Selain Tingginya Harga, Ini Penyebab Lain Bulog Sulit Lakukan Pengadaan

Tingginya harga beras di pasar yang melebihi HPP, bukan menjadi satu-satunya penyebab Bulog kesulitan melakukan pengadaan beras maupun gabah di lapangan.

Kepala Subdivre Bulog Lebak Herman Sadik membenarkan bahwa harga beras maupun gabah di lapangan memang lebih tinggi dibanding HPP, bahkan selisih yang cukup lebar sudah dimulai pada saat awal panen.

Adapun, karena di kawasannya panen dimulai lebih dini, banyak pengusaha dari luar wilayah Banten yang sudah mengantre untuk memborong gabah. Pada akhirnya, itu menjadi hambatan penyerapan. Masalah kualitas juga memiliki dampak yang membuat penyerapan agak sulit, kata Herman.

Bulog memang cukup tegas dalam penerapan standar kualitas. Berdasarkan Inpres baru tersebut, pembelian gabah kering panen diperuntukkan untuk yang memiliki kadar air maksimum 25% dan kadar hampa maksimum 10%.

Sedangkan untuk gabah kering giling, kualitas kadar air maksimum sebesar 14% dan kotoran maksimum 3%. Adapun untuk pembelian beras, kualitas kadar air maksimum sebesar 14% dan butir patah maksimum 20%.

Menurut Herman Sadik, gabah maupun beras dari petani mau tidak mau haris ditolak jika tidak memenuhi persyaratan tersebut. Peraturan kandungan kadar air sendiri berpengaruh terhadap ketahanan gabah/beras pada waktu penyimpanan.

Yang menjadi kendala adalah ketika terjadi hujan. Di Lebak, sudah 3 hari berturut-turut hujan, sehingga petani susah melakukan pengeringan, kata Herman.
+
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Neng Nurcahyati mengatakan kondisi yang terjadi adalah, rice milling unit (RMU) yang ada masih sangat terbatas, fasilitasi RMU juga belum optimal, sementara itu kebutuhan dryer juga sangat tinggi ketika memasukimusim hujan.

Pihaknya saat ini sedang mengupayakan untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pascapanen tersebut melalui APBN, terutama untuk fasilitasi RMU dan lantai jemur, sebagai antisipasi masalah-masalah yang menjadi kendala saat ini.

http://indonesia.shafaqna.com/ID/ID/380533-Selain-Tingginya-Harga-Ini-Penyebab-Lain-Bulog-Sulit-Lakukan-Pengadaan

Bulog terus tingkatkan kualitas raskin

Beras murah untuk masyarakat miskin (raskin) yang selama ini didistribusikan Badan Urusan Logistik (Bulog) mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan auditor tersebut menemukan kualitas raskin yang disalurkan Bulog masih buruk. Karena itu, BPK menyarankan agar Bulog segera membenahinya.

Mendapat penilaian seperti itu, Kepala Divisi Penyaluran Perum Bulog, Basirun mengatakan, Bulog terus meningkatkan perbaikan kualitas raskin dengan melibatkan tim survei independen dan tim survei divre.

Menurutnya, Bulog selalu melakukan penyortiran sebelum penyaluran. Selain itu, juga dilakukan pengecekan kualitas oleh tim koordinasi raskin di daerah. "Pengecekan dilakukan secara rutin, misalnya mingguan," kata Basirun, Kamis (30/4).

Pelaksana pendistribusian raskin di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, Ribut Riyadi menambahkan, kualitas raskin yang disalurkan Bulog cukup baik dan layak dikonsumsi. Ia nilai secara umum masih baik. Ia juga membantah kalau ada beras yang berwarna hitam. Kalaupun ada, tapi jumlahnya sedikit, itu pun hanya berdebu. Ia berargumen bahwa beras tersebut memang disimpan di dalam gudang sehingga wajar kalau berdebu.

Menurut Basirun, jika kualitas raskin jelek, tentu akan ada komplain dari masyarakat. Namun, ia mengklaim hingga sekarang tidak pernah ada keluhan sama sekali. Sebaliknya, Ribut mengatakan, antusiasme warga miskin di Kelurahan Jawa sangat tinggi. Mereka selalu menunggu raskin, karena memang sangat membantu bagi keluarga miskin.

Tidak hanya kualitas, Ribut juga mengatakan bahwa jadwal penyaluran juga selalu tepat waktu. Terkait data penerima raskin, Ribut menjamin bahwa selalu terjadi pemutakhiran data. Karena pendataan, lanjutnya, dilakukan langsung oleh RT yang bersangkutan yang mengetahui kondisi masing-masing warga.

Basirun membeberkan bahwa dari tingkat RT, data tersebut diverifikasi di tingkat kelurahan. Dan setelah itu, data diteruskan ke kecamatan dan kemudian dilanjutkan ke Bappeda. Dari sanalah kemudian data yang sudah diperbarui tersebut diberikan kepada Bulog, sehingga Bulog bisa menyesuaikan pendistribusian raskin.


http://nasional.kontan.co.id/news/kualitas-raskin-masih-buruk-bulog-janji-perbaikan/2015/04/30

Direktur: Bulog Berupaya Penuhi Target Pengadaan Beras

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Perum Bulog Herman Hidayat mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Bulog di daerah untuk berupaya melakukan terobosan guna memenuhi target pengadaan gabah dan beras yang ditetapkan pemerintah. "Setiap Divisi Regional (Divre) Bulog di daerah, termasuk Sulteng harus bisa memenuhi target pengadaan," katanya di Palu, Rabu (29/4).

Herman mengatakan jika target tidak terpenuhi, dipastikan berpengaruh besar terhadap target nasional. "Makanya, agar target pengadaan gabah dan beras nasional bisa terealisasi, setiap daerah harus maksimal melakukan pembelian," jelasnya.

Untuk bisa menyerap produksi petani, Bulog di masing-masing daerah di Tanah Air perlu melakukan terobosan. Terobosan dimaksud, antara lain menjalin kerja sama dengan pengusaha penggilingan padi yang ada di sentra-sentra produksi. "Kemitraan dengan pengusaha penggilingan padi perlu diperkuat." ujarnya.

Begitu pula dengan gabungan kelompok petani (gapoktan) dan instansi terkait, yakni Dinas Pertanian tingkat provinsi, kabupaten dan kota. "Karena yang lebih tahu soal sebaran sawah dan panen adalah Dinas Pertanian yang ada di provinsi itu," kata Herman.

Selain itu, Bulog juga harus jemput bola. Artinya, kata Herman, Bulog turun langsung ke sawah dan mengajak petani untuk menjual gabah atau beras kepada Bulog. Satgas-satgas Bulog yang ada dioptimalkan melakukan pembelian gabah dan beras.

"Jika terobosan dimaksud dapat dilakukan Bulog, niscaya target pengadaan terpenuhi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan justru melampaui target," katamya.

Sementara Kepala Perum Bulog Sulteng Mar'uf mengatakan bahwa selama ini telah berkerja sama dengan kelompok tani, gapoktan dan instansi terkait dalam merealisasi pengadaan beras di daerah ini. "Terobosan itu sudah kami lakukan. Hanya saja petani di Sulteng enggan menjual gabah," katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, pengadaan gabah nihil. "Kami pernah membeli gabah dan ada realisasi, tetapi sangat kecil pada 2003," kata dia.

Bulog Sulteng pada 2015 ini menargetkan pembelian beras sebanyak 36 ribu ton dan realisasi sampai sekarang baru 1.800 ton.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/30/161242/direktur-bulog-berupaya-penuhi-target-pengadaan-beras/#.VUJM5lKrEjQ

Bulog-BPS Diminta Bersinergi Update Data Raskin

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan bahwa penggunaan data 2011 terhadap penyaluran raskin adalah mutlak tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut dia, meski butuh peningkatan sinergi antar kedua belah pihak, Bulog tidak bisa disalahkan, karena hanya merupakan user data dari BPS. Oleh sebab itu perbaikan metode pemutakhiran data memang sangat penting karena menyangkut efektivitas penyaluran raskin itu sendiri.

"Yang jelas, Bulog tidak bisa disalahkan jika BPS tidak melakukan update data," ungkap Jankung melalui siaran persnya, di Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Dalam konteks itulah Jangkung menyikapi positif pembaruan data yang dilakukan di beberapa daerah. Menurutnya, sebagai sebuah itikad baik, tentu saja hal itu harus diapresiasi. Hanya saja, mekanisme perbaikan data seperti itu harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada, untuk menghindari adanya konflik kepentingan.

