Senin, 27 Oktober 2014

Akuisisi Telkom Ilegal dan Rugikan Negara, Harus Dibatalkan

Entah karena memang pengetahuan ilmu hukumnya yang rendah atau karena ada udang di balik batu, Bursa Efek Indonesia secara gegabah menilai rencana PT Telkom Indonesia (TLKM) menjual anak usahanya Mitratel tidak bermasalah. 

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai aksi korporasi dengan menjual salah satu aset tersebut adalah hal wajar. "Telkom Indonesia tidak melanggar aturan ketika menjual Mitratel," ujar Ito di Jakarta, Kamis pekan lalu.
Ito tidak mempercayai ungkapan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menilai rencana penjualan anak usaha PT Telkom, Mitratel, sebagai pintu masuk korupsi. Rencana penjualan Mitratel dituding sebagai pintu masuk pidana korupsi karena melanggar UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
Pernyataan Ito Warsito menyimpulkan aspek hukum terkait penjualan saham 100% saham Mitratel, anak perusahaan Telkom sebagai aksi korporasi yang tidak bermasalah, ditanggapi pemerhati hukum pasar modal advokat Junaidi. Praktisi hukum  itu mengatakan, pendapat Ito Warsito terkait penjualan Mitratel oleh Telkom adalah terlalu prematur dan menyesatkan.
"Kok bisa direktur utama BEI menyimpulkan tidak ada masalah pada rencana penjualan saham Mitratel oleh Telkom? Apakah benar sudah dikaji dan dianlisis secara komprehensif? kami melihat jelas adanya skenario pihak tertentu berkolusi dalam melakukan tindak pidana korupsi secara terencana dan sistematis, pada akhirnya pasti merugikan Telkom (negara)," ungkap advokat senior itu di Jakarta, Senin (27/10).

Pernyataan Junaidi itu menanggapi pendapat Direktur Utama BEI Ito Warsito yang dinilainya gegabah dan dapat menyesatkan publik. 
Junaidi mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian hukum terhadap rencana akuisisi 13,7% saham TBIG oleh Telkom, melalui mekanisme penukaran saham Mitratel (swap) hingga 100%.
"Law firm kami menyusun legal contruction atas akuisisi Telkom terhadap saham TBIG dengan swap saham Mitratel, dengan pendekatan analisis aspek legal, bisnis dan kepentingan nasional. Kesimpulan jelas, rencana akusisi Telkom dan pelepasan 100% saham Mitratel itu cacat hukum, ilegal, merugikan negara dan membahayakan kepentingan negara," tegas Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi mengatakan, tidak ada satu pun pertimbangan positip dapat dipakai untuk melegalkan dan membenarkan rencana akuisisi Telkom tersebut. "Lebih baik dibatalkan karena kami akan melaporkan bukti-bukti korupsi pada akusisi ini," tegas Junaidi. 

http://www.gebraknews.com/2014/10/akuisisi-telkom-ilegal-dan-rugikan.html

Kabinet Kerja Jokowi Tersandera Hukum

Centre Strategy And Information (CSI) menilai Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi memiliki banyak  kelemahan dan terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi, hal ini akan membuat Kinerja Pemerintahan tidak berjalan baik.

Edi Syahputra dari Centre Staretgy And Information menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi, demokrasi dan sebagian tersandra hukum.

"Lagipula, ada tokoh yang tampaknya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi mau pun Pihak Kejaksaan tetap saja dimasukkan dalam Kabinet Jokowi," jelasnya .

"Contoh nyata adalah  Dirut Telkom Arief Yahya yang masih tersandra kasus Hukum MPLIK di Kejaksaan (Jampidsus), dan baru – baru ini juga mencuat dugaan kasus tentang Akuisisi PT. DayaMitra Telekomunikasi (Mitartel) anak Perusahan Telkom yang di duga merugikan Negara hingga Triliunan Rupiah,

Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Megawati dan di duga terlibat dalam kasus Pembelian Pesawat Sukhoi dan kasus BLBI"

Sofyan djalil, Pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan orupsi pengadaan Outsourching Roll Out-Customer Information System (CIS-RISI) di PLN anggaran tahun 2004-2008

Bila para Kabinet jokowi ini hasil dari rekomendasi KPK, Maka saya menilai KPK sudah BUTA dengan memberikan rekomendasi tersebut. “tegas Direktur CSI Edi Syahputra .

