APPHI Sebut Impor Sapi Melalui Bulog Bukan Solusi

Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI) terus mengupayakan agar pemerintah menambah impor sapi agar memenuhi kebutuhan pasar. Keputusan pemerintah yang baru-baru ini akan melakukan impor sapi Australia sejumlah 50 ribu ekor dinilai bukan solusi.

"Itu bukan jawaban, itu keputusan kurang bijaksana, tetap akan kami perjuangkan aspirasi kami di tingkat pemegang kebijakan," kata Ketua Umum APPHI Abud Hadiyanto kepada Republika pada Selasa (11/8).

Masalah juga akan datang ketika pelaksana impor 50 ribu ekor adalah Bulog. Sebab menurutnya akan terjadi perpanjangan rantai distribusi. Belum lagi, sapi Australia yang akan diimpor harus terlebih dahulu melalui proses penggemukan selama 90-100 hari.

Ia mengamini klaim pemerintah bahwa pasokan sapi cukup hingga empat bulan ke depan. Namun, dengan mekanisme impor sapi bakalan dengan jumlah hanya 50 ribu ekor, ia memprediksi akan terjadi kelangkaan sapi pada Januari 2016.

Ia menerangkan, kondisi pasar sapi mengalami gejolak dimulai pada 10 Juli 2015. Ketika itu pemerintah memutuskan mengurangi kuota impor. Menurutnya, dari sanalah pasar mulai bergejolak. Di mana sebelum 10 Juli harga sapi hidup masih Rp 36 ribu per kilo.
Kemudian setelah 10 Juli 2015 harganya melambung di angka Rp 44-46 ribu per kilo hingga hari ini. Belum lagi harga daging sapi yang sudah dipotong yang tak mau kalah tinggi. Itu semua memberatkan konsumen dan pengusaha.
Asosiasi pun mengaku masih memberi waktu kepada pemerintah untuk mengambil keputusan bijak, yakni mengimpor sapi sepanjang 2015 dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu, yakni 699 ribu ekor bahkan lebih. Serangkaian dialog pun tengah dilakukan. "Kemarin kita sudah bertemu dengan Dirjen Perdaganagan Dalam Negeri, sudah ngobrol juga dengan Ketua komisi IV DPR, Insya Allah ada kabar baik dalam satu dua hari ke depan," kata dia.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/08/12/nsxxuu349-apphi-sebut-impor-sapi-melalui-bulog-bukan-solusi

Harga Daging Makin Liar, Mendag Minta Bulog Percepat Impor

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meminta Perusahaan Umum Bulog untuk mempercepat impor 50 ribu sapi potong sesuai izin yang diberikan pemerintah. Percepatan impor sapi itu dinilai perlu, sebab harga daging sapi di pasaran menurutnya telah mencapai Rp 140 ribu per kilogram (kg).

"Impor, iya setuju. Mudah-mudahan (kenaikan harga) ini bisa selesai," ujar Rahmat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/8) malam.

Hal tersebut disampaikan Rahmat setelah menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Rahmat pun meminta kepada seluruh perusaahan penggemukan sapi (feedloter) untuk mengeluarkan dan menjual daging sapinya, alih-alih menyimpan dan menahannya.

"Kalau mereka (feedloter) tidak mau melaksanakan hal itu, yang jelas izin impor tidak akan kami berikan sama sekali," kata dia.

Lagipula, imbuh Rahmat, izin impor mulai saat ini hanya akan diberikan kepada Bulog. Karena lembaga itu memiliki tugas untuk menjaga stabilitas harga. "Dan fungsi yang diberikan ke importir itu harusnya seperti itu, sebagai mitra. Tapi mereka ternyata tidak bisa jalankan itu, makanya peran itu dikembalikan ke Bulog," ujar dia.

Lobi Australia

Atas izin impor 50 ribu ekor sapi yang telah diberikan kepada Bulog, Rahmat meminta manajemen Bulog untuk segera melakukan negosiasi dengan Australia. "Kami keluarkan izin sesuai kebutuhan," kata dia.

Perihal ketidakhadiran Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kali ini, Rahmat menjelaskan bahwa koleganya itu saat ini tengah berada di luar kota dalam rangka memantau daerah yang dilanda kekeringan akibat El Nino.

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150812070122-92-71539/harga-daging-makin-liar-mendag-minta-bulog-percepat-impor/

Desakan Reshuffle Mulai Melebar, tak Hanya Menteri Bidang Ekonomi

Desakan perombakan Kabinet Kerj kembali muncul dari kalangan partai politik pengusung Joko Widodo Jokowi-Jusuf Kalla pada pilpres lalu. Tidak hanya fokus pada menteri di bidang perekonomian saja, akan tetapi melebar ke pos lainnya. Parpol yang ingin segera dilakukan reshuffle ini adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
  
"Perombakan kabinet tidak hanya fokus pada menteri-menteri di bidang perekomian seperti yang ramai dibicarakan. Presiden Jokowi diminta agar menteri-menteri bidang lain yang tidak bagus juga diganti dan kinerjanya tidak memuaskan," ungkap Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem saaat dihubungi melalui ponselnya, Senin (10/8).
  
Disinggung soal menteri dari NasDem bila diganti oleh Presiden Jokowi, Rio memastikan partainya akan tunduk pada keputusan sang kepala negara itu.
  
"Kita serahkan sepenuhnya kepada presiden, karena itu hak prerogratif presiden. NasDem berada pada posisi memperkuat sistem presidential, namun kita harapkan presiden melakukan perombakan kabinet dalam rangka meningkatkan kinerja kabinet," tukas anggota Komisi III DPR itu.
  
Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui kadernya, Masinton Pasaribu menyatakan partainya tidak melunak sedikitpun. Pihaknya terus mendesak kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.
  
Dia mengaku, sampai saat ini partainya masih terus menyarakankan ke Jokowi agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dan Sekertaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto segera diganti.
  
"Kita tetap menyampaikan (ke Jokowi, red) untuk reshuffle ke dua orang itu, dan diganti dengan orang yang tepat. Karena Kementerian BUMN dan Sekertaris Kabinet itu jauh dari harapan," tukas anggota Komisi III DPR RI itu, di Komplek Parlemen RI, kemarin (10/8).
  
Masinton melihat, perlunya Rini Soemarno di-reshuffle lantaran tidak bekerja dengan baik. Terlebih dalam menetapkan pejabat-pejabat di BUMN lebih kepada hasil transaksi.
  
"Ini kan BUMN sudah disuntikan modal Rp 44 triliun, tapi kinerjanya belum berikan apa-apa, apalagi Kementerian BUMN menyusun komisaris dan direksi unsurnya kental dengan kroni-kroni," ujarnya.
  
Kemudian untuk Andi Widjajanto, lanjutnya, beberapa kali melakukan blunder yang akhirnya Presiden Jokowi dipermalukan oleh parlemen dan juga elemen masyarakat. Salah satunya adalah Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015, tentang uang muka mobil pejabat negara yang naik dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000.
  
"Ini kan Andi harusnya memberitahukan kenaikan DP tersebut, bukan malah hanya menyodorkan surat Perpres. Kan akhirnya Jokowi tidak tahu kalau yang ditandatangani Perpres kenaikan DP mobil pejabat," tuturnya.
  
Oleh karenanya, Masinton yang mewakili PDIP menegaskan, agar Jokowi jangan ragu mendepak dua orang tersebut dari kabinetnya. "Harus diganti secepatnya-lah. Agar pemerintahan bisa jadi lebih baik," tutupnya. 

http://www.jpnn.com/read/2015/08/11/319830/Desakan-Reshuffle-Mulai-Melebar,-tak-Hanya-Menteri-Bidang-Ekonomi-

Kualitas Raskin Rendah, Warga Jakarta Bakal Serbu Kantor Bulog

 Ratusan warga DKI Jakarta bakal menyerbu kantor pusat Perum Bulog yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Kamis (6/8/2015). Datangnya warga DKI Jakarta ke kantor Bulog tersebut untuk menuntut peningkatan kualitas beras miskin (raskin) yang selama ini sudah didistribusikan.

Koordinator aksi, Ikhwan mengungkapkan diharapkan dengan adanya tindak protes dari berbagai kalangan masyarakat miskin untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ini, ke depan Bulog dapat meningkatkan kualitas raskinnya.

"Iya benar, ratusan orang, itu terdiri dari gabungan ‎para kaum miskin kota di Jakarta‎," kata Ikhwan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (6/8/2015).

Setelah melakukan orasi di kantor Bulog dan diharapkan dapat bermediasi dengan jajaran Direksi Perum Bulog, Ikhwan mengaku bahwa warga DKI Jakarta juga akan mengunjungi Kantor Kementerian BUMN untuk meminta Menteri BUMN Rini Soemarno memperingatkan Perum Bulog.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, beras miskin (raskin) yang diterima warga kurang mampu harus sesuai standar kualitas yang ditentukan. Raskin yang didistribusikan tidak boleh busuk, berkerikil, berwarna kuning, dan mengandung plastik yang berbahaya.

"Kesepakatan Kemensos dengan Perum Bulog kalau ada raskin di bawah standar kualitas yang ditentukan, maka kembalikan kepada gudang yang mengeluarkan," ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan, pada dasarnya Bulog akan memusnahkan beras yang tak layak konsumsi. Pemerintah kabupaten/kota setempat harus memastikan kondisi beras yang akan didistribusikan layak konsumsi saat mengirim Surat Perintah Alokasi (SPA).

"Saat pemkab/kota mengirim SPA, mereka bisa tanya mana yang untuk masyarakat saya, mereka bisa cek. Jadi yang punya tugas untuk melihat kondisi kualitas beras yang mau dibagi adalah pemerintah setempat," tandas dia.

Politisi PKB ini menjelaskan, pemerintah pusat telah menempatkan tim koordinasi (tikor) raskin di masing-masing kabupaten/kota. Mereka bertugas mengoordinir pendistribusian raskin di daerah-daerah agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Jika beras yang sudah didistribusikan ke tangan penerima kemudian kondisinya tidak layak konsumsi, masyarakat berhak melaporkannya ke tikor raskin. ‎

http://bisnis.liputan6.com/read/2287409/kualitas-raskin-rendah-warga-jakarta-bakal-serbu-kantor-bulog

Bila Ditugaskan, Bulog Siap Impor Jagung

Rencana pemerintah memberikan izin ekslusif bagi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor jagung mendapat sambutan positif dari Bulog.

Kendati belum mendapatkan penugasan dan pemberitahuan resmi dari pemerintah, tapi Bulog menyatakan siap bila ditugaskan.

Penugasan Bulog untuk mengimpor jagung mencuat pasca Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman secara tiba-tiba menghentikan impor jagung. Direktur Pengadaan Bulog Wahyu mengatakan, sampai saat ini Bulog belum mendapat penugasan resmi untuk mengimpor jagung.

"Jika nantinya pemerintah benar memberikan penugasan, maka Bulog harus siap termasuk dengan segala sarana pendukung seperti gudang," ujar Wahyu kepada KONTAN, Selasa (4/8/2015).

Penunjukan Bulog sebagai importir tunggal jagung diharapkan bisa meredam harga jagung pasca dihentikanya impor jagung. Kementerian Pertanian (Kemtan) sendiri mengklaim, produksi jagung dalam negeri sudah bisa memenuhi kebutuhan jagung untuk pakan ternak. Maraknya impor jagung justru menyebabkan harga di tingkat petani anjlok yang berakibat kerugian kepada petani jagung.

Sebelumnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kemtan Muladno mengatakan, untuk mengantisipasi kekurangan jagung dalam negeri pasca dihentikannya izin impor jagung, pemerintah berencana memberikan izin ekslusif kepada Bulog untuk melakukan impor jagung.

Izin impor yang nantinya diberikan kepada Bulog akan didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) yang masih dibahas. "Tugas Bulog itu untuk menstabilisasi harga jagung di pasaran," ujar Muladno.

Muladno membantah, izin ekslusif kepada Bulog ini dalam rangka bersaing dengan importir jagung swasta. Ia berdalih, izin impor juga akan diberikan kepada importir bila kondisinya sudah dinilai kondusif.

Artinya, ketika harga di tingkat petani stabil dengan harga minimal yang jelas. Namun kapan waktunya, Muladno mengatakan belum ada pembatasan atau pun kepastian.

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/08/05/bila-ditugaskan-bulog-siap-impor-jagung

Jokowi Cairkan Suntikan Modal Rp 3 Triliun ke Bulog

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2015 tentang pencairan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum Bulog. Dengan persetujuan ini, Bulog akhirnya bisa mengantongi suntikan dana segar dari pemerintah senilai Rp 3 triliun.

Suntikan modal ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Bulog. Ketentuan ini diundangkan sejak 14 Juli 2015.

"Nilai penambahan modal sebagaimana dimaksud sebesar Rp 3.000.000.000.000,” ujar Peraturan Pemerintah Nomor 49 yang dikutip situs Setkab, Selasa (4/8/2015).

Sumber dana PMN untuk Bulog berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tulisnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah beban kerja Bulog. Jokowi meminta Bulog tidak hanya mengurusi dan menjaga stok beras, namun juga masuk ke komoditas pangan lainnya.

“Kita siapkan agar Bulog ke depan tidak hanya mengurus beras,” ujar Jokowi.

Jokowi menilai peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah akan memisahkan fungsi komersial dari Bulog.

"Bulog itu kan Perum yang fungsinya menyangga, bukan cari untung. Beda dengan PT Pangan Indonesia yang mau dibentuk, itu fungsinya lebih banyak komersial. Sementara Perum Bulog itu penyangga ketahanan pangan," terang Jokowi.

http://finance.detik.com/read/2015/08/04/154039/2983058/4/jokowi-cairkan-suntikan-modal-rp-3-triliun-ke-bulog

Bulog Diminta Serap Jagung Petani Lokal hingga Rp2.500/Kg

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk bisa menyerap jagung dari petani dengan harga antara Rp2.300 sampai dengan Rp2.500 per kilogram (kg).

"Nanti kita mengangkat harga di tingkat petani, kami minta Bulog bisa menyerap dan harganya di atas kering ya Rp2.300 sampai Rp2.400, silakan nego. Rp2.400 per kg kering, naik Rp2.500 juga enggak apa-apa, nego dengan Bulognya ya," ujar dia di Desa Motong, Kecamatan Utan, Sumbawa, Jumat, 31 Juli 2015.

Dia menambahkan, Bulog juga tidak perlu mengambil harga terlalu tinggi. Bahkan, jika harga jual di Jakarta mencapai Rp3.000 per kg jagung kering, maka Bulog diminta menaikkan harga beli Rp2.700 kg.

"Bulog, cek harga di Jakarta, bapak jangan untung banyak, kecil yang penting BEP pun enggak apa-apa demi para petani. Nanti kan Rp2.500, beli sekarang. Kalau bapak jual lepas nanti Rp3.000, ambil Rp2.700, itu imbauan Bapak Presiden ya, ambil Rp2.700," terangnya.

Saat ini, Amran menerangkan, harga jual jagung kering dari petani terlalu rendah dengan hanya Rp2.100 per kg. Sedangkan untuk jagung basah hanya dihargai sebesar Rp1.500 per kg.

"Saya sudah bincang-bincang dengan petani. Ini harga jagungnya hanya Rp2.100 per kg kering, pipil kering. Artinya apa, kalau ini basah, harganya sekitar Rp1.500 per kg. Kalau impor sama dengan memperkuat petani negara lain, pilih mana, petani kita atau petani negara lain? Petani kita," tutur dia.

Selain Bulog, Mentan juga meminta kepada para pengusaha pakan ternak lokal untuk menyerap jagung-jagung dalam negeri. Apalagi luas lahan jagung tahun ini juga naik. "Luasan jagung tahun lalu hanya 3,8 juta hektare (ha), sampai hari ini itu sudah mencapai 4,4 juta ha, artinya ada kenaikan 600 ribu ha," pungkas dia.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/01/153123/bulog-diminta-serap-jagung-petani-lokal-hingga-rp2-500-kg