Di Balik Penimbunan Beras Ada Direksi Lama Bulog

Institute for Strategic Economic Development (INSED) menyayangkan kebijakan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Lenny Sugihat yang masih mempertahankan Direksi bermasalah, dan terindikasi korupsi. Akibatnya, Perum Bulog diyakini akan terus mengalami kerugian.

"Para Direksi lama ini sumber kekacauan dan kegagalan Perum Bulog dalam 5 Tahunan ini. Indikatornya, evaluasi Perum Bulog belum tuntas, para Direksi Bulog ini malah meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun," ungkap Ketua INSED Tommy Rahadia, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Bahkan, lanjut Tommy, Direktur pelayanan Publik Perum Bulog, Agusdien Faried, harusnya diperiksa oleh kepolisian, lantaran cadangan beras pemerintah (CBP) yang didapat oleh penimbun yang baru-baru ini digrebek oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) ada kaitan langsung dengan kartel beras yang dikuasai segelintir mafia beras.

"Bukan hanya Agusdin saja yang harus dicopot, tapi juga Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog, Rito Angky Pratomo dan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Abdul Karim Pati juga harus dicopot. Karena, hanya mereprentasikan kinerja Dirut Lama," tegas Tommy.

Jika Dirut Perum Bulog, Lenny Sugihat, masih mempertahankan para Direksi bermasalah itu, maka, menurut Tommy, menjadi suatu kewajaran kalau ada asumsi publik bahwa Lenny Sugihat bagian dari mafia beras.

"Kalau Lenny Sugihat masih mempertahankan, maka kami mencurigai jangan-jangan bu Lenny adalah bagian dari kartel tersebut. Dan kalau ini yang terjadi, maka Kementrian harus melihat mereka bagian dari mafiasi ini," pungkas Tommy.

Sebagai informasi, selain harus bertanggungjawab terhadap temuan Kementerian Perdagangan terkait penimbunan beras CBP, Direktur pelayanan Publik Perum Bulog, Agusdien Faried juga pernah terkait dengan persoalan sengketa jual beli karung plastik, yang merugikan perusahaan karung plastik PT Edeli Jaya Perkasa sebesar Rp14,1 miliar pada 2011 silam.

http://utama.seruu.com/read/2015/01/31/241678/di-balik-penimbunan-beras-ada-direksi-lama-bulog

Tahun Depan, Pemerintah Akan Hapus Raskin

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan, pemerintah akan menghapuskan program beras untuk warga miskin (raskin) pada tahun 2016 mendatang.
Menurut Puan, penghapusan tersebut diharapkan merangsang masyarakat untuk menuju swasembada pangan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah berharap program raskin. Ini hanya diteruskan tahun 2015 saja. Bukan negara tidak hadir, karena kami berharap tahun 2016 rakyat Indonesia akan lebih baik kesejahteraannya daripada tahun 2015," kata Puan saat menghadiri acara peluncuran program Penyaluran Raskin 2015 Tingkat Nasional di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2015).

Faktor yang membuat program raskin dihapus adalah banyaknya masalah-masalah dalam penyaluran. Dari jatah 15 kilogram beras yang seharusnya diterima, lanjut Puan, terkadang masyarakat yang berhak tidak menerima secara utuh.

"Raskin ini banyak sekali masalahnya di lapangan. Titik lemahnya ada di desa-desa. Datanya kita sudah didapat dari rekomendasi BPK dan KPK. Jadi tolong kepala daerah bersikap bijaksana," ucapnya.

Puan menambahkan, pada tahun 2016 mendatang, pemerintah akan berusaha keras mencari solusi yang lebih baik untuk rakyat. Meski demikian, putri dari Megawati Soekarnoputri ini belum bisa menjawab kompensasi dari penghapusan program Raskin.

"Kita evaluasi per tiga bulan (penyalurannya), bagaimana kendala-kendala di lapangan apakah bisa kami perbaiki atau tidak," ujarnya.

"Apakah diganti, dirubah, atau tidak ada sama sekali itu yang mesti kita cermati di Kementrian terkait. Saya tidak mau diapakan, yang pasti 2016 masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan langsung kami salurkan kepada rakyat," lanjut Puan.

http://aceh.tribunnews.com/2015/01/28/tahun-depan-pemerintah-akan-hapus-raskin

Program Raskin Bakal Dievaluasi

Pemberian beras miskin (raskin) kepada masyarakat akan dievaluasi. Sebab program ini harus tepat sasaran dan berintegrasi dengan program bantuan sosial lain yang diluncurkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai menghadiri acara Peluncuran Penyaluran Raskin Tingkat Nasional dan Tingkat Jawa Barat, di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Puan mengungkapkan, peluncuran raskin sepanjang 2015 akan dilakukan evaluasi per tiga bulan sekali.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala di lapangan. “Kami akan lakukan evaluasi bertahap sampai sebelum tahun depan,” ujarnya. Dirinya belum memastikan apakah raskin akan dihapuskan atau diubah kebijakannya karena hal itu harus di koordinasikan dengan kementerian lainnya. Selama raskin disalurkan ke masyarakat, banyak sekali masalah di lapangan.