"Harusnya mekanisme pengumpulan data seperti ini bisa menjadi tantangan bagi BPS. Bukan saja agar pemutakhiran bisa dilakukan dalam periode yang singkat, namun juga melibatkan perangkat terendah, semisal RT. Jika itu dilakukan, maka data yang dipergunakan Bulog ke depan akan lebih mutakhir lagi," ujarnya.

Sementara itu, pelaksana pendistribusian raskin di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, Ribut Riyadi, di Samarinda, Kalimantan Timur pemutakhiran di kotanya memang selalu dilakukan setiap tahun. Pemutakhiran data dilakukan langsung oleh RT yang bersangkutan, yang memang mengetahui kondisi masing-masing warga.

“Jadi Alhamdulillah, untuk masalah distribusi tidak ada masalah. Kecil kemungkinan, jika raskin diberikan kepada warga yang salah. Juga kecil kemungkinan, ada warga miskin yang tidak menerima," jelas Ribut.

Di sisi lain, Ribut juga memuji kualitas raskin yang disalurkan Bulog. Kualitas raskin, menurutnya cukup baik dan layak dikonsumsi. Bahkan, tidak ada raskin berwarna hitam, seperti yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Secara umum masih baik. Tidak benar kalau ada yang berwarna hitam. Kalaupun sedikit berdebu saya kira wajar, karena beras tersebut memang disimpan di dalam gudang," pungkasnya.


http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/04/30/392898/bulog-bps-diminta-bersinergi-update-data-raskin

Serap beras petani, Bulog bersaing dengan spekulan

Meski tantangannya cukup berat, Perum Bulog diminta untuk tetap berperan dalam menyerap gabah dan beras petani. Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) lampung Medi Istianto mengatakan, salah satu tantangan itu adalah harga pasar yang saat ini yang jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Menurut Medi, dengan adanya perbedaan harga tersebut, petani tentu memilih menjual kepada pembeli di luar Bulog karena Bulog tidak bisa membeli dengan harga di atas HPP. Apalagi di Lampung, menurut Medi, banyak sekali berkeliaran para spekulan yang membeli gabah dari petani dengan cara ijon. Dengan begitu, langkah Bulog untuk mencapai target serapan padi dan gabah sangat berat.

“Kami saja yang perusahaan penggilingan merasakan benturan dengan para pembeli ijon, apalagi Bulog. Tentu kendala yang mereka hadapi lebih besar. Tetapi di tengah kondisi seperti itulah, Bulog memperlihatkan upaya yang luar biasa. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, mereka terus berusaha memacu penyerapan,” katanya, Jumat (24/4).

Tidak hanya turun ke petani, Bulog juga melakukan jemput bola hingga ke perusahaan penggilingan padi. Bahkan, Bulog juga kerap mendatangi penggilingan kecil yang memiliki peralatan dan modal terbatas.

 Begitupun, Medi mengaku bahwa tidak semua beras bisa diserap Bulog. Karena sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan HPP gabah dan dan beras petani, Bulog tidak bisa membeli harga di atas HPP atau membeli gabah atau beras yang di bawah standar. Salah satu syarat kualitas yang harus dipenuhi adalah kadar air 14%.

Di tengah cuaca yang tidak menentu, dimana hujan sering turun, tak jarang beras yang dihasilkan justru memiliki kadar air 15%-15,5%. “Ini kendala buat penggilingan, karena Bulog tidak bisa menyerap beras dengan kadar air tinggi. Makanya kami berharap, ada bantuan perlatan oven untuk mempercepat proses pengeringan. Tidak usah terlalu besar, cukup yang berukuran 15-20 ton,” kata Medi.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Profesor Mashuri tidak menepis bahwa saat ini Bulog menghadapi tantangan yang sangat besar. Berbagai tantangan tersebut, membuat Bulog mau tidak mau harus bekerja ekstra keras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Mereka harus punya usaha yang lebih tinggi dan harus lebih gigih,” katanya.

Mashuri bilang, setidaknya terdapat tiga hal yang membuat perjuangan Bulog lebih berat. Pertama, karena penetapan HPP yang agak terlambat. Jika saja HPP ditetapkan sejak awal, tentu Bulog bisa lebih cepat bergerak. Kedua, adanya isu bahwa tidak boleh impor. Menurutnya, isu tersebut sangat merugikan Bulog dan berpotensi mengundang spekulan. Dan, ketiga, adanya usulan sebelum ini tentang penghapusan raskin.

“Semua kondisi tersebut sangat merugikan bagi Bulog dan berimbas sampai sekarang,” katanya.

Menurut Mashuri, pemerintah seharusnya memberi dukungan yang lebih besar kepada Bulog. Apalagi, di tengah masyarakat yang masih menghendaki kondisi harga beras stabil, bukan harga yang semata-mata ditentukan harga pasar. Dalam kaitan itu pula, Mashuri menilai bahwa usulan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa Bulog akan dibubarkan, sebagai usulan yang tidak masuk akal. “Itu kan ngalor ngidul. Ingin ke utara, tetapi berjalan ke selatan. Inginnya harga stabil, namun malah Bulog akan dibubarkan. Bagaimana mungkin. Kan Bulog yang memiliki peran dalam stabilisasi harga,” kata Mashuri.


http://indonesia.shafaqna.com/ID/ID/321414-Serap-beras-petani-Bulog-bersaing-dengan-spekulan

Dukung Bulog Untuk Ketahanan Pangan

Pemerintah harus mendukung Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan khususnya beras. Sebab Bulog selama ini menjadi pengendali ketersediaan kebutuhan pokok dan harga-harga agar terjangkau oleh rakyat.

Selama Bulog tidak diperkuat dan pasar masih dikuasai oleh tengkulak, calo, kartel dan sebagainya, maka sulit bisa mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sekaligus tak bisa mensejahterakan petani.

“Meski produksi kita mencapai 100 juta ton pun per tahun, maka sulit mensejahterakan petani dan juga sulit mengendalikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya apabila Bulog tidak didukung,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Edhy Prabowo dalam Dialog bertajuk “Pelemahan Nilai Rupiah dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan” di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Ketua Komisi IV DPR RI ini mengatakan sesungguhnya kita tidak perlu khawatir dengan pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) tersebut, sepanjang pangan rakyat terjaga dengan baik.

“Kalau swasembada pangan yang tidak saja terbatas untuk beras, tapi juga jagung, gandum, kedelai dan lain-lain terwujud, maka tidak masalah dengan dollar AS. Bayangkan kita impor 7 juta gandum pertahun, tapi satu hektar pun tak ada lahan gandum di sini. Jadi, kita menjadi bangsa yang konsumtif,” ujarnya.

Leih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini mengatakan ada lima hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya infrastruktur pertanian yang buruk seperti irigasi yang hancur sejak tahun 1980-an. Selain itu, benih sulit diterima petani kecuali yang abal-abal, pupuk salah sasaran, penyuluh pertanian dari 75 ribu yang dijanjikan menjadi PNS ternyata sampai hari ini malah ada moratorium PNS, dan terakhir masalah alat pertanian yang modern.

Selain itu, kata Edhy, jumlah lahan pertanian sekarang sudah banyak berubah menjadi mall, pertokoan, perumahan, pabrik dan sebagainya.

Meski begitu, Edhy mengapresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang berkomitmen untuk tidak impor beras dari Thailand maupun Vietnam. Bahkan jika ada yang mengizinkan impor, dia akan mundur.

“Komitmen itu yang kita perlukan, karena pada April ini ada panen raya,” katanya.
Untuk Jawa Timur saja yang semula targetnya 13 juta ton menjadi 15 juta ton, Jawa Barat 6 juta ton, Jawa Tengah juga surplus 3 juta ton dan seterusnya. Karena itu, dia berharap kebijakan itu harus memiliki standar dan strategi pangan yang tepat khususnya terkait data statistik yang benar. Seperti bawang putih 95 persen adalah impor.

“Jangan sampai bawang merah yang melimpah di negeri ini juga impor. Buruknya lagi importirnya bukan Bulog atau berdikari. Jadi, importirnya juga harus dibenahi,” ucapnya.

Menurutnya, sektor perkebunan sawit dan karet juga besar, tapi kita tak mempunyai satu pun pabrik ban. Padahal, menurut Edhy, Indonesia setahunnya membutuhkan satu juta ban kendaraan roda empat, belum lagi untuk kendaraan roda dua. Karena itu ke depan, asing yang berinvestasi di Indonesia, uangnya harus ada di Indonesia, bukan di luar negeri, agar kita tak tergantung impor. “Kalau mau bangkit itu tidak sulit,” katanya.

