Fenomena El Nino memengaruhi pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum
Bulog Subdivisi Regional Banyumas, Jawa Tengah, kata juru bicara Perum
Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono.
"Akibat 'El Nino', banyak tanaman padi yang puso. Selain
itu, banyak terjadi serangan hama pada awal musim tanam," katanya di
Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada penurunan produksi
padi sehingga Bulog Banyumas tidak bisa menyerap beras secara maksimal.
Bahkan, kata dia, prognosa pengadaan beras 2015 sebesar 80.000
ton tidak dapat tercapai meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh
Bulog Banyumas.
Dalam hal ini, lanjut dia, Bulog Banyumas hanya mampu menyerap
beras "public service obligation" (PSO) sekitar 62.000 ton sedangkan
untuk beras premium sekitar 8.700 ton.
"Saat ini, kami tidak lagi melakukan pengadaan atau menyerap
beras dari petani karena sudah tidak ada petani yang panen," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa stok beras yang
tersimpan di gudang-gudang Bulog Banyumas masih mencukupi kebutuhan
hingga bulan Januari 2016.
"Stok masih cukup hingga bulan Januari atau hingga musim panen
karena saat sekarang sudah banyak petani yang tanam padi," katanya.
Terkait beras premium broken 15% hasil pengadaan, Priyono mengatakan bahwa
saat ini pihaknya mulai menjual beras premium itu dengan harga Rp9.300
per kilogram.
"Harga Rp9.300 per kilogram itu kalau beli di gudang," katanya.
http://www.antarajateng.com/detail/el-nino-pengaruhi-pengadaan-beras-bulog-banyumas.html
Rabu, 11 November 2015
Selasa, 10 November 2015
60 Ton Beras Impor Vietnam Hanya Setara Tiga Hari Pengadaan Bulog
Masuknya 60 ribu ton beras dari Vietnam melalui pengadaan Badan Urusan Logistik (Bulog), menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum memberi dampak signifikan bagi ketersediaan beras nasional.
Amran menyebutkan sejumlah beras asal Vietnam tersebut, hanya sebagai cadangan nasional untuk mengantisipasi kemarau akibat gelombang El Nino.
"60 ribu ton itu hanya cadangan. Kalau dibandingkan dengan pengadaan Bulog pada Maret lalu, itu hanya setara dengan pengadaan dalam tiga hari," Amran Sulaiman usai membuka Rapat Koordinasi Nasional di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto,Jakarta, Senin (8/11/2015).
Namun, Amran tidak menapik sudah mulainya masuk beras impor asal Vietnam ke Indonesia secara bertahap.
Impor bahan pangan pokok yang keseluruhan berjumlah satu juta ton itu, pada tahap awal telah masuk 60 ribu ton dan didistribusikan pada gudang Bulog di beberapa daerah.
Terkait ketersediaan beras nasional, Menteri Pertanian berharap masyarakat tidak risau.
Dia mengklaim suplai beras hingga akhir tahun 2015 dalam keadaan aman.
"Produksi (beras) masih stabil, tidak perlu risau. Stok aman sampai akhir tahun ini," kata Amran.
Sebelumnya seperti yang diberitakan Tribun Manado, pada Rabu (4/11/2015) sejumlah beras asal Vietnam telah masuk ke beberapa gudang Bulog di Sulawesi Utara.
Beras yang disimpan pada Gudang Bulog Divre Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan beras di provinsi tersebut dan Gorontalo.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/09/60-ton-beras-impor-vietnam-hanya-setara-tiga-hari-pengadaan-bulog
Amran menyebutkan sejumlah beras asal Vietnam tersebut, hanya sebagai cadangan nasional untuk mengantisipasi kemarau akibat gelombang El Nino.
"60 ribu ton itu hanya cadangan. Kalau dibandingkan dengan pengadaan Bulog pada Maret lalu, itu hanya setara dengan pengadaan dalam tiga hari," Amran Sulaiman usai membuka Rapat Koordinasi Nasional di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto,Jakarta, Senin (8/11/2015).
