Rini Soemarno Cari Pengganti Dirut Bulog

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menunjuk Budi Purwanto sebagai pelaksana tugas sementara (Plt) dirut Perum Bulog. Adapun penunjukkan Budi lantaran masa jabatan dirut sebelumnya, yakni Sutarto Alimoeso telah habis.

"Ya kan dirut Bulog udah habis masa jabatannya, jadi harus diganti," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Kamis (27/11).

Untuk saat ini pihaknya masih mencari pengganti dirut Bulog. Mantan menteri Perindustrian ini menegaskan bahwa proses pencarian dirut pelat merah dilakukan dalam proses yang sama.

"Masih dalam proses karena semua itu harus melakukan assessement (evaluasi), untuk dirut Bulog kan harus ada penilaian lebih lanjut. (Proses pencarian Dirut) ya sama semuanya," serunya.

Sebelumnya Sutarto mengatakan pergantian ini dilakukan lantaran ia sudah memasuki masa pensiun dan telah habis masa jabatannya.

"Saya kan tanggal 23 November diangkatnya, itu udah 5 tahun, itu satu periode. Saya sudah pensiun, kan 5 tahun harus pensiun," ujar Sutarto saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (24/11).

Mengenai alasan mengapa jabatannya tidak diperpanjang, mengingat baru satu periode menjabat, pria berusia 65 tahun ini menyarankan untuk menanyakan hal tersebut pada kementerian.

"Jangan tanya saya," pintanya. 

http://www.jpnn.com/read/2014/11/27/272283/Rini-Soemarno-Cari-Pengganti-Dirut-Bulog-

Effendi Simbolon Desak Jokowi Copot Tiga Menteri

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Effendi Simbolon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot tiga menteri yang terindikasi mafia di sektor minyak dan gas.

Menurutnya, jika ketiga menteri masih menjabat, bukan tidak mungkin penunjukan Dirut Pertamina terkooptasi dengan Soemarno Incoorporation.

"Saya tak ingin campur tangan lagi terkait Dirut Pertamina. Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil sudah seharusnya dicopot dari kabinet Jokowi," kata Effendi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Dia menegaskan, jika ketiga menteri itu masih menjabat menteri, maka mafia kabinet Jokowi tetap akan tumbuh subur. Menurutnya, mafia yang ada saat ini merupakan kejahatan yang sangat masif, melembaga dan berkolaborasi ke berbagai sektor.

"Bagaimana membersihkan halaman rumah, kalau sapunya saja sudah terkotori jaringan mafia. Lihatlah siapa Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Dalil mereka semua orang-orang neoliberalisme, anti nasionalis," tambahnya.

Untuk melaksanakan ambisi Soemarno Inc menguasai sektor migas, lanjutnya, segala cara akan dilakukan untuk menempatkan orang-orang mereka. Lihatlah siapa Faisal Basri dan Amien kepala SKK Migas yang semuanya berlatar belakang akuntan. Belum lagi kandidat dirut pertamina seperti Ahmad Faisal, Frederich Siahaan dan Widyawan yang terkooptasi dengan keluarga Soemarno.

"Saat ini yang terjadi mafia lama menggantikan mafia baru, penunggangnya saja yang ganti, namun tetap saja mafia yang berkuasa. Hal tersebut terlihat dari pemaksaan orang-orang tertentu yang menempati jabatan strategis di sektor migas," tambahnya.

Untuk itu, dia menolak secara tegas hasil assesment PT DDI yang terindikasi tidak transparan, sarat kepentingan, dan terkooptasi keluarga Soemarno.

"Selama Rini dan kroninya seperti Sudirman Said dan Sofjan Djalil masih di kabinet Jokowi maka pemberantasan mafia migas akan sulit terlaksana. Surya Paloh saja ikut terlibat," ujarnya.

Menurutnya, orang-orang yang bekerja untuk kepentingan golongan tertentu ujung-ujungnya Pertamina bakal dibawa ke liberal, dibawa pasar. Pertamina bukan lagi bekerja untuk rakyat, tapi bekerja untuk pasar.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/24/effendi-simbolon-desak-jokowi-copot-tiga-menteri

Proses Seleksi Bos Pertamina Sarat Praktik Titip-Menitip

Indonesia Committee Transparency (Indotrans) mengkritisi langkah Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan proses seleksi Direktur Utama Pertamina dengan melibatkan perusahaan konsultan PT Daya Dimensi Indonesia. Disinyalir pelibatan PT DDI memiliki kedekatan dengan kakak kandung Rini, Ongky Soemarno, sehingga patut diduga ada unsur kolusi dalam penetapan Bos Pertamina itu.

