Disinyalir Ada Permainan Spekulan

Kementerian Perdagangan menilai harga daging sapi di pasaran telah dipermainkan spekulan. Untuk mengatasi hal itu, Bulog diizinkan melakukan operasi pasar daging sapi sebanyak 1.500 ton, dengan rincian 500 ton daging lokal dan 1.000 ton daging impor.

“Kenaikan harga itu penyebabnya ada dua, yaitu karena suplai dan distribusi. Nah, kalau suplai sudah mencukupi, tapi harga masih naik itu berarti distribusinya yang bermasalah, bisa karena infrastruktur atau ada spekulan yang bermain,” ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika kemarin (19/6).

Seperti yang terjadi pada komoditas daging. Harga daging terus menunjukkan tren naik sejak awal tahun. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan izin impor 250.000 sapi bakalan pada Maret dan 29.000 sapi siap potong pada April. Tak cukup dengan itu, pemerintah juga memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor 1.000 ton daging sapi.

Apalagi berdasar laporan Kementerian Pertanian, pasokan daging sapi seharusnya sangat berlebih. Potensi pasokan yang tersedia saat ini mencapai 228.000 ekor sapi, sementara kebutuhan normal hanya sekitar 45.000 ekor sapi. “Itu artinya stok atau pasokan sapi di dalam negeri seharusnya cukup untuk lima bulan ke depan,” terangnya.

Mengenai itu, Mendag mengaku sudah memanggil importir-importir sapi tersebut. Selain menanyakan soal seretnya realisasi impor, Mendag juga menggugat soal masih tingginya harga daging sapi di pasaran. “Tapi mereka berkilah, itu bukan urusan mereka lagi. Sebab, setelah impor langsung dikirim ke pedagang. Nah, ini yang salah. Sistem seperti ini yang dimanfaatkan spekulan,” ungkapnya.

Menurut Mendag, importir harus ikut bertanggung jawab memastikan sapi-sapi yang mereka beli dari luar negeri benar-benar dikirim sampai ke konsumen. Jika tidak, para spekulan berpotensi menahan stok sampai harga naik.”Saya minta mereka ikut tanggung jawab. Kalau tidak, jangan datang-datang lagi ke Kemendag minta izin impor. Atau nanti saya blacklist saja biar tidak bisa impor,” tegasnya.

Seperti diketahui hingga saat ini baru 60 persen atau sekitar 150.000 ekor sapi bakalan yang sudah masuk Indonesia, dari total kuota impor sapi bakalan di kuartal II yang sebanyak 250.000 ekor. Izin impor tersebut diberikan kepada 43 perusahaan penggemukan sapi (feed loatter). Sementara itu, sebanyak 26 importir umum belum merealisasikan izin impor Rp 29 ribu ekor sapi siap potong.

Mendag menyebut, saat ini harga daging sapi secara rata-rata nasional sebesar Rp 107.940 per kilogram, naik 4,03 persen dibanding posisi pada 11 Juni yang Rp 103.770 per kilogram (kg). Meski keran impor telah dibuka, harga daging sapi betah nangkring di atas Rp 100.000 per kg sejak awal tahun ini. Di Jakarta, harga rata-rata daging sapi sudah menyentuh Rp 112.500 per kg.

Meski begitu, Mendag mengaku belum akan menggunakan Perpres No 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk meredam harga daging. Pasalnya, aturan turunannya, dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) masih disusun.”Kita akan atasi ini dengan operasi pasar daging sapi oleh Bulog,” jelasnya. ”

Sementara itu, untuk membantu menekan tingginya harga daging, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan melakukan operasi pasar daging. Direktur Utama (Dirut) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti menuturkan, ada dua sesi operasi pasar daging ini. Pada operasi awal, sebanyak 200 ton daging sapi lokal segar akan digelontorkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Minimal per hari kami gelontorkan sekitar 15 ton,” ungkap Djarot yang ditemui dalam kesempatan sama.
Dia melanjutkan, setelah stok itu habis maka Bulog siap membuka operasi pasar selanjutnya. Pihaknya menyiapkan sekitar 300 ton daging sapi lokal segar untuk kembali digelontorkan. Bukan hanya itu, Bulog juga akan menyediakan 1000 ton daging sapi impor jika dirasa masih kurang.

Operasi pun akan diperluas hingga Bandung dan Surabaya. “Kami mencoba masuk ke pasar retail. Ini untuk mengurangi beban saudara-saudara kita yang ingin mengonsumsi daging pada bulan puasa,” urainya.

Dijelaskan olehnya, persediaan daging sapi sebetulnya sudah cukup untuk beberapa bulan ke depan. Namun, distorsi harga membuat masyarakat kesulitan memperoleh daging sapi untuk dikonsumsi.

http://www.radarbanyumas.co.id/disinyalir-ada-permainan-spekulan/

Polisi Segera Jerat Tersangka Pengoplos Beras Bulog

Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu terus mengusut kasus pengoplosan beras. Bahkan, saat ini statusnya telah ditingkatkan menjadi penyidikan setelah polisi meminta keterangan 15 orang saksi yakni para karyawan Bulog, kuli gudang termasuk Kepala Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu, Sugeng Rahayu.

Kapolres Bengkulu AKBP Ardian Indra Nurinta membeberkan, semua barang bukti yang berhasil disita oleh anggota Reskrimsus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa 872 karung beras yang sudah dioplos, 11 karung beras kualitas jelek (menir), 7 karung beras berkualitas baik, 1 timbangan, 2 mesin jahit, dan 161 karung beras kosong ukuran 15 Kg.

“Jadi beras kualitas baik dicampur degan beras menir. Beras menir itu adalah sisa-sisa beras yang biasanya untuk makanan ternak. Tapi saya belum tahu pasti berapa perbandingannya antara beras kualitas baik dengan beras menir. Soal itu tanya saja ke bulog. Kata mereka sudah sesuai SOP. Tanya SOPnya seperti apa,” ujar Kapolres dilansir Rakyat Bengkulu (Grup JPNN.com), Sabtu (20/6).

Karena sudah ada barang bukti yang disita, Kapolres memastikan bahwa kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Itu artinya, dalam waktu yang tidak lama lagi penyidik akan menggelar ekspose penetapan tersangka.

“Perkara ini masih penyidikan, belum ada tersangka. Untuk barang bukti mungkin bisa mengembang, mungkin kita akan melakukan penyitaan lagi. Ini barang buktinya, lihat saja beras ini, kira-kira layak atau tidak untuk dikonsumsi,” kata Kapolres sembari menunjuk sampel beras menir.

Polres sendiri memergoki langsung saat petugas Bulog melakukan pengoplosan.

“Saat anggota datang ke gudang bulog, ada 9 kuli gudang yang sedang mengoplos beras. Dan semuanya sudah kita periksa termasuk kepala bulognya (Sugeng Rahayu). Untuk perkara ini bisa dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen dan pidana korupsi,” beber Kapolres.

Masih keterangan Kapolres, polisi mengambil tindakan-tindakan kepolisian tentunya ada sebab.

“Memang kita mengambil tindakan karena ada informasi dan kita melakukan penyelidikan. Lalu kita temukan memang saat itu sedang dilakukan pengoplosan antara beras yang bagus dicampur dengan beras yang jelek. Bahasa orang bulog, pengolahan. Setelah diambil sampel perbedaan beras yang bagus dengan yang jelek sebenarnya tidak jauh berbeda,” papar Kapolres.

Dilakukannya tindakan kepolisian setelah anggota menerima laporan dari masyarakat karena komitmen Polri dalam program 100 hari Kapolri, terutama berkaitan dengan barang-barang yang disetujui oleh pemerintah yakni barang yang disubsidi oleh pemerintah agar pengawasannya diperketat dan kalau ada pidananya diproses.

“Di antaranya beras ini. Ini kan ada subsidinya dari pemerintah. Makanya baru coba kita dalami berkaitan dengan beras oplosan ini. Apakah ini memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang jelas penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan. Kita sedang melakukan pengumpulan data-data, nanti kalau data sudah lengkap kita akan buka di media,” tandasnya.

http://www.jpnn.com/read/2015/06/20/310735/Polisi-Segera-Jerat-Tersangka-Pengoplos-Beras-Bulog

Dari Bos Bulog Hingga TNI AD Teken Target Stok 2 Juta Ton Gabah

Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Kementerian Koperasi dan UKM, TNI AD sepakat merealisasikan target capaian stok 2 juta ton gabah di 2015. Selama ini Bulog memang ditugasi pemerintah untuk punya stok minimal 1,5-2 juta ton beras di akhir tahun.

"Sesuai permintaan Menteri Pertanian hari ini kita lakukan Penandatanganan kesepakatan pencapaian target serapan gabah sebagai cadangan pangan Bulog sebesar 2 juta ton gabah," kata Dirut Bulog Djarot Kusumayakti usai penandatanganan kesepakatan lintas intansi, di Kementan, Selasa (16/6/2015)

Pihak yang tanda tangan sore ini antara lain Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Aster Kasad TNI AD Mayjen Kustanto, Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Hasil Sembiring

"Hasil kesepakatan ini secara teknis akan diatur dan ditindaklanjuti melalui kontrak kerjasama antara Perum Bulog dengan masing-masing koperasi sebagai mitra. Kesepakatan dibuat berdasarkan hasil koordinasi antara Kementan, Kementerian Koperasi dan UKM, Perum Bulog dan TNI AD," katanya.

Selama ini, TNI AD dilibatkan oleh Kementan dalam rangka mendukung tenaga untuk penyuluhan. Ada ribuan bintara pembina desa (babinsa) yang dilabatkan dalam program ini.

Berikut rincian target serapan beras Juni-Juli 2015 untuk menyukseskan target 2 juta ton gabah:

• DKI Jakarta dan Banten 30.000 ton
• Jawa Barat 250.000 ton
• Jawa Tengah 500.000 ton
• DIY 20.000 ton
• Jawa Timur 50.000 ton
• Aceh 15.000 ton
• Sumut 5.000 ton
• Riau dan Kepri 1.000 ton
• Sumatera Barat 5.000 ton
• Jambi 18.000 ton
• Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 242.000 ton
• Bengkulu 1.000 ton
• Lampung 40.000 ton
• Kalimantan Barat 10.000 ton
• Kalimantan Timur dan Utara 2.000 ton
• Kalimantan Selatan 7.000 ton
• Kalimantan Tengah 1.000 ton
• Sulawesi Utara dan Gorontalo 10.000 ton
• Sulawesi Utara 15.000 ton
• Sulawesi Tengah 15.000 ton
• Sulawesi Selatan dan Barat 200.000 ton
• Bali 1.000 ton
• NTB 100.000 ton
• NTT 1.000 ton
• Maluku Utara 1.000 ton
• Papua Barat 15.000 ton

"Jadi total 2 juta ton gabah. Kita upayakan bersama agar target kita bersama ini tercapai," kata Djarot.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring mengatakan beberapa provinsi target serapannya antara 100.000 - 242.000 ton yaitu Jateng, Jabar, Sumsel & Bangka Belitung, Sulsel & Sulbar, dan NTB.