Namun, Amran tidak menapik sudah mulainya masuk beras impor asal Vietnam ke Indonesia secara bertahap.
Impor bahan pangan pokok yang keseluruhan berjumlah satu juta ton itu, pada tahap awal telah masuk 60 ribu ton dan didistribusikan pada gudang Bulog di beberapa daerah.
Terkait ketersediaan beras nasional, Menteri Pertanian berharap masyarakat tidak risau.
Dia mengklaim suplai beras hingga akhir tahun 2015 dalam keadaan aman.
"Produksi (beras) masih stabil, tidak perlu risau. Stok aman sampai akhir tahun ini," kata Amran.
Sebelumnya seperti yang diberitakan Tribun Manado, pada Rabu (4/11/2015) sejumlah beras asal Vietnam telah masuk ke beberapa gudang Bulog di Sulawesi Utara.
Beras yang disimpan pada Gudang Bulog Divre Sulawesi Utara dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan beras di provinsi tersebut dan Gorontalo.
http://www.tribunnews.com/nasional/2015/11/09/60-ton-beras-impor-vietnam-hanya-setara-tiga-hari-pengadaan-bulog
Rabu, 04 November 2015
Jokowi Buka Keran Impor Beras, Apa Dampaknya?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menekan harga jual yang sudah
tinggi akibat El Nino. Sebenarnya apa dampak bagi Indonesia dengan
kebijakan impor beras dari pemerintah?
Direktur Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo saat dihubungi Liputan6.com, mengatakan, impor beras dimaksudkan untuk mengendalikan harga supaya kenaikannya tidak melonjak tajam.
"Paling menjaga harga beras supaya harga beras tidak naik terlalu tajam, karena November-Desember ini memang bukan puncak panen. Jadi paling menjaga inflasi beras kecil, karena tidak pernah terjadi penurunan harga beras di periode tersebut," katanya di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Data BPS menunjukkan, harga beras jenis premium, medium, dan rendah di penggilingan meningkat. Harga beras premium di tingkat penggilingan pada Oktober ini naik 0,12 persen dibanding September 2015 dari Rp 9.444,06 per kilogram (Kg) menjadi Rp 9.455,01 per kg.
Sementara beras jenis medium di bulan kesepuluh ini dijual seharga Rp 8.960,96 per kg atau naik 0,24 persen dari Rp 8.939,61 per kg pada bulan kesembilan lalu. Sementara harga beras berkualitas rendah dibanderol Rp 8.916,92 per kg atau naik 0,12 persen dari Rp 8.906,13 per kg pada September 2015.
Dampak kedua, dijelaskan Sasmito, impor beras sangat membantu pengendalian harga di tingkat petani dan para pedagang. Pasalnya harga jual beras setelah melalui siklus distribusi dari petani, grosir atau pedagang besar sampai di tingkat pedagang eceran terus mengalami kenaikan, bahkan dijadikan permainan atau penimbunan supaya harga makin mahal demi mengeruk keuntungan.
"Biasanya di tingkat tengkulak, harga jual dinaikkan cukup signifikan. Tapi kini setelah Pak Jokowi memanggil pemain utama pedagang komoditas pangan strategis, perubahan harga beras di tingkat produsen atau petani, grosir atau pedagang besar, ritel atau pedagang eceran relatif tidak berbeda signifikan lagi," ia menerangkan.
Sasmito menjelaskan, pada periode semester I 2015 dan jauh sebelum itu, kerap terjadi abnormal profit atau keuntungan yang tidak lazim di penggilingan beras, lalu pedagang besar dan pedagang eceran. Keuntungan itu, katanya, terjadi ketika petani menurunkan harga gabah, pedagang justru menaikkan harga jauh lebih tinggi dibanding perubahan harga beras di tingkat petani.
"Abnormal profit masih bisa terjadi kalau monitoring pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak jalan," ujar Sasmito.
