Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar, Sabtu (17/3), mengingatkan Bulog tidak boleh impor untuk memenuhi raskin. "Apalagi, berbagai macam insentif telah banyak diberikan kepada bulog seperti HPP yang telah dinaikan dan pengalihan subsidi BBM yang sudah dianggarkan untuk raskin," katanya.
Pemerintah berencana menyaluran raskin pada 2012, awalnya jumlahnya sama dengan tahun lalu yakni 3,41 juta ton. Beras raskin sebanyak itu diperuntukkan bagi 17,49 juta RTS. Namun, karena subsidi BBM kini ditambah untuk 18,5 juta RTS selama 14 bulan dari biasanya 12 atau 13 bulan saja, dengan volume 15 kg per bulan per RTS dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengimpor beras pada Januari 2012 dari Vietnam senilai US$154,527 juta atau setara 266,3 ribu ton. Kemudian dari Thailand per Januari 2012 senilai US$35,198 juta 59 ribu ton. Terakhir dari India senilai US$9,197 juta atau 19,37 ribu ton.
Di tengah panen raya musim rendeng ini, rencananya akan datang 14.500 ton beras dari India ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Sebelumnya, telah masuk 15.000 ton beras impor ini.
“Jika kenaikan BBM tetap dilakukan per 1 April 2012, maka sesungguhnya bertepatan dengan masa panen raya. Idealnya Bulog dapat dengan mudah menyerap beras dari petani lokal. Terlebih jika ditambah anggaran alokasi subsidi BBM harusnya lebih optimal, sehingga program raskin seluruhnya menggunakan beras petani lokal dapat tercapai,” ujarnya.
Kementerian Pertanian (Kemtan) menyatakan panen raya jatuh pada bulan Februari–April dan tahun ini diproyeksikan dapat mencapai target produksi. Proyeksi panen beras tiga bulan sebesar 60% dari jumlah target produksi tahun 2012 sebesar 72,03 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 40,5 juta ton beras.
Jika Bulog dapat menyerap beras dari petani lokal, maka secara tidak langsung telah membantu para petani meningkatkan taraf hidupnya dan tentu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Petani berpotensi menerima BLSM karena merupakan struktur terbesar masyarakat miskin yang mencapai 70 %. Selain itu Bulog juga harus memastikan bahwa raskin yang diberikan kepada masyarakat berkualitas premium dan merata distribusinya.
“Pemerintah harus memastikan bahwa Bulog serius menata tata lokasi dan tata guna raskin pengalihan alokasi BBM ini. Bulog harus menyediakan raskin yang bagus untuk masyarakat” tegasnya.
Pemerintah melakukan langkah antisipasi dampak kenaikan BBM dengan melakukan serangkaian program bersifat kompensasi yang terdiri dari empat macam, yakni BLSM Rp150.000, penambahan subsidi bagi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) dan subsidi bagi pengelola angkutan umum.
Sumber : Infopublik.kominfo.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar