Bulog Gerojok 800 Ribu Ton Beras Impor Awal Tahun Depan

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan akan ada stok beras impor tambahan pada awal tahun depan. Tambahan pasokan beras impor itu untuk mengantisipasi beras dari sawah tadah hujan yang diperkirakan baru panen besar pada April 2016.

"Pengiriman impor yang belum masuk kan ada 800 ribu lagi, tapi ada pemakaian Januari hingga Maret yang harus di-manage dengan baik," kata Djarot saat dihubungi Tempo hari ini, 13 Desember 2015.

Djarot menjelaskan, dengan adanya El-Nino sawah nonirigasi kemungkinan besar baru dapat menanam pada Desember. Ia memperkirakan panen besar baru dapat dilakukan pada April mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan distribusi beras perlu dilakukan dengan baik selama jeda waktu Januari hingga Maret.

Menurut Djarot, saat ini Bulog masih mengantongi stok beras 1,2 juta ton. Ia memprediksi stok ini akan dipakai hingga menyisihkan lebih-kurang 500 ribu ton. Stok ini ditambah dengan stok 700 ribu ton beras impor yang ditargetkan akan dikirimkan semua pada akhir tahun ini.

Saat ini memang baru 350 ribu ton beras yang sudah terealisasi. Djarot mengatakan jika 700 ribu ton beras impor dari Vietnam ini terealisasi, akan meningkatkan stok dalam negeri.

Apabila ditotal, Djarot mengatakan akan ada stok 1,2 juta ton beras untuk stok Januari hingga Maret mendatang. Hal ini akan ditambah dengan impor beras 800 ribu ton dari Thailand dan Vietnam yang akan dikirim berangsur-angsur selama Januari hingga Maret.

Djarot mengakui data produksi di masing-masing daerah yang minim memang menyulitkan Bulog untuk melakukan pengelolaan yang maksimal. Oleh karena itu, Bulog juga akan melakukan pemantauan berdasarkan harga pasar.

Djarot mencatat telah terjadi pergerakan harga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bulog juga telah melakukan intervensi pasar dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga di daerah.


http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/12/13/090727347/bulog-gerojok-800-ribu-ton-beras-impor-awal-tahun-depan

Kemtan usulkan Bulog jadi Penyokong Badan Pangan

Pemerintah saling lempar tanggungjawab soal bentukan Badan Pangan Nasional (BPN). Pasalnya, berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Pangan No 18 Tahun 2012, BPN harusnya sudah terbentuk sebelum 17 November 2015 lalu.

Namun setelah batas waktu pembentukan itu, Kementerian Pertanian (Kemtan) melempar tanggungjawab kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB).

Sebab saat ini, draf pembentukan BPN yang disusun Kemtan telah sampai di Kementerian PAN-RB dan belum diproses sampai ke meja presiden. Dalam draf usulan tersebut, Kemtan menawarkan sejumlah alternatif pembentukan BPN. Salah satunya adalah dengan menjadikan Bulog sebagai penyokong logistik BPN.

Kemtan mengusulkan agar BPN berwenang dalam melakukan pengaturan stok pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, kualitas pangan serta kewenangan menerbitkan rekomendasi untuk ekspor dan impor pangan. Selain itu, BPN juga berwenang melakukan pengawasan keamanan pangan dan memantau harga.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kemtan Gardjita Budi akhir pekan lalu. "Salah satu yang diusulkan BPN berfungsi sebagai regulator dan Bulog sebagai pelaksana," ujar Gardjita.

Ia menegaskan tidak ada salah satu institusi saling membawahi. "Jadi tidak ada statement yang mengatakan membawahi Bulog atau dibawahi Bulog," tambahnya.

Gardjita menjelaskan kalau BPN yang diusulkan Kemtan itu mirip dengan BPOM yang langsung di bawah presiden. Dalam usulan tersebut, Kemtan juga membuka alternatif BPN bekerjasama dengan kementerian teknis bila menyangkut hal-hal teknis. Sehingga sinergi antar lembaga pemerintah dalam membentuk BPN lebih kuat.

