Bustanul Arifin Guru Besar Unila : Stop Liberalisasi Beras

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan, rencana penghapusan raskin juga dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi yang melemahkan kedaulatan pangan Indonesia.

Konversi raskin dalam bentuk e-money, akan membuat komiditi beras sepenuhnya masuk ke pasar bebas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Ini sama saja dengan meliberalisasi beras.

“Jika raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani local. Terlebih saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015," tukasnya.

Dia menambahkan, rencana penghapusan akibat adanya penyimpangan di lapangan ini bisa diselesaikan dengan kebijakan lapangan. Tidak sebaliknya persoalan lapangan, diselesaikan dengan kebijakan strategis. Padahal, katanya,  yang harus diperbaiki adalah delivery service-nya. Pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.

Bustanul mengatakan, apabila raskin dihilangkan, kemudian diganti dengan e-money sebagai bantuan langsung, sebaiknya dilakukan di kota-kota besar saja seperti di Jakarta.

http://agrofarm.co.id/read/pertanian/1390/bustanul-arifin-guru-besar-unila-stop-liberalisasi-beras/#.VK6WQywppyw

Bulog Harus Dirombak dan Keluar dari BUMN

Perum Bulog dipastikan sulit dalam menjalankan tugasnya sebagai stabilisator harga tujuh komoditas pangan. Hal ini apabila lembaga tersebut masih berada di struktur Kementerian BUMN dan sebatas berbentuk perusahaan umum (Perum). Pasalnya, untuk bisa menstabilisasi harga beras, kedelai, jagung, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi secara sekaligus, Perum Bulog harus dirombak secara besar-besaran dengan mengubahnya menjadi Badan Otoritas Pangan (BOP) seperti amanat UU Pangan.

Pengamat Pertanian yang juga menjabat Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, instruksi Menteri BUMN Rini Soemarno agar Bulog menjadi stabilisator tujuh komoditas secara sekaligus adalah tidak mudah. Kendalanya, selain memikul tanggung jawab yang lebih besar, Bulog juga harus tetap meraih keuntungan yang harus di setor ke negara.

“Bulog diminta kembali memainkan perannya seperti di zaman Orde Baru yang memiliki kewenangan penuh. Tapi ini tidak akan terealisasi selama Bulog masih berada di bawah Kementerian BUMN dan berstatus perum. Yang sangat mendasar harus ada perombakan luar biasa besar. Harus kembali ke amanat UU Pangan dengan menjadikannya BOP,” kata Dwi saat dihubungi Radarpena, Senin, (5/1).

Menurut Dwi, BOP harus langsung dibentuk oleh presiden dan langsung berada di bawah kewenangannya, sehingga Bulog benar-benar memiliki kewenangan yang lebih besar. Dengan struktur Bulog seperti saat ini mustahil mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan petani dan rakyat.

“Dengan status perum, Bulog tidak bisa diharapkan untuk menjaga harga di level petani. Begitu harga rendah mereka akan dengan mudah memutuskan impor. Apalagi Bulog masih menerapkan prinsip perusahaan dengan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya di akhir tahun. Namanya juga di bawah badan usaha jadi harus untung,” ungkap Dwi.

Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir membantah, pengalaman 30 tahun Lenny Sigihat (Direktur Utama Bulog yang baru) dalam menangani kredit rakyat bukanlah representasi kuat akan kapasitasnya untuk membawa Bulog menjadi lebih baik. Sebab, Lenny selama ini tidak pernah bersentuhan langsung dengan pangan.

“Kemampuan perbankan menangani kredit tidak bisa disamakan dengan mengelola produksi, distribusi, maupun menjaga stok pangan. Beda kemampuan yang harus dimiliki antara menghadapi angka dan produksi. Kredit hanya bagian kecil dari analisa usaha. Beda dengan menangani produksi dan distribusi pangan,” kata Winarno.

Winarno juga mengatakan, Bulog akan lebih tepat dipimpin orang yang mengerti politik dan teknis pangan. Persoalan pangan tidak dapat ditangani bila nahkodanya tak dilengkapi pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Apalagi masalah pangan sangat berkaitan dengan kesejahteraan petani kecil.

“Harusnya dipercayakan kepada mereka yang lebih lama berkecimpung dan memahami seluk-beluk masalah pangan. Tidak bisa level direktur utama dipilih hanya karena punya pengalaman mengelola kredit pangan. Persoalan pangan itu sangat besar tidak bisa diserahkan ala kadarnya pada pemimpin yang ala kadarnya. Harusnya dipegang orang politik pertanian atau yang paham teknisnya. Lebih baik lagi yang paham konvensi internasional terkait pangan,” kata Winarno.

