Bulog Ditantang Sistem Baru Penyaluran Raskin

Bulog belum dihubungi kementerian/lembaga lain ihwal rencana perubahan sistem penyaluran raskin dari distribusi konvensional ke sistem e-money. Kalaupun sistem baru dipakai, Bulog masih bisa menjaga kedaulatan pangan.

VARIA.id, Jakarta — Sistem penyaluran beras bagi rakyat miskin (raskin) melalui e-money harus dipersiapkan masak-masak. Jangan sampai masyarakat yang disasar malah kebingungan memanfaatkannya.

Pengamat ekonomi digital Joseph Lumban Gaol mengatakan, pemerintah harus mengecek betul peranti lunak hingga prosedur e-money dan memastikannya tidak crash saat digunakan. Pemerintah juga mesti membentuk ekosistem e-money karena sistem itu tak bisa berdiri sendiri. Konkretnya, perlu penyediaan merchant-merchant yang bekerja sama untuk pelayanan e-money. Misalnya, kantor pos sebagai tempat penukaran beras.

“Dengan begitu, masyarakat penerima raskin akan dapat mengakses e-money dengan mudah,” kata Joseph, di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2014.

Bila sistemnya lancar, e-money alias uang elektronik memang bisa jadi solusi untuk menghindari kebocoran raskin. Selain karena si penerima tidak mendapatkan uang tunai, rekam jejak pengggunaan e-money dapat dilacak oleh server.

Namun, persoalan e-money bukan sekadar menyangkut hal teknis. Berkaca pada kebijakan Joko Widodo saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta, berbagai kartu berbasis e-money yang dikeluarkan pemerintah justru membingungkan masyarakat. Salah satu sebabnya, masyarakat kelas bawah belum mendapatkan sosialisasi yang cukup tentang penggunaan hingga teknis pelayanan kartu-kartu tersebut.

Pihak Bulog pun mengingatkan, pembagian raskin bakal kacau jika tak dipersiapkan dengan baik. Apalagi kalau sistemnya diubah secara mendadak. Menurut dia, sosialisasi pembagian raskin dengan sistem baru membutuhkan waktu sedikitnya tiga bulan.

“Tidak boleh mendadak. Harus ada sosialisasi terlebih dahulu. Nanti kalau mendadak akan membingungkan masyarakat penerima raskin,” kata Agusdin Fariedh, Direktur Pelayanan Publik Bulog.

Agusdin mengatakan, pihaknya belum dihubungi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya terkait wacana ini. Alhasil, Bulog belum punya gambaran jelas tentang metode pengucuran beras raskin yang diinginkan pemerintah melalui sistem e-money. Padahal, kata dia, penanganan raskin tak boleh dianggap remeh karena menyangkut upaya stabilisasi pangan.

Ia mengungkapkan, dalam satu tahun warga Indonesia membutuhkan beras 124 kilogram per kapita. Kebutuhan terhadap raskin mencapai sekitar 10 persen dari total kebutuhan beras nasional sebanyak 2,6 juta ton per bulan. Sementara Bulog kebagian tugas menyalurkan 230 ribu ton setiap bulan.

Menurut dia, raskin masih dibutuhkan untuk menekan laju inflasi. Terlebih persediaan beras di masyarakat diperkirakan berkurang 10 persen. Selama ini inflasi di Indonesia dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kebijakan pemerintah hingga gangguan distribusi. Tak heran, banyak kalangan mempertanyakan maksud pemerintah menyalurkan raskin melalui e-money.

Konsep yang didengungkan pemerintah adalah distribusi beras secara konvensional diubah melalui e-money atau uang elektronik. Dengan uang non-tunai, masyarakat dapat membeli beras yang mereka kehendaki untuk dikonsumsi. Namun, uang tersebut tak boleh digunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga selain beras.

