Batalkan BG, Jokowi Sodorkan Badrodin Haiti jadi Kapolri

Joko Widodo akhirnya memutuskan membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Untuk calon baru, Jokowi mengusulkan kepada DPR nama Komjen Badrodin Haiti.

Hal ini diungkap The President dalam jumpa pers singkat di Istana Merdeka. "Untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan kepolisian memiliki pimpinan Kapolri yang defenitif, maka kami usulkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai Kapolri," ujar Jokowi, Rabu (18/2).

Secara singkat, Jokowi juga mengatakan pergantian calon ini karena menyimak kondisi yang berkembang selama ini, dan menimbulkan perbedaan di tengah masyarakat.

"Komjen Badrodin Haiti diusulkan untuk mendapatkan persetujuan DPR. Sementara Komjen Budi Gunawan diminta untuk terus memberikan kontribusi terbaik, dalam posisi dan jabatan apapun," tandas Jokowi.

http://www.jpnn.com/read/2015/02/18/288064/Batalkan-BG,-Jokowi-Sodorkan-Badrodin-Haiti-jadi-Kapolri

Berhentikan Samad, Jokowi sebut tiga nama ini jadi pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keppres pemberhentian dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, juga akan mengangkat tiga orang sebagai pimpinan sementara KPK yaitu Taufikurrahman Ruki, Prof. Indriyanto Seno Aji dan Johan Budi.

“Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Widjojanto maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK,” katanya dalam keterangan pers di Istana, Rabu (18/2/2015).

Alhasil, kekosongan pimpinan KPK ini juga membuat Jokowi mengambil langkah selanjutnya. Yaitu mengeluarkan Perppu untuk pengangkatan pimpinan sementara KPK.

“Setelah itu, diikuti dengan penerbitan tiga keppres pengangkatan tiga pimpinan sementara KPK yaitu Saudara Taufikurrahman Ruki, Prof. Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi,” kata Jokowi.

“Saya menginstruksikan pada Polri dan meminta KPK untuk menaati rambu-rambu hukum dan kode etik untuk menjaga, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar kedua lembaga negara,” katanya dengan suara menegaskan.

Taufikkurahman Ruki sebelumnya adalah mantan Ketua KPK 2003-2007. Sedangkan Prof. Indriyanto Seno Adji adalah guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Sedangkan Johan Budi saat ini adalah Deputi Pencegahan KPK merangkap sebagai juru bicara.

http://www.lensaindonesia.com/2015/02/18/berhentikan-samad-jokowi-sebut-tiga-nama-ini-jadi-pimpinan-kpk.html

Menteri BUMN Bajak Direktur Indosat Jadi Direksi Perum Bulog

Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Director & Chief Wholesale & Enterprise Officer Indosat, Fadzri Sentosa, menjadi salah satu direksi di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Penunjukan Fadzri pun langsung efektif setelah menerima surat keputusan yang digelontorkan oleh Menteri BUMN. Penyerahan SK tersebut diberikan oleh Deputi bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin, 16 Februari 2015.

Demikian disampaikan Presiden Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, dalam siaran persnya yang dilaporkan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (17/2/2015).

"Kami bangga atas pelantikan Fadzri Sentosa, salah satu direktur kami di Indosat menjadi direksi di Perum Bulog, salah satu BUMN pemerintah yang penting dan memiliki peran strategis. Atas nama manajemen, kami mengucapkan selamat menjalankan penugasan barunya," tutur Alexander.

Fadzri mengawali karirnya sejak awal di Indosat, dan langsung menduduki berbagai posisi strategis di Indosat maupun anak perusahaan. Posisi terakhir yang dijalankannya telah diemban sejak 2007 sampai 2015. Sebelumnya Fadzri sempat menduduki posisi direktur di anak perusahaan Indosat yakni Satelindo dan IM3 sebelum keduanya dimerger ke dalam Indosat.

