Perpres perluasan wewenang Bulog kelar pekan depan

Pembahasaan untuk memperluas kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) selangkah lagi selesai.
Rencananya, rancangan peraturan presiden (perpres) akan diputuskan pekan depan di tingkat Menko Perekonomian.

Setelah itu rancangan perpres akan dibawa ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disahkan.
Direktur Utama (Dirut) Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, jika Jokowi menyetujui perpres tersebut maka Bulog tidak hanya akan bertanggung jawab atas komoditas beras saja.

Total, akan ada 11 komoditas yang menjadi kewenangan Bulog untuk dikelola.

Kesebelas komoditas itu diantaranya jagung, kedelai, minyak, daging, daging ayam, telur, bawang merah, cabai, terigu, dan termasuk beras.

Hari ini, pembahasan mengenai pengembangan kelembagaan Bulog juga dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian.

"Kita sudah menyiapkan organisasi Bulog akan siap melaksanakan tanggung jawab yang lebih luas," kata Djarot, Kamis (14/1) di Jakarta.

Selain menambah jumlah komoditas, perpres tersebut juga mengatur mengenai pendanaan atas pengadaan impor komoditas yang dilakukan Bulog.

Sebab, dengan bertambahnya jumlah komoditas yang diatur, maka kesiapan dana juga akan lebih besar dari sebelumnya.

Oleh karenanya, pemerintah akan menjamin atas pencarian kredit terkait pengadaan berbagai komdotas pangan yang ditugaskan pemerintah.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengakui, perpres untuk penambahan kewenangan Bulog sudah tidak ada masalah.

Sejumlah kementerian sudah menyetujui.

Ia berharap bertambahnya kewenangan Bulog akan memperbaiki sistem pengadaan komoditas pangan, jadi mekanisme impor akan lebih tertata.

http://nasional.kontan.co.id/news/perpres-perluasan-wewenang-bulog-kelar-pekan-depan

Amankan pangan, Bulog tunggu dana subsidi

Perum Bulog menyambut positif kebijakan pemerintah yang akan menambah kewenangan BUMN tersebut menjadi penyangga 11 komoditas pangan strategis mulai 2016. Sebagai BUMN di bidang pangan, Bulog menyatakan siap menjalankan tugas dari pemerintah bila diperintahkan.

Sarana dan prasarana Bulog sampai di daerah pun sudah siap kendati belum bisa menampung seluruh komoditas pangan karena keterbatasan fungsi gudang, tapi Bulog bisa secara bertahap mengubah fungsi gudang-gudang di daerah untuk dijadikan gudang komoditas lain selain beras. Bulog juga bisa menyewa gudang swasta dan BUMN lain untuk memperlancar proses pengadaan komoditas pangan pokok ini sambil melakukan pembangunan infrastruktur.

Hal itu dikatakan Direktur Keuangan Bulog Iryanto Hutagaol kepada KONTAN, Rabu (13/1). Iryanto mengatan dalam menjalankan penugasan baru tersebut pemerintah bisa memberikan subsidi yang diambil dari APBN kepada Bulog atau pun melalui penanaman modal seperti Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sementara itu, Bulog sebagai korporasi bisa juga mendapatkan dana dari modal sendiri, pinjaman dari perbankan atau dana darai masyarakat.

"Yang dibutuhkan Bulog saat ini adalah bagaimana pemerintah menyiapkan aturan yang jelas agar Bulog bisa langsung menjalankannya," tutur Iryanto.

Iryanto bilang, soal pendanaan tersebut Bulog tidak mengalami kendala. Asal ada jaminan dari pemerintah, maka Bulog bisa melakukan pinjaman dari mana saja untuk mendahulukan anggaran pengadaan pangan sebelum pemerintah akan membayarnya melalui dana APBN.

http://industri.kontan.co.id/news/amankan-pangan-bulog-tunggu-dana-subsidi

Kaleidoskop Perberasan 2015

Setelah pelantikan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, di bidang perberasan diawali dengan pernyataan Menteri BUMN bahwa beras untuk orang miskin alias raskin akan diganti e-money. Semua pihak menunggu kejelasan ”kebijakan” tersebut. Akan tetapi, dampaknya, harga beras mbedal atau melonjak naik 30 persen pada Februari 2015.

Tulisan ini merupakan kaleidoskop atau sorotan ringkas peristiwa perberasan 2015 dan bagaimana kita mengambil hikmah darinya.

Paling tidak terdapat empat peristiwa penting. Pertama, heboh kenaikan harga beras pada Februari. Kedua, seretnya pengadaan dalam negeri oleh Bulog yang berujung pada pergantian direksi Perum Bulog. Ketiga, datangnya El Nino kuat yang mengganggu produksi beras. Keempat, pemerintah akhirnya ”menyerah” dan terpaksa mengimpor beras.

Guna menekan gejolak harga, pemerintah tergopoh-gopoh mengatasinya dengan menyalurkan raskin dua bulan sekaligus dan menggelontorkan beras operasi pasar (OP). Harga beras pun mulai mereda karena didukung oleh panen padi yang mulai ada di sana-sini. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo dengan percaya diri mengatakan tetap tidak ada impor beras tahun ini.

Namun, pernyataan yang baik dari Presiden ini ternyata membuat pasar beras bereaksi sebaliknya.

Pedagang mulai ancang-ancang untuk berspekulasi dengan memburu hasil panen padi karena memperkirakan harga beras tahun 2015 akan tinggi. Hal ini terlihat saat panen awal Februari yang terjadi di daerah Grobogan, Demak, Kudus, dan Sragen di Jawa Tengah, yang kemudian disusul Ngawi dan Madiun di Jawa Timur pada awal Maret. Padi pun diserbu pedagang/penggilingan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan dari Jawa Barat.

Selanjutnya, Inpres Perberasan yang ditunggu masyarakat ditandatangani Presiden pada 17 Maret 2015.

Dalam inpres ini, posisi raskin tidak berubah, yaitu tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan peningkatan produksi dan stabilisasi harga serta penyaluran stok publik. Presiden Joko Widodo tampak hati-hati dalam menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) yang naik 12 persen untuk gabah dan 11 persen untuk beras. Hal ini mungkin mempertimbangkan daya beli konsumen serta harga beras kita yang sudah dua kali harga internasional.

Belajar dari kedua peristiwa tersebut, yaitu tentang penghapusan raskin dan pernyataan tidak ada impor, ternyata membuat pasar menjadi tidak pasti. Harga gabah kering panen (GKP) bergerak sekitar Rp 4.500 per kg, padahal HPP hanya Rp 3.700. Dampaknya, Perum Bulog sulit melakukan pembelian.

Musibah El Nino

Mungkin karena rencana pembelian Perum Bulog yang semula 2,7 juta ton ditingkatkan menjadi 4,5 juta ton, maka tidak ada jalan lain kecuali melonggarkan persyaratan kualitas pengadaan. Dengan cara ini, pembelian Perum Bulog mulai berjalan, realisasi sampai akhir Mei 2015 mencapai 1,3 juta ton, masih sesuai dengan tren tahun sebelumnya, tetapi memang jauh dari target.

Melihat kemajuan pembelian Perum Bulog yang dianggap lambat, pemerintah pada awal Juni akhirnya mencopot direktur utama dan direktur pelayanan publik. Masyarakat menilai pergantian ini tak lazim karena ”sopir dan kenek” diganti sekaligus. Direksi baru kemudian menggebrak lapangan dengan menggunakan segala macam jurus, termasuk meningkatkan pembelian komersial. Hasilnya masih jauh dari harapan, total pembelian satu tahun untuk melayani kebutuhan raskin hanya dapat 1,98 juta ton dan pembelian komersial 700.000 ton.

Tampaknya keberuntungan belum berpihak karena mulai Mei tanda-tanda kekeringan mulai muncul. Sebenarnya, pada Maret, Paulus Agus Winarno sudah mengingatkan adanya indikasi penyimpangan cuaca (Kompas, 20 Maret 2015), kemudian diingatkan lagi tentang prospek gejala alam El Nino (Kompas, 30 Mei 2015). Akhirnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan curah hujan Juni 2015 dengan memetakan daerah yang kurang hujan (Kompas, 18 Mei 2015). Dalam peta tersebut ternyata daerah-daerah produsen padi di Jawa dan Sulawesi curah hujannya tergolong kurang.

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan bahwa, apabila curah hujan bulan Juni masih cukup, panen gadu akan bagus. Padahal, telah diberitakan bahwa pada awal tahun 2015 jadwal panen padi musim rendeng mundur satu bulan sehingga memengaruhi jadwal tanam padi gadu berikutnya.

Dampaknya, banyak tanaman padi kekurangan air yang mengakibatkan pembuahan bulir padi tidak sempurna. Hal tersebut dikonfirmasi dari hasil panen padi gadu yang rendemen GKP hanya mencapai sekitar 50 persen (kurang bagus) dibandingkan panen musim rendeng yang mencapai sekitar 55 persen (sangat bagus).

Dampak El Nino terhadap produksi beras tersebut menyebabkan harga gabah/beras terus bergerak naik secara perlahan mulai Juli sehingga menyebabkan semakin seretnya pengadaan Perum Bulog. Walaupun pemerintah optimistis bahwa produksi beras tidak terpengaruh El Nino, pasar bereaksi lain. Toh, akhirnya, setelah mempertimbangkan stok beras Perum Bulog pada akhir tahun 2015 diperkirakan mencapai titik nadir, pemerintah mengumumkan akan mengimpor beras 1,5 juta ton. Walaupun terjadi silang pendapat di antara pejabat pemerintah, akhirnya impor beras tidak bisa dielakkan lagi.

Hikmah yang dapat diambil 

Pelajaran yang dapat diambil, pertama, pasar memerlukan kepastian. Terlihat bahwa setiap ada isu akan ada penghapusan raskin, harga beras akan bergejolak. Setiap ada pernyataan tidak ada impor, pasar akan menghadapi perilaku pelaku pasar yang sulit diduga. Dengan demikian, apabila kita belum siap menghadapi gejolak pasar, sebaiknya berhati-hati mewacanakan sesuatu yang kemungkinan akan mengganggu ketenangan pasar. Seperti keadaan pasar beras yang relatif tenang pada Desember 2015, itu sebenarnya karena pasar golongan bawah telah ”dibanjiri” dengan penyaluran raskin bulan ke-13 dan bulan ke-14, ditambah operasi pasar yang jumlah totalnya mendekati 500.000 ton.

Pelajaran kedua, semua orang setuju apabila kita dapat berswasembada beras. Namun, ada instrumen yang dilupakan, yaitu pada harga berapa swasembada tersebut dicapai. Kita tidak dapat meniru kebijakan zaman kolonial, di mana negara kita menjadi eksportir gula dan beras tetapi rakyat kita sendiri tidak mampu membeli gula dan beras sendiri.

Selain itu, kita telah bersetuju bergabung dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Maka, bagaimana nasib beras dan gula kita yang tidak kompetitif, semuanya memerlukan kebijakan dan persiapan yang matang.

Pelajaran terakhir tentang target pengadaan Bulog yang dianggap menyalahi khitah yang dianut selama ini.

Tugas Bulog itu membeli pada harga beli yang ditetapkan (HPP). Dengan demikian, apabila harga di atas HPP, secara otomatis Bulog tidak perlu intervensi pasar lagi. Rohnya operasi Bulog itu buyer of the last resort atau pembeli terakhir apabila sudah tidak ada pembeli lagi. Oleh karena menyangkut hal yang mendasar sekali, apabila diubah menjadi sistem target, memerlukan kebijakan yang berbeda.
Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita bersama.

Sapuan Gafar, Mantan Sekretaris Menteri Negara Pangan dan Wakabulog

http://print.kompas.com/baca/2016/01/11/Kaleidoskop-Perberasan-2015

Pagu Raskin 2016 dan Surat Menko PMK Pagu Raskin Propinsi 2016

Ditugasi Impor Gula dan Jagung, Bulog Butuh Pinjaman Rp 3,5 T

Di awal tahun ini, Perum Bulog mendapat tugas tambahan dari pemerintah untuk mengimpor gula dan jagung, dalam rangka menjaga stabilitas harga. Sebanyak 600 ribu ton jagung harus diimpor Bulog hingga Maret, kemudian 200.000 ton gula kristal putih (GKP) harus diimpor sebelum dimulainya musim giling tebu di April.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu, memperkirakan pihaknya membutuhkan pinjaman modal Rp 3,5 triliun untuk penugasan impor jagung dan gula ini. Masing-masing Rp 1,8 triliun untuk jagung, dan Rp 1,7 triliun untuk gula.

Jagung akan diimpor dalam 2 tahap, masing-masing tahap 300 ribu ton. Dengan asumsi harga jagung impor Rp 3.000/kg, maka butuh modal Rp 900 miliar untuk tiap tahap impor, Rp 1,8 triliun secara keseluruhan.

"600 ribu ton jagung, kita impor 2 tahap, masing-masing tahap 300.000 ton‎. Jadi 300.000 ton dikali Rp 3.000/kg jadi Rp 900 miliar untuk sekali impor," papar Wahyu, saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

Lalu untuk impor gula, dasar asumsinya adalah harga GKP impor Rp 7.500-8.500/kg. Impor dibagi dalam 2 tahap, masing-masing tahap 100.000 ton, maka tiap tahap membutuhkan dana kurang lebih Rp 850 miliar. Total dana yang dibutuhkan adalah Rp 1,7 triliun.

"Untuk impor 200.000 ton gula, kita impor 2 tahap juga. 100.000 ton dikali Rp 7.500/kg- Rp 8.500/kg, jadi Rp ‎850 miliar, jadi totalnya Rp 1,7 triliun," ucapnya.

Meski butuh modal hingga triliunan rupiah, Wahyu mengaku tidak khawatir. Dia berani memastikan bank-bank BUMN akan memberikan kredit, sebab ini penugasan dari pemerintah.

"Soal modal, ini kan penugasan, jadi pasti bank-bank BUMN mendukung kita seperti penugasan-penugasan lainnya. Saya optimis bank-bank BUMN mendukung, ‎seperti saat penugasan impor daging sapi beberapa waktu lalu," tuturnya.

Wahyu mengaku tidak kesulitan mencari pemasok gula dan jagung di luar negeri. Dirinya menjamin, Bulog bisa mengimpor jagung dan gula dengan mudah. "Penugasan ini tidak sulit, Bulog sudah ada pengalaman, apalagi gula, terakhir kita impor pada 2014 lalu.‎ Demikian juga jagung, pemasoknya sudah ada, tinggal kita hubungi saja," tukas dia.

Dia mengakui, Bulog belum memiliki infrastruktur untuk menyimpan stok jagung, yaitu silo. Untuk mengatasi masalah ini, Bulog akan bekerja sama dengan perusahaan swasta yang biasa mengimpor jagung dan memiliki silo. Bulog akan menyewa fasilitas itu.‎ "Menyangkut infrastruktur, fasilitas para importir kan pasti idle, jadi pasti kita kerja sama. Ini lebih efisien daripada kita harus investasi baru," cetus Wahyu.

Saat ini, Bulog sudah mendapatkan rekomendasi izin impor dari Kementerian Pertanian. Izin impor masih diproses di Kementerian Perdagangan. "Penugasan sampai impor masih proses izin, sudah dapat rekomendasi dari Kementan dan diajukan ke Kemendag," tutupnya.

http://finance.detik.com/read/2016/01/08/071958/3113435/4/ditugasi-impor-gula-dan-jagung-bulog-butuh-pinjaman-rp-35-t

Bulog diberi peran lebih besar

"Pemerintah memberi wewenang lebih besar kepada Bulog untuk memotong jaringan agar lebih efektif dan pendek," 

Perum Bulog akan diberi peran lebih besar untuk bisa menopang kebijakan pangan yang dilakukan pemerintah sehingga dapat memotong jaringan distribusi dan pembelian yang terlalu panjang.

"Pemerintah memberi wewenang lebih besar kepada Bulog untuk memotong jaringan agar lebih efektif dan pendek," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam diskusi awal tahun dengan Forum Pemred, di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, Bulog selama ini memang telah berperan dalam membeli beras tapi lebih banyak dalam bentuk gabah kering giling (GKG) dari pedagang, dibanding dari petani dalam bentuk gabah kering panen (GKP).

Akibat dari pembelian beras dari pedagang tersebut maka Bulog menjadi lebih mahal saat membeli beras.

"Mata rantai yang terlalu panjang itu menyebabkan tak efisien dan pemerintah akan memotongnya dengan cara memberi peran lebih besar kepada Bulog," kata Darmin.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu secara terpisah, mengatakan pihaknya siap ditugaskan menjadi stabilisator harga 11 komoditas pangan strategis, yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, gula, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng pada 2016.

Dikatakan, rancangan penugasan BUMN pangan tersebut untuk menjaga 11 komoditas pangan strategis itu sudah dalam tahap pembahasan.

"Sudah ada rancangannya di meja Presiden, tinggal ditandatangani beliau," katanya.

Menurut dia, terkait dengan penugasan tersebut, nantinya pihaknya akan bekerja sama dengan mitra kerja pengadaan seperti yang sudah berjalan selama ini terhadap komoditas beras dan gabah, terutama yang memiliki infrastruktur.

"Kemitraan dimulai dengan mengoptimalkan keberadaan mitra kerja Bulog yang terdiri dari petani. Para mitra biasanya tidak hanya menanam padi di lahannya," katanya.

Dari segi infrastruktur, menurut Wahyu, saat ini Bulog memiliki 1.500 unit gudang penyimpanan tersebar se-Indonesia dan telah memenuhi standar minimal menjaga ketahanan pangan di luar beras.

Bulog telah menyiapkan proyeksi penguatan infrastruktur secara mandiri di 2016, di antaranya membangun infrastruktur pascapanen seperti "drying center", infrastruktur proses perawatan juga infrastruktur gudang termasuk infrastruktur produksi.

http://www.antaranews.com/berita/538795/bulog-diberi-peran-lebih-besar

Bulog belum Dapat Perintah Impor Beras

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan sudah menandatangani nota government to government dengan Pakistan terkait impor beras yang akan dilakukan tahun ini. Impor beras ini rencananya menjadi persiapan El Nino gelombang kedua tahun ini.

"Saya sudah tanda tangan government to government dengan Pakistan dan akan mendorong Nota Kesepahaman (MoU) dengan India karena India sudah menjadi eksportir beras dunia," ujar Tom di Jakarta, Rabu (6/1).

Menurut Tom, Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah melakukan penjajakan ke Pakistan dan India. Perhitungan pun sudah dilakukan Kementerian Perekonomian. "Saya belum bisa memastikan tapi masih dalam tahap perhitungan Bulog dan kantor Kemenko Perekonomian. Kita juga masih dalam tahap tawar menawar dengan Pakistan dan India," katanya.

Tom mengatakan, impor merupakan salah satu cara menekan inflasi yang akan terjadi. Sebagai contoh inflasi sepanjang 2015 hanya mencapai 3,35 persen.

"Untuk tahun 2016 rezim kebijakan masih dalam keadaan kondusif untuk memerangi inflasi. Kami mau berjuang jangan sampai momentum ini hilang. Tapi tantangannya banyak, El Nino, beras secara regional stok sedang menipis. Kami akan mencoba mengatasinya."

Direktur Pengadakan Bulog Wahyu mengatakan, sampai saat ini belum ada perintah melakukan penambahan impor. Namun sudah ada persiapan pengadaan seperti pengecekan pada negara yang dituju.

"Nota kesepahaman merupakan tahap awal untuk melakukan impor dengan Pakistan dan India. Tapi belum bisa jadi dasar. Kita sedang melakukan pengecekan," katanya.

Berbagai tahapan yang dilakukan adalah terkait ketersediaan jumlah beras yang dibutuhkan Indonesia, kualitas beras Pakistan dan India serta harga yang akan disepakati. "Kalau stok nasional saat ini masih 1,38 juta ton. Itu cukup untuk empat bulan ke depan. Itu semua berasal dari beras impor dan produk dalam negeri."

http://www.harnas.co/2016/01/07/bulog-belum-dapat-perintah-impor-beras