Sejauh ini, draf usulan pembentukan BPN sudah dalam tahap finalisasi dan ada beberapa koreksi yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dan ditargetkan selesai sebelum tutup tahun. Atau paling banter awal tahun 2016 sudah diteken presiden.

http://nasional.kontan.co.id/news/kemtan-usulkan-bulog-jadi-penyokong-badan-pangan

Dirut Bulog : Penguatan Infrastruktur untuk Perkecil Gerak Spekulan Pangan

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, penguatan infrastruktur pascapanen, penyimpanan, dan distribusi mutlak diperlukan bagi Bulog untuk menjalankan penugasan stabilisasi harga dari pemerintah. Dengan infrastruktur yang memadai, pangan akan melimpah, sehingga ruang gerak para spekulan pangan bisa diminimalkan.

Dalam menjalankan penugasan stabilisasi harga pangan dari pemerintah, kata Djarot, setidaknya terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi Bulog. Yakni, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga itu sendiri.

Dari sisi ketersediaan, Bulog harus bisa menyimpan pangan dalam jumlah yang cukup sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan maka Bulog bisa menyediakan. Apabila ketersediaan melimpah, tentu harga yang wajar bisa dijaga. “Di sinilah infrastruktur diperlukan, tujuannya agar pangan melimpah sehingga harga terjangkau. Kalau sudah melimpah, tentu spekulan tidak bisa main. Memang tidak bisa sempurna, tapi paling tidak dengan penguatan infrastruktur maka bisa memperkecil ruang gerak spekulan,” jelas dia kepada Investor Daily, kemarin.

Djarot menuturkan, ketersediaan pangan yang harus disiapkan Bulog bervariasi tergantung komoditas pangan yang dijadikan mandat dari pemerintah. Ketersediaan pangan di Bulog tergantung pergeseran waktu yang diinginkan tentunya dengan melihat kondisi suplai pangan di lapangan. “Ketersediaan atau stok pangan yang harus kami siapkan tergantung komoditas, itu naturenya beda-beda. Misalnya, produksi kedelai hanya 700 ribu ton, sementara kebutuhan 2,5 juta ton, lalu yang 1,8 juta ton dari mana, kalau ingin menjaga kebutuhan sampai satu bulan dengan hanya dua minggu tentu jumlah untuk menutupi yang 1,8 juta ton itu beda,” jelas dia.

Dalam menjalankan stabilisasi harga misalnya, kata Djarot, Bulog mendapat penugasan menyerap jagung petani agar harga stabil, untuk itu dibutuhkan fasilitas pengering agar komoditas yang dibeli dari petani tersebut tidak rusak. Pun demikian untuk komoditas lain, mulai dari beras hingga komoditas hortikultura.

“Untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah, infrastruktur pascapanen, warehouse seperti gudang dan silo, hingga outlet sangat diperlukan. Namanya komoditas pangan tidak boleh ndibeli lalu rusak, jangan sampai sudah susah-susah beli jagung dari petani tapi tidak punya fasilitas pengering,” kata Djarot.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/327373-dirut-bulog-penguatan-infrastruktur-untuk-perkecil-gerak-spekulan-pangan.html

PMN Tak Cair, Bulog Bisa Cari Pinjaman Komersial

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengakui pihaknya memang berharap bisa mendapatkan dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun dari APBN 2016. Saat ini, pembahasan PMN tersebut tertunda di DPR, padahal sedianya PMN itu akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur pangan Bulog tahun depan.

Namun demikian, apabila dana PMN tersebut tidak bisa didapatkan, Bulog akan menggunakan dana cadangan investasi yang dimiliki perusahaan. “Apabila dana investasi perusahaan tidak juga mencukupi, kami akan melakukan kerja sama dengan investor atau perusahaan lain, misalnya menyewa drying center, opsi terakhir tentu dengan mencari pinjaman komersial. Tapi ditunggu dulu nanti awal tahun depan bagaimana,” jelas Djarot kepada Investor Daily di Jakarta, kemarin.

Perum Bulog menyiapkan belanja modal (capital expenditures/capex) sebesar Rp 2,3 triliun untuk tahun depan. Sebanyak Rp 2 triliun akan bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) yang pembahasannya saat ini mandek di DPR dan Rp 300 miliar sisanya dari kas internal. Dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan pascapanen, penyimpanan, maupun distribusi pangan.

Untuk opsi sewa misalnya, Bulog akan bekerja sama dengan PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri (SHS) dalam penggunaan drying center. Pertani tercatat memiliki 65 drying center dengan kapasitas per unitnya 30 ton per dua hari penggunaan. Begitupun dengan SHS.

Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto Hutagaol mengungkapkan, tahun ini pihaknya mengalokasikan Rp 400 miliar untuk belanja modal. Dana itu juga untuk membenahi sejumlah infrastruktur. “Kami mau tahun depan ada capex Rp 2,3 triliun. Sebanyak Rp 2 triliun dari PMN, kami yakin nanti bisa kami dapatkan.

Semuanya untuk infrastruktur, mulai dari pembangunan gudang pendingin (cold storage), revitalisasi mesin penggilingan, pengadaan mesin pengering (dryer) gabah, juga tempan penyimpan (silo) jagung dan gabah,” kata dia, baru-baru ini.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/327372-pmn-tak-cair-bulog-bisa-cari-pinjaman-komersial.html

Bulog Siapkan Belanja Modal Rp 2,3 Triliun Tahun Depan

Perum Bulog menyiapkan belanja modal (capital expenditures/capex) sebesar Rp 2,3 triliun untuk tahun depan. Sebanyak Rp 2 triliun akan bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) yang pembahasannya saat ini mandek di DPR dan Rp 300 miliar sisanya dari kas internal. Dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan pascapanen, penyimpanan, maupun distribusi pangan.

Selain beras, Bulog pada 2016 juga mengelola gula, kedelai, jagung, daging sapi, bawang, cabai, dan ikan.
Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto Hutagaol mengungkapkan, tahun ini pihaknya mengalokasikan Rp 400 miliar untuk belanja modal. Dana itu juga untuk membenahi sejumlah infrastruktur. “Kami mau tahun depan ada capex Rp 2,3 triliun. Sebanyak Rp 2 triliun dari PMN, kami yakin nanti bisa kami dapatkan.

Semuanya untuk infrastruktur, mulai dari pembangunan gudang pendingin (cold storage), revitalisasi mesin penggilingan, pengadaan mesin pengering (dryer) gabah, juga tempan penyimpan (silo) jagung dan gabah,” kata dia, baru-baru ini.

Pada 2016, Perum Bulog menargetkan pengadaan beras dari dalam negeri sebanyak 4 juta ton, rinciannya 3 juta ton untuk beras subsidi (PSO) dan 1 juta ton beras komersial. Selain beras, tahun depan Bulog juga melakukan pengadaan gula, kedelai, jagung, dan daging sapi secara komersial. Di sisi lain, Bulog juga kemungkinan akan mendapatkan mandat untuk melakukan pengadaan cabai, bawang merah, bawang putih, ayam, garam, dan ikan, yang juga secara komersial.

Sedianya, Bulog akan membangun 14 unit cold storage, 25 unit silo jagung, 50 unit silo gabah, di samping melakukan modernisasi mesin penggilingan. Saat ini dari 130 unit penggilingan gabah dan beras (UPBG) yang dioperasikan Bulog hanya setengah yang beroperasi penuh. Saat ini total kapasitas gudang yang dimiliki Bulog sudah mencapai 4 juta ton, sedangkan Bulog juga sudah memiliki cold storage di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, namun kapasitas masih minim.

Dari sisi distribusi, Bulog akan menambah Bulog Mart dari saat ini yang sudah berjumlah 300 unit, menambah Rumah Pangan Kita dari saat ini 100 unit, dan menambah jaringan Toko Tani Indonesia (TTI) dari saat ini di 162 titik menjadi 1.000 titik pada tahun depan, itu baru di Pulau Jawa. Bulog Mart, Rumah Pangan Kita, dan TTI, adalah outlet distribusi Bulog yang langsung menyasar konsumen akhir. Dengan cara ini, selain stabilitas harga tercapai, tata niaga pangan menjadi lebih efisien karena beberapa lapis jalur distribusi akan terpangkas.

Menurut Iryanto, bulan lalu PMN sebesar Rp 3 triliun dalam APBN-P 2015 telah dicairkan pemerintah. Hal inilah yang juga membuat Bulog meyakini PMN sebesar Rp 2 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2016 bisa didapatkan perusahaan pelat merah tersebut, meski kini pembahasannya ditunda. “Kami baru saja mendapatkan pencairan PMN Rp 3 triliun dari pemerintah melalui APBN-P 2015. Kami akan gunakan untuk tambahan modal kerja, tepatnya untuk pengadaan gabah/beras subsidi saat panen raya tahun depan. ” ungkap Iryanto.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/327370-bulog-siapkan-belanja-modal-rp-23-triliun-tahun-depan.html

Bulog Siapkan 100.000 Ton Beras

Operasi Pasar Diadakan di Sejumlah Daerah

 Perum Bulog menyiapkan 100.000 ton beras untuk operasi pasar di daerah-daerah yang harga berasnya cenderung naik. Perum Bulog juga akan melibatkan pedagang pasar untuk menyalurkan beras dengan harga eceran Rp 8.300 per kilogram. Operasi pasar akan dilakukan hingga Januari 2016.

Direktur Komersial Perum Bulog Fadzri Sentosa kepada Kompas, Selasa (1/12), di Jakarta, mengatakan, operasi pasar (OP) dilaksanakan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang harga beras cenderung naik. Daerah-daerah itu antara lain Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi.

Perum Bulog menargetkan akan mendistribusikan 100.000 ton hingga akhir Desember 2015 atau Januari 2016 sampai terlihat ada kestabilan harga. Apabila masih belum stabil dan OP masih diperlukan, Bulog siap menambah.

"Untuk Jakarta, kami akan bekerja sama dengan pedagang pasar melalui PD Pasar Jaya. Selain itu, kami menyalurkan juga melalui saluran mitra. Kami juga akan mendistribusikan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIC) seharga Rp 8.300 per kg dengan kemasan 5 kg dan 50 kg melalui pedagang di sana," kata Fadzri.

Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 1,3 juta ton. Adapun stok beras impor yang telah datang dari Vietnam sebanyak 227.000 ton dari total 1 juta ton.

Sementara itu, pedagang beras di PIBC, Jakarta, meminta Perum Bulog menggelar operasi pasar (OP) di pasar yang menjadi pusat beras tersebut. Pedagang telah meminta agar Bulog memasok beras sebanyak 7.200 ton.

Ketua Persatuan Pedagang Beras dan Penggilingan Padi (Perpadi) DKI Jakarta Nellys Soekidi mengemukakan, pasokan beras di PIBC, yaitu rata-rata 3.000 ton per hari. Hanya saat ini stok yang langka adalah beras murah atau beras IR 64 kualitas III.

Kalaupun ada, jumlahnya terbatas dan harganya Rp 8.900 per kg-Rp 9.000 per kg. Padahal, harga normal beras tersebut Rp 8.300 per kg-Rp 8.500 per kg.

"Kelangkaan beras tersebut menyebabkan harga beras medium terkerek tinggi, yaitu menjadi di atas Rp 9.500 per kg. Agar tidak berlarut-larut, Bulog perlu memasok beras sebagai pengganti beras kelas murah tersebut," ujarnya.

Menurut Nellys, pasokan 7.200 ton itu bisa untuk seminggu lebih. Pasokan itu nantinya akan dibagi kepada lebih kurang 300 pedagang beras PIBC untuk dijual dengan harga Rp 8.300 per kg. "Kami akan memasang spanduk penjualan harga beras OP dari Bulog tersebut agar para pembeli tahu," katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengemukakan, Ikappi melihat stok di PIBC masih ada dan stabil. Meskipun begitu, harga beras masih tinggi.
"Kami masih mendalami apakah ada permainan pedagang dalam kenaikan harga beras tersebut," ujarnya.

OP, lanjutnya, juga belum efektif menurunkan harga beras. Hal itu terjadi karena OP dilakukan di luar pasar. Bulog perlu memasukkan beras kepada pedagang, bukan kepada masyarakat umum.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong telah mengeluarkan surat yang mengintruksikan Perum Bulog menggelar OP. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan harga beras medium di pasar yang saat ini rata-rata nasionalnya menembus Rp 10.620 per kg.