Di tempat yang sama, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyarankan kepada pemerintah agar memperkuat pelemahan rupiah sekarang ini dengan meningkatkan ekspor. Pasalnya, hal itu otomatis impor pangan akan menurun. Namun, dinamika itu tak bisa cepat untuk merespon penguatan dollar AS.

“Yang penting pemerintah harus perkuat petani dengan menyubsidi yang besar. Seperti Eropa yang menyubsidi 480 miliar dollar AS atau Rp 5.200 triliun untuk mewujudkan kedaulatan pangannya. Indonesia juga harus demikian,” kata Dwi.

Menurut Dwi, data petani, lahan pertanian, produksi pertanian, jumlah penduduk, komsumsi pangan dan lainnya harus tepat agar kebijakan yang dikeluarkan juga tepat. Seperti data produksi gabah sebesar 70,8 juta ton atau menjadi beras sebanyak 43,3 juta ton, maka seharusnya surplus 8 juta ton.

“Kalau terjadi kesalahan data antara produksi dan konsumsi, maka akan menjadi masalah serius. Persoalannya yang berhak mengeluarkan data itu hanya BPS, di luar BPS berarti melanggar UU Statistik,” kata Dwi.

http://e-tvberita.com/news/dukung-bulog-untuk-perkuat-ketahanan-pangan/

Genjot Penyerapan, Bulog Banyumas Maksimalkan Peran UPBG

BULOG Subdivisi Regional (Subdivre) Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), menggenjot penyerapan dengan memaksimalkan peran Unit Pengelolaan Gabah dan Beras (UPGB). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan di
Jateng selatan pada musim panen sekarang.

Humas Bulog Banyumas M Priyono mengungkapkan bahwa Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat datang ke Banyumas akhir pekan lalu untuk melakukan sidak terhadap penyerapan pangan di Jateng selatan. "Dirut memerintahkan agar penyerapan dipercepat dan sebanyak-banyaknya. Atas instruksi tersebut, Bulog Banyumas akan memaksimalkan peran UPGB," kata Priyono, hari ini.

Dijelaskan oleh Priyono, ada empat UPGB yang ada di Banyumas yakni di Banyumas dan  Purbalingga masing-masing satu serta di Cilacap ada dua. "Empat unit UPGB tersebut bakal menyerap beras yang tidak standar dan nantinya diolah agar sesuai dengan Inpres no 5 tahun 2015. Sehingga diharapkan akan lebih cepat menyerapnya. Sebab, beras-beras yang ada di
pasaran bakal diolah oleh UPGB," ujarnya.

Menurut Priyono, kalau selama ini penyerapan hanya 100 ton per hari, maka diharapkan akan ditingkatkan menjadi 300-400 ton per hari. "Kami berharap, empat unit UPGB tersebut dapat bekerja maksimal sehingga penyerapan benar-benar dapat meningkat. Apalagi, sampai sekarang penyerapan yang masuk masih berkisar 1.000 ton setara beras," ungkapnya.

Penyerapan harus cepat dilakukan, sebab saat ini sebagian besar petani sudah selesai panen. Sehingga panenan yang tersisa harus dapat terserap supaya stok di Gudang Bulog bisa lebih banyak. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dintanbunhut) Banyumas Tjutjun Sunarti mengungkapkan hingga kini sudah ada 22 ribu hektare (ha) sawah di Banyumas yang memasuki panen. "Sawah yang telah memasuki panen telah mencapai 60% hingga 70% dari luasan total 33 ribu ha. Kami memperkirakan masih ada 11 ribu ha sawah lagi yang bakal memasuki panen," katanya.

Sejauh ini, lanjut Tjutjun, panenan di Banyumas lebih banyak terserap ke pasaran umum jika dibandingkan dengan ke Bulog. Sebab, untuk masuk ke Bulog harus memenuhi standar sesuai dengan Inpres. "Pasar yang menyerap hasil panen di Banyumas tidak hanya di Jateng melainkan juga Jabar seperti Ciamis, Banjarpatroman dan Tasikmalaya. Sebetulnya kami berharap agar Bulog Banyumas memaksimalkan penyerapan dari Banyumas," tandasnya.

http://www.mediaindonesia.com/misore/read/1094/Genjot-Penyerapan-Bulog-Banyumas-Maksimalkan-Peran-UPBG/2015/04/20