"Dugaan titip-menitip tak bisa lagi dihindari sebab proses seleksi memang sudah cenderung tertutup dan jauh dari harapan publik," kata Direktur Eksekutif Indonesia Committee Transparency Fuad Bachmid saat dihubungi Aktual.co di Jakarta, Senin (24/11).

Dan yang lebih parah lagi, Rini juga terkesan tidak pernah menanggapi komentar atau masukan publik.

"Perekrutan Dirut Pertamina harus terbuka dan jauh dari intervensi sejumlah gurita Mafia Migas yang mau menguasai sektor BUMN termasuk Pertamina. Apalagi Pertamina saat ini dipercayakan oleh Pemerintah untuk mengelola Blok Mahakam," ujarnya.

Dikabarkan hasil seleksi Dirut Pertamina sudah rampung dan telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Akhir (TPA). Menurut sumber Aktual terpercaya, nama yang terpilih berasal dari eksternal Pertamina. Akan tetapi, nama tersebut juga pernah berada di Pertamina beberapa tahun silam. Diperkirakan, nama yang terpilih menjadi Dirut Pertamina berada diantara tiga nama, yaitu, Ahmad Faisal, Widyawan Prawira Atmaja, dan Ferederick Siahaan. Ketiganya pernah menjabat sebagai direksi Pertamina.

"Saya pikir ketiganya tidak berkompeten. Karena prosesnya begitu tertutup sehingga bermunculan spekulasi negatif di publik. Hal ini juga tidak terlepas dari kooptasi keluarga Soemarno yang selama ini berkaitan dengan cengkaman mafia migas," pungkasnya.

http://www.aktual.co/energi/proses-seleksi-bos-pertamina-sarat-praktik-titip-menitip

Kementerian BUMN Tak Perpanjang Masa Jabatan Dirut Perum Bulog

Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Ali Moeso menerima Surat Keputusan pemberhentian dari jabatannya, terhitung tanggal 24 November 2014.

"Saya menerima SK Pemberhentian, karena memang saya 5 tahun, tanggal 23 November 2014," ungkap Soetarto, ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (24/11/2014).

Jabatan Direktur Utama Perum Bulog untuk sementara waktu diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirut, Budi Purwanto yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan.

Saat ditanyakan, alasan tidak diperpanjang, Soetarto mengaku tidak tahu. Namun, dia mengatakan, masih akan mengabdi kepada negara meski tidak di Bulog lagi.

Budi Purwanto yang turut hadir mendampingi Soetarto sore ini memperkirakan hanya akan mengemban tugas Plt tak lama. Terlepas dari hal tersebut, Budi menyampaikan kondisi penerimaan Bulog belum begitu baik, sebab dana subsidi belum sepenuhnya dibayarkan oeh pemerintah.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/24/175006126/Kementerian.BUMN.Tak.Perpanjang.Masa.Jabatan.Dirut.Perum.Bulog

Raskin Dihapus, Pemerintah Harus 'Tanggung Jawab' Stabilkan Harga Beras

Pengamat pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Dr Totok Agung DH, menyebutkan penyaluran raskin (beras bagi warga miskin) yang dilaksanakan selama ini, sebenarnya tidak semata-mata untuk membantu warga miskin. Namun lebih penting dari itu, adalah menjaga stabilitas harga beras.

Karena itu, bila pemerintah akan mengganti penyaluran beras dengan uang dalam bentuk e-money bagi warga miskin, pemerintah tetap harus bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga beras. ''Pemerintah sudah menetapkan HPP (Harga Patokan Pemerintah). Sebagai konsekwensinya, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap harga beras agar tidak anjlok di bawah HPP, dan juga melejit terlalu tinggi di atas HPP,'' jelas Totok Agung, Senin (17/11).

Dia mengakui, program raskin mestinya memang hanya bersifat sementara. Sama dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai), program ini seharusnya hanya dilaksanakan pada masa-masa darurat dimana warga miskin sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Namun setelah masa darurat terlewati, maka program ini harus dihapuskan.

Namun dalam perkembangannya kemudian, program raskin tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan bagi warga miskin. Namun juga sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga stabilitas harga beras.
Dalam hal ini, Bulog yang melaksanakan fungsi sebagai stabilisator harga beras, menyerap hasil panen raya petani sehingga harga tidak anjlok terlalu jauh di bawah HPP. Sedangkan pada saat paceklik, harga beras tidak melambung terlalu tinggi karena tetap ada pasokan beras ke masyarakat melalui program raskin.

''Dengan demikian, petani akan tetap akan mendapat jaminan mengenai stabilitas harga beras. Pada saat panen raya petani bisa tetap menjual berasnya dengan harga wajar, dan pada saat paceklik harga beras tidak melambung terlalu tinggi,'' jelasnya.

Untuk itu, bila program raskin akan diganti dengan pembagian uang, Totok berpendapat pemerintah tetap harus memperhatikan kepentingan petani dan juga masyarakat secara keseluruhan.
''Komoditi beras tidak bisa begitu saja dilepas pada mekanisme pasar. Jangan sampai harga beras anjlok karena akan menyengsarakan petani. Namun jangan sampai pula harga beras melejit, karena akan menyengsarakan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang selama ini mendapat jatah raskin,'' jelasnya.

Untuk itu, Totok menyatakan, keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi stabilitas harga beras seperti yang selama ini sudah dilaksanakan Bulog tetap harus dipertahankan. ''Lembaga ini tetap harus melakukan fungsi penyerapan pada saat produksi beras petani berlebih, dan melepaskan beras ke pasar pada saat ketersediaan beras di pasar menurun,'' katanya.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/11/17/nf69ri-raskin-dihapus-pemerintah-harus-tanggung-jawab-stabilkan-harga-beras

Raskin Dihapus Sama Saja Sengsarakan Petani Miskin

Rencana pemerintah menghapuskan program beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) terus mendapat perlawanan. Alasannya, program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kalangan kurang mampu. Selain itu, raskin merupakan andalan bagi kaum tani di Indonesia untuk menjual beras yang dihasilkannya.

Ketua Umum Kontak Tani Ne­layan Andalan (KTNA) Wi­narno Tohir mengatakan, pro­gram ras­kin bukan sekadar pro­gram me­menuhi kebutuhan pa­ngan ma­syarakat. Program ini juga ter­kait pertumbuhan sum­ber daya manusia, serta perta­ha­nan bagi distribusi produk para petani lo­kal dari serbuan produk impor,” katanya dalam siaran persnya, kemarin.

Winarno meminta pemerintah tidak gegabah menghapus pro­gram raskin, karena program ter­sebut dinilai berhasil menja­min kebutuhan pangan masyara­kat, menjaga stabilitas harga be­ras di pasaran, juga menjadi an­dal­an pe­tani untuk menjual hasil tani­nya dengan harga yang ma­hal di atas harga pasaran. Ka­lau ras­kin dihapus, diperki­rakan har­ga beras akan melon­jak, mes­­­ki­pun orang miskin di­kasih uang untuk bisa membeli beras, tetapi harga beras di pasar akan naik,” ujarnya.

Dia menerangkan, saat ini harga raskin Rp 1.600,- per kilo­gram sementara harga beras ter­murah di pasaran Rp 6.600,- per ­kilogram.

Jika selama ini masyarakat mis­kin memperoleh raskin seba­nyak 15 kilogram per bulan, ma­ka pemerintah ke depan harus me­nyiapkan uang yang setara dengan harga 15 kilogram beras. Selama ini harga raskin di dae­rah-daerah Papua sama dengan Pulau Jawa, karena pendistribu­siannya ditanggung Bulog. Kalau pakai e-money, harga beras tidak ter­kon­trol karena sesuai dengan me­kanisme pasar dan tentu harganya lebih mahal dari harga beras di Jawa,” paparnya.

Wi­na­nor menambahkan, pro­gram ras­kin juga telah membantu petani karena selama ini Bulog membeli beras petani di atas har­ga pasaran. Setiap bulannya Bu­­­log setidak­nya mengelola 3,6 juta ton beras hasil tani dari ma­syarakat, karena itu petani me­rasa dibantu dengan program ras­kin,” tandasnya.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah meninjau ulang ren­ca­na penghapusan ras­kin. Pihak­nya menentang rencana peme­rintah menghapuskan raskin dan pupuk bersubsidi dengan alasan penghapusan itu sangat tidak tepat karena masih dibu­tuh­kan oleh masyarakat. Fadli me­nilai, pemerintah seharusnya menam­bah subsidi bagi masya­rakat miskin dan petani, bukan mengu­ranginya.