Bulog jelas pikir-pikir panjang jika sistem distribusi raskin diganti dengan e-money. Bukan apa, sekitar 70 ribu pegawai yang terlibat dalam pengadaan raskin selama ini bakal terancam kehilangan pekerjaan. Meski begitu, Agusdin menegaskan, Bulog siap saja mengikuti sistem baru bila pemerintah menghendaki demikian.

Pengamat ekonomi Andreas Dwi Santosa menenangkan hati Bulog. Menurut dia, Bulog tak perlu khawatir kehilangan fungsi jika raskin tak urung disalurkan lewat e-money. Bulog justru bisa memanfaatkan jejaringnya di seluruh Indonesia untuk menaikkan posisi tawar.

“Apa yang perlu dikhawatirkan? Bulog punya jaringan di seluruh Indonesia. Tidak ada yang bakal menandingi Bulog dalam penyaluran raskin,” kata Andreas, sapaan akrab Guru Besar Pertanian IPB ini, Senin, 8 Desember 2014.

Jejaring itu bisa digunakan Bulog untuk mengintervensi pasar. Dengan begitu, fungsi kedaulatan pangan yang selama ini dijaga Bulog akan tetap bisa dijalankan. Bulog masih dapat membeli beras dari petani, lalu menjualnya kembali ke masyarakat. Tentu saja hal itu akan berjalan kalau Bulog berani melakukan intervensi pasar dan mau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain.

Lagi pula, mestinya Bulog tak perlu bergantung pada beras raskin yang harganya rendah. Toh, masih ada komoditi lain seperti jagung dan kedelai yang bisa disalurkan oleh Bulog. “Justru dengan adanya penyaluran raskin lewat e-money, Bulog bisa melakukan kedaulatan pangan dari komoditi lain,” katanya.*

http://www.varia.id/2014/12/08/bulog-ditantang-sistem-baru-penyaluran-raskin/

Raskin Dihapus, Inflasi Melonjak

Rencana pemerintah menghapus program beras untuk rakyat miskin (Raskin) dikhawatirkan berimbas pada kelangkaan beras di pasar dan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo di Jakarta, Minggu (7/12) mengatakan, jika Raskin hilang, bisa diperkirakan penyediaan beras di masyarakat berkurang sepuluh persen.

"Karena beras termasuk komoditas yang mendekati in-elastis, maka hilangnya Raskin sangat berpengaruh pada harga beras umum," ujarnya.

Sasmito mengungkapkan, konsumsi Raskin sejak tahun 2003 lalu mencapai sepuluh persen dari total konsumsi beras nasional.

Dengan komposisi tersebut, tambahnya, maka bisa dipastikan penghapusan Raskin akan mendongkrak inflasi, sehingga menyebabkan kejutan bagi perekonomian masyarakat.

Sementara itu, pakar Ekonomi UI, Prof. Sulastri Surono menilai, rencana penghapusan Raskin hanya akan menguntungkan kalangan perbankan dan belum tentu bisa mengentaskan sekitar 90 juta jiwa penduduk miskin yang selama ini terbantu kebutuhan pangannya oleh raskin.

Anggaran subsidi pangan sebesar Rp 20 triliun, tambahnya, bisa dikelola perbankan, ada perputaran uang di sana, dan jelas perbankan sangat diuntungkan.

"Tapi bisa nggak e-money ini mengentaskan rakyat miskin? Saya ragu. Tetapi dengan program Raskin selama ini, sudah jelas bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat terjamin," katanya.

Ia juga mengungkapkan berbagai kendala penerapan e-money yang tidak hanya merepotkan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga bisa meresahkan masyarakat.

"Kalau pun e-money ini hanya dikhususkan untuk membeli beras, tempat membelinya di mana? Apa di desa-desa terpencil bisa nyampe? Di India toko pemerintah sampai ke desa pelosok juga ada. Di Indonesia, dengan daerah kepulauan bakal banyak kendala," katanya.

Menurut dia, pemerintah sepertinya ingin meniru program food stamp (kupon makanan) yang diberikan secara cuma-cuma di Amerika, yang mana warga diberi kartu dan bisa membeli susu, kacang, telur dan bahan makanan lain dengan disubsidi pemerintah.

Tetapi, tambahnya, di Amerika, infrastrukturnya telah siap tersedia.

Dikatakannya, kalau food stamp memberi subsidi pangan bagi warganya. Kalau Raskin kan memberi subsidi buat warga miskin, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan membantu penjualan beras petani juga yang dilakukan oleh Bulog.

"Kalau Raskin diganti e-money, selain kendala infrastruktur, juga akan menghilangkan fungsi Bulog dan stabilitas harga pangan," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penggantian raskin dengan e-money, karena menurut Guru Besar Raskin cukup efektif dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat.

"Hanya perlu dibenahi kualitas Raskin dan pola distribusinya saja," ujarnya.


Ancaman kehancuran petani lokal

Sementara itu Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Arif Satria mengungkapkan, program Raskin yang berjalan sejak 2003 merupakan jaringan pengaman sosial (JPS) yang multi fungsi.

Menurut dia, Raskin tidak hanya efektif dalam mengendalikan inflasi, tetapi juga memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pangan bagi rakyat miskin, sekaligus menjamin ketersediaan pasar bagi petani lokal.

Jika Raskin dihapus, lanjutnya, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal, terlebih saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

"Kalau dengan e-money, berarti masyarakat miskin bebas membeli beras apa pun di pasar," katanya.

Selama ini, tambahnya, ada stabilisator harga beras yang dilakukan Bulog sehingga kalau raskin dihapus, maka petani harus mampu bersaing dengan produk luar akibat MEA.

"Sementara besar kemungkinan harga beras dimainkan di pasaran. Misalnya saat beras langka, harga bisa meningkat drastis. Ini bisa memicu inflasi, katanya.

Ia menyarankan agar Raskin tetap dipertahankan sebagai mekanisme perlindungan petani dan masyarakat miskin dalam menghadapi MEA 2015.

http://harnas.co/2014/12/08/raskin-dihapus-inflasi-melonjak

Akademisi Tolak Penghapusan Program Raskin

Wacana pemerintahan Jokowi-JK untuk mengkonversi program beras untuk rakyat miskin (raskin) menjadi e-money, mendapat kritik dam kecaman publik. Penghapusan program ini, bisa berimbas pada kelangkaan beras di pasar dan inflasi cukup tinggi.

“Jika raskin hilang, bisa diperkirakan penyediaan beras di masyarakat berkurang sepuluh persen. Beras itu termasuk komoditas yang mendekati in-elastis, maka hilangnya raskin sangat berpengaruh pada harga beras umum,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo di Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Menurut dia, dari hasil penelitian BPS, diketahui karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak, terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Apalagi konsumsi raskin sejak 2003 lalu, mencapai 10 persen dari total konsumsi beras nasional.

Dengan komposisi tersebut, imbuh Sasmito, maka bisa dipastikan penghapusan raskin akan mendongkrak inflasi, sehingga menyebabkan kejutan bagi perekonomian masyarakat. “Ini perlu menjadi perhatian. Kami khawatir uang sebagai pengganti raskin, malah dapat membuat rakyat miskin tak bisa membeli beras karena harganya meningkat akibat inflasi,” tuturnya.

Sementara itu, ekonom UI Sulastri Surono menilai, rencana penghapusan raskin hanya akan menguntungkan kalangan perbankan dan belum tentu bisa mengentaskan sekitar 90 juta jiwa penduduk miskin. Padahal, sudah sangat jelas bahwa selama ini, mereka terbantu kebutuhan pangannya oleh program raskin.

Pemerintah Jokowi-JK, tegas dia, sepertinya ingin meniru program food stamp (kupon makanan) yang diberikan secara cuma-cuma di Amerika Serikat (AS). Warga AS diberi kartu dan bisa membeli susu, kacang, telur dan bahan makanan lain dengan disubsidi pemerintah. Tetapi kalau di AS itu, infrastukturnya telah siap tersedia.