Sejak pekan kemarin, Bulog telah melakukan OP. Namun, OP masih belum merata dan jumlah beras OP yang didistribusikan masih sedikit sehingga harga belum turun.

Sinyal spekulasi

Di tempat terpisah, pengamat pertanian yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo mengatakan, lonjakan harga beras yang terjadi sekarang akibat Perum Bulog yang tidak mampu menjadi stabilisator harga beras.

Sepanjang 2015 pengadaan beras Bulog rendah. Fakta itu memberi sinyal pada para pelaku pasar untuk berspekulasi.

Apabila pengadaan beras Bulog tinggi, spekulasi akan berkurang. Pelaku pasar akan memperhitungkan kemampuan Bulog dalam menjaga harga.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap musim paceklik atau pada November-Desember harga beras naik. "Yang mengherankan negara tidak pernah belajar dari kondisi masa lalu dan kondisi ini terus berulang," katanya. Kondisi itu harusnya bisa diantisipasi dengan membuat kebijakan yang tepat. 

http://print.kompas.com/baca/2015/12/02/Bulog-Siapkan-100-000-Ton-Beras

Menakar Sejuta Hektare Sawah Bulog

Tiga langkah itu niscaya menjadikan on-farm Bulog sebagai penyangga kedaulatan pangan, yang memerdekakan bangsa ini dari beras impor.  

Boleh jadi, pada 2015 merupakan tahun kegagalan sekaligus kebangkitan untuk Badan Urusan Logistik (Bulog). Dikatakan gagal, terutama karena realisasi jumlah pengadaan cadangan beras dari produksi domestik pada 2015 sangat rendah.

Sampai 18 November 2015, realisasi pengadaan cadangan beras subsidi hanya 1,93 juta ton dari target 3,2 juta ton. Akibatnya pemerintah terpaksa mengambil langkah antikedaulatan pangan, yaitu impor beras 1,5  juta ton dari Vietnam dan Thailand untuk mengantisipasi defisit pada 2016.

Timbul kontroversi. Sejumlah pengamat menilai kegagalan Bulog itu direkayasa untuk legitimasi impor beras, demi perburuan fee yang sangat besar. Membela diri, Bulog menunjuk penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sesuai Inpres No. 5/2015 yang lebih rendah dari harga pasaran sebagai biang kegagalan pencapaian target pengadaan beras domestik.

Presiden Joko Widodo menengahi kontroversi itu dengan menegaskan impor beras pada tahun ini hanya untuk menutup defisit cadangan beras awal 2016. Selanjutnya, untuk menjamin pengadaan cadangan beras sepenuhnya domestik, mulai musim tanam 2015/2016, Bulog akan menjalankan  program on-farm berupa pengelolaan klaster padi sawah 1 juta ha.

Program tersebut merupakan revolusi proses bisnis, sehingga tepat disebut sebagai langkah kebangkitan Bulog. Pertanyaannya seperti apa on-farm Bulog itu, apa kendala implementasinya dan bagaimana solusinya?

Kegagalan Bulog mencapai target cadangan beras 2015 berpangkal pada implementasi proses bisnis pengadaan gabah atau beras yang tergantung pada produksi petani (98,4%) melalui jaringan mitra kerja pengadaan (MKP).

Dalam proses itu Bulog tak berkontribusi pada pembentukan harga gabah atau beras. Bulog hanya menjadi penerima harga yang umumnya di atas HPP.

Program on-farm Bulog dirancang sebagai solusi untuk keluar dari masalah tersebut. Melalui program itu, Bulog turut membentuk harga dan mutu gabah atau beras, sehingga pengadaan cadangan beras pemerintah akan lebih terjamin.

Untuk musim tanam 2015/2016 dan tahun depan, target luas tanam program on-farm Bulog itu ditetapkan 1 juta ha sawah. Seluas 250.000 ha di antaranya akan dikelola Bulog sendiri, lalu seluas 250,000 ha bersinergi dengan BUMN lain, dan 500.000 ha bermitra dengan petani atau mitra kerja pengadaan (MKP).
Target produktivitasnya  8 ton gabah kering panen (GKP)/ha sehingga dari 1 juta ha akan dihasilkan 8 juta ton GKP atau 4 juta ton beras.