Winarno juga mengingatkan direktur utama Perum Bulog yang baru untuk bisa mengelola manajemen logistik dan stok. Di antaranya dengan menempatkan orang-orang terbaik di wilayah potensial yang menyuplai pangan terbesar, seperti Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. “Bagaimana dari empat wilayah produsen pangan terbesar itu bisa di distribusikan merata dan harga bisa sama di seluruh Indonesia, ini tidak mudah,” ujar Winarno.

Terkait problematika beras untuk rakyat miskin (raskin), Winarno mengharapkan Lenny Sugihat mampu mempertahankan program tersebut. Raskin harus terus dilanjutkan karena berkaitan erat dengan harga pembelian pemerintah (HPP) beras. KTNA khawatir penghapusan raskin akan direalisasikan yang bisa berdampak pada harga beras petani yang terjun bebas.

“Mengelola stok raskin harus dicermati benar agar bisa tahan dalam jangka panjang dan tidak rusak disimpan. Meski raskin hanya 5-8%, tapi punya pengaruh besar kepada harga,” kata Winarno.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN menginstruksikan Bulog untuk menstabilkan harga tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.Selama ini, perusahaan plat merah tersebut hanya bertugas menstabilkan harga beras. Melalui upaya tersebut, harga ketujuh komoditas pangan itu diharapkan tetap bisa menguntungkan petani, namun di sisi lain tidak membebani masyarakat.

Tugas tersebut mulai dijalankan dengan ditunjuknya direktur utama Perum Bulog yang baru. Pada Rabu (31/12), Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang baru menggantikan Budi Purwanto yang menjabat sebagai Plt Direktur Utama Perum Bulog sejak 24 November 2014 lalu.

http://radarpena.com/read/2015/01/06/14502/18/1/Bulog-Harus-Dirombak-dan-Keluar-dari-BUMN

Presiden Jokowi Ingin Bulog Kembali Jadi Badan Penyangga Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Bulog kembali menjadi badan penyangga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"Presiden menginginkan subsidi pupuk dan benih dihapus dan dialihkan. Bulog yang mengatur harga eceran tertinggi untuk beras, jagung, kedelai untuk menjamin harga dan pasar bagi produksi petani," kata Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Dr Aviliani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Menurutnya, agar mampu menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga kebutuhan sehari-hari maka pemerintah akan memperkuat Bulog. "Selama ini Bulog hanya menjaga cadangan beras pemerintah serta menyalurkan beras untuk kelompok rumah tangga miskin (raskin)," tambahnya.

Ia mengungkapkan Indonesia saat ini belum bisa menjadi pemimpin dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kawasan Asia Pasifik karena selama ini masih tergantung pada impor pangan dan belum bisa menjadi negara pengekspor. "Menjaga harga dalam negeri sendiri susah. Apalagi, untuk negara lain," katanya.

Untuk itu, Perum Bulog dalam situasi ini berguna untuk mengontrol harga pangan dan menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri.

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/01/06/41364/presiden-jokowi-ingin-bulog-kembali-jadi-badan-penyangga-pangan.html

SPEKTRUM: Raskin, Uang, Dan Keamanan Pangan

Polemik beras untuk rakyat miskin atau populer dengan raskin itu ‘berakhir’ sudah. Pemerintah memutuskan untuk mengganti dengan uang alias electronic money (e-money).

Namun , kebijakan e-money yang mulai diterapkan awal tahun ini itu diterapkan secara bertahap. Artinya, pemerintah tidak secara drastis mengganti jatah raskin dengan uang. Pro dan kontra sebelumnya mencuat dari wacana penghapusan program raskin.

Pertimbangan pemerintah menghapus raskin karena selama ini dinilai banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran. Bahkan, banyak sekali rumah tangga sasaran penerima menjual raskin karena dianggap tidak layak alias mutunya.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan program raskin tidak sesuai dengan 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi.

Pemerintah juga berdalih pemberian uang memungkinkan sebagian warga miskin untuk merintis usaha kecil-kecilan di desanya, seperti berdagang sembako. Selama ini setiap rumah tangga sasaran (RTS) menerima 15 kg per bulan.

Jika diuangkan, setara dengan Rp65.000.000 per bulan. Itu dengan asumsi harga raskin Rp5.800-Rp6.000 per kg dikurangi uang tebus raskin Rp1.800 per kg.

Sebaliknya, pihak yang kontra mengungkapkan penghapusan raskin akan menggangu ketahanan dan keamanan pangan dan hilangnya jaring pengaman sosial bagi warga miskin.

Selain itu dikhawatirkan akan menyuburkan aksi para spekulan dengan menimbun beras jika Perum Bulog tidak lagi melakukan pengadan beras raskin pada saat musim panen.

Bagi petani juga sangat rentan karena harga gabah di lapangan selama ini ditentukan oleh besar kecilnya penyerapan oleh Bulog.

Raskin yang didesain pada 15 tahun silam untuk mendukung ketersediaan pangan warga miskin pascakrisis 1998.

Jumlah RTS kini mencapai 15,5 juta .

Raskin harus dilihat satu visi dan misi dengan ketahanan pangan. Sebaliknya, ketahanan pangan terkait dengan stabilitas dan aksesibilitas.

Namun, fakta di lapangan banyak sekali penyelewengan dan sejumlah oknum dibui karena terbukti mempermainkan raskin.

Sebaliknya, jika raskin dihapus secara matematis akan mempengaruhi pengadaan beras Bulog. Itu artinya, Bulog kehilangan ‘sebagian besar pekerjaan’, karena pagu raskin pada 2013, misalnya mencapai 2,79 juta ton.

Bulog menyalurkan raskin di 58.336 titik sasaran di seluruh Indonesia.
Hal itu sejalan dengan tugas Bulog untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan beras terkait dengan raskin.

Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengantisipasi dampak penghapusan raskin dan mempersiapkan sistem dan kebijakan agar e-money pengganti raskin tidak bocor.

Dipastikan juga e-money benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif . Pemerintah juga harus punya data base yang kuat berapa banyak sebenarnya RTS yang menjual beras raskin dan berapa banyak yang sesungguhnya mengkonsumsi raskin.

Pemerintah harus memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi warga miskin yang ingin memanfaatkan e-money untuk modal usaha.

Jangan sampai uang habis untuk keperluan lain, warga miskin tidak punya beras untuk dimakan. Ini akan menjadi blunder serius.

Sebaliknya, Perum Bulog tidak perlu lagi menyesali hilangnya ‘bisnis’ raskin.

Inilah saatnya Bulog merintis jalan untuk menjadi state trading company global yang mampu bersaing di perdagangan beras internasional. Ini adalah cita-cita lama Bulog yang belum kesampaian.

Apalagi, selama ini toh Bulog membayar kredit komersial dari perbankan untuk pengadaan raskin. Bulog harus memperbanyak pengadaan beras komersial sambil menjalani tahap awal penghapusan raskin.

Begitu raskin dihapus total, gudang-gudang Bulog berbalik menjadi diisi lebih banyak beras komersial untuk diperdagangan di luar negeri dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

http://koran.bisnis.com/read/20150105/270/387772/spektrum-raskin-uang-dan-keamanan-pangan

Bulog Diminta Stabilkan Lima Komoditas Pangan

Kementerian BUMN menginstruksikan Perum Bulog untuk menstabilkan harga tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Pasalnya, selama ini, perusahaan plat merah tersebut hanya bertugas menstabilkan harga beras. Melalui upaya tersebut, harga ketujuh komoditas pangan itu diharapkan tetap bisa menguntungkan petani. Namun di sisi lain tidak membebani masyarakat.

 Tugas tersebut mulai dijalankan dengan ditunjuknya direktur utama Perum Bulog yang baru oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, yakni Lenny Sugihat. Dia menggantikan Budi Purwanto yang menjabat sebagai Plt Direktur Utama Perum Bulog sejak 24 November 2014 lalu.

 Lenny Sugihat yang sebelumnya Direktur Pengendalian Risiko Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI), efektif menjalankan jabatan baru tersebut mulai Jumat (2/1). Rini Soemarno mengatakan, Lenny mempunyai tantangan berat dalam pengembangan perusahaan itu ke depan. Pasalnya, perusahaan plat merah itu diharapkan menjadi stabilisator harga bagi petani dan masyarakat selain tetap harus berupaya memenuhi kewajiban untuk bisa mendulang keuntungan bisnis.

 "Di sinilah dibutuhkan kepiawaian manajemen. Dalam program mendukung swasembada pangan maka Bulog harus beli dari petani denga harga memadai, menjaga harga pasar tapi juga tetap dapat keuntungan yang cukup untuk bisa hidup," kata Rini di kantornya, Sabtu (3/1).

 Rini Soemarno mengungkapkan, lembaga pangan tersebut juga harus mampu berkomunikasi dengan petani agar bisa memenuhi kebutuhan mereka akan harga jual produk pertanian yang memadai. Artinya, Bulog harus bisa membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan bagi petani agar ada kepastian produksi.

 "Ini yang harus menjadi tanggung jawab Perum Bulog untuk menghitung itu dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahun berapa harga yang memadai itu," ujar Rini. Perum Bulog, lanjut Rini, juga punya tanggung jawab menjaga kestabilan harga pangan pokok untuk konsumen. Pemerintah menetapkan ada tujuh pangan pokok yang menjadi prioritas, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Meski tidak menetapkan target keuntungan perusahaan, Bulog diharapkan bisa tetap meraih penghasilan yang cukup untuk kelangsungan hidup perusahaan.

 "Tidak ada target profit.Tapi, untuk kelangsungan hidup perusahaan tentu harus punya penghasilan untuk bayar karyawan, renovasi gudang, atau pengembangan lainnya," kata Rini.

 Rini menuturkan, dengan tantangan yang berat tersebut, Bulog nantinya dimungkinkan atau dimudahkan untuk bisa mengimpor pangan. Apalagi, tanggung jawabnya adalah menjaga kestabilan harga bagi masyarakat.

 “Kalau ada keharusan atau masih kekurangan produksi dalam negeri, tentu harus impor. Impor ini didasarkan atas fungsi Bulog dalam menjadi stabilisator harga pangan bagi masyarakat selain menjaga harga jual produk dari petani. Bulog punya tanggung jawab menjaga agar petani bisa tetap dapat harga jual yang memadai. Tapi, pada saat yang sama juga menjaga harga pangan di masyarakat lebih stabil. Makanya harus diseimbangkan, bisa impor kalau dibutuhkan, karena kita tidak mau harga tidak stabil," jelas Rini.

Sebelumnya, Plt Dirut Perum Bulog Budi Purwanto menuturkan, saat ini sedang disusun rancangan untuk sebuah program uji coba. Tujuannya agar Bulog nantinya bisa mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga komoditas lain. "Kita masih pilot project akan menangani 5 komoditas lain. Sudah berbicara dengan Menteri BUMN Rini Soemarno," tutur Budi.

 Budi menjelaskan, komoditas tersebut ialah kedelai, jagung, bawang merah dan cabai merah. Budi mengatakan, Bulog bakal mendapatkan tugas untuk menstabilisasi harga pangan tersebut. "Misalnya cabai itu kan harganya fluktuatif‎, naik terus. Kita akan coba menstabilkan. Kita menentukan di beberapa lokasi dulu yang memang banyak komoditas itu," tutur Budi.

http://radarpena.com/read/2015/01/04/14460/18/1/Bulog-Diminta-Stabilkan-Lima-Komoditas-Pangan

Penghapusan Raskin Diminta Untuk Dikaji Ulang

Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penghapusan program beras bagi masyarakat miskin (raskin) yang selama ini dinilai berhasil membantu golongan berpenghasilan rendah memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Jon Erizal menyatakan kebijakan penghapusan raskin tersebut akan berdampak luas, tidak hanya pada inflasi nasional, tetapi juga kekisruhan di masyarakat.
“Kami minta pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini. Jangan tergesa-gesa sebelum dikaji secara komprehensif,” ujarnya di Jakarta.

Ia mengutip hasil pertemuannya dengan pejabat Bank Indonesia yang memprediksi lonjakan inflasi yang sulit dikontrol jika raskin benar-benar dihapus dan dikonversi ke e-money.

“Selain e-money rawan diselewengkan untuk kebutuhan lain, beras selama ini terbukti sebagai komoditas penyumbang inflasi terbesar. Kalau kebijakan itu memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu,” katanya.
Mengenai adanya kelemahan dalam program raskin, menurut Jon, hal itu bukan alasan kuat bagi pemerintah untuk menghapus sebuah program yang selama ini telah berhasil dijalankan.

“Kalau ada kelemahan, kekurangan, seharusnya dievaluasi lalu dicarikan solusinya, bukan malah dihapus. Kaji dulu dampaknya. Penghapusan Raskin ini tidak semata memicu inflasi, tapi juga bisa berdampak pada gejolak ekonomi, bisnis, keamanan dan dampak sosial lain,” katanya.

Sutarto, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah, menyatakan program raskin selama ini cukup membantu petani dan buruh tani, karena biasanya penerima bantuan tersebut adalah masyarakat buruh tani yang terdata berpenghasilan rendah.

“Selama ini masyarakat buruh tani juga menikmati raskin, sebagai bantuan yang bermanfaat. Jadi gabahnya dijual dengan harga yang layak, lalu mereka membeli beras dengan harga murah,” katanya.

Ia menyatakan kekhawatiran kekisruhan pasca pengalihan raskin ke e-money akan terjadi di masyarakat lapisan bawah dan hal itu akan membuat kelurahan maupun kecamatan kerepotan.

“Selama ini, jika ada masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima raskin, masih bisa mendapat jatah berdasarkan kesepakatan dan toleransi masyarakat penerima raskin. Kelurahan bisa membagi rata. Kalau dalam bentuk e-money, pihak Kelurahan dan Kecamatan bisa didatangi warga yang tidak terdata, dan sulit mencarikan solusinya,” katanya.

Raskin turut menstabilkan harga beras di pasaran sehingga beras bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Jika raskin dihapus, dan masyarakat penerima bantuan e-money bebas membeli beras sesuai selera, harga di pasaran bisa melonjak tajam.

“Jadi percuma dikasih uang, kalau harga-harga bahan pangan melonjak drastis karena tidak diproteksi pemerintah. Kalau sudah begini, bagaimana nasib kami para petani?” katanya mengeluhkan.

Peneliti Mantasa, sebuah lembaga yang bergerak di isu keanekaragaman hayati untuk kedaulatan pangan, Hayu Dyah, menyatakan rencana penghapusan program raskin melanggar enam pilar kedaulatan pangan yang telah dirumuskan organisasi petani sedunia via Campesina pada International Forum for Food Sovereignty di Nyni, di Mali 2007.

“Kami prihatin dengan pemahaman tentang kedaulatan pangan di kalangan pejabat. Kalau dilihat dari enam pilar kedaulatan pangan via Campesina, kebijakan ini lemah. Ini bukan cara membuat rakyat berdaulat, namun malah semakin membuat rakyat bergantung. Bergantung pada pasar, bergantung pada pemerintah,” katanya.

http://infogaya.com/nasional/penghapusan-raskin-diminta-untuk-dikaji-ulang.html

Bulog Dapat Tugas Baru Amankan 7 Komoditas

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, atas persetujuan dan keputusan dari Presiden Jokowi menetapkan direktur utama baru Bulog. Jokowi memantapkan hatinya untuk memilih mantan pejabat Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat.

Dia dinilai sebagai salah satu putra terbaik Indonesia yang mampu memimpin perusahaan Bulog menjadi perusahaan yang sehat. Selain itu, dia dianggap mampu mengayomi masyarakat, khususnya untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok.

Saat ini Bulog diberikan beban kerja baru oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan masyarakat terhadap 7 komoditas unggulan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Rini memerintahkan kepada direktur Bulog tersebut untuk dapat menjamin ketersediaannya di masyarakat.

Namun, yang menjadi komoditas unggalan yang harus dijaga stabilitas harga dan pasokannya adalah beras dan kedelai. Dua komoditas ini menjadi fokus utama dan pertama oleh dirut Bulog ke depannya. Rini menyatakan bahwa untuk membantu kinerja dirut Bulog baru tersebut, pihaknya telah mengusulkan kepada presiden untuk segera menambah direksi minimal 5 dan maksimal 7 orang.

“Direksi Bulog tantangannya banyak sekali, jadi perlu ada penambahan personel. Sebab, ke depan Bulog bukan hanya sebagai penyangga harga gabah petani tetapi juga sebagai stabilisator harga pangan di masyarakat. Program ke depannya adalah bagaimana untuk dapat membeli apa-apa dari petani dengan harga yang wajar sehingga petani dapat lebih sejahtera. Ada 7 komoditas yang menjadi perhatian khusus. Namun ada dua yang paling utama, yaitu beras dan kedelai,” ujar Rini saat ditemui di kantornya, Kamis (1/1).

Rini meminta kepada dirut baru Bulog untuk bertanggung jawab terhadap harga 7 komoditas tersebut. Sementara untuk memenuhi kebutuhan domestik, apabila memang produksi di dalam negeri tidak mencukupi diperbolehkan melakukan impor. Namun Rini menegaskan untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri terlebih dahulu untuk menuju swasembada pangan. Untuk komoditas yang mudah busuk dari 7 jenis tersebut, lanjut Rini, diharapkan dapat diproduksi dengan bentuk turunannya agar petani dan konsumen tidak merasa dirugikan.

”Pesan saya agar dirut Bulog mengecek di gudang-gudang yang dimiliki untuk melihat kondisi sebenarnya, agar dapat memperkirakan dari gudang tersebut bisa menampung hasil dari petani atau tidak. Kalau nanti ternyata tidak bisa menampung, kita harapkan dapat menggunakan gudang-gudang milik lembaga lainnya untuk menampung produk produk pertanian,” tambah Rini.

Dalam menjalankan unit usaha dan pelayanannya, Bulog dilarang menargetkan profit. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan Bulog ini, lanjut Rini, hanya boleh digunakan untuk program pengembangan ke depan dan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan Bulog.

Untuk menjadi pelayan bagi masyarakat sekaligus stabilisator harga pangan di pasaran, manajemen Bulog dituntut untuk melakukan langkah revolusioner. Tujuannya agar kesalahan-kesalahan manajerial Bulog pada periode sebelumnya dapat ditangani dengan baik.

“Bulog nggak ada target profit tertentu. Maka di situlah kepandaian dari manajemen untuk menjaga stabilitas perusahaan dan juga keuntungan yang wajar untuk keberlangsungan program Bulog. Keuntungan hanya untuk membayar gaji karyawan dan untuk program pengembangan ke depan. Tidak boleh lebih dari itu,” ujar Rini.

Terkait dengan permasalahan pembagian beras miskin (raskin) yang selama ini dilakukan pemerintah, pada era Jokowi, sistem pembagian raskin diubah. Caranya dengan memberikan subsidi langsung dalam bentuk cash money kepada penerima manfaat. Data penerima subsidi ini didasarkan pada data KKS yang ditangani langsung oleh Kementerian Sosial.

Sementara itu, Dirut Bulog Lenny Sugihat menyatakan, sementara ini dirinya akan mempelajari secara bertahap terhadap permasalahan-permasalahan di tubuh perusahaan agar dapat dipikirkan jalan keluar yang terbaik. Dia mengaku masih perlu koordinasi dengan Menteri BUMN terkait prioritas kerjanya. Hal ini sekaligus untuk menunggu pengumuman akhir jumlah direksi Bulog yang disetujui oleh presiden berapa. Namun Lenny menyatakan bahwa mengamankan dua komoditas unggulan berupa beras dan kedelai menjadi prioritas yang dia pikirkan sebelumnya.

“Nanti kita akan lihat dulu tentunya akan ada skala prioritas untuk merombak sistem di Bulog agar dapat sesuai dengan harapan pemerintah. Kita akan lakukan efisiensi operasional dan tata niaga supaya betul-betul menjamin ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat. Target pemerintah 7 komoditi tadi yang utama adalah beras dan kedelai yang konsumsinya lebih dari 80%. Komoditi berikutnya akan kita pikirkan untuk menstabilkan harga,” ujar Lenny.

Lenny tidak menampik bahwa program swasembada yang dicanangkan pemerintah adalah hal yang pokok yang harus diupayakan untuk tercapai. Namun, lanjut Lenny, apabila produksi domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, nantinya dia akan melakukan impor. Lenny menyatakan, sementara ini dirinya akan melihat dan melakukan penghitungan terhadap kemampuan produksi dan tingkat kebutuhan di dalam negeri.

Soal impor beras tadi itu tidak akan kita lakukan kalau memang produksi dalam negeri mampu mencukupi. Kita optimalkan produksi dalam negeri terlebih dulu. Kalau memang nanti ternyata memang kurang, kita tidak bisa saklek untuk tidak impor, khususnya beras dan kedelai. Tapi kalau nanti ternyata memang cukup, buat apa impor,” tambahnya.

Menanggapi soal usulan jumlah direksi yang akan mendampinginya bekerja, Lenny menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN. Menurutnya apapun keputusan pemerintah baik jumlah maupun siapa yang nanti ditunjuk untuk mendampinginya adalah pasti orang yang tepat. “Kalau soal siapa dan berapa nanti direksi yang mendampingi, saya ngikut saja dari arahan pemerintah.  Kita yakin saja bahwa keputusan itulah pasti yang terbaik,” pungkas Lenny.

http://radarpena.com/read/2015/01/02/14446/18/1/Bulog-Dapat-Tugas-Baru-Amankan-7-Komoditas