Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran
Sulaiman, menegaskan beras impor hanya menjadi cadangan yang akan
didistribusikan jika stok beras dalam negeri tidak mencukupi.
"Beras impor itu hanya untuk cadangan saja, seperti pemain bola, jika
tim utama tidak sanggup, maka tim cadangan yang akan bermain," kata
Amran selepas meninjau Operasi Pasar Kementerian Pertanian (Kementan)
dan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Pasar Induk Beras Cipinang,
Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (6/1/2016).
Amran membantah kabar beras impor ini sudah didistribusikan atau untuk
menambah pasokan beras dalam Operasi Pasar di daerah. "Tidak untuk
Operasi Pasar, dan belum digelontorkan, masih dikunci oleh Bulog dan
akan dikeluarkan jika kita benar-benar membutuhkannya," ujarnya.
Dia menjamin beras impor itu tidak perlu digunakan karena saat ini stok
beras nasional masih aman pada kisaran 1,2 juta ton bahkan akan ada
tambahan 3,5 juta ton dari panen Februari mendatang.
"Sampai saat ini kita belum menggunakan beras impor meski El Nino kemarin mencatatkan sejarah sebagai yang terlama," paparnya.
Setelah masa panen raya yang diprediksi akan terjadi pada Maret di
beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi, Amran menyebut akan
melakukan langkah-angkah meningkatkan produksi pertanian.
Dan, Kementan pada 2016 ini telah merencanakan mencetak 200 hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.
http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/01/07/52498/0/21/Mentan-Tegaskan-Beras-Impor-Hanya-untuk-Cadangan
Kamis, 07 Januari 2016
Rabu, 06 Januari 2016
Bulog Siapkan 150.000 Ton Beras Untuk Operasi Pasar
Hari ini Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan jajaran Bulog memantau
Operasi Pasar di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Bulog menyiapkan
150.000 ton beras untuk menjaga kestabilan harga beras hingga Maret
2016.
"Sekarang ini ada Operasi Pasar untuk 150.000 ton untuk 1 bulan ke depan," Kata Amran, saat memantau Operasi Pasar Berasi di PIBC, Jakarta, Rabu (6/1/2106).
Harga beras yang dijual Bulog saat Operasi Pasar adalah Rp 7.500/kg dari gudang Bulog dan Rp 8.300/kg di tingkat konsumen.
"Harganya Rp 7.500 beli di gudang dan Rp 8.300 HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk beras medium," ujar Amran.
Beras yang dijual Bulog dalam Operasi Pasar ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sejauh ini beras yang sudah dipasok oleh Bulog untuk Operasi Pasar sejak November 2015 sudah mencapai 66.000 ton. Operasi Pasar ini akan terus dilakukan sampai panen raya pada Maret 2016 di seluruh Indonesia.
"Operasi Pasar jalan terus, awal Maret sudah panen raya, OP sekarang sudah bulan yang ketiga sejak November 2015,"tutupnya.
http://finance.detik.com/read/2016/01/06/171815/3112237/4/bulog-siapkan-150000-ton-beras-untuk-operasi-pasar
"Sekarang ini ada Operasi Pasar untuk 150.000 ton untuk 1 bulan ke depan," Kata Amran, saat memantau Operasi Pasar Berasi di PIBC, Jakarta, Rabu (6/1/2106).
Harga beras yang dijual Bulog saat Operasi Pasar adalah Rp 7.500/kg dari gudang Bulog dan Rp 8.300/kg di tingkat konsumen.
"Harganya Rp 7.500 beli di gudang dan Rp 8.300 HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk beras medium," ujar Amran.
Beras yang dijual Bulog dalam Operasi Pasar ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sejauh ini beras yang sudah dipasok oleh Bulog untuk Operasi Pasar sejak November 2015 sudah mencapai 66.000 ton. Operasi Pasar ini akan terus dilakukan sampai panen raya pada Maret 2016 di seluruh Indonesia.
"Operasi Pasar jalan terus, awal Maret sudah panen raya, OP sekarang sudah bulan yang ketiga sejak November 2015,"tutupnya.
http://finance.detik.com/read/2016/01/06/171815/3112237/4/bulog-siapkan-150000-ton-beras-untuk-operasi-pasar
Bulog Siapkan Dana Tak Terbatas Beli Beras Petani
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan, Bulog
menyediakan dana tak terbatas untuk membeli beras petani di berbagai
daerah di Tanah Air.
Djarot mengatakan Bulog wajib membeli beras sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Harus itu. Kalau Bulog tidak beli, nanti beras petani yang beli siapa? Bulog akan beli sebanyak-banyaknya yang ada di lapangan. Kalau petani mau menjual ke Bulog, ya dibeli,” kata Djarot usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).
Djarot mengaku secara khusus menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan berbagai hal terkait peran Bulog dalam tata niaga beras.
Dia mengaku, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Bulog untuk membeli sebanyak-banyaknya beras yang dijual petani. “Anggaran yang disiapkan unlimited. Pokoknya pemerintah memberikan kewenangan kepada Bulog untuk membeli sebanyak-banyaknya beras yang dijual petani,” katanya.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/338686-bulog-siapkan-dana-tak-terbatas-beli-beras-petani.html
Djarot mengatakan Bulog wajib membeli beras sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
“Harus itu. Kalau Bulog tidak beli, nanti beras petani yang beli siapa? Bulog akan beli sebanyak-banyaknya yang ada di lapangan. Kalau petani mau menjual ke Bulog, ya dibeli,” kata Djarot usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).