Dampak lainnya dari impor beras, diakuinya, menjaga kerja sama atau komitmen bisnis antara Indonesia dengan negara sahabat ASEAN yang merupakan produsen beras, termasuk Vietnam dan Thailand. "Selain itu pada level harga beras sekarang, tetap dapat memberi stimulus ke petani untuk tetap berproduksi untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri," tandas Sasmito.
http://bisnis.liputan6.com/read/2356663/jokowi-buka-keran-impor-beras-apa-dampaknya
Direktur Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo saat dihubungi Liputan6.com, mengatakan, impor beras dimaksudkan untuk mengendalikan harga supaya kenaikannya tidak melonjak tajam.
"Paling menjaga harga beras supaya harga beras tidak naik terlalu tajam, karena November-Desember ini memang bukan puncak panen. Jadi paling menjaga inflasi beras kecil, karena tidak pernah terjadi penurunan harga beras di periode tersebut," katanya di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Data BPS menunjukkan, harga beras jenis premium, medium, dan rendah di penggilingan meningkat. Harga beras premium di tingkat penggilingan pada Oktober ini naik 0,12 persen dibanding September 2015 dari Rp 9.444,06 per kilogram (Kg) menjadi Rp 9.455,01 per kg.
Sementara beras jenis medium di bulan kesepuluh ini dijual seharga Rp 8.960,96 per kg atau naik 0,24 persen dari Rp 8.939,61 per kg pada bulan kesembilan lalu. Sementara harga beras berkualitas rendah dibanderol Rp 8.916,92 per kg atau naik 0,12 persen dari Rp 8.906,13 per kg pada September 2015.
Dampak kedua, dijelaskan Sasmito, impor beras sangat membantu pengendalian harga di tingkat petani dan para pedagang. Pasalnya harga jual beras setelah melalui siklus distribusi dari petani, grosir atau pedagang besar sampai di tingkat pedagang eceran terus mengalami kenaikan, bahkan dijadikan permainan atau penimbunan supaya harga makin mahal demi mengeruk keuntungan.
"Biasanya di tingkat tengkulak, harga jual dinaikkan cukup signifikan. Tapi kini setelah Pak Jokowi memanggil pemain utama pedagang komoditas pangan strategis, perubahan harga beras di tingkat produsen atau petani, grosir atau pedagang besar, ritel atau pedagang eceran relatif tidak berbeda signifikan lagi," ia menerangkan.
Sasmito menjelaskan, pada periode semester I 2015 dan jauh sebelum itu, kerap terjadi abnormal profit atau keuntungan yang tidak lazim di penggilingan beras, lalu pedagang besar dan pedagang eceran. Keuntungan itu, katanya, terjadi ketika petani menurunkan harga gabah, pedagang justru menaikkan harga jauh lebih tinggi dibanding perubahan harga beras di tingkat petani.
"Abnormal profit masih bisa terjadi kalau monitoring pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak jalan," ujar Sasmito.
Dampak lainnya dari impor beras, diakuinya, menjaga kerja sama atau komitmen bisnis antara Indonesia dengan negara sahabat ASEAN yang merupakan produsen beras, termasuk Vietnam dan Thailand. "Selain itu pada level harga beras sekarang, tetap dapat memberi stimulus ke petani untuk tetap berproduksi untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri," tandas Sasmito.
http://bisnis.liputan6.com/read/2356663/jokowi-buka-keran-impor-beras-apa-dampaknya
Ribuan ton beras asal Vietnam masuk Sulawesi Utara
Ribuan ton beras impor dari Vietnam masuk ke Provinsi Sulawesi Utara
sebagai upaya pemerintah untuk menjaga cadangan pangan seiring
menipisnya stok.
"Hari ini sudah masuk beras impor dari Vietnam sebanyak 4.800 ton," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) Sabaruddin Amrulla di Manado, Rabu (4/11).
Sabaruddin mengatakan impor beras dilakukan oleh pemerintah pusat karena ada sebagin daerah yang bukan surplus beras, dan stok pangannya mulai minim, sehingga harus dilakukan impor.