Menurut Edi Syahputra, bisa jadi hal ini menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati, PDI-P mau pun dari Pengusaha yang terlibat dalam pendanaan Kampanyenya Jokowi (Donatur)

Centre Strategy and Information Edi Syahputra menyakini Kabinet Jokowi sekarang ini akan banyak menuai Protes dari Masyarakat mau pun dari kalangan Jokowi sendiri, dan akan ada perubahan - perubahan Kabinet yang bakal terjadi kecuali Jokowi merangkul Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menyelamatkan diri.+

Hal senada dikemukakan Professor Hal Hill, juga ANU Canberra. Ia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit.

Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki Banyak kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan sendiri oleh Jokowi.


http://www.gebraknews.com/2014/10/kabinet-kerja-jokowi-tersandera-hukum.html

Jumat, 24 Oktober 2014

Inilah Susunan Terbaru Nama-nama Calon Menteri Kabinet Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah 99% menyusun nama menteri, Kamis (23/10/2014) malam.
Nama-nama baru sebagai pengganti dari 8 nama calon menteri yang dicoret karena diberi tanda merah dan kuning oleh KPK sudah dikirim kembali ke KPK. Kini, Presiden Jokowi dan Wapres JK menunggu surat dari DPR terkait perubahan nomenklatur susunan kabinet. (Kabar24.com)
Berikut susunan kabinet dan nama calon menteri per 23 Oktober malam:
NoPosisiNama
1Menko PerekonomianSofyan Djalil
2Menko KesraPuan Maharani
3Menteri Kehutanan & Lingkungan HidupSiti Nurbaya
4Menteri PerhubunganIgnasius Jonan
5Menteri Dalam NegeriTjahjo Kumolo
6Menteri Sekretaris NegaraPramono Anung
7Sekretaris KabinetAnies Baswedan
8MendikdasmenKomarudin Hidayat
9Menriset DiktiSudarto Hadi
10MenporaYudi Chrisnandi
11Menteri AgrariaFeri Mursidan Baldan
12Menteri Perindustrian dan PerdaganganRahmat Gobel
13Meneg ESDMKuntoro Mangkusubroto
14MenkominfoNiken Widiastuti (Dirut RRI)
15Jaksa AgungPrasetyo
16MenkopolhukamWiranto
17Menteri PertahananRyamizard  Ryacudu
18Kepala Staf KabinetLuhut Panjaitan
19Menteri BUMNRini Suwandi
20Menteri Luar NegeriRetno Hapsari
21Menko MaritimAgus Suhartono
22Menteri AgamaLukman Hakim
23Menteri KesehatanHasbullah Thabrany
24Menteri Perumahan & PUBasuki Hadimulyono
25Menteri Koperasi Khofifah Indar Parawansa
26Menteri PariwisataSusi Pudjiastuti
27Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Indra Jati Sidi
28Menterui Hukum dan HAMSaldi Isra
29Menteri KeuanganBambang Brojonegoro
Sumber : Kabar24.com

Selasa, 21 Oktober 2014

Kenapa Arief Yahya dan Alex Sinaga Gagal Jadi Menteri Jokowi?

Meski telah nekad korupsi dengan modus jual murah anak perusahaan (Telkom Vision dan Mitratel) untuk modal suap pengendali Jokowi, usaha dirut Telkom Arief Yahya dan dirut Telkomsel Alex J Sinaga kandas.

Musnah sudah harapan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Arief Yahya untuk menjadi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Yang terbayang di mata kedua petinggi BUMN itu adalah status tersangka korupsi di mana kasus mereka sedang disidik di Kejaksaan Agung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) pada Minggu (19/10) malam, telah menyerahkan hasil pemeriksaan mereka terhadap nama-nama para kandidat anggota kabinet Jokowi.

Nasib sial juga menimpa Direktur Utama PT Telkomsel Indonesia, Alex J Sinaga yang diunggulkan menempati posisi Menteri Kominfo menggantikan Tifatul Sembiring.

Arief Yahya dan Alex J Sinaga santer disebut merupakan dua nama dari beberapa nama calon menteri Kabinet Jokowi, yang dinilai KPK bakal terjerat kasus korupsi dan akan menjadi tersangka dalam waktu dekat. Kedua nama tokoh ini terindikasi sebagai otak korupsi dan pelaku korupsi proyek pengadaan Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Telkom.


Obral Murah TelkomVision - Mitratel

Sudah segala cara dilakukan duet maut Arief Yahya dan Alex J Sinaga untuk meraih tiket menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK, termasuk aksi nekad mereka dengan tanpa izin pemegang saham dan DPR, secara melanggar hukum menjual anak perusahaan Telkom yang sangat menguntungkan, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) kepada swasta senilai Rp 11,3 triliun.

Masalahnya, penjualan 100% saham anak perusahan Telkom yang bergerak di sektor infrastruktur telekomunikasi itu dilakukan saat perhatian seluruh masyarakat tercurah pada proses transisi kekuasaan (suksesi) dari Presiden SBY kepada Jokowi itu, tidak dalam bentuk uang tunai diterima Telkom, melainkan mendapat hanya 13,7% saham pembeli Mitratel.

Benar-benar sebuah transaksi gila untuk merampok uang negara.

Sebelumnya, Arief Yahya Direktur Utama Telkom juga telah menjual sangat murah anak perusahaan Telkom, PT Telkom Vision kepada Trans Corp Grup, milik Chairul Tanjung.

Nilai wajar Telkom Vision sekitar US$ 250 juta, namun hanya dilepas Telkom sebesar US$ 100 juta saja. Kasus penjualan Telkom Vision itu sempat ramai dipersoalkan oleh KPI, pelaku bisnis, Komisi I dan VI DPR, namun perlahan tapi pasti kasus korupsi itu hilang lenyap bagai ditelan bumi.


Kasus Korupsi MPLIK Arief Yahya dan Alex J Sinaga Macet Di Kejagung

Arief Yahya Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, calon menteri BUMN pada Kabinet Jokowi - JK terpaksa gagal menggapai impiannya karena diduga termasuk satu dari beberapa nama kandidat menteri Jokowi-JK yang dinilai KPK potensial menjadi tersangka kasus korupsi.

Sementara itu, Alex J Sinaga Direktur Utama PT Telkomsel Indonesia, mengikuti jejak atasannya, Arief Yahya yang gagal jadi menteri Jokowi-JK karena diduga dalam waktu dekat mereka berdua akan jadi tersangka korupsi proyek MPLIK di PT Telkom yang sedang disidik Kejaksaan Agung.

Alex J Sinaga dijagokan sebagai kandidat menteri komunikasi dan informasi (Menteri Kominfo), pada saat korupsi MPLIK terjadi diduga terlibat dalam kejahatan merugikan uang negara itu, melalui PT Pramindo Ikat Nusantara, anak perusahaan Telkom, di mana Alex menjabat direktur utamanya.

Berdasarkan keterangan penyidik Kejagung yang menangani kasus MPLIK di PT Telkom, dengan calon tersangka Arief Yahya dan Abdus Somad mantan Vice President EWS Telkom (sekarang menjabat Direktur Network PT Telkomsel), peningkatan status tersangka terhadap Arief Yahya dan Abdus Somad hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

Demikian juga status tersangka Alex J Sinaga yang diduga kuat terlibat dalam korupsi MPLIK di PT Telkom terkait posisinya saat itu sebagai Direktur Utama PT Pramindo Ikat Nusantara (PIN), menunggu perkembangan penyidikan setelah Arief Yahya dan Abdus Somad sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan telah terjadi suap dari Telkom kepada petinggi Kejagung berinisial S merebak sebagai penyebab tersendatnya proses penyidikan. Namun, Jaksa Agung dan Jampidsus sudah berkali-kali menegaskan pihaknya pasti menuntaskan kasus korupsi Arief dan Alex termasuk melakukan pemanggilan dan penjemputan paksa.


Menjual Mitratel Diam-diam Untuk Modal Suap Jadi Menteri

samping itu, baik Arief Yahya mau pun Alex J Sinaga, keduanya terlibat konspirasi selama dua tahun terakhir melakukan rekayasa pengerdilan dan marginalisasi terhadap anak perusahaan Telkom sendiri, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).

Berbagai rencana korporasi strategis untuk mewujudkan Mitratel sebagai pemimpin pasar pengadaan dan sewa menara telekomunikasi, dibatalkan direksi PT Telkom selaku induk perusahaan tanpa alasan jelas.

Tercatat rencana Initial Public Offering (IPO), suntikan atau penyertaan modal Telkom sebesar Rp 2 triliun, hingga pengajuan kredit perbankan untuk memperbesar modal dan menambah investasi Mitratel pada infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Namun, semua itu dibatalkan direksi Telkom yang dinakhodai Arief Yahya.