Djarot mengaku secara khusus menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan berbagai hal terkait peran Bulog dalam tata niaga beras.
Dia mengaku, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Bulog untuk membeli sebanyak-banyaknya beras yang dijual petani. “Anggaran yang disiapkan unlimited. Pokoknya pemerintah memberikan kewenangan kepada Bulog untuk membeli sebanyak-banyaknya beras yang dijual petani,” katanya.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/338686-bulog-siapkan-dana-tak-terbatas-beli-beras-petani.html
Selasa, 05 Januari 2016
Wahyu, Direktur Pengadaan Perum Bulog: Berbenah Logistik Pangan Nasional
Di atas tanah Indonesia yang luas, tumbuh beragam tanaman pangan
berlimpah. Namun karena luas, penyebaran pangan pokok strategis dari
sentra produksi ke perkotaan membutuhkan armada dan biaya. Dalam
sejumlah kasus, harga pangan di perkotaan jauh lebih mahal ketimbang di
sentra produksi lantaran ada ongkos distribusi dan logistik yang harus
diganti.
Jadilah keterjangkauan pangan di masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tanpa terus menuding sesuatu bernama 'mafia', pemerintah pun mencoba menjaga harga pangan di pasar dengan menjamin ketersediaan pasokan.
Keberadaan Perum Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi strategis. Tanggung jawab Bulog, antara lain, menyerap sebagian beras petani agar masuk gudang Bulog dan menjadi cadangan pemerintah. Beras yang terkumpul di gudang berguna sebagai pengendali harga ketika melambung, menambal ketersediaan beras ketika langka di pasar, atau menyokong pangan korban bencana.
Dengan perhitungan tertentu, beras jangan sampai kurang dari target penyerapan setahun jika tak mau impor. Segala hambatan perlu serius ditepis. Apalagi, pada 2016, Bulog diagendakan menyerap 11 komoditas pangan strategis selain beras.
Kepada wartawan Republika Sonia Fitri, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, menguraikan soal pembenahan mekanisme logistik pangan nasional. Caranya dimulai dari membenahi perangkat internal, termasuk menyiapkan infrastrukturnya.
Sebab faktanya, Indonesia masih belum lepas dari belenggu impor pangan di tengah produksi yang berlimpah. Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wahyu menginginkan pangan Indonesia lebih kuat. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui realisasi sistem penyerapan pangan yang berpihak pada kesejahteraan petani nasional.
Akan ada panen raya padi serempak pada Maret 2016. Bagaimana Bulog menyiapkan diri untuk menyerap beras petani?
Penyerapan beras pada 2016 sudah kita tetapkan, yakni empat juta ton. Bulog juga menargetkan terlaksana penyerapan gabah sebanyak 1,2 juta ton atau 15-20 persen produksi gabah nasional. Target ini sama dengan tahun sebelumnya, tapi realisasi penyerapan yang ingin kita optimalkan.
Pada 2015, realisasi hanya 70 persen dari target. Itu karena penyerapan di musim panen rendengan (raya) 2015 tidak maksimal. Pengadaan 1,3 juta ton sampai Juni, setelah itu dari Juni hingga akhir tahun ada 1,4 juta ton.
Akan ada sejumlah pembenahan pada 2016. Kita ingin menyerap beras petani hanya yang berkualitas baik, terdeteksi jelas asal usul beras. Mitra Kerja Pengadaan (MKP) juga harus benar-benar petani yang memiliki logistik pengadaan, bukan pedagang.
Kita hanya beli beras dari petani. Pembenahan internal juga kita lakukan, perangkat Bulog harus dekat dengan petani, itu jangan hanya jadi slogan. Yang tak kalah penting, harga pembelian pemerintah (HPP) diusulkan dengan mekanisme baru. Penetapan besarannya juga jangan sampai terlambat ditetapkan. Kalau bisa, awal 2016 sudah diputuskan berapa HPP.
Menyoal HPP dengan mekanisme baru, bagaimana usulan Bulog?
Kita usulkan, penetapan harga lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni, harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya dan HPP yang sifatnya fleksibel. HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar juga mempertimbangkan data BPS.
Harga dasar ditetapkan oleh pemerintah sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani. Ini akan menjaga harga beras dan gabah ketika panen raya tidak terperosok. Penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani kala panen raya. Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut. Aturan nantinya akan tertuang dalam instruksi presiden.
Mohon diuraikan soal evaluasi penyerapan beras 2015?
Yang paling kita soroti adalah prosedur pemasukan beras dan kualitasnya. Selama ini, Bulog mendapat tuduhan tidak pernah membeli gabah, bahkan tidak pernah berhubungan dengan petani. Bukan hanya itu, kualitas beras yang Bulog salurkan tidak layak konsumsi alias jelek. Beragam keluhan tersebut harus dijawab dengan sejumlah perbaikan.
Kita akui, dalam pengadaan gabah dan beras banyak terkendala masalah. Misalnya, masih ditemukan beras tidak sesuai standar masuk ke gudang Bulog, mitra kerja tidak aktif dan loyal, pun sistem pemeriksaan kualitas tidak standar.
Kendala lainnya, yakni jumlah petugas yang melakukan pengawasan terhadap kualitas gabah dan beras tidak cukup jumlah dan kualitas. Infrastruktur juga tidak memadai dan harga di lapangan yang kerap terjadi gejolak.
Pengetatan prosedur pemasukan gabah pun akan dilakukan pada 2016. Di samping itu, Bulog juga akan mendesain pengaturan kemasan beras. Kemasan 15 kilogram (kg) hanya untuk keperluan penyaluran dua bulan, sisanya dalam kemasan 50 kg. Pengaturan tersebut dilakukan sebab jika Bulog menyimpan beras dalam kemasan 15 kg dalam jumlah banyak seperti saat ini, akan sulit mengawal dan mempertanggungjawabkan kualitasnya. Apalagi asal-usul beras sudah kabur. Dengan cara tersebut diharapkan akan lebih terjaga kualitasnya.
Menyoal pengetatan pemasukan beras ke gudang, apakah sudah dilakukan koordinasi dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP)?
Sedang kita lakukan sosialisasi prosedur baru, dimulai dengan melakukan evaluasi. Bulog memiliki 3.996 mitra kerja. Skalanya beragam, didominasi oleh mitra yang juga merupakan pengusaha penggilingan skala kecil. Mereka ada 90 persen. Hanya satu hingga dua persen MKP skala besar dan sisanya skala menengah. Mereka harus dipastikan memiliki infrastruktur, memproduksi gabah ke beras.
Bulog di pengadaan beras 2016 akan membuat standardisasi proses pemeriksaan oleh tim khusus, sebelum masuk ke gudang dan disimpan Bulog. Tim nantinya berada di ruang khusus yang tertutup, sehingga tidak ada kontak langsung dan kolusi dengan pemilik barang.
Selama ini pemeriksa beras berada di gudang sehingga pemilik barang bisa bertemu langsung dengan pemilik barang. Maka itu, saat ini perubahan dalam proses pemeriksaan pun Bulog lakukan. Jadi tim pemeriksa juga tidak bisa berkomunikasi dengan yang punya barang. Saat ini kita sedang menyiapkan petugas SDM dari segi kualitas dan kuantitas.
Apakah hal tersebut tidak akan menghambat penyerapan beras?
Ini pertanyaan yang juga diajukan oleh para mitra. Tapi, pembenahan harus dilakukan dan itu melibatkan semua pihak. Kerja sama dengan Bulog harus profesional, tidak asal-asalan, karena menyangkut juga penyaluran untuk Beras Sejahtera (Rastra) dan Operasi Pasar. Kita harus bekerja keras melakukan pembenahan, tapi tidak untuk menghambat penyerapan.
Lagi pula, model kemitraan dengan petani akan intens dimulai dari pemantauan di on farm. Ke depan, gabah atau beras tidak bisa keluar masuk gudang Bulog dari satu daerah ke daerah lain. Jika di satu tempat atau gudang tidak bisa masuk karena tidak memenuhi standar, beras itu tidak bisa diterima di gudang Bulog seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi kendala infrastruktur, kita akan membantu memperbaiki kemampuan penggilingan padi yang menjadi mitra Bulog. Kerja sama dengan mitra Bulog nantinya juga akan dilengkapi beberapa dengan persyaratan administrasi, termasuk kemampuan produksi, data pembelian gabah ke petani, petani di mana, dan luasannya berapa. Target kami tahun depan tidak ada lagi rakyat terima beras yang di bawah standar.
Ke depan, sebelum beras disalurkan ke masyarakat melalui Rastra, akan dilakukan reproses lagi untuk membersihkan kotoran seperti batu. Kemudian baru dikemas dalam karung 15 kg. Memang akan ada tambahan biaya bagi mitra kerja. Tapi, biaya tersebut akan ditanggung oleh Bulog.
Bisakah Bulog menjamin, tidak akan ada impor beras pada 2016?
Kita sedang berusaha. Faktanya, produksi beras petani berdasarkan data Badan Pusat Statistik, melimpah. Kita cuma perlu menyerap 10 persennya. Seharusnya kita bisa, dengan mekanisme penyerapan yang rapi, professional, dan sesuai standar. Kita tidak bisa menjamin apa-apa, yang penting kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin.
Kabarnya Bulog akan diberi tugas menyerap komoditas lain selain beras, bagaimana kesiapannya?
Betul, kita diagendakan melakukan penjagaan pangan untuk 11 komoditas strategis pada 2016. Di antaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu, dan minyak goreng. Sudah ada rancangannya di meja presiden, tinggal ditandatangani beliau.
Kita siap. Bulog punya sejumlah infrastruktur dan gudang yang cukup, tetapi tetap harus diperkuat. Nantinya kemitraan dimulai dengan mengoptimalkan keberadaan mitra kerja Bulog yang terdiri atas petani.
Para mitra juga biasanya tidak hanya menanam padi di lahannya. Mereka menyesuaikan musim tanam, ada pula yang menanam jagung, kedelai, dan komoditas hortikulutra lainnya. Ini yang bisa kita manfaatkan. Termasuk dengan pengadaan daging sapi dan ayam dan telur ayam. Jika pengadaan tidak cukup dari dalam negeri, jalur impor terbuka dengan sejumlah pengendalian. Contohnya jagung, kita diberi penugasan mengimpor 600 ribu ton per Januari-Maret.
Dari segi infrastruktur, saat ini Bulog memiliki 1.500 unit gudang penyimpanan terbesar se-Indonesia. Bulog telah memenuhi standar minimal menjaga ketahanan pangan di luar beras, tapi infrastruktur yang tersedia belum ideal.
Mempersiapkan 2016, kita telah menyiapkan proyeksi penguatan infrastruktur secara mandiri. Di antaranya, membangun infrastruktur pascapanen, seperti drying center, infrastruktur proses perawatan, juga infrastruktur gudang, termasuk infrastruktur produksi. ed: mansyur faqih
***
Terbiasa Belanja
Kestabilan harga di pasar merupakan dampak dari lancar tidaknya alur distribusi pangan di masyarakat. Oleh karena itu, keterjangkauan pangan di pasar menjadi salah satu agenda pengawalan pemerintah. Sebagai salah satu dewan direksi Perum Bulog, Wahyu selaku direktur pengadaan menyadari hal tersebut.
Untungnya, Wahyu sudah terbiasa berbelanja sejak kecil. Kebiasaan tersebut lantas menjadi hobi yang saat ini mendukung agenda kerjanya di Bulog. Meski secara khusus bertugas melakukan pengadaan beras dan sejumlah bahan pangan pokok, pemantauan harga di pasar juga harus turut ia kawal.
"Sejak kecil saya sudah biasa disuruh ibu membeli bahan makanan, bumbu masak, lalu saya berangkat ke pasar pagi buta," kata pria kelahiran 2 September 1967 tersebut dalam wawancara khusus dengan Republika di kantornya di Jakarta, belum lama ini.
Sembari memantau harga, kegemarannya berbelanja juga menjadi pengisi liburan bersama keluarga. Biasanya ia berbelanja bahan makanan tertentu untuk kemudian bersama anak-anak tercinta membuat menu masakan baru di dapur sendiri.
Dalam urusan pengadaan pangan, pria lulusan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ini mengaku menemui sejumlah tantangan. Tapi, seluruh jajaran direksi harus menjawabnya dengan sejumlah langkah solusi. Salah satunya dengan mengawal ketersediaan pangan langsung dari sawah.
Dalam menjalankan bisnis, kata dia, Bulog tidak terpaku hanya menyerap gabah dan beras semata. Bulog juga harus bisa menghasilkan gabah hasil budi daya sendiri. Sebelumnya, Bulog hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Dengan hanya mengandalkan bisnis tersebut, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) kerap berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani memilih menjual ke pasar karena harganya lebih baik.
Bisnis on farm pun dirambah menjelang 2016. Akan ada tiga pola, yakni pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Pada pola mandiri, kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa. Target luas tanam program on farm Bulog ditetapkan satu juta hektare (ha) sawah.
Telah diagendakan, seluas 250 ribu hektare di antaranya akan dikelola Bulog sendiri, lalu seluas 250 ribu hektare bersinergi dengan BUMN lain, dan 500 ribu hektare bermitra dengan petani atau mitra kerja pengadaan (MKP). Kegiatan bisnis tersebut memungkinkan Bulog melakukan budi daya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian.
http://www.republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/01/04/o0ezc853-wahyu-direktur-pengadaan-perum-bulog-berbenah-logistik-pangan-nasional
Jadilah keterjangkauan pangan di masyarakat menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tanpa terus menuding sesuatu bernama 'mafia', pemerintah pun mencoba menjaga harga pangan di pasar dengan menjamin ketersediaan pasokan.
Keberadaan Perum Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi strategis. Tanggung jawab Bulog, antara lain, menyerap sebagian beras petani agar masuk gudang Bulog dan menjadi cadangan pemerintah. Beras yang terkumpul di gudang berguna sebagai pengendali harga ketika melambung, menambal ketersediaan beras ketika langka di pasar, atau menyokong pangan korban bencana.
Dengan perhitungan tertentu, beras jangan sampai kurang dari target penyerapan setahun jika tak mau impor. Segala hambatan perlu serius ditepis. Apalagi, pada 2016, Bulog diagendakan menyerap 11 komoditas pangan strategis selain beras.
Kepada wartawan Republika Sonia Fitri, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, menguraikan soal pembenahan mekanisme logistik pangan nasional. Caranya dimulai dari membenahi perangkat internal, termasuk menyiapkan infrastrukturnya.
Sebab faktanya, Indonesia masih belum lepas dari belenggu impor pangan di tengah produksi yang berlimpah. Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wahyu menginginkan pangan Indonesia lebih kuat. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui realisasi sistem penyerapan pangan yang berpihak pada kesejahteraan petani nasional.
Akan ada panen raya padi serempak pada Maret 2016. Bagaimana Bulog menyiapkan diri untuk menyerap beras petani?
Penyerapan beras pada 2016 sudah kita tetapkan, yakni empat juta ton. Bulog juga menargetkan terlaksana penyerapan gabah sebanyak 1,2 juta ton atau 15-20 persen produksi gabah nasional. Target ini sama dengan tahun sebelumnya, tapi realisasi penyerapan yang ingin kita optimalkan.
Pada 2015, realisasi hanya 70 persen dari target. Itu karena penyerapan di musim panen rendengan (raya) 2015 tidak maksimal. Pengadaan 1,3 juta ton sampai Juni, setelah itu dari Juni hingga akhir tahun ada 1,4 juta ton.
Akan ada sejumlah pembenahan pada 2016. Kita ingin menyerap beras petani hanya yang berkualitas baik, terdeteksi jelas asal usul beras. Mitra Kerja Pengadaan (MKP) juga harus benar-benar petani yang memiliki logistik pengadaan, bukan pedagang.
Kita hanya beli beras dari petani. Pembenahan internal juga kita lakukan, perangkat Bulog harus dekat dengan petani, itu jangan hanya jadi slogan. Yang tak kalah penting, harga pembelian pemerintah (HPP) diusulkan dengan mekanisme baru. Penetapan besarannya juga jangan sampai terlambat ditetapkan. Kalau bisa, awal 2016 sudah diputuskan berapa HPP.
Menyoal HPP dengan mekanisme baru, bagaimana usulan Bulog?
Kita usulkan, penetapan harga lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah dan beras petani. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni, harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya dan HPP yang sifatnya fleksibel. HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar juga mempertimbangkan data BPS.
Harga dasar ditetapkan oleh pemerintah sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani. Ini akan menjaga harga beras dan gabah ketika panen raya tidak terperosok. Penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani kala panen raya. Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut. Aturan nantinya akan tertuang dalam instruksi presiden.
Mohon diuraikan soal evaluasi penyerapan beras 2015?
Yang paling kita soroti adalah prosedur pemasukan beras dan kualitasnya. Selama ini, Bulog mendapat tuduhan tidak pernah membeli gabah, bahkan tidak pernah berhubungan dengan petani. Bukan hanya itu, kualitas beras yang Bulog salurkan tidak layak konsumsi alias jelek. Beragam keluhan tersebut harus dijawab dengan sejumlah perbaikan.
Kita akui, dalam pengadaan gabah dan beras banyak terkendala masalah. Misalnya, masih ditemukan beras tidak sesuai standar masuk ke gudang Bulog, mitra kerja tidak aktif dan loyal, pun sistem pemeriksaan kualitas tidak standar.
Kendala lainnya, yakni jumlah petugas yang melakukan pengawasan terhadap kualitas gabah dan beras tidak cukup jumlah dan kualitas. Infrastruktur juga tidak memadai dan harga di lapangan yang kerap terjadi gejolak.
Pengetatan prosedur pemasukan gabah pun akan dilakukan pada 2016. Di samping itu, Bulog juga akan mendesain pengaturan kemasan beras. Kemasan 15 kilogram (kg) hanya untuk keperluan penyaluran dua bulan, sisanya dalam kemasan 50 kg. Pengaturan tersebut dilakukan sebab jika Bulog menyimpan beras dalam kemasan 15 kg dalam jumlah banyak seperti saat ini, akan sulit mengawal dan mempertanggungjawabkan kualitasnya. Apalagi asal-usul beras sudah kabur. Dengan cara tersebut diharapkan akan lebih terjaga kualitasnya.
Menyoal pengetatan pemasukan beras ke gudang, apakah sudah dilakukan koordinasi dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP)?
Sedang kita lakukan sosialisasi prosedur baru, dimulai dengan melakukan evaluasi. Bulog memiliki 3.996 mitra kerja. Skalanya beragam, didominasi oleh mitra yang juga merupakan pengusaha penggilingan skala kecil. Mereka ada 90 persen. Hanya satu hingga dua persen MKP skala besar dan sisanya skala menengah. Mereka harus dipastikan memiliki infrastruktur, memproduksi gabah ke beras.
Bulog di pengadaan beras 2016 akan membuat standardisasi proses pemeriksaan oleh tim khusus, sebelum masuk ke gudang dan disimpan Bulog. Tim nantinya berada di ruang khusus yang tertutup, sehingga tidak ada kontak langsung dan kolusi dengan pemilik barang.
Selama ini pemeriksa beras berada di gudang sehingga pemilik barang bisa bertemu langsung dengan pemilik barang. Maka itu, saat ini perubahan dalam proses pemeriksaan pun Bulog lakukan. Jadi tim pemeriksa juga tidak bisa berkomunikasi dengan yang punya barang. Saat ini kita sedang menyiapkan petugas SDM dari segi kualitas dan kuantitas.
Apakah hal tersebut tidak akan menghambat penyerapan beras?
Ini pertanyaan yang juga diajukan oleh para mitra. Tapi, pembenahan harus dilakukan dan itu melibatkan semua pihak. Kerja sama dengan Bulog harus profesional, tidak asal-asalan, karena menyangkut juga penyaluran untuk Beras Sejahtera (Rastra) dan Operasi Pasar. Kita harus bekerja keras melakukan pembenahan, tapi tidak untuk menghambat penyerapan.
Lagi pula, model kemitraan dengan petani akan intens dimulai dari pemantauan di on farm. Ke depan, gabah atau beras tidak bisa keluar masuk gudang Bulog dari satu daerah ke daerah lain. Jika di satu tempat atau gudang tidak bisa masuk karena tidak memenuhi standar, beras itu tidak bisa diterima di gudang Bulog seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi kendala infrastruktur, kita akan membantu memperbaiki kemampuan penggilingan padi yang menjadi mitra Bulog. Kerja sama dengan mitra Bulog nantinya juga akan dilengkapi beberapa dengan persyaratan administrasi, termasuk kemampuan produksi, data pembelian gabah ke petani, petani di mana, dan luasannya berapa. Target kami tahun depan tidak ada lagi rakyat terima beras yang di bawah standar.
Ke depan, sebelum beras disalurkan ke masyarakat melalui Rastra, akan dilakukan reproses lagi untuk membersihkan kotoran seperti batu. Kemudian baru dikemas dalam karung 15 kg. Memang akan ada tambahan biaya bagi mitra kerja. Tapi, biaya tersebut akan ditanggung oleh Bulog.
Bisakah Bulog menjamin, tidak akan ada impor beras pada 2016?
Kita sedang berusaha. Faktanya, produksi beras petani berdasarkan data Badan Pusat Statistik, melimpah. Kita cuma perlu menyerap 10 persennya. Seharusnya kita bisa, dengan mekanisme penyerapan yang rapi, professional, dan sesuai standar. Kita tidak bisa menjamin apa-apa, yang penting kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin.
Kabarnya Bulog akan diberi tugas menyerap komoditas lain selain beras, bagaimana kesiapannya?
Betul, kita diagendakan melakukan penjagaan pangan untuk 11 komoditas strategis pada 2016. Di antaranya beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu, dan minyak goreng. Sudah ada rancangannya di meja presiden, tinggal ditandatangani beliau.
Kita siap. Bulog punya sejumlah infrastruktur dan gudang yang cukup, tetapi tetap harus diperkuat. Nantinya kemitraan dimulai dengan mengoptimalkan keberadaan mitra kerja Bulog yang terdiri atas petani.
Para mitra juga biasanya tidak hanya menanam padi di lahannya. Mereka menyesuaikan musim tanam, ada pula yang menanam jagung, kedelai, dan komoditas hortikulutra lainnya. Ini yang bisa kita manfaatkan. Termasuk dengan pengadaan daging sapi dan ayam dan telur ayam. Jika pengadaan tidak cukup dari dalam negeri, jalur impor terbuka dengan sejumlah pengendalian. Contohnya jagung, kita diberi penugasan mengimpor 600 ribu ton per Januari-Maret.
Dari segi infrastruktur, saat ini Bulog memiliki 1.500 unit gudang penyimpanan terbesar se-Indonesia. Bulog telah memenuhi standar minimal menjaga ketahanan pangan di luar beras, tapi infrastruktur yang tersedia belum ideal.
Mempersiapkan 2016, kita telah menyiapkan proyeksi penguatan infrastruktur secara mandiri. Di antaranya, membangun infrastruktur pascapanen, seperti drying center, infrastruktur proses perawatan, juga infrastruktur gudang, termasuk infrastruktur produksi. ed: mansyur faqih
***
Terbiasa Belanja
Kestabilan harga di pasar merupakan dampak dari lancar tidaknya alur distribusi pangan di masyarakat. Oleh karena itu, keterjangkauan pangan di pasar menjadi salah satu agenda pengawalan pemerintah. Sebagai salah satu dewan direksi Perum Bulog, Wahyu selaku direktur pengadaan menyadari hal tersebut.
Untungnya, Wahyu sudah terbiasa berbelanja sejak kecil. Kebiasaan tersebut lantas menjadi hobi yang saat ini mendukung agenda kerjanya di Bulog. Meski secara khusus bertugas melakukan pengadaan beras dan sejumlah bahan pangan pokok, pemantauan harga di pasar juga harus turut ia kawal.
"Sejak kecil saya sudah biasa disuruh ibu membeli bahan makanan, bumbu masak, lalu saya berangkat ke pasar pagi buta," kata pria kelahiran 2 September 1967 tersebut dalam wawancara khusus dengan Republika di kantornya di Jakarta, belum lama ini.
Sembari memantau harga, kegemarannya berbelanja juga menjadi pengisi liburan bersama keluarga. Biasanya ia berbelanja bahan makanan tertentu untuk kemudian bersama anak-anak tercinta membuat menu masakan baru di dapur sendiri.
Dalam urusan pengadaan pangan, pria lulusan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ini mengaku menemui sejumlah tantangan. Tapi, seluruh jajaran direksi harus menjawabnya dengan sejumlah langkah solusi. Salah satunya dengan mengawal ketersediaan pangan langsung dari sawah.
Dalam menjalankan bisnis, kata dia, Bulog tidak terpaku hanya menyerap gabah dan beras semata. Bulog juga harus bisa menghasilkan gabah hasil budi daya sendiri. Sebelumnya, Bulog hanya mengandalkan serapan gabah dari Unit Pengadaan Gabah Pemerintah (UPGB), mitra Bulog, kelompok tani, dan koperasi.
Dengan hanya mengandalkan bisnis tersebut, Bulog sulit menyerap gabah petani karena harga pembelian pemerintah (HPP) kerap berada di bawah harga pasar. Hal tersebut membuat petani memilih menjual ke pasar karena harganya lebih baik.
Bisnis on farm pun dirambah menjelang 2016. Akan ada tiga pola, yakni pola mandiri, kemitraan, dan sinergi. Pada pola mandiri, kegiatan usaha tani didanai dan dikelola oleh Perum Bulog di lahan milik sendiri atau lahan yang disewa. Target luas tanam program on farm Bulog ditetapkan satu juta hektare (ha) sawah.
