Kenaikan harga beras di beberapa daerah menjadi perhatian Komisi IV DPR.
Komisi yang menjadi mitra Kementerian Pertanian dan Badan Urusan
Logistik (Bulog) menengarai adanya ulah spekulan yang menyebabkan harga
beras melambung tinggi.
“Saya menduga mahalnya harga beras
karena ulah para spekulan dan dan adanya penimbun beras. Tujuannya, agar
pemerintah panik dan membuka keran impor beras. Ini permainan lama,”
kata Edhy Prabowo Ketua Komisi IV DPR, Kamis (26/2).
Edhy
menjelaskan, kondisi stok beras saat ini masih dalam kategori aman. “Di
Jawa Tengah dari hasil pemantauan kami, dalam waktu dekat akan ada gabah
panen sebanyak 1,3 juta ton. Belum lagi di daerah sentra beras
lainnya.”
“Saya mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang
tidak membuka keran impor beras. Namun apabila pemerintah panik dan
melakukan impor, kami tak segan-segan akan menentangnya,” kata anggota
DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel).
Anggota DPR
dari Fraksi Partai Gerindra ini juga mengingatkan bahwa impor beras
hanya akan merugikan dan menyengsarakan para petani. “Petani Indonesia
harus sejahtera. Itu salah satu tujuan partai kami,” ujarnya.
Ketua
Komisi IV DPR juga mengingatkan terkait mahalnya harga beras di pasar
saat ini untuk tidak melulu menyalahkan Bulog. “Dalam masalah ini kita
jangan terburu-buru menyalahkan Bulog. Bulog itu hanya mengelola
perputaran beras di Indonesia sebesar 14 persen. Selebihnya pasar atau
swasta yang bermain, kita harus mewaspadai ulah spekulan. Ke depan,
Komisi IV ingin wewenang Bulog harus ditambah dan diperluas.”
Edhy
Prabowo sepakat dengan rencana pemerintah melibatkan TNI dan Polri
untuk memberantas mafia beras. “Saya meminta pemerintah untuk
mengerahkan aparatnya memburu para spekulan dan mencari tahu dimana
beras berada. Kalau perlu kerahkan intelijen,” katanya.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/26/nkdnsv-harga-beras-mahal-jangan-buruburu-salahkan-bulog
Jumat, 27 Februari 2015
Selasa, 24 Februari 2015
Harga Beras Melambung, Jokowi Akan Blusukan ke Gudang Bulog
Melambungnya harga beras di pasaran rupanya turut menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Meski Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengintrusikan penggelontoran beras sebanyak 300 ribu ton mulai hari ini, Presiden Jokowi tetap berencana meninjau langsung cadangan beras di gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Timur.
"Besok bapak Presiden akan melihat kondisi perberasan ke gudang Bulog," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan, Selasa, 24 Februari 2015.
Sofyan menuturkan, tak ada alasan khusus yang membuat Jokowi turun ke lapangan. Menurut dia, presiden hanya ingin memastikan langsung mekanisme penyaluran beras oleh Bulog. Dengan begitu, pemerintah tahu apa yang bisa dilakukan selanjutnya.
Menurut Sofyan, pemerintah memastikan betul agar kondisi perberasan nasional segera stabil. Selain menggelontorkan beras untuk rakyat miskin hingga 300 ribu ton, pemerintah juga akan menggelar operasi pasar. "Jadi masyarakat jangan khawatir," ujar Sofyan.
Hingga saat ini, kondisi cadangan beras di gudang Bulog juga masih aman, di atas 1 juta ton. Pemerintah berjanji akan menyalurkan sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat hingga harga beras stabil.
Beras menjadi isu hangat belakangan setelah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding adanya permainan mafia di balik melonjaknya harga beras. Alasannya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 75 ribu ton beras kepada pengelola Pasar Cipinang, PT Food Station, dengan harga gudang Rp 6.800 per kilogram.