"Angka yang besar-besar itu memang sentra padi dan panennya besar. Sebagian besar daerah akan panen Juni-Juli. Saya optimis target tercapai. Optimis," katanya.

http://finance.detik.com/read/2015/06/16/154505/2943910/4/dari-bos-bulog-hingga-tni-ad-teken-target-stok-2-juta-ton-gabah

Terbukanya Pintu Kebaikan di Bulan Ramadhan

Ketika puasa itu tiba, maka kebaikan akan mudah dilakukan. Kejahatan dan maksiat akan semakin berkurang karena saat itu pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup rapat, setan pun terbelenggu.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

“Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.” (HR. Bukhari no. 1899 dan Muslim no. 1079)
Dalam lafazh lain disebutkan,

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

“Jika masuk bulan Ramadhan, pintu-pintu rahmat dibukan, pintu-pintu Jahannam ditutup dan setan-setan pun diikat dengan rantai.”

Al Qodhi ‘Iyadh mengatakan, “Hadits di atas dapat bermakna, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu Jahannam serta terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan mulianya bulan tersebut.”

Al Qodhi juga berkata, “Juga dapat bermakna terbukanya pintu surga karena Allah memudahkan berbagai ketaatan pada hamba-Nya di bulan Ramadhan seperti puasa dan shalat malam. Hal ini berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadhan, orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan maksiat. Inilah sebab mereka dapat memasuki surga dan pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat ketika itu.” (Lihat Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 7: 18)

Karena terbuka lebarnya pintu kebaikan ini, pahala kebaikan akan dilipat gandakan[1]. Coba lihat perkataan para ulama salaf berikut ini.

Guru-guru dari Abu Bakr bin Maryam rahimahumullah pernah mengatakan, “Jika tiba bulan Ramadhan, bersemangatlah untuk bersedekah. Karena bersedekah di bulan tersebut lebih berlipat pahalanya seperti seseorang sedekah di jalan Allah (fii sabilillah). Pahala bacaaan tasbih (berdzikir “subhanallah”) lebih afdhol dari seribu bacaan tasbih di bulan lainnya.” (Lihat Lathoif Al Ma’arif, hal. 270)

An Nakho’i rahimahullah mengatakan, “Puasa sehari di bulan Ramadhan lebih afdhol dari puasa di seribu hari lainnya. Begitu pula satu bacaan tasbih (berdzikir “subhanallah”) di bulan Ramadhan lebih afdhol dari seribu bacaan tasbih di hari lainnya. Begitu juga pahala satu raka’at shalat di bulan Ramadhan lebih baik dari seribu raka’at di bulan lainnya.” (Idem)

Begitulah kemuliaan bulan Ramadhan. Orang yang sebelumnya malas ibadah, akan kembali sadar. Yang sudah semangat ibadah akan terus bertambah semangat. Yang lalai akan yang wajib, akan sadar di bulan Ramadhan. Yang lalai akan dzikir pun semangat untuk berdzikir. Begitu pula yang malas ke masjid akan rajin ke masjid. Namun tentu saja ibadah terbaik adalah ibadah yang kontinu, bukan hanya musiman,

وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

“(Ketahuilah bahwa) amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu (ajeg) walaupun sedikit.” (HR. Muslim no. 782)

Semoga Allah berkahi Ramadhan kita menjadi lebih baik.

http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/kajian-ramadhan-27-terbukanya-pintu-kebaikan-di-bulan-ramadhan.html

Target tak tercapai, Dirut Bulog diberhentikan

Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian tersebut disebabkan lantaran tidak tercapainya pengadaan beras yang dilakukan oleh Bulog selama masa kepemimpinannya.

Direktur Pelayanan Publik Bulog Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, Surat Keputusan pemberhentian Direktur Utama tersebut akan diserahkan besok Senin (8/6). "Sore kemarin ibu Dirut dipanggil ke Kementerian (BUMN), disampaikan akan diberhentikan dalam waktu dekat," kata Lely, Minggu (7/6).

Berdasarkan informasi lisan yang diterima Lely, Direktur Bulog diberhentikan karena tidak tercapainya target pengadaan beras yang dinilai tidak memenuhi harapan pemerintah yakni sebanyak 4 juta ton.