Bahkan rencana penyerahaan 10.000-30.000 menara BTS milik PT Telkom dan PT Telkomsel untuk dikelola oleh Mitratel dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2013), tak pernah terealisasi sehingga menggagalkan rencana Mitratel menjadi perusahaan infrastruktur telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara.

Mitratel yang seharusnya berkembang menjadi pelaku bisnis terbesar dan pemimpin pasar dalam sektor pengadaan dan sewa menara BTS Telekomunikasi, sengaja dibonsai oleh kedua petinggi BUMN itu, lalu kemudian dijual secara diam-diam dan melanggar hukum, untuk keuntungan diri sendiri serta patut diduga sebagai modal suap mereka untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi - JK.


KPK Serahkan Hasil,  Beberapa Nama Calon Tersangka Korupsi

Hanya dalam beberapa hari setelah daftar nama calon anggota kabinet diserahkan Joko  Widodo (Jokowi), hasil pemeriksaan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap usulan nama calon menteri anggota kabinet Jokowi-JK telah diserahkan KPK kepada Jokowi, Minggu malam (19/10/2014).

Namun, di antara nama-nama kandidat tersebut ada yang beberapa berpotensi bakal menjadi tersangka kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain tidak membantah di dalam dokumen calon Menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla terdapat orang-orang yang berpotensi terjerat kasus korupsi.

"Kami gak pakai istilah lolos atau gak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta. Yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (20/10).

Zulkarnaen menambahkan, pihaknya sudah menelusuri semua nama-nama calon menteri yang dipilih Jokowi. Baik dari profil, rekam jejak, maupun dari sejumlah laporan masyarakat terhadap nama-nama tersebut.

Karena itu, ada beberapa yang dianggap bereksiko tinggi jika menjadi menteri.

"Kalau ada potensial 'suspect' ya masuk. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah," tegasnya.

Namun, Zulkarnain tidak bersedia membuka siapa-siapa saja nama calon menteri pilihan Jokowi, serta siapa saja calon menteri yang mendapat 'rapor merah' KPK.

Informasi dari sumber internal KPK, menyebut ada sedikitnya tiga nama calon menteri kabinet Jokowi potensial menjadi tersangka korupsi, di antaranya Arief Yahya yang sekarang menjabat direktur utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Alex J Sinaga Direktur Utama PT Telkomsel.

Arief Yahya dan Alex J Sinaga telah lama diduga kuat sebagai pelaku korupsi (koruptor) pada korupsi pengadaan proyek MPLIK, di BP3TI Kementerian Kominfo sebesar Rp28,5 miliar dan Rp 78 miliar.

Uang dikorupsi itu adalah uang muka yang diterima Telkom dari BP3TI Kementerian Kominfo. Uang hasil korupsi itu diduga mengalir ke sejumlah menteri seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan via staf khususnya Budi Rahman Hakim sebesar Rp 14 miliar, petinggi PKS, petinggi PAN dan para pejabat tinggi kementerian BUMN.

"Semua dalam rangka suap untuk memuluskan rencana penunjukan Arief Yahya sebagai Direktur Utama Telkom pada April 2012 lalu," ujar salah satu Vice Presiden (VP) PT Telkom Indonesia Tbk.

Pada kasus MPLIK itu, Arief Yahya selaku Direktur EWS Telkom terbukti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui PT Geosys Alexindo, milik mereka sendiri.

Santoso Kepala BP3TI Kemenkominfo sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang direktur perusahaan rekanan Telkom/BP3TI, oleh penyidik Kejaksaan Agung.


Penyidik Kejagung sudah dua kali memanggil Arief Yahya Direktur Utama Telkom untuk diperiksa dan diminta keterangan, namun dua kali Arief Yahya mangkir.

Jaksa Agung dan Jampidsus pada Nopember 2013 dan Januari 2014 sudah pernah berjanji akan memanggil paksa terduga korupsi proyek MPLIK itu, namun setelah hampir setahun berlalu, janji Jaksa Agung dan Jampidsus ternyata hanya omong kosong belaka.

Sumber di Kejagung mengatakan, oknum Direktur Penyidikan Kejagung S, diduga telah menerima suap dari pejabat dan rekanan Telkom juga mengamankan kasus Arief Yahya , Alex J Sinaga dan Abdus Somad cs itu.

Alex J Sinaga dan Arief Yahya memang santer disebut-sebut sebagai kandidat menteri BUMN dan Menteri Kominfo pada kabinet Jokowi-JK.


Kristenisasi Terselubung

Di samping dugaan kuat selaku koruptor proyek MPLIK dan berbagai korupsi lain di tubuh PT Telkom, Arief Yahya dan Alex J Sinaga pernah disorot masyarakat luas atas kebijakan kristenisasi terselubung di PT Telkom dan PT. Telkomsel.

Kritik keras dari masyarakat luas terutama umat Islam pada tahun lalu, akhirnya memaksa Alex J Sinaga mencopot empat pejabat tinggi Telkomsel yang non muslim guna diganti dengan pejabat beragama Islam.

Sejak kelahiran Telkomsel lebih 15 tahun lalu, seluruh Direktur Utama PT Telkomsel semuanya beragama nasrani kecuali Kiskenda.

Diskriminasi yang sama juga terjadi di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom lainnya, seperti Mitratel, direktur utama Mitratel  selalu dijabat tokoh non muslim / nasrani.

PT Telkom dan grupnya selama lima tahun terakhir ini disebut-sebut sebagai mesin uang elit politik tertentu seperti TB Silalahi, Hatta Rajasa dan politisi PKS.

http://www.gebraknews.com/2014/10/kenapa-arief-yahya-alex-sinaga-gagal.html

Kamis, 16 Oktober 2014

Jokowi Belum Kerja Sudah Mau Pesta

Director of Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS), Prijanto Rabbani, mengecam “Pesta Rakyat” penyambutan Joko Widodo menjadi presiden. Tidak seharusnya pelantikan Jokowi diwarnai dengan hura-hura, mengingat di satu tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK akan mengahadapi masa kritis.

“Belum kerja sudah mau pesta….Pesta relawan diklaim sebagai pesta rakyat…. Kasihan betul rakyat nih! #begitulah.  Naik kereta kencana, bak raja… Dan para pemujanya diam seribu bahasa… Bagi dia tak ada yang salah, selalu benar! #begitulah,” ungkap Prijanto melalui akun Twitter@PrijantoRabbani.

Prijanto juga mengecam penggunaan atribut topeng “Jokowi”, yang akan dikenakan pendukung Jokowi saat kirab mengarak Jokowi menuju Istana Negara. “Negeri bertopeng…. Pemimpin dan pemujanya, sama-sama bertopeng. Ada apa dengan bangsa ini? Sakitkah? #pesanmalam,” tulis @PrijantoRabbani.

@PrijantoRabbani melampirkan link tulisan yang membeberkan ancaman masa kritis yang akan dihadapi Jokowi di awal pemerintahannya. Salah satu tulisan itu memuat pernyataan pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat.

Menurut Cecep, Jokowi terancam menghadapi masa kritis di satu tahun pertama masa kepemimpinannya. Tahun pertama ini merupakan masa yang riskan bagi Jokowi-JK. Masa riskan ini dikarenakan parlemen akan mulai mengkritisi dan mengawasi ketat pemerintahan Jokowi-JK.

“Ketika baru mulai menjabat saja sudah mulai riskan, di tahun pertama sudah menghadapi masa kritis. Boleh lah orang bilang 100 hari pertama, tapi menurut saya coba kita lihat saja satu tahun pertama,” kata Cecep (15/10).

Tak hanya itu, pemerintahan baru Jokowi akan dihadapkan pada dilema kenaikan harga BBM. Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menyatakan, kenaikan harga BBM akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.  “Kenaikan harga BBM dapat membuat defisit neraca pembayaran menurun. Jika dinaikkan sebesar Rp 3.000 per liter maka defisit neraca pembayaran dengan PDB akan mencapai 3,13%, sedangkan pada 2015 rasio dengan PDB akan mencapai 2,74%,” tegas Destry.


http://www.gebraknews.com/2014/10/jokowi-belum-kerja-sudah-mau-pesta.html

KPK Tidak Akan Tersangkakan Jokowi

Kemarin adnan pandu praja, wakil ketua KPK mengatakan Jokowi Clear pada dugaan korupsi BPMKS dan donasi ilegal, cuci uang di Luar Negeri.Tulis TM2000 pada kuliah twitnya (kultwit) Rabu, (15/10/14).

TM2000 mengatakan Kami tidak akan perdebatkan pernyataan pimpinan KPK yang sumir itu. Pernyataan yang berbeda dengan temuan KPK dan temuan APIFIU Pasific.

Kami tidak bahas siapa yang bohong, BPK dan APIFIU atau KPK. Knpa? Karena kami menemukan subtansi dari ucapan pimpinan KPK itu

Terkait dugaan Jokowi-JK terima uang puluhan juta US$ dari negara asing, pernyataan KPK jelas : "KPK tidak temukan rekening Luar Negeri atas nama Jokowi.

Sampai botak kepala adnan pandu, sampe bubar pun KPK tak akan menemukam rekening atas nama Jokowi. Rekening-rekening ilegal itu atas nama Korporasi

KPK enggan usut korupsi dan TPPU Jokowi dan JK terkait donasi ilegal negara asing, sebenarnya hal itu telah menunjukan sikap KPK. Melalui pernyataan Adnan Pandu Praja itu, KPK telah menyampaikan pesan kepada Presiden SBY bahwa KPK tidak bersedia menerima BOLA PANAS.

Bola Panas dimaksud adalah KPK tidak mau menjadi sasaran tembak, caci maki, hujatan media dan pendukung Jokowi dengan menetapkan Jokowi tersangka.

Belum lagi tekanan tokoh dan mafia yang selama ini jadi majikan dan pengendali KPK. Termasuk negara asing (AS, Australia, Spore dst)

Dengan kata lain, KPK telah menyampaikan kepada Presiden SBY, "Kalau mau jadikan Jokowi sebagai tersangka, ya monggo tapi jangan via KPK"  KPK telah menyampaikan pesan tegas ke Presiden SBY :

"Kalau Presiden mau tersangkakan Jokowi, ya monggo via Kejagung saja !"

KPK tidak mau dijadikan 'tumbal' dari playing god SBY. Meski segunung bukti korupsi Jokowi, KPK tidak akan jadikan Jokowi sebegai tersangka.

Di samping KPK tidak mau pegang bola panas kasus korupsi Jokowi, Pimpinan KPK jilid 3 lebih mematuhi 'Bos-Bos' mereka daripada SBY.

Adnan Pandu Praja misalnya, majikannya sama dengan majikan Bambang Widjojanto yakni Setya Novanto. Apalagi paska kasus korlantas Polri.Adnan Pandu Praja adalah penyebab terjadinya konflik KPK vs Polri dalam kasus korupsi Korlantas Polri.

Ketika Adnan Pandu Praja menjabat Kompolnas, ia menerima laporan pengaduan mengenai korupsi Korlantas Polri.Tetapi laporan korupsi korlantas Polri itu tdk dilaporkan/diteruskan Kompolnas /Adnan Pandu Praja kepada Kapolri. Dia simpan/sembunyikan.

Laporan korupsi Korlantas pada Kompolnas itu kemudian dibawa oleh Adnan Ke KPK. Dijadikan salah satu kasus korupsi bahasan rapim KPK.

Akhirnya meledaklah kasus korlantas Polri yg menyebabkan KPK berseteru dengan Polri. Sempat jadi isu nasional dan KPK nyaris diserbu Polri.

Adnan Pandu jadi sasaran kemarahan. Dituduh pengkhianat dan perusak institusi Polri. Terancam. Adnan ketakutan dan cari perlindungan. Politisi berpengaruh besar di Polri salah satunya adalah Setya Novanto. Persis seperti Bambang Widjojanto, akhirnya Adnan jadi jongos Setya Novanto.

Sejak saat itu adnan = Bambang Widjojanto. Keduanya menjadi hamba setia Setya Novanto. Setiap rapim KPK untuk bahas kasus korupsi, adnan ikut Bambang Widjojanto saja.Dan pernyataan Adnan Pandu Praja kemarin perihal Jokowi dan kasus korupsinya, itu dilakukan adnan atas arahan Golkar/setya novanto.

Seperti disampaikan kemarin, Golkar Cq Aburizal Bakrie dan Setya Novanto TIDAK AKAN PERNAH mau menggulingkan Jokowi. Golkar dukung Jokowi. Silahkan simak kultwit ini > BERSPEKULASI PLAYING GOD NASIB NKRI chirpstory.com/li/234318”
ARB dan SN akan pertahankan Jokowi. Twit lengkap TM2000 dalam bentuk chirpdtory bisa Anda baca disini


http://www.gebraknews.com/2014/10/kpk-tidak-akan-tersangkakan-jokowi.html

Mengupas Habis Akun TM2000Back

Akun @TM2000Back adalah akun fenomenal dan paling berpengaruh di Indonesia, akun ini adalah akun anonim @triomacan2000 yang disuspend oleh Twitter.