Akan lebih bagus lagi sub­si­di itu ditambah, bukan dihi­langkan. Bahkan kalau bisa be­nih itu ya benih gratis, kalau me­mang mau betul-betul ke arah swasembada pangan. Ingat, pe­tani kita saat ini meru­pakan ma­syarakat petani yang terlemah secara eko­nomi,” katanya.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK berencana meng­hapus program Beras untuk Rak­yat Miskin (Raskin) dan Pupuk Ber­sub­sidi pada 2015. Langkah ini di­ambil guna me­nga­lihkan pem­be­rian subsidi ke­pada golongan ma­syarakat yang lebih tepat.

http://m.rmol.co/news.php?id=180053

Pelembagaan Swasembada Pangan

‘PERANG’ isu  mengenai kedaulatan pangan, sangat gencar saat pilpres lalu. Tim sukse kedua kubu secara berlebihan menonjol-nonjolkan masalah kedaulatan pangan (KP). Sampai kemudian memunculkan wacana untuk terbentuknya kementerian KP, disertai dengan aneka penggabungan kementerian dalam jajaran KP.

Itu dulu. Beberapa bulan yang lalu. Bagaimana nasib wacana itu pada hari ini? Isu KP nyaris tidak berbekas. Dalam  struktur dan personalia Kabinet Kerja (KK) dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) nyaris tidak bisa dibedakan.

Dalam urusan pangan inipun, yang dipamerkan KK pada hari-hari pertamanya adalah swasembada: beras, gula, jagung dan kedelAI, persis apa yang juga disuarakan oleh KIB-II lima tahun lalu, kecuali ada tambahan swasembada daging sapi dalam KIB-II. Jargon KIB-II ini jelas sekali terukur bahwa pada hari ini telah gagal total. Apakah hasilnya juga akan berbentuk sama lima tahun ke depan dengan KIB-II meski target KK empat tahun?

Lima tahun ke depan, sudah pasti bahwa dari empat produk itu, kedelai dan gula, tidak akan terealisir swasembadanya. Kecuali dengan tangan besi dan dengan pemikiran strategis yang spektakuler. Mengapa?

Faktanya, hari ini produksi kedelai dalam negeri kurang dari 800.000 ton pertahun, dan importasi sejumlah 1,8 juta ton. Bagaimana  caranya meningkatkan produksi nasional sampai tiga kali lipat masih tidak jelas arahnya. Sementara itu, kebutuhan gula total sebesar 5.7 juta ton, tetapi produksi dalam negeri hanya 2,2 juta ton. Untuk mencukupi gula konsumsi yang 2,6 juta ton pun masih harus maraton karena penjajahan oleh gula rafinasi yang disenangi birokrasi.

Bagaimana dengan jagung dan beras? Secara kuantitatif jagung agak optimis karena kekurangannya tidak cukup besar. Akan tetapi, satu hal yang harus dicatat adalah bahwa tercapainya swasembada ini bermakna ketergantungan total terhadap benih jagung milik perusahaan asing, hampir sepenuhnya.

Sementara itu, untuk swasembada beras, tentu adalah sebuah kemunduran besar ketika target itu tidak tercapai karena target KK hanyalah swasembada, dibandingkan target KIB-II yang surplus 10 juta ton beras. Meski yang terakhir ini juga banyak mengandung pencitraan. Ketika targetnya KK juga sekitar pencitraan, maka mudah sekali mencapai swasembada tetapi swasembada berbasis impor.
Pelajarannya, acap kali isu politis pangan tidak tersentuh oleh kabinet, khususnya ketika berwacana tentang swasembada pangan.  Realitasnya, meski sistem produksi acapkali terganggu oleh kesalahan internal, gangguan tataniaga akibat syahwat importasi KIB-II dalam banyak hal nampak lebih nyata. Lesunya harga lokal sebagai akibatnya, menjadi alasan kelesuan usahatani.

