Raskin Dihapus Sama Saja Sengsarakan Petani Miskin

Rencana pemerintah menghapuskan program beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) terus mendapat perlawanan. Alasannya, program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kalangan kurang mampu. Selain itu, raskin merupakan andalan bagi kaum tani di Indonesia untuk menjual beras yang dihasilkannya.

Ketua Umum Kontak Tani Ne­layan Andalan (KTNA) Wi­narno Tohir mengatakan, pro­gram ras­kin bukan sekadar pro­gram me­menuhi kebutuhan pa­ngan ma­syarakat. Program ini juga ter­kait pertumbuhan sum­ber daya manusia, serta perta­ha­nan bagi distribusi produk para petani lo­kal dari serbuan produk impor,” katanya dalam siaran persnya, kemarin.

Winarno meminta pemerintah tidak gegabah menghapus pro­gram raskin, karena program ter­sebut dinilai berhasil menja­min kebutuhan pangan masyara­kat, menjaga stabilitas harga be­ras di pasaran, juga menjadi an­dal­an pe­tani untuk menjual hasil tani­nya dengan harga yang ma­hal di atas harga pasaran. Ka­lau ras­kin dihapus, diperki­rakan har­ga beras akan melon­jak, mes­­­ki­pun orang miskin di­kasih uang untuk bisa membeli beras, tetapi harga beras di pasar akan naik,” ujarnya.

Dia menerangkan, saat ini harga raskin Rp 1.600,- per kilo­gram sementara harga beras ter­murah di pasaran Rp 6.600,- per ­kilogram.

Jika selama ini masyarakat mis­kin memperoleh raskin seba­nyak 15 kilogram per bulan, ma­ka pemerintah ke depan harus me­nyiapkan uang yang setara dengan harga 15 kilogram beras. Selama ini harga raskin di dae­rah-daerah Papua sama dengan Pulau Jawa, karena pendistribu­siannya ditanggung Bulog. Kalau pakai e-money, harga beras tidak ter­kon­trol karena sesuai dengan me­kanisme pasar dan tentu harganya lebih mahal dari harga beras di Jawa,” paparnya.

Wi­na­nor menambahkan, pro­gram ras­kin juga telah membantu petani karena selama ini Bulog membeli beras petani di atas har­ga pasaran. Setiap bulannya Bu­­­log setidak­nya mengelola 3,6 juta ton beras hasil tani dari ma­syarakat, karena itu petani me­rasa dibantu dengan program ras­kin,” tandasnya.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mendesak pemerintah meninjau ulang ren­ca­na penghapusan ras­kin. Pihak­nya menentang rencana peme­rintah menghapuskan raskin dan pupuk bersubsidi dengan alasan penghapusan itu sangat tidak tepat karena masih dibu­tuh­kan oleh masyarakat. Fadli me­nilai, pemerintah seharusnya menam­bah subsidi bagi masya­rakat miskin dan petani, bukan mengu­ranginya.

Akan lebih bagus lagi sub­si­di itu ditambah, bukan dihi­langkan. Bahkan kalau bisa be­nih itu ya benih gratis, kalau me­mang mau betul-betul ke arah swasembada pangan. Ingat, pe­tani kita saat ini meru­pakan ma­syarakat petani yang terlemah secara eko­nomi,” katanya.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK berencana meng­hapus program Beras untuk Rak­yat Miskin (Raskin) dan Pupuk Ber­sub­sidi pada 2015. Langkah ini di­ambil guna me­nga­lihkan pem­be­rian subsidi ke­pada golongan ma­syarakat yang lebih tepat.

http://m.rmol.co/news.php?id=180053