Telah diagendakan, seluas 250 ribu hektare di antaranya akan dikelola Bulog sendiri, lalu seluas 250 ribu hektare bersinergi dengan BUMN lain, dan 500 ribu hektare bermitra dengan petani atau mitra kerja pengadaan (MKP). Kegiatan bisnis tersebut memungkinkan Bulog melakukan budi daya padi di lahan sawah milik sendiri atau menggandeng petani dengan memberi bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian.
http://www.republika.co.id/berita/koran/wawasan/16/01/04/o0ezc853-wahyu-direktur-pengadaan-perum-bulog-berbenah-logistik-pangan-nasional
Senin, 04 Januari 2016
Bulog Usul Harga Pembelian Pemerintah Lebih Fleksibel Tahun Ini
Perum Bulog mengusulkan kepada pemerintah agar pengaturan Harga
Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 lebih fleksibel menyesuaikan harga gabah
dan beras petani.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu di Jakarta, Minggu mengatakan, usulan tersebut didorong oleh kendala HPP yang selalu di bawah harga pasar pasca ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.
"HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar setelah melewati serangkaian penghitungan dan pengkajian, salah satunya mempertimbangkan data BPS," katanya, Minggu (3/1/2016).
Selain penetapan HPP yang lebih fleksibel, lanjutnya, perlu juga diterapkan Harga Dasar (HD) gabah maupun beras sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani saat panen raya karena Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut.
"Jadi nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya, dan HPP yang sifatnya fleksibel," katanya.
Wahyu menyatakan, aturan keduanya baik HD maupun HPP yang fleksibel nantinya akan tertuang dalam inpres.
Menanggapi hal itu Ketua Asosiasi Petani Padi Nasional Rali Sukari mendukung penetapan usulan HPP di 2016 agar fleksibel diiringi penetapan harga dasar.
"Ketika pembelian komersial melebihi harga dasar silakan diserahkan ke petani mau jual ke Bulog atau ke pasar, dua-duanya tidak merugikan petani," katanya.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan menolong ketika panen raya dilakukan serempak pada Maret 2016.
Rali yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat itu menyatakan, pihaknya telah memprediksi hal tersebut, sebab awal tanam padi di Jabar pun dilakukan serempak, artinya akan terjadi peningkatan produksi.
Harga beras dan gabah, tambahnya, bisa jatuh, didukung oleh kondisi cuaca hujan yang membuat kualitas gabah rendah, oleh karena itu agar Bulog sebagai mitra petani dapat menyiapkan alat pengering untuk dimanfaatkan petani.
http://industri.bisnis.com/read/20160104/99/506642/bulog-usul-harga-pembelian-pemerintah-lebih-fleksibel-tahun-ini
Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu di Jakarta, Minggu mengatakan, usulan tersebut didorong oleh kendala HPP yang selalu di bawah harga pasar pasca ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi upaya pengadaan gabah/beras oleh BUMN tersebut.
"HPP nantinya ditetapkan oleh kementerian teknis menyesuaikan dengan kondisi harga di pasar setelah melewati serangkaian penghitungan dan pengkajian, salah satunya mempertimbangkan data BPS," katanya, Minggu (3/1/2016).
Selain penetapan HPP yang lebih fleksibel, lanjutnya, perlu juga diterapkan Harga Dasar (HD) gabah maupun beras sebagai harga terendah yang berlaku di tingkat petani.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan mengoptimalkan penyerapan beras petani saat panen raya karena Bulog boleh membeli di atas harga dasar, tapi tidak boleh kurang dari harga tersebut.
"Jadi nantinya akan ada dua harga yang ditetapkan dalam praktik penyerapan beras petani. Yakni harga dasar yang ditetapkan jelas besaran harganya, dan HPP yang sifatnya fleksibel," katanya.
Wahyu menyatakan, aturan keduanya baik HD maupun HPP yang fleksibel nantinya akan tertuang dalam inpres.
Menanggapi hal itu Ketua Asosiasi Petani Padi Nasional Rali Sukari mendukung penetapan usulan HPP di 2016 agar fleksibel diiringi penetapan harga dasar.
"Ketika pembelian komersial melebihi harga dasar silakan diserahkan ke petani mau jual ke Bulog atau ke pasar, dua-duanya tidak merugikan petani," katanya.
Menurut dia, penetapan harga dasar juga akan menolong ketika panen raya dilakukan serempak pada Maret 2016.
Rali yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat itu menyatakan, pihaknya telah memprediksi hal tersebut, sebab awal tanam padi di Jabar pun dilakukan serempak, artinya akan terjadi peningkatan produksi.
Harga beras dan gabah, tambahnya, bisa jatuh, didukung oleh kondisi cuaca hujan yang membuat kualitas gabah rendah, oleh karena itu agar Bulog sebagai mitra petani dapat menyiapkan alat pengering untuk dimanfaatkan petani.
http://industri.bisnis.com/read/20160104/99/506642/bulog-usul-harga-pembelian-pemerintah-lebih-fleksibel-tahun-ini
Minggu, 03 Januari 2016
Bulog Akan Jadi Badan Otoritas Pangan?
Presiden Joko Widodo beberapa kali
menegaskan agar lembaga otoritas pangan segera dibentuk. Badan otoritas ini
diperlukan untuk merumuskan kebijakan secara independen agar Indonesia segera
berdaulat pangan.
"Presiden memang menginginkan segera terbentuk badan otoritas pangan. Secara eksplisit beliau menginginkan agar bulog jadi badan otoritas pangan. Hanya saja sekarang ini ada proses administrasi di tingkat bawah yang sedang dicoba diselesaikan," kata Direktur Pengadaan Per Bulog Wahyu saat dikonfirmasi radarpena.com via telepon di Jakarta, Sabtu (2/1).
Dia tidak dapat memastikan apakah benar Perum Bulog bakal diserahi tanggung jawab besar itu untuk menjadi satu-satunya Badan Pengatur Pangan Nasional.
Terlepas iya dan tidak hasil akhir nanti, yang pasti Wahyu juga menginginkan agar Badan Otoritas Pangan segera dibentuk juga. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pangan kepada pemerintah.
"Mudah - mudahan paling lambat Januari sudah selesai dan sampai ke presiden. PP ini justru sedang dalam pembahasan jadi kami harap segera diwujudkan. Karena nanti akan menentukan operasi dan posisi Perum Bulog seperti apa. Apakah badan pangan itu bulog atau apapun itu tergantung pemerintah," imbuhnya. –
"Presiden memang menginginkan segera terbentuk badan otoritas pangan. Secara eksplisit beliau menginginkan agar bulog jadi badan otoritas pangan. Hanya saja sekarang ini ada proses administrasi di tingkat bawah yang sedang dicoba diselesaikan," kata Direktur Pengadaan Per Bulog Wahyu saat dikonfirmasi radarpena.com via telepon di Jakarta, Sabtu (2/1).
Dia tidak dapat memastikan apakah benar Perum Bulog bakal diserahi tanggung jawab besar itu untuk menjadi satu-satunya Badan Pengatur Pangan Nasional.
Terlepas iya dan tidak hasil akhir nanti, yang pasti Wahyu juga menginginkan agar Badan Otoritas Pangan segera dibentuk juga. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembentukan Badan Otoritas Pangan kepada pemerintah.
"Mudah - mudahan paling lambat Januari sudah selesai dan sampai ke presiden. PP ini justru sedang dalam pembahasan jadi kami harap segera diwujudkan. Karena nanti akan menentukan operasi dan posisi Perum Bulog seperti apa. Apakah badan pangan itu bulog atau apapun itu tergantung pemerintah," imbuhnya. –
http://radarpena.com/read/2016/01/02/30777/1/1/Bulog-Akan-Jadi-Badan-Otoritas-Pangan#sthash.8VhMPZC8.dpuf
Jumat, 01 Januari 2016
Pemerintah: Indonesia Masih Butuh Impor Pangan
Mengenai daging lembu, pemerintah akan mengimpor sekitar 238 ribu ton. Itu sesuai dengan estimasi produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi. Kalau dihitung berdasarkan ekor, maka sapi yang akan diimpor sebanyak 600 ribu ekor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Indonesia masih membutuhkan impor pangan pada tahun ini. Impor pangan dibutuhkan karena produksi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan masyarakat.Darmin mengungkapkan, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok pada 2015 terjadi karena kurangnya pasokan. Pemerintah, kata Darmin, tidak ingin mengulangi kesalahan dengan menahan impor yang pada akhirnya membuat harga kebutuhan pokok meningkat.
"Jangan seperti kuartal IV 2014 ketika ada keinginan menahan impor. Akibatnya pasokan kurang sehingga harga pangan seperti telur dan daging ayam naik," kata Darmin.
Menurut Darmin, tantangan yang harus dihadapi dengan cermat pada tahun ini adalah mengenai kebutuhan beras. Produksi beras pada awal tahun disebut akan berkurang karena adanya el nino pada pertengahan hingga akhir tahun 2015. Hal itu menyebabkan mundurnya masa panen padi.
Dia mengungkapkan, stok beras di badan urusan logistik (Bulog) sampai akhir tahun 2015 mencapai 1 juta ton. Stok tersebut sudah termasuk impor beras sebanyak 400 ribu ton yang didatangkan pemerintah belum lama ini. Beras impor tersebut selama ini tidak didistribusikan ke pasar dan hanya dijadikan sebagai stok.
Stok 1 juta ton beras dinilai belum memadai. Idealnya, kata dia, stok beras harus sekitar 1,35-1,5 juta ton. Karena itu, pemerintah akan membuka kran impor beras pada awal tahun ini. "Harus masuk 460 ribu ton pada akhir Januari ini," ucap Darmin. Menurut prediksi Darmin, produksi beras akan normal pada April.
Mengenai daging lembu, pemerintah akan mengimpor sekitar 238 ribu ton. Itu sesuai dengan estimasi produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi. Kalau dihitung berdasarkan ekor, maka sapi yang akan diimpor sebanyak 600 ribu ekor.
Selain daging sapi dan beras, Indonesia juga membutuhkan impor gula kristal putih (GKP). Tahun ini, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengimpor 200 ribu GKP. Darmin menjelaskan, stok GKP pada awal tahun ini sekitar 840,6 ribu ton.
Stok tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan pada periode Januari-April 2016. Impor dibutuhkan karena tidak akan ada suplai dari dalam negeri lantaran musim giling tebu baru akan terjadi pada Mei-Juni. "Kita butuh 1,1 juta ton gula sampai April," ujar dia.
http://portalsatu.com/berita/pemerintah-indonesia-masih-butuh-impor-pangan-4167
Langganan:
Postingan (Atom)