Kualitas Raskin

Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penggantian raskin dengan e-money. Alasannya, raskin cukup efektif dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat. “Hanya perlu dibenahi kualitas raskin dan pola distribusinya saja,” ujar Sulastri.

Sedangkan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Arif Satria mengungkapkan, program raskin yang berjalan sejak tahun 2003 itu, merupakan jaringan pengaman sosial (JPS) yang mutli fungsi. Jika raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani lokal.

Dirinya pun menyarankan, agar program raskin tetap dipertahankan. Kebijakan ini sebagai mekanisme perlindungan petani dan masyarakat miskin dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada  2015 nanti.

“Saya sangat mengkhawatirkan bahwa penghapusan raskin bakal meningkatkan permintaan beras di pasar. Dengan begitu, secara  otomatis akan memicu kenaikan harga beras. Bahkan, juga akan berakibat pada kelangkaan beras di pasaran. Makin terpuruk saja rakyat miskin,” tandasnya.

http://porosberita.com/2014/12/05/akademisi-tolak-penghapusan-program-raskin/#sthash.AFAinAy0.dpbs

Bulog Tak Beli Beras Petani, DPR: Terjadi Revolusi Sosial

Pemerintah berencana mengganti beras untuk masyarakat miskin alias raskin dengan uang melalui e-Money. Dengan begitu, beras yang diproduksi petani dengan kategori raskin, tidak akan dibeli oleh Perum Bulog.

Anggota DPR Komisi IV dari fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan jika masyarakat miskin hanya mendapatkan kartu-kartu sakti dari presiden Jokowi, tidak akan menyelesaikan masalah kelaparan dan kemiskinan.

Hal itu juga berdampak kepada nasib produksi petani yang terbuang sia-sia. "Bertahan berapa lama, diganti kartu apalah, banyak kartu sakti nanti terjadi revolusi sosial," ujar Yoga, Rabu (3/12/2014).

Yoga mengungkapan jika produksi hasil petani tak dibeli Bulog, otomatis para spekulan yang akan membeli semua beras jenis apapun dari petani.

Hal itu membuat semua beras di dalam negeri diekspor ke mancanegara untuk dibeli kembali oleh pemerintah.

"Karena Bulog tidak membeli beras petani, yang beli spekulan dengan kondisi seperti itu membeli dibawah harga pembelian pemerintah untuk dijual lagi," kata Yoga.

Yoga mengaku tidak setuju jika komoditas pangan seperti raskin diganti dengan kartu milik Jokowi. Karena pasokan di dalam negeri tidak bisa diprotek, sehingga mengancam pasokan dalam negeri.

"Dampaknya ke dampak politik, bisa memicu revolusi sosial. Tidak cukup menghentikan raskin lalu bagaimana penanganan di tingkat bawah untuk pasokan," papar Yoga.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/05/bulog-tak-beli-beras-petani-dpr-terjadi-revolusi-sosial

Penghapusan Raskin Jadikan Indonesia Paling Liberal

Penghapusan program beras untuk orang miskin (raskin) dinilai akan menjadikan Indonesia sebagai negara paling liberal di dunia dalam mengembangkan kebijakan pangannya.

Hal itu juga akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan 14 juta rumah tangga petani dan target pencapaian swasembada beras 2017 sulit tercapai.

"Hal itu juga pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan petani," kata Dr. Ir. Arif Satria, MSc, Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (Pispi) dalam pernyataan sikapnya, di Jakara, Rabu (3/12/2014).

Hadir pada kesempatan itu Ir. Winarno Tohir (Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia), Viva Yoga Mauladi (Anggota DPR RI, Komisi IV), dan Rito Angky Wibowo (Direktur Perum Bulog).

Menurut Winarno Tohir, isu penghapusan raskin sudah sering terdengar, bahkan lembaga Bulog-nya juga akan ditiadakan. "Saya juga mendengar dari seorang anggota DPR bahwa Presiden Jokowi akan menghapusnya pada Desember 2015," katanya.

Karena, saat itu sudah berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana pasokan beras akan sangat banyak dari negara lain.

Dikatakan, nanti tidak ada lagi kedaulatan pangan, ketahanan pangan, dan swasembada pangan. "Tapi yang harus dipikirkan adalah nasib petani. Bagaimana kesejahteraanya dan masa depannya. Pemerintah tentu harus memikirkan," ujar Winarno.

Menurut Pispi, penghilangan Raskin akan berdampak terhadap meningkatkan harga beras di masyarakat, karena 100 persen tataniaga beras diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara paling liberal di dunia dalam mengembangkan kebijakan pangan nya.

Kemudian, penghilangan Raskin akan berdampak berkurangnya akses masyarakat di perdesaan dan pelosok yang bukan berada di wilayah sentra produksi dalam mendapatkan beras dengan harga dan kualitas yang baik.

"Kami menilai, Raskin dari sudut pandang sosial, ekonomi dan politik sangat tidak layak untuk dihilangkan. Yang diperlukan adalah upaya perbaikan yang komprehensif yang meliputi aspek data sasaran keluarga, kualitas, administrasi, manajemen stock, dan distribusi untuk memberikan pelayan yang baik kepada masyarakat miskin dan memberi rasa aman berusaha bagi petani padi di Indonesia, demi tegaknya kedaultan pangan," katanya

"e-Money bisa diterapkan hanya sekedar sebagai alat pembayaran yang tidak menghilangkan program Raskin nya," kata Arif.

Dia mengingatkan, pelaksanaan Raskin merupakan amanah pelaksanaan Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang undang tersebut, Raskin merupakan instrumen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Raskin telah berkonstribusi terhadap kestabilan harga beras baik ditingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Dalam tiga tahun terakhir ini, pasokan dan harga beras stabil dan tidak menimbulkan keresahan sosial dan politik. Harga pembelian gabah di tingkat petani stabil pada level yang menguntungkan.

Raskin juga telah membuat kelompok masyarakat miskin memiliki akses yang sangat mudah dalam memperoleh beras murah yang berkualitas. Setelah pencabutan subsidi BBM, program Raskin merupakan jaring pengaman sosial yang dapat memberikan rasa aman 15 juta lebih penduduk miskin dan tidak mampu terhadap kekurangan pangan.

"Dengan adanya raskin, semua masyarakat baik masyarakat di perkotaan, di perdesaan hingga di wilayah pelosok Indonesia mendapatkan akses yang sama dalam membeli beras dengan harga yang sama," tutur Arif.

Dikataka, Raskin memiliki efek domino dalam menjamin kesejahteraan 14 juta rumah tangga petani padi di Indonesia, dan memberikan andil terhadap 3.000 ribu lebih rumah tangga yang terdapat dalam semua rantai pasok raskin di Indonesia.

Raskin juga sudah terbukti berkonstribusi dalam menekan efek spekulasi dalam mempermainkan harga gabah. Pada saat stok raskin meningkat, harga beras di tingkat konsumen stabil, akan tetapi pada saat stok raskin berkurang atau habis, harga beras di masyarakat cenderung meningkat.

Dia menambahkan, Raskin juga sudah terbukti memiliki kontribusi dalam menurunkan inflasi. Terdapat kecenderungan dengan semakin besar stok raskin, kontribusi beras terhadap laju inflasi sangat kecil. Jika stok raskin berkurang atau bahkan dihilangkan akan berdampak terhadap kontribusi beras terhadap laju inflasi besar.

"Dalam pelaksanaannya, Raskin memang mengalami berbagai masalah, yang sangat mungkin untuk diperbaiki dan dibenahi dimasa yang akan datang," katanya.

http://www.pikiran-rakyat.com/node/307083

Bulog Merugi, Sutarto Beberkan Alasannya

Sutarto Alimoeso, mantan Direktur Utama Perum Bulog menjelaskan alasan mengapa beberapa BUMN seperti Bulog merugi. Sehingga membuat setoran deviden BUMN tidak mencapai target.
Salah satunya, adalah karena pemerintah tidak memberikan keuntungan kepada Bulog. Sutarto mencontohkan, PLN mendapatkan keuntungan berupa tarif yang didapat per-kWh listrik yang dikonsumsi. "Bulog tidak mendapat keuntungan semacam itu," jelasnya kepada Republika, Selasa (2/12).

Padahal menurut Sutarto, fungsi Bulog sesungguhnya adalah sebgai penjaga stabilitas harga pangan. Dalam Undang-undang pun, lanjut Sutarto, jelas tertuang bahwa pemerintah harus memberikan keuntungan kepada BUMN. "Namun sampai saya lengser minggu lalu, Bulog pernah diuntungkan," ujarnya.

Selain karena tidak diuntungkan, Sutarto menyebut alasan lain yang membuat BUMN ini merugi. Dia beranggapan bahwa pemerintah tak mau menanggung beberapa biaya operasional yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah.

"Salah satunya adalah biaya penyusutan gudang. Gudang Bulog ada banyak, dan pemerintah tidka mau menanggungnya," lanjutnya. Akibatnya, Sutarto mengaku Bulog harus menanggung biaya penyusutan sebesar Rp. 150 miliar pertahunnya. "Itu belum biaya lainnya lagi. Padahal bila pemerintah mau menanggung, Bulog sangat diuntungkan," ujarnya.

Sutarto juga menambahkan, bahwa PSO (public service obligation) seharusnya dibayarkan pemerintah, bukan oleh BUMN. "Bulog harusnya diberikan margin fee. Kaitannya dengan PSO, karena tidak mendapat margin fee dan terdapat kegiatan yang tidak diperhitungkan sehingga hal tersebut mengurangi pendapatan secara komersial BULOG. BUMN Tidak boleh merugi," lanjutnya.

Sebelumnya, diberitakan penerimaan setoran deviden dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini ternyata tidak mencapai target. Penerimaan deviden tahun 2014 yang tadinya ditargetkan sebesar Rp 40 triliun, ternyata hanya mampu menyetor Rp 36,2 triliun.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/12/02/nfyaau-bulog-merugi-sutarto-beberkan-alasannya

Rini akan Rombak Manajemen 8 Perusahaan BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan kembali merombak pengaturan manajemen di delapan perusahaan pelat merah.

Kedelapan perusahaan yakni Perum Navigasi, PT Garuda Indonesia Airlines (GIAA), PT Angkasa Pura 2 (Persero), PT Pindad (Persero), PT Telkom (Persero), PT PLN (Persero), Perum Bulog, dan PT Semen Indonesia Tbk.

"Perusahaan yang kami assess manajemennya apakah sudah tepat atau perlu perbaikan," ujar Rini Soemarno di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Ia menjelaskan, alasan assessment atau penilaian tersebut berbeda-beda tiap perusahaan. Dimana ada yang memang sudah saatnya dilakukan assessment, atau seperti Garuda lantaran kinerjanya sedang menurun.

"Karena ada yang memang sudah saatnya. Garuda memang sudah dijadwalkan RUPSLB. Karena performance kurang baik, beberapa pemegang saham minta ada RUPSLB. Dengan performance Garuda perlu assessment," jelas dia.

Ia menuturkan assessment perlu dilakukan lantaran Direktur Utama (Dirut) Telkom, Arief Yahya yang menjadi salah satu Menteri dalam Kabinet Kerja.

Serta Bulog perlu dilakukan assessment karena memang sudah waktunya para direksi untuk pensiun. Dan memang secara operasional, Bulog sedang dalam posisi assessment secara menyeluruh.

"Karena kami ingin para petani bisa disejahterakan, dengan optimalisasi Bulog. Bulog bisa jadi pembeli akhir yang dihasilkan petani kita. Ini secara menyeluruh sedang dianalisa, tidak terlepas tipe manajemen seperti apa yang bisa operasikan Bulog," tuturnya.

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2159198/rini-akan-rombak-manajemen-8-perusahaan-bumn#.VH23GMlGRyw