Mafia Impor Kedelai Mainkan Harga

Gabungan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo) menuding  mafia impor kedelai memainkan harga sesuai keinginan mereka. Bahkan mereka disinyalir mampu mengendalikan orang-orang di pemerintahan.
“Kalau banyak orang di pemerintahan yang menarik keuntungan dari impor kedelai  maka akan sulit kita berharap harganya  akan turun sehingga menguntungkan perajin tahu dan tempe,” kata Suheri Bendahara Gapoktindo dalam Media Gathering Forum Wartawan Bulog, di Bogor, kemarin.
Dia memberi contoh kuatnya peran importir ini dalam memainkan harga kedelai adalah sulitnya menghilangkan Kepmen Perdagangan yang membebaskan impor kedelai oleh swasta sehingga harganya menjadi tidak terkendali. Padahal pada saat yang bersamaan terdapat Kepres yang menugaskan BUMN untuk menangani impor ini.
“Kalau yang menangani impor adalah BUMN seperti Bulog, maka harga kedelai lebih mudah dikendalikan sehingga tidak merugikan perajin tahu dan tempe.”
Pada kurun waktu 1979-1998 saat koperasi bekerjasama dengan Bulog untuk pengadaan kedelai bagi perajin tempe dan tahu suplai selalu tersedia dengan harga terjangkau. Meskipun harga kedelai terjangkau untuk para perajin tempe,  namun  tidak juga merugikan petani, begitu pula dengan Bulog juga tidak rugi.
“Harga selama kurun itu harga kedelai tidak pernah turun, sehingga petani untung, tapi perajin masih mampu menjangkau dan Bulog tidak rugi,” ucapnya. Kondisi itu terjadi  karena pemerintah mampu mengatur atau mengendalikan harga, selain itu juga ada keterbukaan kebutuhan dan ketersediaan kedelai di lapangan.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional (DKN)  Benny A Kusbini  mengatakan, saat ini impor kedelai dilakukan oleh pengusaha yang tidak mau terjadinya swasembada, dan mereka diuntungkan dengan kondisi yang terjadi sekarang antara lain dengan bea impor nol persen.
Menurut dia  seharusnya impor kedelai ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan malah diserahkan kepada swasta.  BUMN yang dapat diserahi untuk melakukan impor kedelai seperti Perum Bulog, PT Berdikari ataupun PT RNI, atau  bisa juga ke koperasi.
Sedangkan  Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, pemerintah seharusnya mewajibkan importir untuk menyerap kedelai dalam negeri terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Sisanya, kalau ada kekurangan, menurut dia, baru didatangkan dari impor, sehingga tidak memukul petani kedelai dalam negeri.
Dia  juga menyatakan, pemerintah seharusnya mengembalikan peran Bulog untuk melakukan stabilisasi harga dan melakukan impor sesuai kebutuhan produksi dalam negeri jika tidak mencukupi.
Menurut dia, petani yang menanam kedelai dalam luasan kecil-kecil tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan kebutuhan komoditas tersebut kebanyakan ada di perkotaan. Oleh karena itu, tambahnya, diperlukan peran Bulog yang bisa membeli dan menampung serta menjual ke pengrajin tahu dan tempe.
“Pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga kedelai, seharusnya hanya Bulog yang mendapat kuota impor kedelai, sedangkan swasta lain harus dalam kendali Perum Bulog,” katanya.
Dengan tata niaga tersebut, menurut Winarno, maka harga kedelai bisa dikendalikan sehingga petani, produsen dan konsumen tahu tempe akan selalu mendapat harga yang stabil.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Rito Angky mengatakan, sejak ditugaskan untuk membantu mengendalikan harga kedelai di tingkat petani pihaknya sampai saat ini telah membeli kedelai petani sebanyak 460 ton. Diharapkan dengan terjaminnya pasar dengan harga yang menarik petani akan lebih tertarik lagi untuk menanam kedelai.

http://www.poskotanews.com/2013/12/01/mafia-impor-kedelai-mainkan-harga/