Sebelumnya, Rini Soemarno juga 'membajak' Direktur Pengendalian Risiko Kredit BRI, Lenny Sugihat, sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Sutarto Alimoeso. Rini mengatakan, jabatan baru yang diemban Lenny tersebut aktif sejak 2 Januari 2015.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/17/359470/menteri-bumn-bajak-direktur-indosat-jadi-direksi-perum-bulog

Dapat Dana Segar Rp 3 Triliun, Bulog Siap Amankan Pangan Selain Beras

Salah satu BUMN yang mendapatkan 'suntikan' penyertaan modal negara (PMN) adalah Perum Bulog. DPR setuju memberikan PMN Bulog Rp 3 triliun.

Rencananya PMN ini akan memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator harga pangan. PMN ini juga akan dipakai untuk memperluas peran stabilisator harga pangan di luar beras, seperti jagung, kedelai dan lainnya.

"Untuk modal kerja, supaya Bulog bisa lebih berperan tak hanya beras, bisa juga yang lain," kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Lenny mengatakan, Bulog kini lebih dominan berperan sebagai stabilisator harga beras. Meski sudah merambah ke komoditas lain seperti kedelai, jagung, dan lainnya, itu dirasa belum cukup. Upaya stabilitas harga-harga pangan lain pun akan menjadi perhatian Bulog.

"‎Sebetulnya dari dulu sudah, kedelai, jagung, kita menyambung rencana dari Menteri Pertanian saja sekarang untuk swasembada. Beras, kedelai, jagung itu utamanya nanti bertambah. Tergantung apa yang dicanangkan pemerintah, tergantung kesiapan panen," katanya.

Lenny menuturkan, bila kondisi harga di pasar merugikan para petani dan cenderung mahal, di situ Bulog akan siap tanggap menyerap komoditas-komoditas pangan tersebut dari petani.

"Kalau jagung dan kedelai kan cepat ya‎. Kita mengutamakan produksi dalam negeri supaya petani kita bergairah. Prinsipnya kita sekuatnya menyerap. Kalau harga jatuh merugikan petani, kita serap," tutur Lenny.

‎Menteri BUMN Rini Soemarno pun mengatakan, dengan diberikannya tambahan modal negara sebesar Rp 3 triliun, Bulog bisa memperkuat peranannya menjadi stabilisator harga pangan pokok.

"Kami berterimakasih pada DPR yang menyetujui PMN Rp 3 triliun. Itu memberi kekuatan yang besar untuk Bulog dapat melakukan operasi pasar," kata Rini.

http://finance.detik.com/read/2015/02/16/102616/2833958/4/dapat-dana-segar-rp-3-triliun-bulog-siap-amankan-pangan-selain-beras

Raskin, e-Money, dan Inflasi

GUNA memastikan bantuan tepat sasaran, Kabinet Kerja mengubah mekanisme pelbagai bantuan sosial dari bentuk barang (natura) ke uang. Bantuan barang diganti kartu e-money. Salah satu bantuan sosial yang akan diubah adalah Raskin (beras untuk keluarga miskin).

Jika biasanya dibagikan dalam bentuk beras, nantinya warga miskin akan menebus beras menggunakan kartu e-money itu. Jika tidak ada aral melintang, perubahan akan mulai dilakukan pada April tahun ini. Benarkah langkah perubahan ini?

Selama ini Raskin hanya dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial. Padahal, lebih dari itu, Raskin adalah instrumen kebijakan ekonomi. Cakupannya membentang dari hulu hingga hilir. Di hulu, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif. Ditilik dari sisi ini, ada kaitan kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dengan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan.

Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin. Akibatnya, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani. Harga rentan fluktuasi. Di hilir, tujuan Raskin adalah transfer energi untuk meningkatkan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Selama sebulan mereka mendapat 15 kg beras per keluarga dengan menebus Rp1.600/kg.

Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini kelompok miskin bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein. Rawan pangan dan sejenisnya tidak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin.

Ketika tidak ada Raskin, hilang mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Ketika tidak ada Raskin, tidak ada pula instrumen stabilisasi harga beras. Harga beras rentan fluktuasi. Ujung-ujungnya, inflasi sulit dikendalikan. Selama ini, keberadaan Raskin terbukti mampu meredam inflasi. Setidaknya, Raskin mencapai 20 persen dari jumlah beras yang beredar di pasar. Ketika Raskin tidak ada, beras itu diburu warga di pasar. Tekanan itu, disadari atau tidak, turut andil dalam mengerek harga beras.

Contoh nyata bisa dilihat pada November dan Desember 2014. Pada dua bulan itu tidak ada pembagian Raskin. Warga yang bisa menerima Raskin menjadi penerima subsidi BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Apa yang terjadi? Harga eceran beras naik sekitar Rp2.000/kg dalam dua bulan. Ini besar sekali bagi orang miskin. Ketika keluarga miskin tidak menerima beras, dan hanya menerima uang BLSM, mereka mencari beras ke pasar. Proses inilah yang secara perlahan tapi pasti ikut menambah tekanan kenaikan harga eceran beras. Ujung-ujungnya angka inflasi melonjak tinggi.

Pada November dan Desember 2014 inflasi masing-masing mencapai 1,5 persen dan 2,46 persen. Dari rata-rata inflasi bulanan, November dan Desember menyumbang terbesar. Inilah yang membuat angka inflasi tahun lalu meledak mencapai 8,36 persen. Menurut BPS, Desember 2014 kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,64 persen. Lima komoditas dominan penyumbang inflasi: beras 0,17 persen, cabai merah 0,16 persen, cabai rawit 0,09 persen, ikan segar 0,06 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.

Pada November 2014, kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,45 persen. Tiga komoditas penyumbang inflasi terbesar: cabai merah 0,26 persen, cabai rawit 0,09 persen, dan beras 0,06 persen. Beras tetap penyumbang besar inflasi. Memang benar pelaksanaan Raskin sampai di tahun 15 masih banyak kelemahan. KPK bahkan meminta pemerintah mendesain ulang program Raskin. Dari kajian KPK ada enam temuan tidak tepat: tidak tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga dan administrasi. KPK mencium indikasi ada indikasi jaringan kartel penyaluran Raskin. Raskin yang seharusnya diterima rumah tangga sasaran justru dijual ke pengepul. Ironisnya, beras yang berada di tangan pengepul itu dijual lagi ke rumah tangga sasaran.

Survei penyaluran Raskin oleh BPS (2013) menemukan Raskin dinikmati yang seharusnya untuk 15,5 juta rumah tangga justru dinikmati 31,23 juta rumah tangga. Separuh penerima itu tidak berhak. Dari lima lapisan masyarakat versi BPS, lapisan 1 (termiskin) yang berjumlah 12,5 juta rumah tangga hanya 9,41 juta rumah tangga (75 persen) yang menerima jatah rata-rata bulanan 13,79 kg beras atau 92 persen dari seharusnya (15 kg).

Ironisnya, lapisan 3-5 yang seharusnya tidak kebagian justru mendapatkan Raskin: 6,85 juta rumah tangga atau 54,25 persen dari rumah tangga lapisan 3; 4,88 juta rumah tangga (38,6% dari lapisan 4); dan 1,71 juta rumah tangga (13,63% dari lapisan 5). Seharusnya, pelaksanaan dan efektivitas program Raskin yang diperbaiki. Bukan program Raskin diganti. Kalau program Raskin diganti, program stabilisasi harga gabah dan beras dikorbankan. Tidak ada lagi perlindungan bagi produsen dari kejatuhan harga gabah/beras, dan tidak ada pula perlindungan bagi konsumen dari kenaikan harga beras yang tinggi. Bagai pedang bermata dua, perubahan Raskin menjadi e-money hampir bisa dipastikan akan bersifat disinsentif bagi petani padi, dan tidak ada lagi perisai bagi warga miskin untuk bisa mengakses beras (pangan) dengan harga terjangkau.