Seharusnya, menurut Rachmat Gobel, pedagang menjual kepada konsumen dengan harga Rp 7.400 per kilogram. Namun nyatanya, tidak ada pedagang yang menjual beras dengan harga segitu. Padahal, dengan menjual seharga Rp 7.400, pedagang sudah untung Rp 600 per kilogram. "Ini kan tidak wajar. Harga naik 30 persen. Ini ada pedagang yang main nimbun-nimbun," kata Gobel, Jumat pekan lalu.
http://www.tempo.co/read/news/2015/02/24/090644984/Harga-Beras-Melambung-Jokowi-Akan-Blusukan-ke-Gudang-Bulog
400.000 Ton Beras Bulog Akan Banjiri Pasar Bulan Ini
Wakil
Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Perum Bulog selaku penstabil harga beras
di pasar siap mengalokasikan 400.000 ton beras ke pasar. JK menuturkan,
pengalokasian tersebut juga sebagai langkah pemerintah dalam meredam tingginya
harga beras yang saat ini tengah terjadi.
"Sekarang kita masih punya stok di Bulog saja, belum lagi di pedagang, di petani, di Bulog saja ada 1,4 juta. Bulan ini dikeluarkan 400.000 ton," kata JK di Kantor BKPM, Selasa (24/2/2015).
Menurut JK, jika 400.000 ton beras yang akan dialokasikan ke pasar oleh Bulog masih kurang. Dirinya pun akan melakukan penambahan pada bulan berikutnya sekira 500.000 ton.
"Karena bulan depan sudah panen jadi akan ditambah panen, jangan khawatir soal beras. Berapa yang mau bilang saja, mau beli berapa karena bulan Maret sudah bulan panen besar," tambahnya.
Dirinya mengaku, pemerintah tidak akan melakukan impor beras, lantaran lebih ingin memprioritaskan hasil panen para petani nasional. Jumlah stok beras Bulog juga akan bertambah seiring dengan panen beras petani.
"Jadi kalau kita mengimpor pada bulan panen kasihan petaninya. Harga harus ditengah-tengahnya lah, tidak kemahalan tidak kerendahan juga. Bulog punya cadangan lagi tiga juta pada bulan Mei akan datang," pungkasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/02/24/320/1109856/400-000-ton-beras-bulog-akan-banjiri-pasar-bulan-ini
"Sekarang kita masih punya stok di Bulog saja, belum lagi di pedagang, di petani, di Bulog saja ada 1,4 juta. Bulan ini dikeluarkan 400.000 ton," kata JK di Kantor BKPM, Selasa (24/2/2015).
Menurut JK, jika 400.000 ton beras yang akan dialokasikan ke pasar oleh Bulog masih kurang. Dirinya pun akan melakukan penambahan pada bulan berikutnya sekira 500.000 ton.
"Karena bulan depan sudah panen jadi akan ditambah panen, jangan khawatir soal beras. Berapa yang mau bilang saja, mau beli berapa karena bulan Maret sudah bulan panen besar," tambahnya.
Dirinya mengaku, pemerintah tidak akan melakukan impor beras, lantaran lebih ingin memprioritaskan hasil panen para petani nasional. Jumlah stok beras Bulog juga akan bertambah seiring dengan panen beras petani.
"Jadi kalau kita mengimpor pada bulan panen kasihan petaninya. Harga harus ditengah-tengahnya lah, tidak kemahalan tidak kerendahan juga. Bulog punya cadangan lagi tiga juta pada bulan Mei akan datang," pungkasnya.
http://economy.okezone.com/read/2015/02/24/320/1109856/400-000-ton-beras-bulog-akan-banjiri-pasar-bulan-ini
Senin, 23 Februari 2015
Atasi Harga beras, Bulog Banyumas Salurkan Raskin Dobel
Untuk membantu mengatasi harga beras yang terus bergejolak, Bulog Sub
Divre Banyumas menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Antara lain,
dengan melakukan penyalaruhan raskin dobel dan operasi pasar (OP).
''Saat ini kita sedang koordinasi dengan empat Pemkab di wilayah operasi Bulog Banyumas, untuk melaksanakan semua kegiatan itu,'' jelas Kepala Bulog Sub Divre IV Banyumas, Rudi Amran, didampingi Humasnya, Priyono, Senin (23/2).
Dia menyebutkan, untuk penyaluran raskin dobel, hal ini dimungkinkan karena rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah eks Karesidenan Banyumas, tidak mendapat penyaluran raskin pada Bulan Januari 2015. ''Karena itu, untuk penyaluran raskin yang dilakukan setiap bulan, bisa dilakukan dobel,'' katanya.