Lely menambahkan, selama Bulog berdiri pengadaan beras paling tinggi sebanyak 3,6 juta ton pada tahun 2009. Jumlah tersebut naik sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. "Kalau hari ini dinilai tidak memenuhi harapan pemerintah, kemungkinan pemerintah ada pertimbangan lain," kata Lely.

Sementara itu, terkait dengan adanya isu yang beredar dilapangan bila pencopotan Direktur Bulog ini dikarenakan persoalan lain yang tidak berhubungan dengan pengadaan beras Lely mengaku tidak mengetahuinya.

Catatan saja, kiprah Lenny Sugihat di lingkungan Bulog terbilang cukup singkat. Lenny yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengendalian Resiko di Bank BRI itu resmi menahkodai Bulog pada awal tahun 2015 ini. Di Bulog, Lenny menggantikan Sutarto Alimoeso yang telah memasuki masa pensiun pada 20 November 2014 lalu.

Saat menjabat sebagai Direktur Utama Bulog, Lenny mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memprioritaskan stabilisasi harga serta menjamin ketersediaan pangan. Selain itu, dia juga Lenny berjanji akan melakukan efisiensi operasional dan tata niaga untuk menjamin ketersediaan bahan makanan.

http://nasional.kontan.co.id/news/target-tak-tercapai-dirut-bulog-diberhentikan

Jokowi berpotensi Menjadi sumber ketidakpastian hukum

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berpotensi menjadi sumber ketidakpastian hukum, kalau sejumlah ketetapan pengadilan tidak dilaksanakan pemerintahannya sebagaimana mestinya. Dalam penyelesaian sengketa internal Partai Golkar, Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sangat jelas.

Kalau keputusan pengadilan yang sangat jelas itu tidak juga dilaksanakan, pemerintahan Presiden Jokowi gagal memahami posisi hukum keputusan dua pengadilan itu. Kalau perilaku tidak fair ini berkelanjutan, Presiden Jokowi dan kabinetnya akan menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Sangat berbahaya jika perilaku tidak taat hukum itu diteladani masyarakat kebanyakan. Negara ini akan kacau balau, karena semua instrumen hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum akan dilanggar seenaknya oleh siapa saja. Akan berlaku pepatah ‘Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari’. Kalau pemerintah boleh tidak taat hukum, mengapa masyarakat harus dipaksa-paksa taat hukum.

Seperti diketahui, baru-baru ini, PTUN Jakarta telah membatalkan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pimpinan Agung Laksono, hasil musyawarah nasional (Munas) di Ancol, Jakarta. Putusan PTUN itu kemudian telah diperkuat oleh putusan PN Jakarta Utara yang menolak DPP Partai Golkar versi Munas Ancol. PN Jakarta Utara menolak eksepsi Agung Laksono dan Menkumham tentang kompetensi absolut dan relatif dan menyatakan berwenang mengadili gugatan yang diajukan Aburizal Bakrie (ARB).

Selain itu, dalam putusannya, PN Jakarta Utara juga mempertegas keabsahan DPP Golkar hasil Munas Riau, serta memerintahkan kepada tergugat Agung Laksono untuk menghentikan segala kegiatan dan mengambil kebijakan serta keputusan yang mengatasnamakan DPP Golkar. Semua kebijakan, keputusan dan surat-surat yang pernah diterbitkan oleh DPP Golkar versi Munas Ancol berada dalam status quo.

Demi kepastian hukum, tafsir atas kejelasan keputusan dari dua pengadilan itu jangan dipelintir. Putusan provisi atau sela Pengadilan itu mengikat semua orang atau ‘egra omnes’. Tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara. Dari aspek kekuatan mengikatnya, tidak ada beda antara putusan sela, provisi atau putusan akhir. Putusan hakim setara dengan undang-undang.

Karena alasan itu, pemerintah dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) pun terikat dengan putusan provisi PN Jakarta Utara itu. Kalau KPU dan pemerintah bersikeras menunggu putusan inkrah, berarti tafsir atas keputusan PN Jakarta Utara itu telah dipelintir untuk kepentingan politik sempit dan jangka pendek. Kalau presiden mengamini hal ini, itulah bibit dari ketidakpastian hukum di negara ini. Tentu menyedihkan karena bibit ketidakpastian hukum itu justru ditanam oleh Presiden selaku kepala pemerintahan.

Bukan kali ini saja presiden merusak kepastian hukum. Ketika menyikapi kasus penangkapan dan penahanan penyidik KPK Novel Baswedan serta kasus pembekuan organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memperlihatkan beda sikap.

Dalam kasus Novel Baswedan, Presiden minta agar Novel tidak harus ditahan. Sedangkan Wapres justru membuat pernyataan bernuansa bisa memaklumi langkah Polri. Dalam kasus Novel Baswedan, kepastian hukum terjaga berkat kesepakatan Polri dan KPK untuk melanjutkan persoalannya hingga ke pengadilan.

Beda penyikapan antara Presiden dan Wapres terulang dalam kasus PSSI. Tak lama setelah Wapres mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mencabut pembekuan PSSI, Presiden justru mendukung keputusan Menpora untuk tetap membekukan organisasi PSSI.

Akhirnya, dalam kasus Partai Golkar, bisa terlihat bahwa politik penegakan hukum Presiden Jokowi sangat membingungkan. Presiden harus menjadi contoh dan teladan tentang kepatuhan pada hukum.

http://www.suarakarya.id/2015/06/03/jokowi-berpotensi-menjadi-sumber-ketidakpastian-hukum.html

Dirut Bulog: Pasokan Beras Tidak Perlu Dikhawatirkan

Pemerintah belum terpikirkan untuk melakukan impor beras jelang bulan puasa dan Lebaran tahun ini. Tidak impornya beras ini dikarenakan harga sudah stabil dan cadangan beras dari Perum Bulog sudah aman hingga Lebaran.

"Stok beras ada 1,5 juta ton. Posisi kita sampai lebaran aman, enggak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Pihaknya justru meminta kepada Kapolri Badrodin Haiti dan jajarannya agar mengamankan oknum atau spekulan yang melakukan penimbunan beras. Pasalnya, dengan penimbunan beras ini akan membuat gejolak harga beras kembali terjadi.

"Justru penekanannya seperti yang disampaikan pak Kapolri, penimbunan, keamanan supaya tidak terjadi gejolak harga, keamanan di stok, di distribusi, di angkutannya. Kan kalau lebaran biasanya angkutan yang membawa sembako diprioritaskan. Maksudnya supaya tidak terjadi shorted di salah satu tempat misalnya di tempat mengalami kelebihan," paparnya.

Saat ini Perum Bulog terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian untuk mengatasi gejolak harga baik dari sisi distribusi, keamanan dan angkutannya.

"Bulog juga kan sekaranf aktif melakukan pemerataan stok ya supaya pada nanti jelang dua minggu Ramadan stok ready di tempat," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya pun melakukan pengecekan stok-stok beras di gudang Bulog. Hal ini dilakukan untuk kelancaran arus barang yang masuk dan keluar.

"Lebaran kan biasanya crowded ya, jangan sampai nanti ketahan di situ," tegasnya.

Menko bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan hal yang sama. Dengan cadangan beras Bulog yang mencapai 1,5 juta ton, ketahanan pangan saat puasa dan Lebaran aman.

"Lalu Bulog itu melakukan pembelian untuk cadangan Bulog. Sampai saat ini cadangan Bulog aman 6 bulan ke depan," tukasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/06/03/320/1159793/dirut-bulog-pasokan-beras-tidak-perlu-dikhawatirkan