Ada baiknya pada bulan madu KK ini kita menengok amanat UU 18/2012 tentang Pangan yang mengamanatkan pengarusutamaan kedaulatan pangan sistem pangan nasional. Berkenaan dengan itu UU dimaksud juga sekaligus mengamanatkan jaminan ketercapaian KP melalui pembentukan otoritas pangan.

Mengaitkan kepentingan KP dan pelembagaan otoritas pangan yang diamanatkan UU 18/12 ini, sangat mudah ditafsirkan. Bahwa otoritas dimaksud adalah otoritas yang mengawal dan bertanggung jawab terhadap urusan KP, yang antara lain, harus mengkoordinasikan kementerian teknis terkait, mengendalikan tataniaga, merumuskan kebijakan pangan nasional, merancang ulang politik pangan nasional, dan segebog urusan lainnya.

Masih dalam masa bulan madu. Masih banyak peluang untuk menyadari bahwa pangan itu juga urusan ikan, beras dan sejenisnya. Pada saat yang sama harus dilihat pula bahwa ada banyak peluang pangan dijanjikan oleh sektor kehutanan dengan lahan tumpang sari, juga peluang tataniaga sebagai senjata, begitu pula urusan tata-air dan industri pangan. Nilai tambah dan produktivitas pangan nasional ada dimana-mana di seluruh lokalita Indonesia.

Bulan madu ini harus dimanfaatkan dengan membangun <I>blue print<P> bersama untuk itu semua. Cetak biru pembangunan sistem pangan nasional, bukan hanya dalam jajaran kementan, bukan hanya terbatas pada kiprah perikanan, dan bukan pula sekedar kiprah logistilk Bulog. Akan tetapi cetak biru nasional yang mengamankan program pembangunan yang katanya <I>mainstreaming<P> KP. Agar tidak dikatakan ‘katanya KP'.

Prof Dr HM Maksum Mahfoedz
(penulis adalah Guru Besar FTP UGM, Ketua PB NU)

http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3508/pelembagaan-swasembada-pangan.kr

Mendiamkan Menteri Bermasalah, KPK Melanggar KUHP

Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membiarkan calon menteri berpotensi terlibat kasus korupsi bisa berbuntut panjang. Komisi anti rasuah itu bisa dinilai melanggar karena tahu ada orang yang melanggar tetapi tidak mendalaminya. Bahkan, KPK sudah menerima laporan siapa saja calon anggota kabinet yang bermasalah tersebut, termasuk yang terpilih sebagai menteri.

"Jika tak bergeming dan tetap tak menuntaskan langkah hukumnya, maka dikawatirkan KPK melanggar perundang-undangan," ujar Guru Besar Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita kepada wartawan (Selasa, 11/11).

Sikap diam KPK bisa dikatogerikan melanggar Pasal 55 KUHP. Daalam pasal ini disebutkan bahwa semua pihak yang terlibat dalan pelanggaran dapat dipandang sebagai perbuatan penyertaan menyuruh melakukan pembantuan atau penganjuran.

Tentu saja, Romi mengingatkan tindak lanjut hukum yang dilakukan KPK haruslah sesuai kaidah hukum. Karakter hukum yang benar adalah mengharamkan prinsip 'tujuan menghalalkan cara'.

"Dalam setiap pengambilan kebijakan apapun karena dalam keadaan perang masih terdapat rambu-rambu hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang disebut 'just war'.  Penyimpangan sedikit saja, itu berpotensi menjadi agresor," paparnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh dan aktivis kemasyarakatan yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia melaporkan menteri bermasalah ke KPK. Karyono Wibowo, mewakili gerakan ini, menyebut salah satunya menteri yang dilaporkan adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

Nama Rini ramai diberitakan sejumlah media  merupakan satu dari sejumlah nama bermasalah. Rini diduga terlibat kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu kini masih dalam proses penyelidikan di KPK.

Rini juga kabarnya pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus aset pabrik gula pelat merah, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Rini oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional dinilai DPR telah melanggar UU Pertahanan dan UU APBN. Ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara dalam proses imbal dagang itu.

"Nama-nama menteri yang dilaporkan: Rini Soemarno, Rudiantara, Amran (mentan), Arif Yahya, Sudirman Said, Sofyan Djalil. Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah. pernah diperiksa KPK, punya masalah hukum," ungkap Karyono ketika itu.

http://politik.rmol.co/read/2014/11/11/179402/Mendiamkan-Menteri-Bermasalah,-KPK-Melanggar-KUHP-

Megawati Mulai Bermasalah dengan Jokowi?

Sejumlah pertanyaan belakangan ini kerap diajukan dalam perbincangan di kalangan politisi dan masyarakat pemerhati politik di Indonesia berkaitan dengan sikap keras sejumlah petinggi PDIP dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM, khususnya.

Juga, sikap keras petinggi-petinggi PDIP dalam menyikapi kebijakan tim ekonomi yang digawangi Sofyan Djalil, Rini Soemarno, dan Sulaiman Said.

Mengapa kader penting PDIP seperti Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka, misalnya, mulai berani menyampaikan kritik keras yang bernada menyerang Jokowi.

Effendi Simbolon bahkan sempat mengatakan, pemerintahan Jokowi tidak perlu ada kalau hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan SBY. Sejauh ini Efffendi Simbolon adalah yang paling keras berteriak mengkritik Jokowi.

Effendi Simbolon memang dikenal sebagai salah seorang tokoh PDIP yang awalnya keberatan dengan dukungan yang diberikan PDIP kepada Jokowi dalam Pilpres yang lalu.

Informasi yang diperoleh dari sementara kalangan PDIP menyebutkan bahwa keberanian tokoh-tokoh PDIP itu mengkritik pemerintahan Jokowi memiliki kaitan langsung dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Disebutkan, Mega kini mulai ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi. Termasuk oleh Rini yang bisa dikatakan dibesarkan oleh Megawati.

Disebutkan bahwa kini Rini mulai sulit diajak bertemu Mega. Selalu ada alasan untuk tidak menghadiri undangan.

Namun, informasi lain yang juga diperoleh dari petinggi PDIP mengatakan bahwa Mega lah yang menjaga jarak dengan Jokowi dan Rini.

Tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Tetapi mungkin sekali karena Megawati kecewa karena Kabinet Kerja Jokowi mengakomodasi kader PDIP dalam jumlah yang sangat kecil. Tokoh-tokoh kunci PDIP seperti Pramono Anung, Maruarar Sirait dan Rieke Diah Pitaloka, misalnya, tergusur.

Kabinet Kerja pun lebih menggambarkan pemerintahan Jusuf Kalla. Padahal, Jokowi mendapatkan restu dan dukungan dari Megawati dan PDIP.

Juga disebutkan bahwa kelanjutan dari hubungan panas-dingin sejumlah tokoh PDIP ini akan memasuki terminal berikutnya setelah  Jokowi benar-benar menaikkan harga BBM tidak lama lagi. [dem]

http://politik.rmol.co/read/2014/11/10/179195/Megawati-Mulai-Bermasalah-dengan-Jokowi-

Joko Widodo Tidak Masuk Dalam Ramalan Jayabaya

Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun temurun oleh para pujangga.

Salah satu ramalan Jayabaya yang sangat terkenal adalah istilah Notonogoro. Di mana dia memprediksi siapa-siapa saja yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Banyak kalangan spiritual yang mengartikan istilah Notonogoro sebagai pemenggalan akhir dari nama presiden di republik ini yang terdiri dari No-To-No-Go-Ro yang selanjutnya diawali oleh "No" Soekarno, "To" Soeharto.

"Setelah Soeharto lengser keprabon, selanjutnya digantikan oleh BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, hingga Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namun kesemuanya tidak dapat memerintah secara penuh 5 tahun karena ketiganya tidak masuk dalam ramalan Jayabaya," jelas pelaku sipritual, Kanjeng Hartantoro, kepada RMOL beberapa saat lalu, Sabtu (8/11).

Baru setelah itu, lanjut Kanjeng Hartantoro, ada lagi nama presiden yang memiliki akhiran kata "No” yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga dapat memerintah selama dua periode atau sepuluh tahun lamanya.

"Dengan mengacu pada ramalan Notonogoro ini, seharusnya presiden selanjutnya yang akan memerintah selama lima tahun penuh adalah yang memiliki nama akhiran "Go". Namun itu tidak terdapat di dalam penggalan nama Joko Widodo sehingga diprediksi tidak akan purna memimpin selama lima tahun," ujar Kanjeng Hartantoro.

Hal ini, menurut Kanjeng telah diprediksi oleh tim spiritual Presiden Jokowi, sehingga para tokoh spiritual ini terus berupaya membentengi Jokowi dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kepemimpinannya, seperti dengan melakukan ritual tolak bala, memilih tempat yang tidak lazim dalam mengumumkan susunan kabinet, melakukan kirab dengan kereta kencana, menggunakan seragam putih hitam, dan lain-lain.

"Di dalam menjalankan pemerintahannya, akan banyak norma-norma yang dilanggar atau keluar dari kepatutan sehingga menjungkirbalikan pakem yang ada dan akhirnya menimbulkan gejolak," ramal Kanjeng.

Bagaimanapun juga, jelas Kanjeng Hartantoro, alam memiliki norma-normanya sendiri. Sebab itu, sebaiknya para pelaku spiritual yang membentengi sang presiden dapat memberikan masukan yang baik dengan menyelaraskan kehendak sang alam atau sang jagad dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat banyak.

"Sebab akan ada pengkhianatan dari orang-orang sekeliling Jokowi yang yang dibungkus atas nama kepentingan rakyat," ujar Kanjeng dengan nada lirih. [ald]

http://www.rmol.co/read/2014/11/08/179066/Joko-Widodo-Tidak-Masuk-Dalam-Ramalan-Jayabaya-

Fitra Curiga Ada Motif Politik Bank Mandiri di Balik Kartu Sakti Jokowi

CV Grammi, perusahaan yang mencetak 10 ribu kartu sakti perdana ala Presiden Joko Widodo, mengaku mendapat proyek ini melalui penunjukkan langsung melalui Bank Mandiri di Jakarta.

Ketiga kartu yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, curiga ada motif politik Bank Mandiri untuk membuat kartu ini. Lebih-lebih Bank Mandiri juga melakukan  penunjukan langsung atas percetakan kartu ini oleh CV. Grammi.

"Motif politiknya adalah agar jajaran elit Bank Mandiri tidak diganggu atau diganti oleh pemerintah baru ini," kata Uchok kepada RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 6/11).

Menurut Uchok, anggaran pembuatan kartu ini menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Mandiri. Penggunakan dana CSR ini agar pemerintah tidak dikomplain oleh DPR dan publik.

http://www.rmol.co/read/2014/11/06/178825/Fitra-Curiga-Ada-Motif-Politik-Bank-Mandiri-di-Balik-Kartu-Sakti-Jokowi-

2015, PROGRAM RASKIN DIHAPUS

Pemerintahan Jokowi – Jk akan menghapus program raskin tahun 2015, program yang sudah berjalan  lebih dari 15 tahun akan dihapus dan menggantinya dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PMKS). Menurut menteri BUMN Rini Sumarno “Ke depan, masyarakat tidak diberi beras, tapi e-money (uang elektronik) di rekening mereka. E-money itu bisa untuk beli beras”.

Langkah ini bertujuan agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran. "Bapak Presiden tahun 2015 perintahkan pemanfaatan bantuan sosial harus tepat sasaran, bukan konsumtif, tapi optimal produktif," kata mantan ketua Tim Transisi itu. 

Penghapusan program raskin di tahun 2015 tidak menyelesaikan masalah tetapi akan menambah masalah baru bagi pemerintahan Jokowi-Jk.

"Tujuan raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilisasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan raskin. Karena itu, raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga.

Memang suatu program yang terlalu banyak volumenya, biasanya sulit untuk dikontrol, sehingga perlu ditata sedemikian rupa. Artinya harus dirasionalkan jumlahnya. Jumlah yang rasional sekitar 2 juta ton menurut pengamat pangan, Prof Dr Mohammad Husein Sawit.

Menurutnya, saat ini jumlah raskin sudah melebihi, yakni mencapai lebih dari 3 juta ton yang pada 2013 mencapai 3,4 juta ton, sehingga dianggap terlalu besar. Semakin besar volume raskin, semakin besar pula dalam menyerap beras produksi dalam negeri.

"Pengadaan itu banyak bergantung pada produksi. Kalau musimnya jelek, tentunya tak bisa mendapat gabah yang banyak, karena tidak mencukupi. Dan biasanya kalau tidak mencukupi, beras harus diimpor. Agar tidak terlalu banyak impor beras, maka manajemen raskin perlu diperbaiki, harus dirasionalkan jumlahnya, bukan diberangus," ucapnya.

Dengan dihapuskannya program raskin tahun 2015 artinya pemerintah (Bulog) sudah tidak lagi melakukan pengadaan beras dan tidak ada lagi pembelian gabah dari petani, sehingga petani akan menjualnya ke swasta. (diserahkan ke pasar bebas)

"Masalahnya, swasta biasanya tak membeli banyak, dan harga akan jatuh di bawah ongkos produksi, sehingga petani akan rugi. Akibatnya, di panen berikutnya petani akan mengurangi luas area, tidak mau menggunakan pupuk lagi dan produksi gabah akan merosot. (empree)

2015, Bulog Setop Salurkan Beras Raskin

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengisyaratkan subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang disalurkan Perum Bulog akan disetop mulai tahun depan. Nantinya, diganti dengan bantuan langsung.

"Isya Allah, masyarakat tidak diberi beras lagi, melainkan semacam e-money di rekening mereka," tutur Rini saat dijumpai di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (3/11).

Menurut dia, bantuan langsung ini seiring dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk mendayagunakan masyarakat miskin sehingga mampu produktif bukan konsumtif. Bantuan sosial juga harus tepat sasaran serta pemanfaatannya.

"Saya rasa persoalan sekarang yang Bapak tekankan adalah bagaimana APBN bermanfaat bagi rakyat secara menyeluruh, terutama rakyat yang kurang mampu. Sehingga apapun pengeluaran dari APBN, akan dilihat satu per satu, apakah tepat sasaran atau tidak," paparnya.

Ia mencontohkan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti di rapat kabinet Senin siang mengungkapkan subsidi BBM sebanyak 1,3 kiloliter kepada nelayan tidak sepenuhnya diperoleh oleh nelayan.

"Karena pendapatan nelayan tidak naik kok, penangkapan nelayan juga tidak naik. Ini salah sasaran," tutur dia menirukan Susi.

Oleh sebab itu, e-money yang akan diberikan kepada rakyat miskin hanya dapat dibelikan beras. Nantinya, masyarakat dapat menentukan kualitas beras yang dikonsumsinya.

"Misalnya, beras broken 2 harganya Rp10.000, ada yang broken 10 harganya Rp6.000 dan mereka pilih yang broken 10. Nah, selisihnya Rp4.000 per kg ini lumayan bagi mereka," tegasnya.

Kendati demikian, rencana ini akan menjadi program Kementerian Sosial.

http://www.imq21.com/news/read/264527/20141103/152915/2015-Bulog-Setop-Salurkan-Beras-Raskin.html

Menteri Rini Perintahkan Bulog Revisi Program Terdahulu

Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta Perum Bulog segera merevisi program-program yang dijalankan untuk mendukung pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan nasional.
 
"Direksi Bulog merupakan BUMN pertama yang saya panggil karena Bulog satu instansi yang dapat mendukung program sehubungan dengan kedaulautan pangan," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurut Rini, revisi program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran petani karena pertanian adalah sektor yang dapat menambah kesejahteraan rakyat indonesia. Bulog memiliki lokasi aktivitas cukup besar, yakni mencapai 5.600 titik.

"Kami melihat Bulog sebagai perusahaan logistic company yang dapat betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga mereka bisa memperbaiki sistem perdagangan dari produk-produk pertanian," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, Bulog diminta menyiapkan kajian menyeluruh soal pembelian produk-produk pertanian. Dengan begitu, kata Rini, petani dapat mengetahui kapan secara jelas kapan menanam, masa panen, biaya penanaman, harga produk hasil pertanian, penambahan margin pendapatan, sehingga petani dapat mengukur kemampuan hidup dalam berapa bulan tertentu.

"Kajian yang kami minta meliputi komoditas seperti beras, gula, cabai, dan bawang merah," katanya.
Selain itu, menurut dia, pertemuan dengan direksi Bulog juga dibahas review soal program raskin bagaimana mendorong subdisi langsung tepat sasaran kepada keluarga yang butuh bantuan sosial.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo seharusnya keluarga-keluarga ini mendapatkan uang kemudian mereka dapat membeli beras," ujarnya.

http://wartaekonomi.co.id/read/2014/10/31/37301/menteri-rini-perintahkan-bulog-revisi-program-terdahulu.html