Akun @TM2000Back ini menjadi bahan perdebatan tidak hanya media sosial tapi juga media mainstream seperti tv, sampai tokoh-tokoh bangsa pun angkat bicara.

Bahkan sampai media internasional pun juga mengulas akun yang disebut hantu koboy yang doyan meneror elit bangsa yang suka korupsi, dll

@TM2000Back adalah akun twitter yang paling gigih membongkar skandal tingkat tinggi dan korupsi elit yang berskala triliunan rupiah.

Rencana-rencana rahasia dibalik layar yang tidak diketahui publik serta menelanjangi ulah-ulah bejat dan kasus pihak-pihak yang dianggapnya musuh negara.

Dan karna @TM2000Back info intelejen bukan lg sesuatu yang rahasia sebaliknya bisa Anda perbincangkan leluasa dengan gaya katrok maupun serius.

Harus diakui, banyak hal yang diungkap @TM2000Back sulit untuk dibantah karena dia beber data secara detail, jelas dan kejam. Orang lalu bertanya-tanya, Dari mana akun siluman ini mendapatkan informasi dan salinan data-data yang memiliki kerahasiaan tingkat tinggi?

Bagaimana caranya @TM2000Back menyadap lalulalang info-info A1 di balik tembok kekuasaan yang tebal? Nyali gerakan @TM2000Back harus diakui melampaui kapasitas umum; sudah kategori 'nekad' dan seakan sudah putus urat takutnya.

Boikot semua media massa besar ditanggapi oleh si Macan sableng ini dengan satu deret kalimat yang kian provokatif. Bahwa sebagian besar informasi yang kita saksikan dimedia massa adlh "telenovela" pembohongan publik dan manipulasi fakta yang disponsori oleh para Penipu, Maling dan Musuh Negara.

Ini ada beberapa contoh "issue" besar yang menjadi grand tema serangan TM2000Back sejak bertahun-tahun lalu, yang tidak hanya menggemparkan Publik dan menggetarkan dinding istana Presiden, calon Presiden atau Presiden terpilih tetapi juga mengandung maut bagi orang-orang yang mengenalnya.

@TM2000Back mengatakan bahwa ada mega-skandal korupsi yang bagi dilakukan oleh Dahlan (Meneg BUMN) yang kalau ditotal mencapai. Selain Dahlan Kisah besar yang dibongkar @TM2000Back lagi adlh issue Pencitraan palsu  Jokowi jauh sebelum Jokowi maju sebagai kandidat Presiden.

@TM2000Back tidak berhenti sampai di situ, juga membuka rahasia hidup Ahok alias Basuki Tjahja Purnama yang katanya ternyata nama aslinya Basuki Indra, sengaja ganti nama karena sebelum mencalonkan jadi Wagub DKI dia adlah tersangka beberapa kasus korupsi di Belitung,mafia kotor yang sok suci dan dipetieskan di tingkat Kejaksaan karena lobi-lobi elit. TM2000Back menyebut Ahok sebagai mafia yang suka ganti-ganti nama sebagai cara formal untuk menutupi masa lalu hitamnya untuk menutupi masa lalu hitamnya sehingga dia tetap bisa eksis di dunia kekuasaan.

@TM2000Back dengan lantang tegas dan kongkrit menyerang Presiden RI SBY baik sebagai Presiden maupun sebagai Pribadi (keterlaluan nih Macan hehe) dengan mengungkap beberapa indikasi pembiaran SBY terhadap sejumlah korupsi kelas kakap, hingga rahasia pribadi Presiden.

Misalnya: pernikahan pertama SBY sebelum dengan bu Ani yang katanya ditutupi rapat oleh publik dan skenario super rahasia istana dalam mengendalikan KPK, MK dan seluruh lembaga tinggi negara dalam mengamankan kroni-kroni cikeas. Selain itu @TM2000Back sangat buas membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan ring 1 istana seperti Bunda Putri (yang asli bukan versi media massa) @TM2000Back berkoar bahwa dia memegang data valid dan tidak ada yang mampu membantahnya, Contoh beberapa kasus sudah terbukti benar, seperti korupsi anak Menteri dalam kasus heboh Bunda Putri Silvia Soleha teman paling dekat bu Ani.

