Ini Paket Kebijakan Ekonomi Baru untuk Memperkuat Rupiah

Pemerintah akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang diharapkan bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Pengumuman disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Jalil didampingi Menteri Keuangan Bambang SP Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya, seusai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3).

“Sekarang untuk bagian dari reformasi struktural perekonomian lebih lanjut pemerintah mengeluarkan inisiatif memberikan lebih banyak insentif kepada para pelaku pasar,” kata Sofyan dalam jumpa persnya.

Berikut daftar paket kebijakan ekonomi baru:

1) Fasilitas pajak atau  tax allowances. untuk perusahaan yang melakukan investasi. Terutama untuk perusahaan dengan deviden reinvest di Indonesia, perusahaan yang menciptakan lapangan kerja perusahaan yang mempunyai export oriented dan perusahaan yang melakukan R & D (Research and Development).

2) Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Penjualan (PPn) terhadap industri galangan kapal dan beberapa industri produk pertanian.

3) Pemerintah melakukan kebijakan tentang antidumping, mengenakan bea masuk antidumping sementara. Termasuk bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk-produk industri nasional dan terhadap produk impor yang unfair trade karena ada dumping.

“Dalam rangka melindungi industri dalam negeri kita bisa mengenakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara. Tapi tentu kita akan lihat dan ini akan cukup selektif melihat sehingga tidak industri yang merasa terganggu dengan kebijakan ini," kata Sofyan.

4) Pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan kepada 30 negara baru.

“Akan menjadi 45 negara yang berhak berkunjung ke Indonesia untuk turis tanpa visa,” sambung Sofyan.

5) Menteri ESDM juga mengeluarkan peraturan menteri untuk mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen.

“Implikasi ekonominya cukup besar, mengurangi impor solar cukup solar cukup besar,” ujar Sofyan.

6) Pemerintah juga melakukan penerapan LC untuk produk-produk Sumber Daya Alam (SDA), yaitu produk batubara, migas, CPO.

"Intinya adalah peraturan LC ini diciptakan demikian rupa tidak menciptakan distorsi. Jadi jangan khawatir kontak long term karena LC maka harus dipotong kontraknya lantas harga jadi turun itu tidak akan terjadi,” sambungnya.

7) Pemerintah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik.

“Hari ini kami mulai dengan memperkenalkan perusahaan reasuransi BUMN, penggabungan dua perusahaan reasuransi yang selama ini kecil-kecil menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional kita,” ungkap Sofyan.

http://www.jpnn.com/read/2015/03/16/292727/Ini-Paket-Kebijakan-Ekonomi-Baru-untuk-Memperkuat-Rupiah

Kepriben Kiye? Pertamax Naik, Bensin Menyusul

Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD sudah merembet ke mana-mana.

PT Pertamina (Persero) mulai kewalahan untuk menjalankan bisnis jual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga lama. Harga per liter pertamax kemarin mulai dinaikkan dan tidak tertutup kemungkinan premium ikut naik.

Senior VP Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan, nilai tukar erat kaitannya dengan fluktuasi harga minyak dunia. Harga minyak mentah WTI (acuan Amerika Serikat) masih naik turun. Tertinggi di kisaran USD 54 per barel dan terendah USD 44,84 per barel untuk perdagangan Jumat (13/3).

Harga itu sebenarnya masih relatif rendah. Namun, melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya pembelian untuk impor minyak mentah membengkak. ”Premium mestinya juga naik. Sekarang posisinya sudah rugi,” ujar Suhartoko.

Dia memang tidak menjelaskan secara terperinci kerugian yang diderita Pertamina. Yang jelas, kondisi sekarang sudah tidak baik dan perlu segera dilakukan penyesuaian harga. Berapa idealnya premium dijual? Dia enggan menyebut angka pasti. ”Jangan dulu, nanti orang pada menimbun,” tuturnya.

Kalau memang ada keputusan untuk menaikkan harga premium, berarti nikmatnya pola subsidi baru hanya terasa dua kali. Yakni, penurunan harga saat awal Januari dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Lantas, turun lagi menjadi Rp 6.700 pada pertengahan bulan yang sama untuk wilayah Jawa.

Pada awal Maret, premium mulai naik Rp 200, menjadi Rp 6.900. Belum diketahui besaran kenaikannya pada April nanti. Yang jelas, sesuai kesepakatan dengan DPR, perubahan harga premium dilakukan sebulan sekali.

