Agar penyerapan beras oleh Bulog berjalan maksimal, Komisi IV DPR RI
mendorong BUMN tersebut diberikan kewenangan supaya bisa membeli beras
di luar Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Wakil Ketua Komisi IV
DPR RI Herman Khaeron mengatakan, Bulog jangan terpaku pada HPP, tapi
Bulog berpatokan yang besarannya ditetapkan pemerintah. Nanti
pembayarannya audited BPK sehingga riil berapa yang dibeli sesungguhnya.
"Tapi,
pemerintah mengeluarkan policy atas batas anggaran yang disiapkan.
Kurangnya pembayaran akan dibayar pada tahun berikutnya," katanya,
kepada Bisnis, Minggu (3/4/2016).
Menurutnya, dengan sistem tersebut Bulog bisa membeli lebih banyak beras
maupun gabah dari petani dalam negeri. Pembelian harga bulog kepada
pemerintah dan kekurangan anggarannya audited tergantung dari
perkembangan harga di pasar.
Sedangkan apabila, harga beras
maupun gabah nasional melebihi harga referensi dan psikologis yang
menyulitkan konsumen, tentu Bulog harus mencari dari luar. Sehingga
intervensi harga internasional berlaku di pasar.
Dia menyebutkan,
sebenarnya produktifitas padi Indonesia sudah tinggi. Produksi beras
nasional pada tahun 2015 mencapai 42 juta ton dengan tingkat konsumsi 34
juta ton atau surplus 8 juta ton.
"Kenapa Indonesia harus impor
karena 8 juta ada di pedagang dan masyarakat. Bulog sebagai institusi
negara yang ditugaskan untuk mempersiapkan pangan nasional tentu tidak
bisa berebut stok yang pas-pasan berada di masyarakat dan
pedagang,"ujarnya.
Untuk itu Bulog selalu mencari pada HPP.
Selama ini Bulog harus mencari beras hingga ke luar negeri yang
surplusnya banyak seperti Thailand.
"Saya kira hukum ekonomi
berlangsung. Ketahanan pangan, produktifitas Indonesia lebih baik dari
Thailand dan Malaysia. Masalahnya, konsumsi di negara lain lebih rendah
dari pada negara kita," ujarnya.
Selain itu, dirinya
berpandangan semestinya pemerintah berpikir jangan fokus pada nilai
konsumsi yang akan naik terus dan dikejar oleh produksi. Menurutnya,
kurang tepat apabila tanpa memikirkan bagaimana memberikan pangan
alternatif bagi masyarakat yang basisnya kekuatan lokal.
"Seperti
Cimahi makan beras singkong lantas dipaksa dikasi beras. Papua Sagu.
Pemerintah menetapkan standar kesejahteraan juga beras kenapa tidak
dikonversi ke pangan lokal. Dengan beras sekian kilo, pangan lokal
sekian kilo dengan protein sekian," paparnya.
http://bandung.bisnis.com/read/20160403/5/552705/begini-saran-komisi-iv-agar-serapan-bulog-maksimal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar