Peran Bulog Dalam Usaha Pengendalian Harga Pangan

Pendahahuluan


1. Peran Bulog adalah menjaga tiga pilar ketahanan pangan melalui persediaan yang cukup, akses dan harga beras yang terjangkau oleh masyarakat dan melakukan stabilisasi harga. Pilar ketersediaan, Bulog bertanggung jawab untuk menyerap/memperoleh stok melalui Pengadaan gabah/beras DN dalam jumlah yang cukup untuk kepentingan penyaluran rastra, golongan anggaran dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk kepentingan darurat dan operasi pasar. Kita harus menjaga ketersediaan stok pada kisaran aman /MSR (Minimum Stock Requarement) untuk kebutuhan minimal 3 bulan.

Pada pilar keterjangakauan Bulog mendistribusikan beras secara merata diseluruh wilayah tanah air melalui movement nasional maupun movement regional, sehingga beras bisa diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Kemudian pilar stabilitas, Bulog wajib menjaga harga beras pada kisaran harga yang stabil dengan melakukan penyerapan pada saat panen raya untuk menjaga harga gabah/beras tidak jatuh dibawah HPP dan melakukan intervensi pasar melalui Operasi Pasar pada saat musim paceklik atau pada saat harga tinggi.

2. Bulog itu adalah sebagai operator bukan sebagai regulator. Inpres beras adalah produk regulator yang harus dilaksanakan oleh BULOG. Harga Inpres adalah harga acuan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi petani agar petani pada saat panen raya dapat menjual/memperoleh harga minimal sesuai HPP, sehingga dalam menjalankan usahanya petani masih memperoleh keuntungan yang wajar. Apabila harga di pasar lebih tinggi dari HPP silakan petani untuk menjual ke pasar dan tidak ada kewajiban mereka untuk menjual ke BULOG. Biarkanlah petani menikmati harga yang bagus. Namun apabila pada saat panen raya harga gabah turun/jatuh sama dengan atau dibawah HPP merupakan kewajiban BULOG untuk menyerap hasil panen petani, sehingga petani terlindungi. Silakan petani menjual gabah/berasnya ke BULOG. Jadi HPP itu sesungguhnya merupakan instrumen perlindungan harga.

3. Cita-cita swasembada itu adalah impian, harapan, cita-cita dan komitmen kita bersama, karena adalah amanah UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan untuk mencapai kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Namun demikian ini tugas yang kompleks yang memerlukan sinergi dari hulu sampai dengan hilir. Disitu ada tugas PU untuk urusan irigasinya, ada tugas Deptan untuk produksinya, ada tugas PT Pupuk, ada Tugas Pertani untuk bibitnya dan sebagainya. BULOG di hilirnya fungsi utamanya adalah menjaga ketahanan pangan, yaitu bagaimana harus menyediakan beras dalam jumlah yang cukup, akses dan harga yang terjangkau dan harganya stabil sepanjang tahun.
Saat ini tantangan untuk menjaga ketahanan pangan khususnya ketersediaan itu kedepan semakin berat, karena kita menghadapi jumlah penduduk semakin bertambah, laju konversi sumber produksi pangan yang tidak terkendali untuk berbagai kepentingan, sementara tidak mudah untuk mendapatkan sumber atau lahan pengganti, kemudian juga tantangan perubahan iklim.
Pemerintah sudah cukup berbuat untuk menggenjot produksi melalui gerakan masif dan upaya khusus pencapaian swasembada padi. Upaya-upaya ini harus terus didorong dan dilakukan secara konsisten diiringi dengan pembenahan data supaya kita mendapatkan gambaran yang akurat, sehingga dapat diambil kebijakan yang lebih tepat sasaran.



Kinerja BULOG tahun 2016 dan rencana 2017


1. Pergerakan harga beras tahun 2016 relatif stabil dibanding tahun 2015 yang sempat mengalami kenaikan hingga 30 % diawal 2015. Stabilitas ini ditunjang oleh upaya Perum BULOG yang berhasil :

a. Melaksanakan kegiatan penyerapan gabah/beras oleh Perum BULOG sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai 2.9 juta ton dari target 3.2 juta ton atau 92,54 % dari target RKAP tahun 2016. Hal ini berarti ada peningkatan dibanding tahun 2015 yang mencapai 2.6 juta ton dari target 3.2 juta ton atau 81,2 %.

b. Melaksanakan OP-CBP dan Pasmur di awal tahun 2016 dan mulai lagi bulan Mei 2016 (menjelang puasa dan lebaran) berhasil meredam kenaikan harga. Perkembangan harga yang melandai/cenderung stabil dari pertengahan sampai dengan akhir tahun.

2. Untuk membantu penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Perum BULOG melakukan penyediaan dan pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu dalam bentuk program RASKIN/RASTRA. Pada tahun 2015, dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) – Penerima Manfaat (PM) sebanyak 15.530.897 dan pagu alokasi raskin/rastra sebesar 3.261.448 kg, terealisir sebesar 98,18% atau 3.202.022 ton. Pada tahun 2016 ini, dengan target RTS-PM yang sama seperti tahun 2015, realisasi sampai dengan akhir 2016 telah mencapai 2.782.326 ton atau 99,53%, kinerja penyaluran tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

3. Untuk kegiatan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2016 sejumlah 329.420 ton telah tersalurkan untuk bantuan bencana dan pengendalian harga beras sebanyak 311.764 ton atau tersalur sebanyak 94, 6 %. Manfaat CBP sangat dirasakan ketika terjadi keadaan darurat/bencana dan atau gejolak harga beras di tingkat konsumen. Dengan tersedianya CBP dalam jumlah cukup, maka bantuan kegiatan stabilisasi harga beras melalui kegiatan operasi pasar beras dapat dilakukan secara besar-besaran. Keinginan Presiden Bapak Joko Widodo agar harga beras yang banyak dikonsumsi masyarakat secara nasional harganya dibawah Rp8.000/kg, sesuai catatan BPS bulan Desember 2016, harga beras terendah dipasaran dikisaran Rp7.746/kg. Hal ini salah satunya adalah andil dari kinerja BULOG dalam melakukan kegiatan operasi pasar beras secara besar-besaran terutama di daerah konsumsi, sehingga angka inflasi di tahun 2016 relatif terkendali.

4. Selanjutnya untuk kinerja keuangan Perum BULOG pada akhir Desember 2016 anaudited memperoleh laba sebelum pajak (EBT) sebesar Rp 841,67 Miliar atau 115,67 % dari target RKAP sebesar Rp 727,67 Miliar.

5. Tahun 2017 untuk lebih memperkuat peran BULOG dalam rangka menjaga ketahanan pangan pada akhir tahun 2016, Perum BULOG mendapatkan dana PMN dari Pemerintah sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan untuk investasi pengembangan infrastruktur pasca panen komoditas beras, jagung dan kedelai. Perihal mengenai rencana investasi penyertaan modal negara (PMN) Rp 2 Triliun dapat kami sampaikan rencana sesuai RKAP 2017 yaitu :
a. Pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) terintegrasi dengan kapasitas serapan 1 juta ton setara Gabah Kering Panen (GKP) per tahun di sentra produksi padi, yang menggunakan teknologi pengeringan dan penggilingan modern dengan membangun 22 Drying Centre, 17 Milling dan 80 SILO, untuk menurunkan susut pasca panen, meningkatkan kuantitas serapan gabah dan meningkatkan kualitas hasil panen gabah;
b. Pembangunan mesin Rice to Rice dengan kuantum pengadaan beras sebesar 250.000 ton beras/tahun untuk processing beras sesuai kualitas yang diinginkan dan reprocessing beras dalam rangka menjaga mutu dan kualitas beras.
c. Pembangunan 11 unit Drying Centre dan 64 unit SILO Jagung dengan total kapasitas SILO 192.000 ton.
d. Pembangunan gudang penyimpanan kedelai sebanyak 13 unit gudang dengan total kapasitas gudang 45.000 ton di sentra-sentra produksi.
Saat ini pembangunan infrastruktur langsung dikendalikan oleh Tim Infrastruktur.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Jakarta, 31 Januari 2017
Direksi Perum BULOG

http://www.bulog.co.id/pers/37/6018/13/1/2017/Peran-Bulog-Dalam-Usaha-Pengendalian-Harga-Pangan.html

Penguatan Bulog

 Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga-harga pangan. Berbagai cara dilakukan, termasuk melakukan operasi pasar dan melakukan impor pangan. Terkesan bisa stabil, tapi di posisi harga tinggi. Ini artinya, pasokan ramai lancar namun mahal.

Tak ingin harga-harga pangan bergejolak, pemerintah kemudian terus berusaha membereskannya agar menjadi lebih stabil dan mengidentifikasi seluruh kondisi pasar. Utamanya adalah pasar-pasar yang dibangun maupun diperbaiki dengan menggunakan dana Anggaran Pedapatan Belanja Negara (APBN).

Lebih dari itu, pemerintah akan menguatkan fungsi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga penimbun pangan nasional. Nantinya, Bulog bisa menyerap seluruh hasil produksi yang dihasilkan oleh para petani maupun peternak di dalam negeri, khususnya yang masuk dalam kategori bahan kebutuhan pokok utama seperti beras, jagung, gula, cabai merah, bawang merah, dan daging sapi.

Pemerintah pun berjanji akan menyediakan anggaran 30 triliun rupiah untuk penguatan Bulog. Pemerintah juga akan menambah anggaran kalau dirasa kurang, terpenting Bulog harus mampu menyerap berapa pun hasil panen petani.

Bulog juga akan difungsikan melakukan intervensi pasar untuk mengambil dan membeli untuk beberapa komoditas utama itu Bulog, dapat penugasan utama. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak ada uang karena berapa pun yang dibutuhkan disiapkan oleh pemerintah dan dari cashflow Bulog itu akan mencukupi.

Pada satu sisi, rencana pemerintah menguatkan fungsi Bulog memang patut didukung. Toh, gagasan tentang penguatan Bulog sudah lama disarankan banyak pihak. Sebab, Bulog mempunyai pengalaman sebagai sebagai buffer atau penyangga ketahana pangan nasional.

Hanya saja, Bulog juga punya pengalaman pahit, yakni menjadi sarang rente. Untuk itu, sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan pangan oleh Bulog mesti ketat, tak ada lagi kepentingan segelintir orang, apalagi titipan pejabat.

Berbagai kalangan meyakini penguatan Bulog akan mampu menjaga stabilitas harga pangan dan mampu menjaga minat petani untuk tetap menanam padi. Penguatan Bulog juga dipercaya akan dapat mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 18/ 2012 tentang Pangan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional.

Presiden Jokowi juga sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48/ 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional. Dalam perpres ini Jokowi memberikan tugas dan tanggung jawab baru kepada Bulog. Perpres ini juga menegaskan bahwa pengadaan pangan oleh Perum Bulog diutamakan melalui pengadaan pangan dalam negeri. Dalam hal pengadaan pangan dalam negeri, jika tidak mencukupi, dapat dilakukan pengadaan pangan dari stok operasional Perum Bulog maupun dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.

Selama ini, isu ketahanan pangan sudah menjadi komoditas politik sehingga banyak kalangan yang merasa berwenang melaksanakannya. Akibatnya, terjadi kerumitan birokrasi yang justru menghambat tujuan dari ketahanan pangan tersebut.

Semakin banyak lembaga atau kementerian yang terlibat seharusnya akan meringankan beban tugas yang diemban masing-masing kementerian, akan tetapi hal tersebut akan berjalan jika ada koordinasi yang baik antar instansi tersebut. Akhirnya kebijakan satu kementerian tidak didukung oleh kementerian lainnya dan bahkan terkadang malah bersimpangan.

Kita berharap penguatan fungsi Bulog merupakan bagian dari amanat UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 126-127 yang menyebutkan dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

http://www.koran-jakarta.com/penguatan-bulog/

3 Menteri dan Dirut Bulog Kembali Bahas Masalah Pangan

Sejumlah menteri dan Dirut Bulog hari ini berkumpul di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengadakan rapat koordinasi terkait harga dan pasokan pangan nasional yang saat ini masih fluktuatif.

Adapun yang hadir pada rapat koordinasi ini adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Hadir pula Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.

Rapat berlangsung dari pukul 09.30 WIB. Dari agenda yang diterima, selain soal pasokan dan harga pangan, dibahas pula rencana distribusi beras sejahtera (rastra) menggunakan voucher, serta perluasan pasar seperti Toko Tani Indonesia (TTI) dan Rumah Pangan Kita (RPK).

Pembahasan pangan dilakukan secara maraton sejak beberapa bulan belakangan. Kemarin, rapat koordinasi juga digelar di Mabes Polri membahas penanganan harga daging dan kartel pangan yang masih saja terjadi di rantai pasok.

http://finance.detik.com/read/2016/08/09/101521/3271346/4/3-menteri-dan-dirut-bulog-kembali-bahas-masalah-pangan

Potong Rantai Pasokan Pangan, ‘Bulog Mini’ Dibuat Sampai RT/RW

Panjangnya rantai pasokan adalah salah satu masalah yang membuat harga berbagai komoditas pangan di Indonesia relatif mahal dan tidak stabil. Banyak tengkulak, perantara, dan pedagang besar yang terlibat dalam rantai distribusi.

Perum Bulog mencoba mengurai masalah tersebut dengan membuat gerai-gerai Rumah Pangan Kita alias ‘Bulog Mini’. Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, bercita-cita membuat Bulog Mini hingga tingkat RT/RW.

Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan pangan yang harganya lebih terjangkau. Rumah Pangan bisa menjual barang dengan harga murah karena Bulog membeli langsung dari Petani, lalu mendistribusikannya ke Rumah Pangan tanpa perantara.

“Kita mencoba memperpendek distribusi dengan membangun rumah pangan. Kami ingin bangun di rumah-rumah, tiap RT/RW ada untuk memperpendek titik distribusi. Kalau itu jalan akan menyebabkan harga lebih ter-manage dan kualitas terkontrol,” kata Djarot, saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Di Rumah Pangan Kita, masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan pokok seperti beras, gula, bawang, dan sebagainya yang selalu tersedia dengan harga terjangkau. “Yang dijual adalah pangan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan sering bergejolak seperti beras, gula, bawang, minyak,” Djarot menjelaskan.

Saat ini, Bulog telah membuat 500 gerai Rumah Pangan Kita, paling banyak di kawasan Jabodetabek. “Sekarang sudah di atas 500 unit, paling banyak di Jabodetabek. Di beberapa tempat lain seperti di Yogyakarta mulai menggeliat, banyak yang mau kerja sama,” ucapnya.

Dengan semakin banyaknya gerai Rumah Pangan Kita, Bulog perlu menyiapkan sistem yang menjamin stok pangan selalu ada dan harganya terjangkau di setiap gerai.

“Sekarang kita siapkan sistem yang bisa mengontrol real time, jangan sampai barang nggak ada, jangan sampai barang dijual lebih mahal dari yang ditentukan,” pungkasnya.

https://tabunganinternet.com/keuangan/potong-rantai-pasokan-pangan-bulog-mini-dibuat-sampai-rtrw.html

Bantu Pemerintah Biayai Infrastruktur, IIF Gandeng Anak Usaha Koperasi Bulog

Konsentrasi Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK dalam mendorong pembangunan infrastruktur sangat besar. Namun, tak semua proyek infrastruktur tersebut bisa dibiayai oleh dana APBN.

Perlu dukungan dari berbagai lembaga pembiayaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, salah satunya dari lembaga keuangan domestik, PT Indonesia Infrastruktur Finance (IIF). Dalam rangka membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, FII menggaet PT Kompelindo Infrastruktur yang merupakan anak usaha dari koperasi pegawai dan pensiunan Bulog Seluruh Indonesia (Kopindo) untuk melakukan pembiayaan bersama (co-financing).

Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian yang dilakukan Presiden IIF Arisudono Soerono dengan Direktur Utama Kopelindo Infrastruktur Herianto Pribadi. Kegiatan tersebut disaksikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama Bulog yang juga sebagai Penasihat Kopelindo Djarot Kusumayakti dan Ketua Kopelindo Deddy SA Kodir.

"Kerja sama ini merupakan tonggak sejarah bagi kami. Dengan kerja sama ini menjadi perwujudan dari aspirasi kita semua untuk membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur tanpa menggantungkan pada APBN," kata Arisudono dalam sambutannya di Hotel Santika Premier, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (3/6/2016).

Menurut Arisudono, pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dirinya yakin, dengaan kemampuan yang IIF miliki saat ini dan dengan bermitra dengan Kopelindo Infrastruktur Indonesia, tentunya bisa menujudkan percepatan dan pemerataan pembanginan infrastruktur di Indonesia.

Sementera itu Herianto menambahkan, kerja sama ini sangat strategis. Pihaknya memang memfokuskan pada tiga pembangunan infrastruktur yakni pada sektor transportasi terutama jalan tol, energi yakni pembangkit, dan energi dari sisi oil and gas.

Lebih jauh, tambah Herianto, berdasarkan amanah yang diberikan, Kopel Infrastruktur menargetkan investasi sebesar USD1 miliar dalam lima tahun ke depan, yang mana telah dianggarkan dana sebesar USD125 juta untuk mendukung rencana ini.

"Untuk titik awal dari kerja sama ini kami menyiapkan ekuitas USD500 miliar, dan target financing USD125 juta," jelas Herianto.

 http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/gNQYGJqN-bantu-pemerintah-biayai-infrastruktur-iif-gandeng-anak-usaha-koperasi-bulog





 

Infrastruktur Bulog Sudah Tidak Memadai

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengakui bahwa infrastruktur badan urusan logistik itu, kini sudah tidak ideal lagi dengan perkembangan kota di mana bangunan tersebut berdiri.

Untuk pergudangan misalnya, Djarot mengatakan, banyak gudang yang dibangun 15-20 tahun silam, kini letaknya tepat di jalan-jalan arteri.

Mobilitas barang dari dan menuju gudang tentu sulit di jalan-jalan arteri yang umumnya dipadati kendaraan umum maupun pribadi.

"Kita punya gudang di jalan-jalan utama. Kan sudah tidak cocok lagi untuk gudang. Artinya sudah mengganggu kota itu. Kan harus diubah, apakah menjadi fungsi perkantoran atau pasar modern," kata Djarot di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Tak mau aset Bulog terbengkalai, Djarot mendorong koperasi pegawai dan pensiunan Bulog, Kopelindo, untuk bisa memanfaatkan aset-aset tersebut secara optimal.

"Infrastruktur Bulog dibangun 15-20 tahun yang lalu. Pada saat itu cocok. Tapi dengan berjalannya waktu kan mungkin butuh perubahan, modernisasi maupun jumlahnya," imbuhnya.

Selain pemanfaatan aset secara optimal, Kopelindo juga diminta untuk ikut membangun infrastruktur pangan seperti pergudangan, silo, dan fasilitas pengolahan (processing).

Pasalnya, kata Djarot, sejauh ini Kopelindo baru bermain di infrastruktur bangunan seperti hunian bertingkat (residence).

"Kita juga ingin mereka membangun itu (infrastruktur pangan) untuk dimanfaatkan Bulog secara komersial. Sehingga Bulog tertolong, dan mereka (Kopelindo) juga mendapatkan margin," ujar mantan direktur BRI itu.

http://medan.tribunnews.com/2016/06/03/infrastruktur-bulog-sudah-tidak-memadai

Operasi Bulog Keluar dari Pakem (SAPUAN GAFAR)

 Kekisruhan operasi pasar Bulog dalam rangka stabilisasi harga pangan terus dikeluhkan. Sebenarnya sejak 2011 operasi Bulog sudah keluar dari pakem yang biasa dipakai sebagai pedoman dasar sejak 1970.

Mengapa hal itu terjadi dan apa konsekuensinya?

Operasi Bulog didasarkan pada teoribufferstock yang diadopsi dari operasibufferstock untuk karet. Untuk beras dikenal sebagai "teori waduk", pada saat musim hujan menampung air yang berlebih, kemudian dialirkan pada musim kemarau. Untuk penerapan teori waduk diperlukan tiga instrumen pokok.

Pertama, kebijakan harga dasar (floor price) yang harus dijaga oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Bulog. Apabila harga cenderung turun di bawah harga dasar, diperlukan intervensi untuk menyerap surplus musiman sampai harga dasar aman.

Kedua, kebijakan harga batas atas (ceiling price) untuk ancar- ancar kapan diperlukan operasi pasar apabila harga cenderung naik di atas harga yang dikendalikan.

Ketiga, antara harga batas bawah dan harga batas atas harus ada selisih harga yang cukup merangsang perdagangan antarmusim dan antardaerah dengan memperhitungkan ongkos simpan, susut, dan biaya angkut. Oleh karena sistem operasi Bulog berdasarkan teori waduk, terdapat ciri-ciri khas yang membedakan dengan perusahaan pada umumnya.

Pertama, tak mengenal target jumlah yang akan dibeli, perencanaan didasarkan pada prognosis. Jika harga gabah/beras sudah di atas harga pembelian pemerintah (HPP), tak ada kewajiban untuk membeli (intervensi pasar). Prognosis dapat berubah di tengah jalan, misalnya terjadi kekeringan atau perubahan kebijakan pemerintah.

Kedua, tidak berebut barang di pasar apabila harga gabah/beras sudah di atas HPP.

Ketiga, tidak membentuk jaringan pembelian sampai petani sehingga tidak menyiapkan infrastruktur untuk keperluan itu.

Keempat, Bulog hanya beroperasi saat ada surplus musiman dan hanya membeli di daerah surplus produksi. Kelima, prinsip saling menjamin, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk program peningkatan produksi padi, hasilnya dijamin oleh Bulog untuk dibeli sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk itu Bulog mendapat kemudahan kredit yang dijamin oleh Menteri Keuangan, sedangkan Menteri Keuangan bersedia menjamin kredit Bulog karena adanya jaminan anggaran yang digunakan untuk cadangan beras pemerintah dan raskin.

Mengapa keluar pakem?

Perubahan mendasar pada pemasaran beras terjadi sejak 1990-an dan perubahan lebih besar lagi terjadi setelah krisis moneter 1997/1998. Perubahan pertama terjadi pada 1990-an dengan mulai berkembangnya perdagangan beras yang dibungkus dalam kemasan plastik 5 kg dan 10 kg disertai merek tertentu.

Muncul pula permintaan beras kristal yang dipoles dengan mesin khusus (KB). Ternyata inovasi ini mendapat respons baik dari konsumen yang didukung munculnya supermarket di kota- kota besar. Dengan demikian, mulai terjadi perubahan perdagangan beras yang sebelumnya dalam bentuk curah dengan kemasan 100 atau 50 kg menjadi kemasan kecil dan bermerek.

Perubahan kedua yaitu berkembangnya penggilingan keliling yang di Yogyakarta dinamakan mesin grandong. Penggilingan keliling ini menggunakan mesin Engelberg untuk mengupas kulit dan menyosoh, yang hasil berasnya mengandung butir patah yang tinggi.

Kelebihan penggilingan padi keliling adalah menjemput bahan baku di depan pintu rumah petani. Karena itu, kini terjadi perebutan bahan baku gabah yang ketat antara penggilingan padi keliling, penggilingan kecil, dan penggilingan besar. Di Kabupaten Bantul saja jumlah mesin grandong diperkirakan mencapai 700 buah lebih.

Selanjutnya, terjadi spesialisasi pengolahan gabah/beras, penggilingan kecil dan penggilingan keliling menghasilkan "beras asalan" dengan kadar air beras lebih dari 14 persen dan beras patah lebih dari 30 persen. Beras asalan ini kemudian diolah oleh penggilingan besar menjadi beras kualitas medium dengan broken berkisar 15-20 persen atau menjadi kualitas premium dengan memoles yang lebih bening lagi dan mengurangi beras patahnya yang selanjutnya dikemas dalam kemasan kecil.

Perubahan ketiga, mulai 2008-2010 para pemodal besar ikut meramaikan perdagangan beras, mereka sangat gesit menyerbu pasar gabah dan beras asalan untuk memenuhi langganan mereka berupa beras kelas medium yang dicirikan dengan kemasan curah 50 kg dan beras kelas premium yang dicirikan kemasan 5 kg dan 10 kg dengan merek tertentu serta beras kelas super dengan aroma khas yang hanya dapat dihasilkan dari daerah tertentu (ethnic rice).

Sebagai konsekuensi perubahan pasar dan pemasaran beras tersebut, mulai 2011 Bulog sulit mendapatkan beras sesuai persyaratan kualitas seperti yang di dalam instruksi presiden disebut beras kelas medium. Hal ini sebenarnya akibat perebutan bahan baku berupa gabah dan "beras asalan" sehingga membuat harga pembelian Bulog yang ditetapkan oleh pemerintah selalu di bawah harga pasar.

Oleh karena tekanan pemerintah dan publik bahwa Bulog kalah dengan swasta, mulai 2011 Bulog mengatasinya dengan mengalah pada keadaan pasar dengan berebut barang di pasar sehingga akhirnya terjadi keluhan-keluhan penerima raskin.

Keadaan yang sama juga terjadi pada pemerintahan Jokowi, karena manajemen Perum Bulog dianggap lamban dalam pembelian beras pada 2015. Dua direkturnya dicopot sekaligus, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah karena pembelian juga tidak mencapai target.

Model swasembada

Sebenarnya, kekisruhan operasi Bulog ini diakibatkan oleh kesalahan kita dalam melihat model swasembada beras yang masih melihat keadaan kita sama dengan 30 tahun yang lalu. Padahal, keadaan yang kita hadapi sudah berubah, paradigmanya sudah berubah dari komoditas menjadi produk. Ciri pemasaran dalam bentuk produk itu antara lain orientasi konsumen didasarkan pada market driven atau didorong oleh pasar. Padahal, cara berpikir adalah bagaimana memproduksi sebanyak-banyaknya dengan tidak memedulikan kemauan konsumen.

Karena itu, model swasembada ke depan dalam era perdagangan bebas ASEAN disarankan berupa swasembada dalam pengertian "surplus neraca perdagangan pangan". Komoditas dan produk yang mempunyai daya saing didorong untuk diekspor, termasuk beras jenis tertentu.

Kita punya produk beras hitam dan beras merah untuk melayani permintaan khusus bagi mereka yang diet dan penderita diabetes sehingga perlu dikembangkan untuk dalam negeri dan ekspor. Beras aromatik dari Sulawesi Selatan yang disukai konsumen Timur Tengah pun perlu didorong untuk bisa diekspor.

Neraca perdagangan pangan kita sebenarnya sudah surplus sejak 1990-an karena didukung oleh ekspor hasil perkebunan pangan dan perikanan. Untuk itu, perlu terus didorong guna menutup defisit impor biji-bijian dan ternak/daging.

Tugas Perum Bulog adalah fokus untuk memelihara cadangan pangan (cadangan beras pemerintah, ASEAN Food Security Reserve dan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), yaitu Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan), serta melayani pelanggan PSO/komersial serta perdagangan internasional.

Dalam rangka sinergi, tugas Perum Bulog diharapkan ditingkatkan menjadi perusahaan holding di bidang pangan yang bersinergi dengan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, industri pengolahan, logistik (angkutan dan pergudangan, bongkar muat), perdagangan, dan lain-lain.

SAPUAN GAFAR, MANTAN WAKABULOG

http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2016/06/operasi-bulog-keluar-dari-pakem-sapuan.html