Kalau kenaikan premium masih berupa kemungkinan, tidak demikian halnya dengan pertamax. Sejak kemarin perusahaan yang dipimpin Dwi Soetjipto itu menaikkan harga bensin RON 92 itu. Untuk Jakarta, harga sebelumnya Rp 8.250 per liter, tapi sekarang dijual Rp 8.600 per liter.

Pertamax plus naik dari Rp 9.450 menjadi Rp 9.850 per liter. Lantas, pertamina dex yang sebelumnya Rp 10.700 kini Rp 11.600 per liter.

Kenaikannya cukup signifikan karena kebanyakan tidak berasal dari minyak dalam negeri. ”Keduanya (pengaruh kurs dan harga minyak dunia, Red) karena sumber pertamax masih lebih banyak dari impor,” ungkapnya.

http://www.jpnn.com/read/2015/03/16/292627/Kepriben-Kiye-Pertamax-Naik,-Bensin-Menyusul/page1

Dirut Bulog : Benar Ada ‘Beras Siluman’ Masuk Pasar Induk Cipinang

Soal ‘beras siluman’, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat membenarkan, telah menemukan adanya 'beras siluman' masuk ke Pasar Induk Cipinang awal Februari lalu. Jumlahnya sebanyak 1.800 ton masuk ke Pasar Cipinang tetapi tidak melalui delivery order (DO) dari gudang Bulog.

"Pengiriman itu ditengarai ilegal karena beras yang dikirim itu tercantum milik Bulog tetapi bukan agen distribusi dari Bulog yang mengirimnya," kata Lenny.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengungkapkan, ada mafia beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, terkait distribusi ilegal beras operasi pasar (OP) Perum Bulog. Gobel juga sempat menemukan kasus beras OP Bulog yang dioplos di Cakung, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2015 lalu, soal mafia beras.

Terkait dugaan distribusi ilegal beras Bulog, Gobel beralasan karena mulai awal Februari 2015 pemerintah dan Perum Bulog menghentikan OP beras Bulog ke para pedagang di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Bulog memilih mendistribusikan beras langsung ke pasar tradisional dan masyarakat dengan melibatkan Kodam Jaya.

"Setelah kita melakukan ini, saya mendapat laporan beras masuk bukan dari gudang Bulog. Ada beras Bulog masuk ke Cipinang. Siapa yang masukin tuh barang. Ini ada nih," tegas Gobel.

Ia mengungkapkan, jumlah beras Bulog cukup banyak, yaitu mencapai 1.800 ton. Pemasukan beras Bulog ke Pasar Induk Cipinang dinilai dilakukan secara illegal. Pasalnya, tidak ada dokumen delivery order (DO) yang dikeluarkan Bulog ke Pasar Induk Cipinang. "Tanggal 2 Februari masuk 220 ton, tanggal 3 Februari masuk kembali 360 ton. Beras siapa nih bisa masuk? berarti ada permainan di sini. Ini yang mengatakan ada mafia beras," kata Gobel.

Setelah itu, beras Bulog kembali masuk ke Pasar Induk Cipinang pada 18 Februari 2015 sejumlah 60 ton. Gobel berkomitmen akan menindak siapapun oknum yang bermain. "Namanya juga pedagang kalau mau untung. Sekarang mereka mau coba main-main sama pemerintah. Kalau begitu besok kita tindak. Ini yang mesti kita lakukan dan bersihkan mafia beras," tekan Gobel.

http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian/2084/dirut-bulog-benar-ada-beras-siluman-masuk-pasar-induk-cipinang/#.VQVIZPAppyw

KEBIJAKAN KAPITALISTIK PENYEBAB UTAMA HARGA-HARGA NAIK

Setelah harga beras naik, harga kebutuhan pokok lainnya pun ikut naik (Republika, 9/3). Kenaikan harga juga terjadi pada barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga itu bukan saat ini saja, namun sudah terjadi sejak Jokowi menaikkan harga BBM pada 18 November 2014 lalu.

Akibat Kebijakan Kapitalistik

Harga beras naik sekitar 30% pada bulan Februari dan hanya sedikit turun memasuki bulan Maret. Memasuki bulan Maret, harga cabai, bawang dan sebagian sayuran juga naik lagi.
Harga gas juga naik. Pertamina menaikkan harga gas 12 kg menjadi Rp 134 ribu pertabung. Sebagian orang lantas beralih ke gas 3 kg. Gas 3 kg di beberapa daerah pun langka. Harganya naik menjadi Rp 20 ribu pertabung.

Harga BBM mulai 1 Maret 2015 untuk jenis Premium juga naik. Di luar Jawa-Madura-Bali, harga Premium naik dari Rp 6.600/liter menjadi Rp 6.800/liter. Di Jawa-Madura-Bali, harganya naik Rp 100/liter menjadi Rp 6.900/liter.

Seakan kurang, masih ada lagi yang akan dinaikkan oleh Pemerintah seperti tarif listrik, tarif tol dan iuran BPJS. Dengan alasan defisit, iuran BPJS diusulkan naik. Tarif listrik akan dinaikkan lagi agar sama dengan harga keekonomian. Pemerintah pun akan mengenakan PPN 10% untuk tarif tol per 1 April. Itu artinya per 1 April tarif semua ruas tol akan naik 10%. Dipastikan hal itu akan menaikkan biaya logistik dan transportasi. Berikutnya, lagi-lagi harga berbagai barang juga akan naik. Ini akan makin parah sebab pada Oktober 2015 nanti tarif 20 ruas tol akan dinaikkan lagi sekitar 15%.

Semua itu diperparah oleh nilai mata uang rupiah yang terus terpuruk. Nilai rupiah malah terus terpuruk sejak beberapa hari setelah Jokowi dilantik. Bahkan mengutip Reuters, Kamis (5/3/2015), dolar AS saat ini tembus sampai Rp 13.020. Dolar AS berada di posisi terkuat dalam 17 tahun terakhir.

Jelas, penyebab utama kenaikan harga-harga itu adalah kebijakan Pemerintah yang sangat kapitalistik. Akibatnya, rakyat makin tercekik.

Faktor Mendasar: Penerapan Sistem Kapitalisme Neoliberal

Kenaikan harga-harga itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor: faktor mekanisme pasar dan selain faktor mekanisme pasar. Faktor mekanisme pasar adalah faktor penawaran dan permintaan. Ketika penawaran berkurang, karena stok berkurang atau minim, atau karena permintaan naik drastis, maka harga akan naik. Faktor itu memang ada, tetapi tampak tidak terjadi secara alami.

Faktor lain justru lebih lebih besar. Dalam hal kenaikan harga beras, misalnya, para pejabat Pemerintah termasuk Bulog menyatakan, stok beras nasional cukup. Karena itu semestinya harga beras tidak melonjak sedemikian rupa. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar ada pihak-pihak yang bermain. Menurut sebagian pengamat, para pemain besar yang jumlahnya 5-8 bisa memainkan harga.

Pemerintah secara tersirat juga mengakui kemungkinan adanya permainan mafia beras. Jika itu terjadi mestinya segera dilakukan tindakan hukum secara tegas. Sampai hari ini, Pemerintah baru sebatas mengancam, tetapi tindakan tegas itu belum terdengar.

Kenaikan harga-harga tampaknya justru lebih banyak dipengaruhi oleh selain faktor mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah karena Pemerintah mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neo-liberal yang doktrinnya adalah negara harus seminimal mungkin turut campur dalam perekonomian. Negara cukup menjadi regulator (pengatur) saja. Menurut doktrin ideologi ini, subsidi dianggap haram. Ketika subsidi dikurangi maka harga otomatis naik. Rezim Jokowi malah mencabut subsidi untuk Premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000 perliter untuk solar. Akibatnya, harga Premium dan Solar naik-turun mengikuti harga pasar. Kenaikan per 1 Maret lalu adalah konsekuensi dari hal itu. Doktrin ini pulalah yang ada di balik kenaikan harga gas 12 kg dan kenaikan tarif kereta api jarak jauh mulai April nanti.

Sistem kapitalisme itu juga memiliki doktrin bahwa negara tidak boleh mengelola langsung kekayaan alam. Pengelolaan kekayaan alam itu harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, negara kehilangan sumber pendapatan yang besar sekali.

Di sisi lain, teori kontrak sosial dalam demokrasi mengharuskan rakyat membiayai semua yang dilakukan Pemerintah yang diangkat untuk mengurusi rakyat. Pembiayaan itu dilakukan oleh rakyat melalui pajak. Target pendapatan pajak rezim Jokowi tahun 2015 ini naik seiring makin besarnya APBN. Untuk memenuhi target tersebut setidaknya akan dilakukan dengan tiga cara. Pertama: menaikkan besaran pajak. Kedua: memperluas penyetor pajak yakni yang sebelumnya belum membayar pajak akan dikejar supaya bayar pajak. Ketiga: memperluas obyek yang dikenai pajak. Dalam konteks inilah, terjadi pengenaan PPN 10% atas tarif tol mulai April nanti.

Kenaikan harga juga karena pengaruh melemahnya nilai kurs rupiah. Ini jelas berkaitan dengan banyak sistem, seperti sistem moneter dan fiskal; juga berkaitan perdagangan, produksi, ekspor impor, investasi, finansial dan lainnya.

Dengan demikian kenaikan harga itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor penerapan ideologi dan sistem kapitalisme oleh Pemerintah selama ini. Selama sistem kapitalisme itu diterapkan dan terus dipertahankan maka kenaikan harga-harga akan terus terjadi.

Harga-harga Stabil Hanya dengan Sistem Islam

Sistem Islam, ketika diterapkan sepenuhnya, akan bisa mewujudkan kestabilan harga-harga. Dengan sistem moneter Islam yang berbasis emas dan perak, misalnya, nilai kurs mata uang menjadi stabil. Hal itu akan berpengaruh pada kestabilan harga-harga.

Dalam sistem Islam, pajak dan cukai haram sehingga tidak boleh menjadi sumber pemasukan negara. Dalam sistem Islam, sumber pemasukan negara di antaranya dari pengelolaan harta milik umum, termasuk barang tambang dan kekayaan alam lainnya, yang menjadi milik seluruh rakyat. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Semua hasilnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.

Islam pun melarang infrastruktur (sarana) yang menjadi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh swasta. Semua itu harus dibangun oleh negara dan digunakan oleh seluruh rakyat tanpa bayaran. Dengan begitu biaya logistik menjadi murah. Pada akhirnya, kestabilan harga akan bisa diwujudkan.

Penerapan sistem ekonomi Islam akan bisa membuat mekanisme pasar berjalan dengan baik. Jika ada penyimpangan pasar semisal penimbunan maka pelakunya akan ditindak tegas. Sebab, menimbun adalah haram. Rasul saw. bersabda:

« لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ »

Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat salah (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad).

Kejahatan penimbunan ini berkaitan dengan hak masyarakat sehingga tidak harus menunggu adanya pengaduan. Qadhi (hakim) dan aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa dan menindak pelakunya seketika di tempat.

Islam juga mengharamkan praktik kartel dan adanya kesepakatan antar pelaku ekonomi, baik produsen atau pedagang, untuk menetapkan harga tertentu. Rasul saw. bersabda:

«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang campur tangan terhadap harga kaum Muslim untuk membuat harga itu mahal atas mereka, maka Allah berhak mendudukkan dia di tempat duduk dari neraka pada Hari Kiamat (HR Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Namun, kestabilan harga itu tidak boleh dikontrol oleh Pemerintah dengan jalan dipatok. Sebab, pematokan harga (at-tas’îr) juga haram meski dilakukan oleh Pemerintah sekalipun.

Ketika syariah Islam diterapkan menyeluruh maka kontrol harga bisa diwujudkan. Dengan semua itu maka gejolak harga tinggal disebabkan faktor alami atau mekanisme pasar. Untuk mengontrol harga karena faktor mekanisme pasar, negara akan menerapkan manajemen logistik termasuk zonasi produksi, pemberian bantuan untuk berproduksi, sistem informasi pasar dan manajemen distribusi yang baik. Selain itu juga dilakukan kontrol keseimbangan penawaran dan permintaan. Untuk itu, institusi negara penyangga harga (semacam Bulog sekarang) membeli hasil produksi dan mengalirkan barang ke pasar secara kontinu sesuai kebutuhan dalam rangka menstabilkan harga. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khathab ketika di Hijaz harga-harga melambung dan terjadi paceklik. Khalifah Umar lalu mendatangkan bahan makanan dan barang lainnya dari Syam, Irak dan Mesir sehingga masalah bisa diatasi.

Begitulah karakter pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, Pemerintah wajib memelihara kepentingan umat dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas hal itu. Rasul saw. bersabda:

« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

Setiap kalian adalah pengatur/pemelihara dan setiap kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Seorang pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pengatur/pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Semua itu hanya bisa berjalan efektif jika syariah Islam diterapkan secara total di bawah sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian yang memang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.

Karena itu umat Islam harus berjuang bersama secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan Khilafah itu sesegera mungkin dengan pertolongan Allah SWT. Saat untuk itu sekarang telah tiba.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Al-Islam edisi 747, 22 Jumadul Awal 1436 H – 13 Maret 2015 M] [www.visimuslim.com]

http://www.visimuslim.com/2015/03/kebijakan-kapitalistik-penyebab-utama-harga-harga-naik.html

HPP Beras Belum Ditetapkan, DPR Pertanyakan PMN Di Bulog

Komisi VI DPR RI mempertanyakan efektifitas penyertaan modal negara (PMN) yang diminta oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) beras.

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan HPP. HPP terakhir yang diteken pada 2012 tercatat sebesar Rp6.600 per kg.

"Jika HPP terlalu rendah, dana PMN yang digelontorkan ke Bulog akan mubazir karena PMN kepada Bulog ditujukan untuk membeli harga gabah dan beras dengan harga yang layak," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2015).

Saat ini, lanjutnya, harga beras di penggilingan berkisar Rp8.000 per kg. Jika HPP beras tidak dinaikan, ia resah Bulog tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penyangga harga dan efek lainnya.

"Saya khawatir dengan tidak mampunya Bulog membeli beras dan gabah dari petani, harga beras akan mudah dipermainkan oleh para spekulan," ujarnya.

Oleh karena itu, ucap Sarmuji, geudng parlemen meminta kepada pemerintah untuk merevisi HPP. terlebih pada saat panen raya.

ya mendesak agar pemerintah merevisi HPP untuk beras agar Bulog bisa melakukan fungsinya sebagai penyangga harga dengan melakukan pembelian beras dan gabah petani khususnya pada masa panen.

 "Paska reses, DPR akan evaluasi secepatnya PMN untuk Bulog menyangkut peruntukannya," tuturnya.

http://kabar24.bisnis.com/read/20150313/15/411635/hpp-beras-belum-ditetapkan-dpr-pertanyakan-pmn-di-bulog

Kualitas Raskin di Banjarnegara Masih Layak Konsumsi

Beras program raskin yang disalurkan bagi warga miskin di Kabupaten Banjarnegara tergolong masih kayak konsumsi. Hal ini dibuktikan dari uji tanak yang dilakukan terhadap beras raskin yang tersimpan di gudang Bulog Sub Divre IV Banyumas yang berada di Kecamatan Purwonegoro.

''Dari hasil uji tanak terhadap sampel beras yang ada di gudang tersebut, rasa berasnya masih enak. Meskipun wujudnya sudah tidak seputih beras baru, namun berasnya masih layak konsumsi. Selain itu, juga tidak ada kutu atau ulatnya,'' jelas Kabag Humas Setda Banjarnegara, Tien Sumarwati, Kamis (12/3).

Dia menyebutkan uji tanak itu diikuti sejumlah pejabat Kabag dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas).

Dia mengakui kalangan ibu rumah tangga selama ini memang cenderung memilih beras yang warnanya putih bersih. Padahal, hal ini tidak menjamin beras putih yang dikonsumsi menjadi lebih sehat.

''Banyak beras dibrowser pedagang sehingga warnanya menjadi putih. Padahal, beras yang dibrowser tersebut kadar gizinya menjadi lebih rendah dibanding beras yang masih utuh,'' katanya.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/12/nl3j5k-kualitas-raskin-di-banjarnegara-masih-layak-konsumsi

Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Makan Raskin Bersama

Bupati dan Wakil Bupati Banyumas makan siang dengan nasi Raskin.

Dalam rangka mengecek stock yang ada di Gudang Bulog, Bupati Banyumas dan Wakil Bupati beserta rombongan mengadakan kunjungan ke gudang Bulog 402 Sokaraja dan Gudang Bulog 408 Cindaga 04/03/2015.

Dalam kunjungan tersebut Bupati Banyumas Achmad Husein yang didampingi wakilnya disamping melihat stock yang ada juga melihat kualitas beras yang akan dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Banyumas.

Bupati meminta agar beras raskin yang ada di gudang cepat disalurkan karena sudah banyak yang mengalami penurunan kualitas, dan  meminta kepada Bulog agar kedepan dalam membeli beras lebih ditingkatkan kualitasnya karena akan disimpan lama.

Kasubdivre Banyumas menjelaskan bahwa stock beras yang dikuasai Subdivre Banyumas sebanyak 23 ribu ton cukup untuk 4 bulan kedepan. Dan semuanya hasil pengadaan bulan Juni s/d Oktober tahun 2014.

Pada kunjungannya di gudang cindaga Bupati beserta rombongan disuguhi makan siang dengan beras raskin dengan lauk tahu, tempe, ikan asin dan kluban.

Dalam keterangannya Bupati menjelaskan bahwa beras yang ada sekarang masih layak dikonsumsi, buktinya saya makan dengan beras raskin walaupun lauknya hanya dengan ikan asin tetap enak, ujarnya di sela-sela makan siang di gudang cindaga. Bahkan Bupati membeli jatah pegawai Bulog sebanyak 15 kg untuk dikonsumsi bersama keluarga.

Diakhir kunjungannya beliau meminta agar dibuatkan tumpeng dari beras raskin untuk dihidangkan kepada gubernur di Jatilawang pada hari ini 05/03/2015.

(empree).