Setidaknya ada dua ajakan presiden terpilih Joko Widodo
(Jokowi) pekan lalu usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh
gugatan Prabowo-Hatta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertama, ia mengajak semua relawan agar tidak membubarkan diri, melainkan tetap aktif untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kedua,
ia mengimbau seluruh jajaran pemerintahan, pusat hingga daerah untuk
"berbuat". Kata-kata itu penting. Tapi, pelaksanaan kata-kata jauh lebih
penting.
Relawan dibutuhkan Jokowi sebagai watchdog, pihak yang mengawasi penyimpangan di berbagai kementerian dan instansi pemerintah, serta melaporkannya. Ia berjanji untuk langsung merespons laporan para relawan agar segera ada solusi dan perubahan. Para pejabat dan pegawai negeri perlu diawasi agar reformasi birokrasi tidak sekadar retorika dan jargon. Para relawan diminta terus mengawasi pemerintahannya hingga akhir periode.
Lebih jauh, kita melihat, ada harapan lain Jokowi terhadap para relawan yang pada pilpres lalu menjadi penentu kemenangannya. Di parlemen, ada kemungkinan, Jokowi-JK akan menghadapi tembok besar bernama Koalisi Merah Putih yang sudah bertekad menjadi koalisi permanen di parlemen. Walau jauh lebih besar kemungkinan Koalisi Merah Putih akan bubar, upaya menghadapi kemungkinan terburuk harus disiapkan. Jika program yang bagus ditentang juga oleh anggota Dewan dan mereka bersatu-padu dalam koalisi yang asal bersikap bukan terhadap kebijakan pemerintah, mereka akan berhadapan dengan koalisi rakyat.
Pembelaan rakyat sudah terbukti berhasil. Di DKI, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sejumlah program pemerintah akhirnya disetujui juga oleh anggota Dewan. Kita tidak perlu terlalu khawatir dengan ancaman parlemen. Selama pemerintah memiliki program yang baik--yang sungguh demi rakyat--, ancaman parlemen tak perlu dijadikan momok yang menakutkan.
Dengan mengandalkan para relawan dan koalisi rakyat sebagai pendukung kebijakannya, Jokowi tentu sudah membulatkan tekad untuk memiliki kabinet ahli dan bersih. Dengan menteri yang berkualitas, birokrasi yang bersih dan melayani akan lebih mudah terbentuk. Dalam berhadapan dengan "macan" Senayan, para menteri yang cerdas dan bersih akan lebih mudah mengegolkan program pemerintah.
Pentingnya zaken kabinet menjadi diskusi publik di berbagai penjuru Tanah Air. Cukup sudah kabinet hasil dagang sapi. Jokowi diharapkan mampu membentuk the winning team. Pemilihan kabinet sepenuhnya berdasarkan kapasitas, integritas, dan kemampuan negosiasi. Mereka boleh berasal dari mana saja, termasuk dari parpol. Selama memenuhi tiga kriteria di atas, orang partai layak menjadi menteri. Di samping memiliki keahlian dan integritas, orang parpol sudah terbiasa berorganisasi. Tapi, kita mendukung Jokowi untuk mempertahankan syarat ketua parpol yang ditunjuk menjadi menteri harus menanggalkan jabatan partainya.
Indonesia tidak kurang memiliki calon menteri yang memenuhi kriteria. Tinggal keberanian dan keteguhan hati presiden untuk memilih menteri sesuai meritokrasi. Memilih menteri sesuai bidang keahliannya. Jika Jokowi-JK bisa membentuk zaken kabinet, para pelaku ekonomi akan merespons postif. Dalam situasi global yang belum menentu, respons positif pasar terhadap kabinet baru akan membantu penguatan stabilitas ekonomi makro. Dana investasi akan masuk, rupiah akan menguat terhadap dolar AS, harga saham melonjak, dan neraca transaksi berjalan akan membaik.