Dampaknya amat panjang: produksi padi merosot, impor beras meledak, kelaparan meruyak, dan inflasi melonjak tinggi. Apakah Kabinet Kerja sudah menyiapkan perisai berbagai dampak itu?


http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/14/358124/raskin-e-money-dan-inflasi

Menteri Gobel Ingin Tingkatkan Fungsi Bulog

Pemerintah berupaya memperkuat fungsi Perum Bulog (Persero) untuk mengelola berbagai bahan pokok seperti periode sebelum terjadinya krisis moneter 1998. Penguatan peran Bulog sebagai penyangga pangan (buffer stock holder) dimaksudnya untuk mengantisipasi terjadinya spekulasi bahan pokok di pasar.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan selama ini Perum Bulog hanya diberi wewenang menyerap beras petani dan disebarkan ke masyarakat. Padahal, peran perusahaan pelat merah tersebut sebaiknya ditambah untuk mengurus bahan pokok lain.

"Pemerintah ingin memperkuat fungsi Bulog dengan menambahkan komoditas bahan pokok selain beras, misalnya Jagung, Gandum, bahkan cabai," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Kendati demikian, dia sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan secepat membalikkan telapak tangan. Pemerintah ingin Perum Bulog membereskan organisasi dan sumber daya manusia terlebih dahulu sebelum mengelola lebih banyak komoditas pangan.

Dia menambahkan jika organisasi Perum Bulog membaik, pemerintah akan mendiskusikan penambahan peran perusahaan yang dibentuk sejak 1967 ini. "Bulog harus mau mengevaluasi orang-orang di dalamnya. Apabila mereka bisa melaksanakan pembaruan di dalam organisasi terlebih dahulu. Harus ada perubahan besar kalau ingin berkembang," katanya.

Peran Bulog dan beberapa lembaga pemerintah mengalami perubahan memasuki era reformasi pada 1998. Pembaruan peran Bulog tertuang dalam Keppres RI No.45 tahun 1997 tentang tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras.

http://industri.bisnis.com/read/20150213/12/402630/menteri-gobel-ingin-tingkatkan-fungsi-bulog

Sofyan Djalil Minta Bulog Stabilkan Harga Pangan

Program ambisius pemerintah Indonesia yang mencanangkan swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun membuat semua stake holder bergerak cepat. Tahun ini ada dua juta hektar infrastruktur irigasi yang akan dibangun dan pada tahun depan akan dibangun 1,5 juta hektar lagi, itu merupakan upaya menstimulus program optimis tersebut.

Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk, subsidi benih, dan menaikkan harga beli dari petani langsung. semua langkah tersebut dilakukan agar petani lebih mudah dalam mengikuti program pemerintah tersebut, namun langkah ini dibutuhkan peran Bulog sebagai stabilitator harga bahan pangan. Bulog dinilai sebagai pihak yang akan menentukan harga bahan pangan begitu dilepas di pasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, bahwa peran Bulog memang harus menjadi stabilitator harga bahan pangan, "Bulog akan jalankan perannya sebagai stabilisator harga bahan pangan," tuturnya sebelum meninggalkan gedung BKPM, Jakarta, Rabu (11/2).

Seperti diketahui Bulog memang menjalankan operasi pasar guna mengintervensi harga bahan pangan apabila terjadi penaikan yang cenderung signifikan.

Musim panen awal tahun ini akan jatuh pada bulan maret 2015 dan Bulog selaku perusahaan BUMN memang berencana untuk membeli langsung kepada petani dengan harga beli yang sedikit lebih tinggi. Langkah ini dilakukan agar harga jual bahan pangan tidak anjlok di pasaran. Hal itu dilakukan agar menjaga konsistensi pasokan tidak terganggu dengan meningkatnya harga bahan pangan.

http://www.jitunews.com/read/9126/sofyan-djalil-minta-bulog-stabilkan-harga-pangan#axzz3RRRrOsVP