Akan tetapi selama raskin yang di salurkan baik, benar, dan diterima oleh yang berhak, itu masih membantu masyarakat miskin yang berada di desa-desa. “Selain untuk tetap menjaga stabilitas harga, diharapkan raskin juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” bebernya. Terkait pengawasan pendistribusian untuk meminimalisasi penyelewengan, pihaknya bersinergi dengan berbagai pihak.

Termasuk dalam menjaga kualitas beras yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Salah satu perbaikan yang dilakukan, dengan memberikan anggaran ke bulog untuk memperbaiki gudang serta beras yang diberi barcode agar diketahui keluar dan masuknya beras ke gudang.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, program raskin nasional merupakan upaya dalam menciptakan kekuatan dan kedaulatan pangan. Disamping itu ketersediaan pangan juga bisa dikonsumsi dan bisa terjangkau masyarakat. “Jawa Barat termasuk salah satu lumbung padi nasional dengan surplus mencapai 3,2 ton beras. Namun belum semua masyarakat Jawa Barat menikmatinya,” bebernya.

Sementara itu Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara penerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun dari total nilai PMN sebesar Rp48 triliun. Penyertaan modal negara yang dikucurkan pemerintah tersebut bertujuan agar lembaga penerima PMN berkinerja lebih baik.

“Memang ada dana PMN dari pemerintah untuk kami, nilainya Rp3 triliun,” ungkap Direktur Utama Bulog Lenny Sugiharti di Bandung Barat kemarin. 

http://www.koran-sindo.com/read/957290/151/program-raskin-bakal-dievaluasi-1422506764

Puan: Program Beras Miskin Hingga 2015

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mencanangkan penyaluran raskin (beras miskin) tahun 2015 di sela kunjungan kerjanya di Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. "Kami berharap, pemerintah, bahwa program raskin ini hanya akan diteruskan tahun 2015 saja," kata dia, Rabu, 28 Januari 2015.

Menurut dia, pemerintah tengah menimbang penghentian program Raskin tahun depan. "Apakah diganti, dirubah, apakah tidak ada? Itu masih menjadi satu hal yang kita cermati di semua kementerian terkait," kata dia.

Puan mengatakan, salah satu alasan penghentian program itu adanya masalah dilapangan saat pembagian beras raskin. Dia mengklaim sudah mendapat data soal penyimpangan penyaluran raskin itu dari BPK dan KPK. "Biasanya masalahya terjadi di titik bagi, rakyat harusnya mendapat 15 kilogram, tapi kadangkala yang didapat tidak sampai 15 kilogram," kata dia.

Menurut dia, pada 2016, bantuan berkaitan masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan disalurkan langsung pada rakyat. Pemerintah masih terus mengevaluasi program raskin sebelum memutuskan nasibnya. "Kita coba evaluasi per 3 bulan, bagaimana kendala di lapangan, apakah kami bisa perbaiki atau tidak?" kata dia.

Puan meminta Bulog agar memasang barcode pada raskin untuk memudahkan pemantauan kualitas berasya. Beras Raskin harus diberi barcode yang jelas, apa standarnya, berapa lama disimpan gudang? "Karena pemerintah sudah memberikan anggaran pada Bulog untuk perbaikan gudang-gudang," kata dia.

Sumber : Tempo.co

Bos Bulog Sebut Tidak Dapat Untung dari Raskin

Hampir 90% bisnis Perum Bulog adalah menyalurkan beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Total raskin yang disalurkan Bulog mencapai 2,7 juta ton/tahun.

Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat menyebut pihaknya memang banyak menyalurkan raskin tetapi bukan berarti memperoleh keuntungan. Pasalnya, pemerintah masih belum menyetujui permintaan Bulog untuk memperoleh marjin Rp 300/kg dari penyaluran raskin.

"Kita nggak dapat margin fee. Kalau Bulog usulkan dapat marjin Rp 300/kg, tapi belum disetujui oleh pemerintah," kata Lenny saat rapat di Komisi VI DPR di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Seperti diketahui, Bulog menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp 31,95 triliun pada 2015. Dari pendapatan ini, Bulog ditargetkan hanya mampu mengantongi laba bersih Rp 271 miliar.

Meski 90% bisnis Bulog merupakan tugas negara, tetapi BUMN ini memakai pendanaan murni melalui pinjaman komersial perbankan. Akibatnya, kalau terjadi perlambatan pembayaran klaim penyaluran raskin oleh pemerintah maka Bulog harus menanggung beban bunga.

"Tahun lalu, kita bayar bunga Rp 351 miliar karena perlambatan pencairan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)," ungkap Lenny.

Selama ini, Bulog membeli gabah kering dari petani seharga Rp 6.600/kg. Kemudian Bulog menjual beras yang sudah diproses seharga Rp 8.047/kg. Meski ada selisih, Bulog mengklaim sama sekali tidak memperoleh keuntungan. Keuntungan Bulog hanya didukung oleh bisnis beras dan produk pangan lain yang non subsidi.

"Beli Rp 6.600/kg, pemerintah ganti Rp 8.047/kg. Selisih Rp 1.447/kg untuk biaya operasional, pengemasan, distribusi, hingga bayar bunga bank. Praktis ini hanya break even point (impas)," jelasnya.

Lenny berpandangan sebaiknya penyaluran beras bersubsidi tidak memakai dana komersial perbankan. Ia menyambut baik rencana suntikan dana dari pemerintah senilai Rp 3 triliun untuk tahun ini.

Bulog akan memakai dana segar tersebut untuk membiayai pengadaan raskin sebanyak 417.000 ton dan tugas penyaluran raskin sebanyak 2,7 juta ton.
Kemudian paling tidak beban biaya bunga bisa dikurangi.

"PMN (Penyertaan Modal Negara) mampu mengurangi beban pinjaman bunga bank Rp 300 miliar per tahun," sebutnya.

http://finance.detik.com/read/2015/01/26/150817/2814175/4/1/bos-bulog-sebut-tidak-dapat-untung-dari-raskin

Ada Kutu di Raskin, Dirut Bulog: Nggak Bisa Dihindari

Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat tidak menampik ada beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang berkualitas jelek. Bahkan ada raskin yang berkutu. "Itu nggak bisa dipungkiri karena standar itu tergantung produksi. Sedangkan kompleksitas produksi banyak," kata Lenny dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Contohnya, lanjut Lenny, ialah bibit padi yang berbeda-beda. Bibit yang tak seragam menyebabkan kualitas gabah yang bervariasi. Belum lagi sistem dan teknologi pengolahan gabah yang tak seragam.

"Ada bulir panjang dan bulat. Mesin penggilingan juga beda," katanya.

Belum lagi Bulog harus menyimpan cadangan beras yang mencapai 3,2 juta ton. Beras ini disimpan dalam waktu tidak sebentar. Pencadangan beras yang lama berpeluang memicu penurunan kualitas beras raskin.

"Ada kutu nggak bisa dihindari karena gudang Bulog simpan 3,2 juta ton beras," sebutnya.

Untuk itu, tambah Lenny, Bulog memiliki cara menjaga agar kualitas raskin bisa lebih baik. Salah satunya ialah menghindari penggunaan bahan kimia untuk menjaga kualitas beras.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/01/26/143396/ada-kutu-di-raskin-dirut-bulog-nggak-bisa-dihindari/#.VMZM-o4ppyw

Kenapa Orang Kayak gitu Bisa Lolos Jadi Menteri?

Istilah "rakyat tidak jelas" yang digunakan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk menyebut massa pendukung KPK menyebabkan kader NasDem itu kebanjiran kritik. Berbagai pihak menganggap pernyataan Tedjo itu melecehkan rakyat.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengaku heran bagaimana orang seperti Tedjo bisa jadi menteri. Pasalnya, perilaku pensiunan TNI itu tidak mencerminkan revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tedjo ini aneh. Kenapa orang kayak gitu bisa lolos jadi menteri. Kalau kekuasannya Jokowi bagus kayak gitu ga akan lulus," kata Hasan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).

Dikatakannya, orang-orang seperti Tedjo telah merusak citra pemerintahan Jokowi.   Pasalnya, masyarakat menganggap ucapan mereka sebagai sikap pemerintah.

Dampak pernyataan Tedjo, lanjut Hasan, diperparah kenyataan bahwa banyak di antara orang yang disebutnya "tidak jelas" itu merupakan pemilih Jokowi saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Rakyat pendukung di KPK kemarin itu memilih Jokowi. Saya tidak melihat yang hadir di KPK kemarin itu rakyat dari lawannya Jokowi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kordinator KontraS Haris Azhar mengatakan bahwa dukungan rakyat kepada KPK muncul karena kinerja lembaga penegak hukum lainnya mengecewakan. "'Rakyat tidak jelas' yang dukung KPK, karena tidak ada lembaga hukum lainnya yang kerja untuk kepentingan masyarakat yang sungguh-sungguh," ujarnya.

Pernyataan Haris ini menjadi tamparan balik buat Tedjo. Pasalnya, selain KPK, lembaga penegak hukum lainnya berada di bawah koordinasi kementerian yang dipimpin Tedjo.

Haris juga menilai kesalahan Tedjo tidak lepas dari kegagalan Jokowi dalam memilih pembantu. Ia berharap Presiden RI ke-7 itu segera bertindak untuk memperbaikinya.

"Tiga bulan ini pelajaran penting buat dia, mudah-mudahan Jokowi selamat lima tahun. Kalau ada menteri nggak bener berhentikan, kemarin saya lihat ada menteri yang belum baca UU, kasih pendidikan untuk itu," pungkas Haris.

http://www.jpnn.com/read/2015/01/25/283643/Protes-Omongan-Tedjo-Rakyat-Tidak-Jelas:--Orang-Kayak-Gini-Bisa-Jadi-Menteri