Produktivitas tinggi dijamin melalui aplikasi paket teknologi budidaya modern dan perlindungan gagal panen. Untuk itu on-farm Bulog dijalankan pada areal yang difasilitasi Kementerian Pertanian dengan bantuan atau subsidi teknologi budidaya unggul(benih/pupuk/alsintan) dan asuransi usaha tani.

Di bawah kendali manajemen Bulog,  aplikasi teknologi unggul dan asuransi pada areal 1 juta ha akan meningkatkan efisiensi usaha tani, selain produktivitas dan mutu hasilnya. Itulah cara Bulog ikut memben-tuk har ga, yaitu menekan harga pokok produksi GKP/beras menjadi lebih rendah, sehingga sesuai daya beli pemerintah tapi tetap menguntungkan petani.

PELAJARAN GP3K

Di atas kertas rencana on-farm Bulog itu sangat baik, tetapi realitasnya bisa lain di hamparan sawah. Untuk itu, kegagalan program Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dari Kementerian BUMN (2011-2013), layak menjadi pelajaran.

Seperti on-farm Bulog, program GP3K bertujuan meningkatkan produktivitas usaha tani padi minimal 1 ton/ha, untuk mendukung realisasi surplus beras 10 juta ton pada 2014.

Dilaksanakan lima BUMN (Sang HyangSeri, Pertani, Pupuk Indonesia, Perhutani, Bulog), program itu memfasilitasi petani padi dengan pinjam-an paket teknologi bu di daya unggul (benih, pupuk, pes tisida) secara bayar panen plus dampingan teknis. Program GP3K gagal mencapai target peningkatan produktivitas dan produksi akibat dua masalah dasar.

Pertama, tidak ada unit operasional yang berdaya-tata (steering capacity) dan berdayalaksana (delivery capacity) mumpuni untuk mengelola kebun padi skala ratusan ribu atau bahkan jutaan hektare di lima BUMN pelaksana. Akibatnya target luas areal, presisi paket teknologi, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani gagal dicapai.

Kedua, tidak ada organisasi pelaksanaan yang mengikat BUMN pelaksana dan petani sebagai sebuah kesatuan. Akibatnya, antara kedua pihak bukan saja tak terbangun sinergi agribisnis yang kuat dan efisien, tetapi komitmen petani mensukseskan GP3K juga sangat lemah.

Program on-farm Bulog juga mengandung dua masalah dasar tersebut. Karena itu, agar terhindar dari kegagalan, pemerintah/Bulog perlu diambil langkah-langkah solutif.

Pertama, membentuk kelembagaan Sistem Kedaulatan Pangan Nasional (SKPN) yang mensinergikan fungsi-fungsi keseluruhan stakeholder pangan nasional (pemerintah, petani, korporasi), secara horizontal maupun vertikal dari tingkat pusat sampai desa.

Program on-farm  Bulog lalu ditetapkan sebagai salah satu implementasinya di lapangan.

Kedua, membentuk organisasi on-farm Bulog yang mengintegrasikan para stakeholder perberasan dengan struktur yang terentang dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Organisasi ini setidaknya melibatkan Bulog (koordinator), BUMN pertanian (manajemen), BUMN perbank-an (pembiayaan), dan organisasi tani (operator lapangan).

Organisasi ini idealnya berupa sirkuit tertutup untuk mencegah kebocoran transaksi (dana dan hasil) ke luar sistem. Ketiga, mereorganisasi organisasi ta ni atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) pelaksana on-farm Bulog menjadi “Badan Usaha Milik Petani” (BUMP), sebagai prasyarat integrasi organisasi agribisnis.
Dengan demikian interaksi antar pemangku kepentingan da lam organisasi on-farm Bulog dapat sepenuhnya bersifat business to business.

Tiga langkah itu niscaya menjadikan on-farm Bulog sebagai penyangga kedaulatan pangan, yang memerdekakan bangsa ini dari beras impor.

*) M.T. Felix Sitorus, Doktor Sosiologi Pedesaan dari IPB & Direktur Center for Smart Agribusiness, Politeknik Agroindustri Subang

http://koran.bisnis.com/read/20151201/251/497284/menakar-sejuta-hektare-sawah-bulog