"Dan juga, ini merupakan antisipasi pemerintah pusat dalam menghadapi Elnino, karena jika kemarau berlanjut maka sampai awal tahun tidak akan ada panen gabah," katanya.
Lanjut Sabaruddin, sebagian besar daerah lumbung beras di Indonesia masih dalam kondisi kemarau, sehingga petani tidak bisa melakukan tanam pada akhir tahun.
Dia menjelaskan impor beras diadakan guna menjaga cadangan pangan pemerintah dan bukan untuk didistribusikan ke pasar.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Sulut Ramadin Ruding mengatakan sebenarnya stok beras di gudang Bulog Sulut cukup hingga Februari tahun 2016, namun karena ada penambahan dua alokasi lagi maka otomatis harus menambah cadangan beras.
"Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) ke 13 dan 14 yang sedang berlangsung saat ini, membuat kami harus melakukan impor agar stok tetap terjaga minimal untuk tiga bulan ke depan," ujar Ramadin.
Ramadin menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di gudang Bulog masih aman dengan ketahanan 3,5 bulan ke depan.
http://m.elshinta.com/news/31891/2015/11/04/ribuan-ton-beras-asal-vietnam-masuk-sulawesi-utara
"Hari ini sudah masuk beras impor dari Vietnam sebanyak 4.800 ton," kata Kepala Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) Sabaruddin Amrulla di Manado, Rabu (4/11).
Sabaruddin mengatakan impor beras dilakukan oleh pemerintah pusat karena ada sebagin daerah yang bukan surplus beras, dan stok pangannya mulai minim, sehingga harus dilakukan impor.
"Dan juga, ini merupakan antisipasi pemerintah pusat dalam menghadapi Elnino, karena jika kemarau berlanjut maka sampai awal tahun tidak akan ada panen gabah," katanya.
Lanjut Sabaruddin, sebagian besar daerah lumbung beras di Indonesia masih dalam kondisi kemarau, sehingga petani tidak bisa melakukan tanam pada akhir tahun.
Dia menjelaskan impor beras diadakan guna menjaga cadangan pangan pemerintah dan bukan untuk didistribusikan ke pasar.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Sulut Ramadin Ruding mengatakan sebenarnya stok beras di gudang Bulog Sulut cukup hingga Februari tahun 2016, namun karena ada penambahan dua alokasi lagi maka otomatis harus menambah cadangan beras.
"Penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) ke 13 dan 14 yang sedang berlangsung saat ini, membuat kami harus melakukan impor agar stok tetap terjaga minimal untuk tiga bulan ke depan," ujar Ramadin.
Ramadin menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di gudang Bulog masih aman dengan ketahanan 3,5 bulan ke depan.
http://m.elshinta.com/news/31891/2015/11/04/ribuan-ton-beras-asal-vietnam-masuk-sulawesi-utara
Selasa, 03 November 2015
Kualitas Rendah, Beras Indonesia Kalah Saing dengan Negara ASEAN
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori mengatakan,
bahwa daya saing Indonesia dari segi finansial dan ekonomi sangat
menguntungkan, meskipun pada masing-masing provinsi memiliki keuntungan
yang berbeda.
“Tetapi di provinsi penghasil padi seperti di Lampung, Jatim, Jabar, Sulawesi Selatan, itu daya saingnya bagus,” demikian kata Khudori, kepada Aktual.com, di Jakarta, Senin (2/11).
Namun demikian, menurutnya, jika melihat terhadap komoditas beras justru menjadi masalah. Keluh ia, lantaran daya saing beras di Indonesia masih sangat rendah.
“Itu ditunjukkan dari indeks spesialisasi pemasaran. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara produsen utama di ASEAN, kita kalah jauh, terutama dengan Thailand dan Vietnam,” urainya dengan nada mengeluh.
Ia menerangkan, bahwa harga beras domestik dengan beras impor sangat bertolak belakang.
“Jadi kalau orang impor sekarang, nilai keuntungannya sangat besar. Harga beras impor setara medium baik dari Thailand maupun Vietnam kalau dibawa ke Indonesia berkisar Rp6000 sementara harga di pasar jika melihat web Kementrian berkisar Rp10.000 jadi marginnya sangat besar,” paparnya menambahkan.
“Kalau kita lihat konsep HPP, sebelum sebelumnya harga beras di internasional menjadi bagian yang dipertimbangkan, namun sejak 2004 itu tidak lagi terjadi. Besaran HPP semata-mata dilihat dari ongkos produksi,” katanya lagi menjelaskan.
“Dari ongkos produksi ketemu berapa, terus dikasih margin, margin keuntungan, disitulah ditentukan keuntungan, itu di antara lain yang membuat tidak ada perbandingan atau ‘banchmark’ mengapa harga beras kita semakin tinggi.”
Di tempat dan kesempatan yang sama, ia menduga bahwa pemerintah hanya mengejar swasembada gabah, namun melupakan beras.
“Padahal antara gabah dan beras itu tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak diurus, itu pasti keduanya akan tidak bagus,” terangnya memberikan alasan.
Terakhir, lanjut ia, faktor penyebab permasalahan di atas yakni, karena kebijakan pemerintah lebih fokus pada ‘on farm’ (subsidi pupuk, benih, bantuan traktor,irigasi,dan lain-lain), tetapi pembenahan di sisi industri perberasannya relatif tertinggal.
Maka ada dua tahapan penting yang menurutnya, kebijakan Pemerintah ini relatif belum tersentuh. Yaitu, terkait pengeringan dan penggilingan yang menentukan kualitas dan produktivitas beras tersebut.
http://indolinear.com/kualitas-rendah-beras-indonesia-kalah-saing-dengan-negara-asean.html
“Tetapi di provinsi penghasil padi seperti di Lampung, Jatim, Jabar, Sulawesi Selatan, itu daya saingnya bagus,” demikian kata Khudori, kepada Aktual.com, di Jakarta, Senin (2/11).
Namun demikian, menurutnya, jika melihat terhadap komoditas beras justru menjadi masalah. Keluh ia, lantaran daya saing beras di Indonesia masih sangat rendah.
“Itu ditunjukkan dari indeks spesialisasi pemasaran. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara produsen utama di ASEAN, kita kalah jauh, terutama dengan Thailand dan Vietnam,” urainya dengan nada mengeluh.
Ia menerangkan, bahwa harga beras domestik dengan beras impor sangat bertolak belakang.
“Jadi kalau orang impor sekarang, nilai keuntungannya sangat besar. Harga beras impor setara medium baik dari Thailand maupun Vietnam kalau dibawa ke Indonesia berkisar Rp6000 sementara harga di pasar jika melihat web Kementrian berkisar Rp10.000 jadi marginnya sangat besar,” paparnya menambahkan.
“Kalau kita lihat konsep HPP, sebelum sebelumnya harga beras di internasional menjadi bagian yang dipertimbangkan, namun sejak 2004 itu tidak lagi terjadi. Besaran HPP semata-mata dilihat dari ongkos produksi,” katanya lagi menjelaskan.
“Dari ongkos produksi ketemu berapa, terus dikasih margin, margin keuntungan, disitulah ditentukan keuntungan, itu di antara lain yang membuat tidak ada perbandingan atau ‘banchmark’ mengapa harga beras kita semakin tinggi.”
Di tempat dan kesempatan yang sama, ia menduga bahwa pemerintah hanya mengejar swasembada gabah, namun melupakan beras.
“Padahal antara gabah dan beras itu tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak diurus, itu pasti keduanya akan tidak bagus,” terangnya memberikan alasan.
Terakhir, lanjut ia, faktor penyebab permasalahan di atas yakni, karena kebijakan pemerintah lebih fokus pada ‘on farm’ (subsidi pupuk, benih, bantuan traktor,irigasi,dan lain-lain), tetapi pembenahan di sisi industri perberasannya relatif tertinggal.
Maka ada dua tahapan penting yang menurutnya, kebijakan Pemerintah ini relatif belum tersentuh. Yaitu, terkait pengeringan dan penggilingan yang menentukan kualitas dan produktivitas beras tersebut.
http://indolinear.com/kualitas-rendah-beras-indonesia-kalah-saing-dengan-negara-asean.html
KEMENTERIAN BUMN KURANG PERHATIKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Masih banyak hal yang harus dibenahi dalam badan usaha milik negara (BUMN), utamanya dari segi tata kelola perusahaan atau good corporate governance.
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, penunjukan direksi maupun komisaris belum menunjukan ke arah yang baik.
"Kementerian BUMN kurang perhatikan good corporate governance. Jadi BUMN lebih buruk good corporate governance-nya. Menteri BUMN kurang dalam kaidah good corporate governance," kata Agus di Jakarta, Selasa (3/11).
Salah satu contohnya adalah pergantian pucuk pimpinan badan urusan logistik (Bulog). Kata dia, pimpinan Bulog tidak sesuai.
Padahal, Bulog harus menjadi perusahaan yang sukses untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia.
"Kaya (pejabat) Bulog diganti dengan orang yang nggak punya track record bagus. Di Angkasa Pura bedol desa direksinya semua diganti," katanya.
Agus juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) yang akhirnya diputuskan ditahan saat sidang paripurna. Lebih baik, kata dia, dana PMN disalurkan langsung untuk masyarakat.
"Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi. Jadi PMN harus dipikirkan kembali," katanya.
Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan, Rini Soemarno masuk dalam 7 nama menteri yang berkinerja buruk.
"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menempati peringat pertama sebagai menteri berkinerja buruk dengan perolehan persentase 49.7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik, Usman Rachman, di Restoran Pulau Dua, Kawasan Senayan, Selasa (3/11).
Hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 24 Oktober-29 Oktober 2015 di 34 provinsi, mengambil sampel sebanyak 784 responden. Nama Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menjadi menteri berkinerja terburuk kedua.
"Sebesar 40.6 persen nama Rini Soemarno yang diikuti oleh nama Bambang Brodjonegoro sebesar 33.8 persen sebagai menteri keuangan" kata Usman.
Setelah itu, menyusul Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebesar 32.7 persen, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31.9 persen.
"Kemudian diikuti Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebesar 31.8 persen, dan ikuti Menteri ESDM Sudirman Said 22.5 persen".
Dalam survei itu Rini dipersepsikan berkinerja kurang baik. Selain itu ada Menkeu Bambang Brojonegoro, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Sudirman Said.
Sedangkan munculnya nama Menkeu Bambang dan Menteri KLH Siti dipersepsikan buruk kinerjanya lantaran terkait kasus aktual yang berkaitan dengan bidang kinerjanya. Menteri Siti dinilai gagal dalam persoalan bencana kebakaran hutan, sedangkan Menteri Bambang dikaitkan dengan krisis moneter dan menurunnya nilai rupiah beberapa bulan terakhir.
http://www.rmol.co/read/2015/11/03/223232/Kementerian-BUMN-Kurang-Perhatikan-Good-Corporate-Governance-
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, penunjukan direksi maupun komisaris belum menunjukan ke arah yang baik.
"Kementerian BUMN kurang perhatikan good corporate governance. Jadi BUMN lebih buruk good corporate governance-nya. Menteri BUMN kurang dalam kaidah good corporate governance," kata Agus di Jakarta, Selasa (3/11).
Salah satu contohnya adalah pergantian pucuk pimpinan badan urusan logistik (Bulog). Kata dia, pimpinan Bulog tidak sesuai.
Padahal, Bulog harus menjadi perusahaan yang sukses untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia.
"Kaya (pejabat) Bulog diganti dengan orang yang nggak punya track record bagus. Di Angkasa Pura bedol desa direksinya semua diganti," katanya.
Agus juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) yang akhirnya diputuskan ditahan saat sidang paripurna. Lebih baik, kata dia, dana PMN disalurkan langsung untuk masyarakat.
"Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi. Jadi PMN harus dipikirkan kembali," katanya.
Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan, Rini Soemarno masuk dalam 7 nama menteri yang berkinerja buruk.
"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menempati peringat pertama sebagai menteri berkinerja buruk dengan perolehan persentase 49.7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik, Usman Rachman, di Restoran Pulau Dua, Kawasan Senayan, Selasa (3/11).
Hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 24 Oktober-29 Oktober 2015 di 34 provinsi, mengambil sampel sebanyak 784 responden. Nama Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menjadi menteri berkinerja terburuk kedua.
"Sebesar 40.6 persen nama Rini Soemarno yang diikuti oleh nama Bambang Brodjonegoro sebesar 33.8 persen sebagai menteri keuangan" kata Usman.
Setelah itu, menyusul Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebesar 32.7 persen, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31.9 persen.
"Kemudian diikuti Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebesar 31.8 persen, dan ikuti Menteri ESDM Sudirman Said 22.5 persen".
Dalam survei itu Rini dipersepsikan berkinerja kurang baik. Selain itu ada Menkeu Bambang Brojonegoro, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Sudirman Said.
Sedangkan munculnya nama Menkeu Bambang dan Menteri KLH Siti dipersepsikan buruk kinerjanya lantaran terkait kasus aktual yang berkaitan dengan bidang kinerjanya. Menteri Siti dinilai gagal dalam persoalan bencana kebakaran hutan, sedangkan Menteri Bambang dikaitkan dengan krisis moneter dan menurunnya nilai rupiah beberapa bulan terakhir.
http://www.rmol.co/read/2015/11/03/223232/Kementerian-BUMN-Kurang-Perhatikan-Good-Corporate-Governance-
Senin, 02 November 2015
Bulan Ini 300.000 Ton Beras Vietnam Masuk Indonesia
Perum Bulog menyatakan bahwa 250.000-300.000 ton beras impor asal Vietnam masuk ke Indonesia sepanjang bulan ini.
Beras medium sebanyak itu mencapai 17-20 persen dari total izin impor beras yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog sebanyak 1,5 juta ton.
Impor dilakukan guna memperkuat cadangan beras nasional seiring bertambahnya masa paceklik 2015-2016 menjadi empat bulan dari kondisi normal hanya dua bulan.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, mengungkapkan, pemerintah telah melakukan nota kesepahaman tingkat government to government (g to g) dengan empat negara produsen beras, yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Berpedoman dari itu, Bulog melakukan seleksi dengan melihat ketersediaan dan competitiveness harga.
“Impor dalam proses pengapalan, bulan ini datang 250.000-300.000 ton dari Vietnam, prosesnya bertahap,” kata Wahyu, ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Minggu (1/11).
Menurut Wahyu, beras tersebut akan masuk ke gudang Bulog sebagai cadangan guna memperkuat stok beras Bulog, di antaranya digunakan untuk beras bagi keluarga sejahtera (rastra).
Mesti tidak wajib mengacu ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP), Bulog mengupayakan agar harga beras impor saat sampai di Indonesia tidak akan melebihi HPP beras Rp 7.300 per kilogram (kg).
“Harga beras di pasar internasional sekarang bergerak naik karena negara konsumen seperti Filipina dan Tiongkok juga mencari untuk perkuat cadangannya, sama seperti Indonesia yang mempertimbangkan faktor kemarau/El Nino. Harga saat ini US$ 350-400 per ton (FOB/harga di lokasi penjual),” ujar dia.
Lebih jauh, Wahyu, mengatakan, per Sabtu (31/10), pengadaan beras domestik oleh Perum Bulog mencapai 2,5 juta ton dengan penyerapan beras petani sebanyak 6.000-7.000 ton per hari. Stok di gudang Bulog hampir 2 juta ton setara beras. Dari sisi ketersediaan, stok beras nasional tersebut dalam posisi aman.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga mencapai 300.000-400.000 ton atau mencukupi.
“Pengadaan beras dalam negeri mencapai 2,5 juta ton, kami terus lakukan penyerapan beras petani, per hari kami serap 6.000-7.000 ton,” jelas Wahyu.
Meski dalam posisi aman, kata Wahyu, dalam melihat pasokan beras nasional, tidaklah cukup dengan melihat kecukupan pasokan saat ini, tapi juga melihat beberapa bulan ke depan. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda turun hujan.
Dalam kondisi normal, hujan mulai turun pada September dan musim tanam dimulai Oktober untuk masa panen mulai Februari-Maret-April. Artinya, dalam kondisi normal masa paceklik, yang mana tidak ada panen namun konsumsi jalan terus, hanya dua bulan sekitar Desember-Januari-Februari.
“Namun dengan kondisi saat ini belum turun hujan, musim tanam mundur lebih dari dua bulan, musim paceklik yang tadinya hanya dua bulan bisa menjadi 3-4 bulan,” kata Wahyu.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/318956-bulan-ini-300000-ton-beras-vietnam-masuk-indonesia.html
Beras medium sebanyak itu mencapai 17-20 persen dari total izin impor beras yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog sebanyak 1,5 juta ton.
Impor dilakukan guna memperkuat cadangan beras nasional seiring bertambahnya masa paceklik 2015-2016 menjadi empat bulan dari kondisi normal hanya dua bulan.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, mengungkapkan, pemerintah telah melakukan nota kesepahaman tingkat government to government (g to g) dengan empat negara produsen beras, yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Berpedoman dari itu, Bulog melakukan seleksi dengan melihat ketersediaan dan competitiveness harga.
“Impor dalam proses pengapalan, bulan ini datang 250.000-300.000 ton dari Vietnam, prosesnya bertahap,” kata Wahyu, ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Minggu (1/11).
Menurut Wahyu, beras tersebut akan masuk ke gudang Bulog sebagai cadangan guna memperkuat stok beras Bulog, di antaranya digunakan untuk beras bagi keluarga sejahtera (rastra).
Mesti tidak wajib mengacu ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP), Bulog mengupayakan agar harga beras impor saat sampai di Indonesia tidak akan melebihi HPP beras Rp 7.300 per kilogram (kg).
“Harga beras di pasar internasional sekarang bergerak naik karena negara konsumen seperti Filipina dan Tiongkok juga mencari untuk perkuat cadangannya, sama seperti Indonesia yang mempertimbangkan faktor kemarau/El Nino. Harga saat ini US$ 350-400 per ton (FOB/harga di lokasi penjual),” ujar dia.
Lebih jauh, Wahyu, mengatakan, per Sabtu (31/10), pengadaan beras domestik oleh Perum Bulog mencapai 2,5 juta ton dengan penyerapan beras petani sebanyak 6.000-7.000 ton per hari. Stok di gudang Bulog hampir 2 juta ton setara beras. Dari sisi ketersediaan, stok beras nasional tersebut dalam posisi aman.
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga mencapai 300.000-400.000 ton atau mencukupi.
“Pengadaan beras dalam negeri mencapai 2,5 juta ton, kami terus lakukan penyerapan beras petani, per hari kami serap 6.000-7.000 ton,” jelas Wahyu.
Meski dalam posisi aman, kata Wahyu, dalam melihat pasokan beras nasional, tidaklah cukup dengan melihat kecukupan pasokan saat ini, tapi juga melihat beberapa bulan ke depan. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda turun hujan.
Dalam kondisi normal, hujan mulai turun pada September dan musim tanam dimulai Oktober untuk masa panen mulai Februari-Maret-April. Artinya, dalam kondisi normal masa paceklik, yang mana tidak ada panen namun konsumsi jalan terus, hanya dua bulan sekitar Desember-Januari-Februari.
“Namun dengan kondisi saat ini belum turun hujan, musim tanam mundur lebih dari dua bulan, musim paceklik yang tadinya hanya dua bulan bisa menjadi 3-4 bulan,” kata Wahyu.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/318956-bulan-ini-300000-ton-beras-vietnam-masuk-indonesia.html
Langganan:
Postingan (Atom)