Tak hanya koruptor, TM2000 juga mengobrak abrik media massa yang kita anggap paling idealis di Indonesia, yaitu Tempo. TM2000 menjelaskan detail bagaimana modus pemerasan elit-elit Tempo kepada perusahaan-perusahaan negara, kepada tokoh dan elit yang terlibat skandal korupsi, termasuk kasus mega korupsi 6,7 T Bank Century, dimana Tempo menjadi salah1 pihak yang mengamankannya dari berita, meraup untung besar dari sejumlah monopoli iklan.

Kompas yang menjadi bumper utama Jokowi di media massa dan juga Trans Group yang berafiliasi dengan konglo BLBI untuk mendukung pencitraan Jokowi hingga Pilpres.

TM2000 tidak membiarkan LSM tidur nyenyak. ICW yang merupakan salah1 lembaga anti korupsi terpercaya di negeri ini tak luput dari teror TM2000.

ICW yang akhir-akhir ini bungkam pada kasus-kasus besar dan garang paad kasus gurem, yang telah melalui Bambang Widjojanto untuk mengamankan beberapa kasus-kasus besar dari gugatan ICW.

Yang tak kalah heboh adalah ungkapan TM2000 terhadap kasus LHI (mantan Presiden PKS) yang menurutnya adalah skenario paling busuk di negeri ini, dimana LHI adalah korban dari sebuah konspirasi besar yang melibatkan intelejen Australia, dibiarkan bahkan didukung oleh Istana dan diam-diam disambut oleh Anis Matta (Presiden PKS yang sekarang) melalui peran sentral Ahmad Fathonah.

Fathonah dulunya adalah kriminal bejat (otak penyelundupan imigran gelap dari timteng yang divonis penjara 20 tahun di rutan Barramah Australia, Pada kasus yang menyangkut Anas, @TM2000Back bersikap beda dengan mayoritas orang yang yakin bahwa AU terlibat korupsi besar yang dituduhkan Nazar.

@TM2000Back membela bahwa AU adalah korban konspirasi kotor istana yang semula tidak setuju dengan AU menjadi Ketum Partai Demokrat.

Untuk mendukung argumennya ini, TM2000 menjelaskan lengkap kronologi, sejak Pelarian Nazar dari Bandara Soetta ke Singapore, lanjut Kanada dan Kolumbia.

KPK sendiri adalah sasaran empuk pukulan opini dari TM2000, dia membongkar sejumlah konsep KPK dalam melibas korbannya dan melindungi para calon tersangka yang sudah digaransi oleh penguasa untuk tidak diganggu, TM2000 juga tak segan menyerang pribadi-pribadi elit KPK, misalnya Abraham Samad yang latar belakang pendidikan keilmuan hukumnya yang lemah, dan bekas aktifis kampungan yang rakus harta Bambang Widjojanto (BW) yang merupakan mafia hukum lawas yang sudah menjual idealismenya demi harta melimpah dan sangat setia membela keluarga cikeas, mengamankan korupsi elit Golkar dan istana dan menghajar pion-pionya, ulah orang dalam KPK yang menjual info dan menghilangkan barang bukti termasuk kasus Johan Budi (Jubir KPK) yang lenyap dari berita media hingga kini Janjinya untuk tuntaskan Century dalam 1 tahun, kini sudah berapa tahun belum jelas arahnya.  Belum lagi banyak kasus korupsi raksasa maha besar yang kini makin terkuak namun KPK tidak berkutik.

TM2000 sangat sering berpolemik dengan tokoh seperti Prof.Yusril terkait tudingannya menjadi striker SBY pada kasus gugatan sistem Pemilu di MK.

aktifis Fazroel Rahman yang dituduhnya sebagai penyebar ateisme di Indonesia, Budiman Sudjatmiko (mantan aktifis PRD dan Anggota DPR RI FPDIP) yang ditudingnya sebagai aktifis bajingan keturunan PKI musuh NKRI, bukan hanya di pihak Jokowi JK yang diserang oleh TM2000 dengan sejumlah issue yang amat senstif, di pihak Prabowo Subianto juga pernah dihantamnya

dan paling anyar adalah TM2000 membongkar skandal korupsi Keluarga (terutama anak2)Hatta Rajasa yang telah lama merugikan uang negara triliunan rupiah. TM2000 berjanji akan terus berkicau demi membela NKRI dan melawan koruptor musuh rakyat.

Demikian sekelumit contoh serbuan akun twitter TM2000 yang telah menjadi ikon protes gaya baru di era ajaib dunia maya ini.

Sumber @Aksyah1


http://www.gebraknews.com/2014/10/mengupas-habis-akun-tm2000back.html