Imbauan kedua Jokowi tentang pentingnya langkah nyata sangat tepat. Sudah lama para penyelenggara negara asyik berwacana. Hasil penelitian yang dibayar dengan uang negara menumpuk di gudang kantor kementerian, gubernur, dan bupati. Program kecil sekalipun, jika dijalankan dengan benar, akan memberikan dampak kepada masyarakat. Kesuksesan di satu desa, akan ditiru desa lain. Begitu pula kesuksesan sebuah kabupaten dan provinsi. Agar pasar tradisional di seluruh negeri memiliki kualitas bagus diperlukan satu contoh nyata untuk ditularkan. Demikian pula dengan sekolah, rumah sakit, perumahan vertikal, pertanian, dan sebagainya.
Jokowi sudah menyiapkan sembilan prioritas dan program nyata. Sejalan dengan UU Desa, Jokowi akan mengalokasikan dana rata-rata Rp 1,4 miliar per desa. Pembangunan harus dimulai dari desa. Agar dana dimanfaatkan dengan benar dan semua program bisa dijalankan, perangkat desa akan diangkat menjadi PNS secara bertahap.
Para petani di Jawa yang belum memiliki lahan akan dibagi 1 hektare sawah per orang. Sedang petani di luar Jawa akan mendapatkan lebih dari 1 hektare per orang. Sekitar 4,5 juta keluarga akan diupayakan mendapat lahan. Ia akan menggulirkan land reform, memberdayakan kembali Bulog, dan mendukung bank yang menangani UMKM.
Jokowi menargetkan laju pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun. Untuk menunjang target ini, pembenahan iklim investasi menjadi prioritas. Berbagai proyek infrastruktur akan dibangun. Guna mengurangi kesenjangan, keluarga prasejahtera akan mendapatkan subsidi Rp 1 juta per keluarga. Dengan rencana ini, Jokowi mengisyaratkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akan dikurangi perlahan.
Jokowi tidak saja memberikan harapan baru, tapi juga membuka mata rakyat terhadap realitas sesungguhnya. Dinamika politik kadang berkembang ke arah yang tak terduga seperti dialami Gus Dur. Ia dilengserkan parlemen. Karena itu, relawan harus tetap ada, bahkan membesar dan menguat sebagai pengimbang manuver para petualang politik. Kata-kata saja tidak cukup. Pemerintah harus berbuat agar ada hasil nyata yang dilihat dan dinikmati masyarakat.
http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3608-mencermati-ajakan-jokowi.html
Relawan dibutuhkan Jokowi sebagai watchdog, pihak yang mengawasi penyimpangan di berbagai kementerian dan instansi pemerintah, serta melaporkannya. Ia berjanji untuk langsung merespons laporan para relawan agar segera ada solusi dan perubahan. Para pejabat dan pegawai negeri perlu diawasi agar reformasi birokrasi tidak sekadar retorika dan jargon. Para relawan diminta terus mengawasi pemerintahannya hingga akhir periode.
Lebih jauh, kita melihat, ada harapan lain Jokowi terhadap para relawan yang pada pilpres lalu menjadi penentu kemenangannya. Di parlemen, ada kemungkinan, Jokowi-JK akan menghadapi tembok besar bernama Koalisi Merah Putih yang sudah bertekad menjadi koalisi permanen di parlemen. Walau jauh lebih besar kemungkinan Koalisi Merah Putih akan bubar, upaya menghadapi kemungkinan terburuk harus disiapkan. Jika program yang bagus ditentang juga oleh anggota Dewan dan mereka bersatu-padu dalam koalisi yang asal bersikap bukan terhadap kebijakan pemerintah, mereka akan berhadapan dengan koalisi rakyat.
Pembelaan rakyat sudah terbukti berhasil. Di DKI, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sejumlah program pemerintah akhirnya disetujui juga oleh anggota Dewan. Kita tidak perlu terlalu khawatir dengan ancaman parlemen. Selama pemerintah memiliki program yang baik--yang sungguh demi rakyat--, ancaman parlemen tak perlu dijadikan momok yang menakutkan.
Dengan mengandalkan para relawan dan koalisi rakyat sebagai pendukung kebijakannya, Jokowi tentu sudah membulatkan tekad untuk memiliki kabinet ahli dan bersih. Dengan menteri yang berkualitas, birokrasi yang bersih dan melayani akan lebih mudah terbentuk. Dalam berhadapan dengan "macan" Senayan, para menteri yang cerdas dan bersih akan lebih mudah mengegolkan program pemerintah.
Pentingnya zaken kabinet menjadi diskusi publik di berbagai penjuru Tanah Air. Cukup sudah kabinet hasil dagang sapi. Jokowi diharapkan mampu membentuk the winning team. Pemilihan kabinet sepenuhnya berdasarkan kapasitas, integritas, dan kemampuan negosiasi. Mereka boleh berasal dari mana saja, termasuk dari parpol. Selama memenuhi tiga kriteria di atas, orang partai layak menjadi menteri. Di samping memiliki keahlian dan integritas, orang parpol sudah terbiasa berorganisasi. Tapi, kita mendukung Jokowi untuk mempertahankan syarat ketua parpol yang ditunjuk menjadi menteri harus menanggalkan jabatan partainya.
Indonesia tidak kurang memiliki calon menteri yang memenuhi kriteria. Tinggal keberanian dan keteguhan hati presiden untuk memilih menteri sesuai meritokrasi. Memilih menteri sesuai bidang keahliannya. Jika Jokowi-JK bisa membentuk zaken kabinet, para pelaku ekonomi akan merespons postif. Dalam situasi global yang belum menentu, respons positif pasar terhadap kabinet baru akan membantu penguatan stabilitas ekonomi makro. Dana investasi akan masuk, rupiah akan menguat terhadap dolar AS, harga saham melonjak, dan neraca transaksi berjalan akan membaik.
Imbauan kedua Jokowi tentang pentingnya langkah nyata sangat tepat. Sudah lama para penyelenggara negara asyik berwacana. Hasil penelitian yang dibayar dengan uang negara menumpuk di gudang kantor kementerian, gubernur, dan bupati. Program kecil sekalipun, jika dijalankan dengan benar, akan memberikan dampak kepada masyarakat. Kesuksesan di satu desa, akan ditiru desa lain. Begitu pula kesuksesan sebuah kabupaten dan provinsi. Agar pasar tradisional di seluruh negeri memiliki kualitas bagus diperlukan satu contoh nyata untuk ditularkan. Demikian pula dengan sekolah, rumah sakit, perumahan vertikal, pertanian, dan sebagainya.
Jokowi sudah menyiapkan sembilan prioritas dan program nyata. Sejalan dengan UU Desa, Jokowi akan mengalokasikan dana rata-rata Rp 1,4 miliar per desa. Pembangunan harus dimulai dari desa. Agar dana dimanfaatkan dengan benar dan semua program bisa dijalankan, perangkat desa akan diangkat menjadi PNS secara bertahap.
Para petani di Jawa yang belum memiliki lahan akan dibagi 1 hektare sawah per orang. Sedang petani di luar Jawa akan mendapatkan lebih dari 1 hektare per orang. Sekitar 4,5 juta keluarga akan diupayakan mendapat lahan. Ia akan menggulirkan land reform, memberdayakan kembali Bulog, dan mendukung bank yang menangani UMKM.
Jokowi menargetkan laju pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun. Untuk menunjang target ini, pembenahan iklim investasi menjadi prioritas. Berbagai proyek infrastruktur akan dibangun. Guna mengurangi kesenjangan, keluarga prasejahtera akan mendapatkan subsidi Rp 1 juta per keluarga. Dengan rencana ini, Jokowi mengisyaratkan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akan dikurangi perlahan.
Jokowi tidak saja memberikan harapan baru, tapi juga membuka mata rakyat terhadap realitas sesungguhnya. Dinamika politik kadang berkembang ke arah yang tak terduga seperti dialami Gus Dur. Ia dilengserkan parlemen. Karena itu, relawan harus tetap ada, bahkan membesar dan menguat sebagai pengimbang manuver para petualang politik. Kata-kata saja tidak cukup. Pemerintah harus berbuat agar ada hasil nyata yang dilihat dan dinikmati masyarakat.
http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3608-mencermati-ajakan-jokowi.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar