belum tentu. Margin error yang lebih kecil hanya akan berimplikasi terhadap sampel yang lebih besar, jika tidak mengontrol kedua error yang lainnya. Kalau pun yang diadu adalah margin of error, maka yang pasti pemenangnya adalah hasil KPU mengingat margin of error-nya 0,0000 (nol) persen.

Kedua, Random Error

Error kedua, Random error, adalah peluang kesalahan yang mungkin terjadi akibat proses randomisasi sampel TPS. Ingat, bahwa quick count adalah proses penyimpulan hasil pemilu berdasarkan sebagian sampel TPS, bukan keseluruhan TPS.

Kita semua perlu tahu bahwa metode pengambilan sampel TPS pada quick count adalah secara proporsional sampel TPS terhadap populasi TPS wilayah yang diturunkan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai kelurahan. Setiap lembaga survei harusnya sama dalam menentukan proporsi sampel TPS terhadap populasi TPS pada masing-masing wilayah.

Nah apa yang berbeda? Yang berbeda adalah TPS mana dalam satu wilayah yang dijadikan sampel. Lembaga survei A kemungkinan berbeda dengan lembaga survei B dalam menentukan TPS mana yang dijadikan sampel. Perlu kita tahu, quick count menggunakan teknik sampling multistage sampling. Katakanlah stage terakhir yang digunakan adalah kecamatan, pertanyaannya adalah siapa yang menjamin bahwa TPS-TPS yang dijadikan sampel dalam satu kecamatan telah representatif terhadap basis pendukung kedua pasangan? Jika tidak artinya ada TPS dengan dengan jumlah basis pendukung nomor satu atau nomor dua yang lebih banyak tidak terambil. Jika stage terakhir adalah desa/kelurahan, artinya harus ada sampel TPS perwakilan dari 78.609 desa/kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Padahal jumlah keseluruhan sampel TPS di quick count ini saja hanya 36 ribuan TPS, itupun jika menggunakan margin of error 0,5%. Artinya masih banyak desa/kelurahan yang tidak terwakili sebagai sampel. Bisa jadi desa-desa tersebut adalah basi pendukung salah satu kadidat, bukan? Apalagi di tengah dinamika basis pendukung pilpres 2014 yang sangat berbeda dibandingkan pilpres sebelumnya. Sangat sulit mengukur tingkat representasi hasil quick count.

Ketiga, Systematic Error

Masih ada satu error lagi, dan error ini tidak bisa dikendalikan secara statistik yaitu sistematic error. Sistematic error disebabkan oleh unsur-unsur subjektivitas. Pengambilan sampel TPS yang tendensius merupakan salah satu penyebab systematic error. Oleh karena itu, salah satu kritik kepada lembaga-lembaga survei, harusnya ada satu kode etik yang mengatur bahwa penyelenggara quick count adalah bukan bagian dari tim sukses atau tidak pernah menyatakan memihak kepada salah satu pasangan. Ketidaknetralan penyelenggara quick count dapat menjadi penyebab systematic error.

Oleh karena quick count ini memungkinkan dan membolehkan hasil yang berbeda, maka marilah kita memandang hasil quick count ini dengan proporsional dan tidak lebay. Jika ada salah satu direktur eksekutif penyelenggara quick count yang menyatakan bahwa jika hasil KPU berbeda dengan hasil quick count maka KPU lah yang salah, saya kira sudah salah kaprah. Ingat quick count adalah sebagian sampel TPS bukan populasi TPS. Ingat bahwa kaidah yang digunakan adalah ilmu statistik bukan matematik. Memungkinankan banyak error di sana.

Jika mau menilai kecurangan KPU buktikan saja di mana kecurangannya, berapa jumlah suara yang dicurangi, bukan dengan hasil quick count!

Marilah kita kawal bersama-sama proses real count KPU, Bukan ramai debat di quick count!

Penulis:
Ayat Hidayat
Pengajar Metodologi Riset di Salah Satu Perguruan Tinggi di Jakarta
Dimuat di Kompasiana, 12 Juli 2014

http://yudisamara.org/2014/07/12/quick-count-binatang-apakah-itu/

Bukti Intervensi Asing (Konspirasi Global) di Pilpres 2014

Bukti – bukti keterlibatan asing, lebih dari satu negara atau kekuatan asing biasa disebut dengan istilah Konspirasi Global, singkat KG.

Selama puluhan tahun KG terbukti telah menyerang Indonesia melalui berbagai modus dan instrument KG, yang secara kasat mata tidak menampilkan fisiknya, tetapi sangat terasa dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Perubahan besar perilaku rakyat Indonesia, pergeseran nilai dan persepsi, transformasi budaya dan seterusnya, yang terjadi pada bangsa Indonesia, terutama disebabkan oleh rekayasa opini publik ciptaan konspirasi global yang bertujuan mengubah bangsa Indoensia menjadi suatu bangsa yang mudah mendukung atau menerima kepentingan KG di Indonesia.

Instrumen atau alat KG dalam melancarkan ‘serangannya’ kepada suatu bangsa/negara, termasuk Indonesia dapat terdiri dari berbagai macam, seperti media massa, LSM (lembaga swadaya masyarakat), akademisi, ulama, tokoh dan cendikiawan yang telah direkrut secara sadar atau tidak sadar, politisi dan pejabat tinggi sipil dan militer, lembaga atau instansi tertentu (direkrut secara tidak sadar melalui berbagai kerjasama atau bantuan program), dan lain – lain. Semua alat atau instrument ini dikenal dengan sebut agen KG.

Upaya pencapaian tujuan KG dengan mengendalikan perilaku suatu bangsa umumnya dicapai melalui penerapan strategi AWS atau Assymetric Warfar Strategy. KG tidak mengirim pasukan militernya untuk invasi suatu negara, melainkan cukup dengan memaksimalkan fungsi agen-agen AWS KG yang tersebar di negara sasaran.

Indonesia sudah lama diserang AWS KG dengan tujuan utama mereka adalah melakukan akselerasi perubahaan sosial agar rakyat Indonesia lebih mudah dikuasai dan dikendalikan oleh pihak asing.

Terkait pemilu dan pilpres 2014 di Indonesia, KG telah lama melakukan serangan dengan pembentukan opini dan persepsi rakyat Indonesia agar lebih menerima kelompok minoritas sebagai pemimpin bangsa terutama presiden. Untuk lebih efektif, KG juga secara bersamaan menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Rakyat Indonesia digiring dan diarahkan agar lebih liberal, individualis, egois, permisif, materialistis, hedonis dan pragmatis oportunitis.

Serangan utama KG pertama kali ditujukan pada penghancuran nilai-nilai dan simbol-simbol Islam di Indonesia. Serangan ini dilakukan KG secara sistematis, berkesinambungan, melibatkan lembaga hukum seperti Polri dan KPK, serta jaringan media.

Operasi penyergapan terorisme yang diikuti dengan penembakan mati terhadap terduga teroris, yang kemudian dipublikasikan oleh media tertentu dengan sudut pandang (angel) tertentu, dimaksudkan untuk membentuk opini dan persepsi bahwa Indonesia adalah negara teroris atau setidaknya untuk menimbulkan kesan terorisme (Islam) tumbuh subuh di Indonesia.

Padahal semua operasi pemberantasan terorisme Indonesia itu adalah rekayasa belaka karena berdasarkan fakta dan postulat bahwa tidak mungkin atau mustahil terorisme dilahirkan dari kelompok masyarakat yang mayoritas dan tidak tertekan sama sekali. Sudah merupakan postulat (hukum) bahwa terorisme hanya lahir dari kelompok minoritas yang tertekan atau diperlakukan secara tidak adil di seuatu negara.

Setelah labeling atau stigma terorisme dilekatkan di entitas Islam Indonesia, KG kemudian melancarkan serangannya terhadap tokoh – tokoh Islam dengan modus penjeratan delik pidana korupsi. Tokoh – tokoh Islam yang dijerat dengan pidana korupsi, kasusnya dikembangkan dan dibesar-besarkan hingga keluar dari substansi hukum yang sebenarnya. Media massa agen AWS KG digunakan secara maksimal untuk mempublikasikan politainment seputar aib dan perilaku buruk tokoh islam yang sedang dijerat delik korupsi itu. Agen AWS KG yang paling dominan dalam menjalankan peran menghancurkan nilai-nilai dan simbol-simbol Islam melalui kasus-kasus hukum para tokoh Islam adalah KPK, yang notabene saat ini dikendalikan oleh kelompok sosialis liberal Indonesia. Merekalah agen ASW KG.

Secara simultan, media massa agen AWS KG dan tokoh – tokoh tertentu yang juga agen AWS KG, secara masif selalu mengeluarkan hujatan – hujatan, pelecehan-pelecehan dan penistaan-pemistaan terhadap simbol-simbol Islam, seperti konsep poligami, perceraian, kebiasaan berjenggot, dan seterusnya. Mereka bertujuan membentuk opini dan persepsi publik yang mempermalu umat Islam dan menghancurkan keyakinan umat Islam terhadap agama yang dianutnya.

Puncaknya serangan KG ditujukan untuk memenangkan pemilu dan pilpres 2014, di mana KG berkolaborasi dengan mayoritas konglomerat cina Indonesia dan para pribumi yang menjadi antek-antek KG untuk mendudukan seorang tokoh ciptaan KG sebagai presiden Indonesia.

Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman mengatakan Pemilu Presiden 2014 sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembunuhan karakter Prabowo Subianto.

“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY” ungkap Jajat, Selasa (8/7/2014).

NCID memaparkan sedikitnya delapan bukti intervensi asing (KG) di Pemilu Presiden 2014, yakni :
1) Pernyataan keberpihakan dari Majalah TIME dan Majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.

2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan “dia (Allan Nairn) sejak dulu selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.”

3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.

4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman agar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.

6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.

7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.

8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkret campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

Menurut Jajat, intervensi asing yang begitu kentara untuk mengurangi elektabilitas Prabowo justru mengkokohkan keyakinan rakyat Indonesia bahwa Prabowo adalah presiden yang harus dipilih pada 9 Juli 2014.

“Hal ini disebabkan oleh pernyataan legendaris Bung Karno tentang intervensi asing. Bung Karno mengatakan: Ingatlah pesanku, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti, atau dicacimaki asing karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu” tutup Jajat menirukan Sukarno.

Pencitraan luar biasa yang dipublikasikan media – media asing untuk Joko Widodo, termasuk pernyataan – pernyataan bernada pujian yang sebenarnya tidak berdasar atau absurd dari tokoh-tokoh atau selebriti dunia, juga merupakan bukti kuat intervensi KG / asing dalam pilpres 2014.

Tidak dapat disangkal bahwa intervensi asing itu juga diwujudkan dalam bentuk bantuan uang kampanye dan money politcs untuk kepentingan capres Joko Widodo. Puncaknya, intervensi asing dalam pilpres ditampilkan secara vulgar melalui kehadiran agen – agen mereka di Indonesia. Mulai dari kedatangan para selebritis dunia (hiburan, olahraga dst), menteri luar negeri dari beberapa negara, duta besar, pimpinan – pimpinan lembaga internasional, konsultan politik, hingga direktur politik dan strategi global dari perusahaan raksasa social media Twitter.

Mereka semua bekerja untuk mendukung Jokowi terpilih sebagai presiden Indonesia dalam rangka mewujudakan kepentingan konspirasi global (KG) di Indonesia, yang tak lain dan tak bukan adalah neo imperialisme asing terhadap NKRI.

http://yudisamara.org/2014/07/12/bukti-intervensi-asing-konspirasi-global-di-pilpres-2014/

Hasil QC Di luar Logika

Quick Count yang mengumumkan Jokowi JK menang benar-benar keterlaluan. Begitu banyak bukti, hasil QC mereka hanya rekayasa dari data yang tidak dapat dipercaya.

Peneliti opini publik, Agung Prihatna mengungkap beberapa fenomena keanehan quick count (hitung cepat) yang menguntungkan pasangan Jokowi-JK. Dia membeberkan kronologis yang perlu mendapat sorotan.

Pertama, pada awal Juli 2014, ada pernyataan dari pihak capres nomor urut 2 bahwa ada indikasi kecurangan. Kedua, pada masa tenang ada tiga lembaga survei terkemuka, yaitu Charta Politica, SMRC, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang pimpinannya secara terbuka berafiliasi ke capres nomor urut 2, dengan mengumumkan Jokowi-JK unggul 3 persen dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ketiga, pada hari pemilihan, kelompok lembaga survei tersebut, seperti CSIS-Cyrus Network, mengeluarkan hasil exit poll yang menyatakan capres nomor urut 2 unggul 3 persen dari capres nomor urut 1. Dia menyatakan, hasil quick count lembaga survei yang berafiliasi ke pasangan Jokowi-JK, seperti CSIS-Cyrus, SMRC, Litbang Kompas, dan RRI sama-sama mengungulkan dengan selisih 3 persen.

“Ini juga pertama kalinya ada pihak yang secara sepihak mengklaim kemenangan berdasarkan hasil quick count yang data masuk baru mencapai 70 persen. Yang bikin aneh pula, sekitar jam 15.00 WIB, data quick count sebesar 70 persen di luar logika,” kata mantan peneliti LP3ES itu Kamis (10/7).

Menurut Agung, bukankah untuk menginformasikan sampel dari daerah pelosok Papua, Medan, Sumatra, dan pulau lainnya butuh waktu sekitar satu hingga tiga jam untuk melaporkan melalui pesan singkat (SMS) di area on spot (daerah yang terdapat sinyal). Hal itu mengingat tidak semua daerah yang kita tentukan sebagai zona sampling terdapat sinyal operator telepon selular.

“Katakanlah benar data masuk 70 persen selang dua jam setelah TPS ditutup pukul 13.00 WIB. Maka, kemungkinannya adalah sampel ditarik semua ke daerah perkotaan, sehingga sebenarnya nihil sampling dari desa/wilayah pelosok,” kata perintis quick count di Pemilu 1997 itu.

Agung menyatakan, dalam berbagai momen pilkada biasanya yang terjadi adalah pengakuan dari pihak lain terhadap keunggulan pasangan lainnya. “Tidak pernah salah satu pihak melakukan klaim kemenangan berdasarkan hasil quick count,” katanya.

Keanehan lain juga didapatkannya ketika melihat perkembangan beberapa hari sebelum Pilpres 9 Juli kemarin. Itu setelah Indobarometer, LSI, dan Charta Politica pada lima hari sebelum Pilpres menyatakan bahwa ada ‘lampu kuning’ bagi Jokowi jika keadaan terus begini karena trend terus menurun. Adapun, trend Prabowo terus naik. “Pada saat itu selisih Jokowi dengan Prabowo semakin dekat tinggal tiga persen.”

Menjadi aneh, sambung dia, karena tiga hari setelah pernyataan tersebut, para lembaga survei yang berafiliasi dengan Jokowi-JK mengeluarkan pernyataan bahwa terjadi rebound elektabilitas. Artinya, dalam waktu tiga hari, mereka membuat pengakuan terjadi perubahan trend. “Padahal dalam logika survey trend itu tidak mungkin berbalik trendnya hanya dalam waktu dua sampai hari,” katanya.

Catatan berikutnya, lanjut Agung, pihak Jokowi pada sepekan sebelum Pilpres sudah menyatakan bahwa kemenangan mereka akan sulit jika pihak lawan melakukan kecurangan. “Artinya mereka melakukan prakondisi bahwa di atas kertas mereka bisa kalah. Bahkan cawapres JK pernah menyatakan, bahwa pasangannya hanya akan kalah jika dicurangi,” sebutnya.

Dia mengingatkan, gejala-gejala tersebut patut dicurigai sebagai upaya terencana untuk memenangkan pasangan yang diusung PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI itu dengan melakukan manipulasi survei sejumlah lembaga yang selama ini pro-Jokowi.

http://yudisamara.org/2014/07/11/hasil-qc-di-luar-logika/

Kubu Jokowi - Jk Klaim Kemenangan Sepihak dan Kudeta (Melalui) Opini?

Kubu Jokowi-Jusuf Kalla tengah mabuk. Mabuknya orang yang merasa menang, jauh lebih berbahaya ketimbang mabuknya orang yang menenggak alkohol. Untuk mabuk jenis orang yang kedua, dia hanya teriak-teriak dan ngomnyang atau bicara ngelantur alias ngawur, tidak keruan juntrungannya. Kalau pun bertindak lebih lanjut, paling-paling dia membuat onar di kampung yang dengan segera bisa diatasi warga. Puncak mabuknya orang karena alkohol, ya terkapar tidak sadarkan diri. Bahasa Betawinya ngejoprak.

Sebaliknya, mabuknya orang yang merasa menang (sekali lagi; merasa, jadi belum benar-benar menang), jauh lebih berbahaya. Orang atau kelompok ini bisa mengerahkan massa untuk membangun opini.

Dari sini mereka berusaha mempengaruhi sekaligus ‘mendoktrin’ massanya, bahwa kelompoknya memang ‘benar-benar sudah menang’. Kalau sudah begini, maka kelompok akar rumput tidak akan bisa menerima manakala kenyataan justru berbicara lain. Maka, slogan ‘menang atau perang’ pun bertalu-talu dikumandangkan.

Deklarasi kemenangan yang dilakukan kubu Jokowi-JK adalah bentuk mabuknya orang yang merasa menang. Seperti disebutkan tadi, ini jauh lebih berbahaya ketimbang orang mabuk karena alkohol.

Kejanggalan Quick Count 

Sayangnya, klaim kemenangan kubu Jokowi-JK justru disampaikan langsung oleh Megawati sendiri di kediamannya, jalan Kebagusan, Jaksel. Ironisnya, deklarasi itu hanya didasarkan pada hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei milik Saiful Mujani, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Memang agak mengherankan dan sangat disayangkan, untuk ukuran ketua umum sebuah partai sebesar PDIP, Mega bisa senaif itu. Hanya berselang kurang lebih satu jam, dia mendeklarasikan kemenangan Capres-Cawapresnya. Padahal, suara yang terkumpul baru beberapa belas persen saja.

Apalagi, hasil quick count SMRC yang ditayangkan Metro TV –yang kemudian diikuti sejumlah stasiun tv partisan lainnya-- juga penuh dengan kejanggalan. Pasalnya, tiba-tiba terjadi perubahan pada hasil quick count versi SMRC secara frontal. Sebelum berubah, SMRC mencatat perolehan pasangan Prabowo-Hatta adalah 52,7%. Sedangkan Jokowi-JK 47%. Namun setelah jeda iklan dan dan diseling musik yang berlangsung sekitar 14 menit, sontak angkanya berubah menjadi 47,3% Prabowo-Hatta dan 52% Jokowi-JK. Ada apa?

Pergeseran ini terjadi pada saat jumlah suara masuk baru bergerak dari 13,78% sd 17,6%. Artinya, selama break siaran 14 menit itu, jumlah suara masuk hanya naik 4%. Tapi anehnya, angka perolehan suara Jokowi-JK naik 5%. How come?

Keanehan ini masih belum seberapa. Yang luar biasa lagi, lonjakan perolehan suara pasangan Jokowi-JK versi quick count Saiful Mujani tadi langsung diikuti lembaga survei lainnya dari kubu yang sama. Mereka yang juga melakukan penghitungan cepat di kubu Jokowi-JK itu di antaranya CSIS-Cyrus, LSI, Litbang Kompas, Pollmark Indonesia, dan RRI. Akibatnya memang dahsyat. Hasil quick count itu terkesan sangat logis, riil, dan nyaris berhasil menggiring opini publik.

Sangat Gegabah

Pada titik inilah, klaim sepihak kubu Jokowi-JK bisa dianggap naif. Bukan hanya itu, apa yang mereka lakukan sejatinya sangat berbahaya. Terlebih lagi, klaim seperti itu, tidak tanggung-tanggung, langsung disampaikan oleh sang Ketua Umum. Ini seperti bermain api.

Tidak bisa tidak, klaim ini bisa disebut sebagai penggiringan opini publik. Di tingkat akar rumput, pembentukan opini publik yang dilakukan oleh tokoh sekaliber Megawati pasti sangat efektif. Akibatnya, di benak para pendukungnya langsung tertancap keyakinan, bahwa jagoannya sudah pasti menang.

Bisa dibayangkan, bila ternyata pengumuman resmi Komisi Pemilhan Umum (KPU) nanti justru menyatakan sebaliknya. Apakah para pendukung pasangan ini bisa menerima? Apakah mereka tidak akan mengamuk? Buat mereka, apa yang sudah disampaikan para petinggi partai dan tim sukses (Timses) adalah kebenaran yang harus diterima dan tidak boleh ditolak.

Pembentukan opini sekaligus indoktrinasi sebagai pemenang ini ternyata dilakukan secara sistematis. Paling tidak, ini bisa ditelusuri dari slogan “Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Jokowi-JK.” Pernyataan amat gegabah ini pertama kali dilontarkan oleh Hayono Isman. Pernyataan mantan politisi Golkar yang meloncat ke Partai Demokrat dan akhirnya berlabuh di kubu Jokowi-JK ini bisa disaksikan di youtube. Ini link-nya:http://www.youtube.com/watch?v=NgklJkRVaK4.

Pernyataan senada juga datang dari Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin. Ini bukan fitnah. Beritanya bisa dilihat di Tribunnew.Com lewat http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/02/seknas-hanya-kecurangan-yang-mengalahkan-jokowi-jk.

Selain itu, juga ada statement dari Budi Arie Setisadi, ketua Projo. Beritanya ada di http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/26/projo-anggap-hanya-kecurangan-yang-mengalahkan-jokowi-jk.

Mereka tidak main-main dengan rencana sistematisnya. Untuk mematangkan indoktrinasi, para pendukung pasangan ini juga digiring berkumpul dan berpesta di Bunderan Hotel Indonesia (HI) dan Tugu Proklamasi. Kesimpulan apa yang bisa kita petik dari rentetan peristiwa ini? Hanya kebetulan?

Bayangkan, betapa dahsyatnya kombinasi pengumuman Mega dan kalimat “Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Jokowi-JK” bagi kaum grass root. Ini adalah bara api yang menunggu siraman bensin. Dan, bensin itu adalah pengumuman resmi KPU yang ternyata justru sebaliknya.

Pertanyaannya, apakah semua ini terjadi mengalir begitu saja? Maaf, sangat naif kalau Anda berpendapat bahwa semua ini kebetulan saja. Teramat naif kalau rangkaian kejadian ini terfragmentasi, terpisah-pisah, tidak ada hubungan dan kaitan antara satu dan lainnya.

Tidak bisa tidak, pengumuman sepihak Megawati diramu dengan motto yang seram tadi adalah provokasi. 

Begitu KPU secara resmi mengumumkan yang sebaliknya, chaos nyaris pasti bakal terjadi. Kalau ini benar-benar terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah para petinggi partai itu bisa mengelak? Atau, dengan enteng mereka akan mengatakan, “Jangan salahkan mereka kalau marah. Salahkan pihak yang membuat kecurangan!”

Cara PKI

Kalau kita mundur ke beberapa puluh tahun silam, maka cara-cara seperti ini juga sudah pernah dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI, waktu itu, sengaja membuat chaos secara sistematis. Caranya, PKI menuduh lawan politiknya melakukan kecurangan.

Saya tidak tahu persis, apakah kubu Jokowi-JK meniru-niru gaya PKI atau tidak. Namun setelah dilakukan penelusuran, jargon Revolusi Mental yang ditulis Jokowi di sebuah harian nasional itu, ternyata ada di buku Karl Marx, pencetus faham komunisme.

Mengapa kita tidak mau sedikit bersabar menunggu hasil hitung manual KPU? Bukankah ini merupakan hasil maksimal yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara kelembagaan maupun secara hukum. UU memberi kepercayaan pada KPU sebagai satu-satunya lembaga yang punya otoritas melakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

Tinggal kini kita tunggu perkembangan berikutnya. Harus diakui, ada ketegangan. Seperti ada kekhawatiran yang menyusup ke tulang sumsum. Amat ngeri membayangkan bila ternyata KPU secara resmi mengumumkan hasil yang berbeda. Dalam kaitan ini, tidak terlalu berlebihan bila dikatakan, kombinasi antara jargon “Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Jokowi-JK” dan deklarasi sepihak yang terlalu dini itu sebagai kudeta lewat opini.

Pada titik ini, ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Pertama, beranikah KPU kelak mengumumkan jika faktanya memang pasangan Jokowi-JK kalah? Kedua, apa yang akan dilakukan aparat keamanan jika Indonesia (ya Allah, jangan sampai terjadi) benar-benar rusuh karena klaim sepihak dan motto yang sangat provokatif itu?

Demikian SIARAN PERS 'Klaim kemenangan sepihak dan terlalu dini Kudeta (Melalui) Opini?' dari Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy (CEDeS) kepada tim Redaksi Voa Islam.com. [ahmed/voa-islam.com]

Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %

Ada yang tak lazim dalam klaim dan deklarasi kemenangan oleh PDIP Rabu kemarin (9/7), mereka begitu terburu-buru dalam mengumumkan kemenangan di saat proses Quickcount masih 70%, tim Jokowi-JK tiba-tiba menghentikan proses dan langsung konferensi pers mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Proses penghimpunan suara 70% itu sejatinya belum mengcover pulau Sumatera, Jawa bagian barat, Jawa tengah dan Jawa timur, Kalimantan, termasuk DKI Jakarta.

Perlu ditelisik apa tujuan dari Megawati dan Jokowi mengumumkan kemenangan prematur ini adalah untuk membangun opini persepsi kemenangan dengan tujuan Pemilu ulang. Informasi yang beredar di kalangan wartawan JITU (Jurnalis Islam Bersatu) bahwa ada dorongan percepatan deklarasi kemenangan PDIP itu tak lain atas usulan mantan Kepala BIN Hendro Priyono.

Patut diduga ini adalah bagian dari skenario "kekacauan" dengan istilah Jokowi "Kita Bikin Rame" dan ini juga sesuai dengan kampanye yang sudah mereka sebarkan di berbagai spanduk bahwa : HANYA KECURANGAN YANG BISA MENGALAHKAN JOKOWI-JK.

 

Hal ini patut di waspadai karena dengan pengumuman yang dipercepat dan penuh percaya diri di Tugu Proklamasi saat itu dan ternyata hasil penghitungan KPU secara resmi memenangkan Prabowo-Hatta maka tujuan mereka menuduh kubu Prabowo-Hatta curang berhasil, tuntutan mereka adalah Pemilu Ulang atau Chaos (kekacauan). 

Sangat berbahaya untuk NKRI, ketika narasumber kami memperhatikan data real qount yang diberikan banyak teman bahwa Prabowo-Hatta menang atas Jokowi-JK. Potensi Chaos sangat tinggi terutama Jokowi-JK yang dari awal menyatakan tidak siap kalah dari Prabowo - Hatta.

Kemudian ingatlah kawan kejadian tahun 2009, saat Megawati kalah dari SBY saat pencapresan, ketika SBY mengulurkan tangan untuk berjabat tangan kemudian Megawati dengan angkuhnya menolak karena tidak percaya atas kekalahannya. 

Mari kita Ungkap Lembaga Survei Yang Mendukung Jokowi - JK

Fact Check, apakah lembaga-lembaga quick count yang menangkan Joko Widodo independen? 

1. Lingkaran Survei Indonesia

Patron: Denny JA

Status: Tim sukses Jokowi

Bukti: http://m.antaranews.com/berita/434407/denny-ja-dukung-jokowi-karena-ideologi

 

2. SMRC Patron: Saiful MuJani

Status: Tim sukses Jokowi

Bukti: http://nasional.kompas.com/read/2014/06/11/2016450/Saiful.Mujani.Benarkan.Bagi-bagi.Uang.Usai.Kampanye.untuk.Jokowi

 

3. Cyrus Patron: Hasan Batupahat

Status: Tim sukses Jokowi (Koordinator "Komunitas Kopi")

Bukti: http://politik.rmol.co/read/2014/06/27/161339/Agus-Gumiwang-Hadiri-Deklarasi-Laskar-Biji-Kopi-Dukung-Jokowi-JK- Mohon informasi ini disebarluaskan. Mari kita ajak teman, kerabat dan keluarga kita untuk waspada upaya manipulasi dan penggiringan opini melalui "quick count independen" dan slogan "hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kita". Salam persatuan Indonesia,

Berikut Data dan Informasi Penting Dari Gubernur:

 

- Info dari Gubernur Sumatra Utara (Gatot Pujo Nugroho) : Real Count Prabowo di Sumut 63 %

- Info dari Gubernur Sumatra Barat (Irwan Prayitno) : Real Count Prabowo di Sumbar 79 %

- Info dari Gubernur Riau (Annas Maamun) : Real Count Prabowo di Riau 65 %

- Info dari Gubernur Jawa Barat (Aher Heryawan) : Real Count Prabowo di Jabar 62 % Jauh sekali dari data2 di Quick Count pendukung JKW-JK

Laskar 45 Pejuang Anti Korupsi Merilis Penghitungan suara seluruh Indonesia 

1. NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%

2.Sumut: No.1 = 44.76% ; No.2 = 55.24%

3. Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%

4. Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%

5. Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%

6. Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%

7. Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%

8. Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%

9. Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%

10. Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%

11. Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%

12. DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%

13. Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%

14. Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%

15. DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%

16. Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%

17. Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%

18. NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%

19. NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%

20. Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%

21. Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%

22. Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%

23. Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%

24. Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%

25. Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%

26. Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%

27. Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%

28. Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%

29. Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%

30. Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%

31. Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%

32. Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%

33. Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26% 

Jadi perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-Kalla (No.2).

No.1 = 52.04% dan

No.2 = 47.96%. 

Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%.

Progress 98: Megawati, Jokowi dan MetroTV Umbar Kebohongan Publik Soal Klaim Menang

Progress 98 (9/7) merilis pernyataan soal pihak koalisi Partai PDIP, Megawati, Jokowi dan Metro TV yang dinilainya sebagai kebohongan publik melalui klaim kemenangan sepihak disaat 80% data dan suara belum dihitung dan diumumkan di berbagai TPS di tanah air.

Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 menyatakan "Kepada seluruh sahabat pendukung Prabowo - Hatta, dengan ini kami sampaikan untuk melakukan konsolidasi. Rapatkan barisan dan kawal hasil perhitungan suara di seluruh TPS. Mengingat telah terjadi upaya sistimatis dari kubu Jokowi untuk melakukan kecurangan pemilu melalui modus manipulasi opini yang menyesatkan dan tidak bertanggungjawab."

Ia menegaskan, "Sebagai mana di ketahui, bahwa beberapa jam lalu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui siaran pers Metro TV dan jaringan media pendukungnya, telah mengumumkan kemenangan Jokowi dengan memanfaatkan perhitungan suara yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya"

Artinya PDIP tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara legal dan transparan sebagai berikut:

1. Klaim kemenangan tersebut dilakukan di saat 80 persen data dari hasil perhitungan suara belum diumumkan di TPS di seluruh Indonesia.

2. Manuver politik Ketum PDIP dan pendukungnya, sangat disayangkan telah menimbulkan kebingungan dan keresahan nasional. Tindakan sepihak tersebut tidak dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang masih menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh lembaga KPU.

3. Mencermati provokasi berbagai isu / opini dari kubu Jokowi tentang klaim kemenangan, maka dengan ini kami mendesak KPU untuk segera bertindak tegas. Karena rakyat telah dijebak dalam kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap hasil perhitungan cepat yang diumumkan oleh berbagai media pendukung Jokowi secara sepihak dan tanpa menunjukan akurasi data secara transparan dan bertanggungjawab.

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31503/deklarasi-culas-pdi-hentikan-quick-count-kini-prabowo-ungguli-jokowi-408/;?fb_action_ids=556458147798914&fb_action_types=og.likes#sthash.bAYYl04G.dpbs