Untuk Kabupaten Banyumas, menurutnya, penyaluran raskin dobel ini dilakukan Fabruari. ''Pekan kemarin, kita salurkan raskin yang Bulan Fabruari. Sedangkan yang pekan ini, akan kita salurkan lagi jatah raskin yang seharusnya untuk Bulan Januari,'' jelasnya.
Sedangkan untuk tiga kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, jatah raskin Bulan Januari tersebut akan disalurkan Bulan Maret. ''Jadi untuk tiga kabupaten lainnya, penyaluran raskin dobel ini akan disalurkan Bulan Maret. Mungkin pada awal bulan dan pertengahan bulan,'' kata Rudi.
Selain penyaluran raskin dobel tersebut, Rudi menyatakan, pihaknya juga berencana menggelar OP beras. Namun untuk pelaksanaan OP, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan masng-masing Pemkab.
''Dalam koordinasi ini, kita akan membahas kira-kira berapa kuota beras OP yang akan disalurkan dan lokasi OP akan dilaksanakan,'' jelasnya.
Sedangkan untuk harga beras OP, Rudi menyebutkan, Bulog telah mematok harga beras OP sebesar Rp 7400 per kg. ''Patokan harga tersebut, sudah menjadi patokan harga yang ditetapkan Bulog. Harga ini juga sudah jauh lebih rendah dari harga pasar,'' tambahnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, dia berharap harga beras tidak terus bergejolak. Apalagi, langkah-langkah serupa juga dilakukan Bulog yang ada di daerah lain di Tanah Air.
''Dengan memperbanyak pasokan di masyarakat, saya berharap harga beras akan bisa terkendali. Paling tidak sampai saat panen raya yang kami perkirakan akan berlangsung pada akhir Maret-April,'' katanya.
''Saat ini kita sedang koordinasi dengan empat Pemkab di wilayah operasi Bulog Banyumas, untuk melaksanakan semua kegiatan itu,'' jelas Kepala Bulog Sub Divre IV Banyumas, Rudi Amran, didampingi Humasnya, Priyono, Senin (23/2).
Dia menyebutkan, untuk penyaluran raskin dobel, hal ini dimungkinkan karena rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah eks Karesidenan Banyumas, tidak mendapat penyaluran raskin pada Bulan Januari 2015. ''Karena itu, untuk penyaluran raskin yang dilakukan setiap bulan, bisa dilakukan dobel,'' katanya.
Untuk Kabupaten Banyumas, menurutnya, penyaluran raskin dobel ini dilakukan Fabruari. ''Pekan kemarin, kita salurkan raskin yang Bulan Fabruari. Sedangkan yang pekan ini, akan kita salurkan lagi jatah raskin yang seharusnya untuk Bulan Januari,'' jelasnya.
Sedangkan untuk tiga kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, jatah raskin Bulan Januari tersebut akan disalurkan Bulan Maret. ''Jadi untuk tiga kabupaten lainnya, penyaluran raskin dobel ini akan disalurkan Bulan Maret. Mungkin pada awal bulan dan pertengahan bulan,'' kata Rudi.
Selain penyaluran raskin dobel tersebut, Rudi menyatakan, pihaknya juga berencana menggelar OP beras. Namun untuk pelaksanaan OP, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan masng-masing Pemkab.
''Dalam koordinasi ini, kita akan membahas kira-kira berapa kuota beras OP yang akan disalurkan dan lokasi OP akan dilaksanakan,'' jelasnya.
Sedangkan untuk harga beras OP, Rudi menyebutkan, Bulog telah mematok harga beras OP sebesar Rp 7400 per kg. ''Patokan harga tersebut, sudah menjadi patokan harga yang ditetapkan Bulog. Harga ini juga sudah jauh lebih rendah dari harga pasar,'' tambahnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, dia berharap harga beras tidak terus bergejolak. Apalagi, langkah-langkah serupa juga dilakukan Bulog yang ada di daerah lain di Tanah Air.
''Dengan memperbanyak pasokan di masyarakat, saya berharap harga beras akan bisa terkendali. Paling tidak sampai saat panen raya yang kami perkirakan akan berlangsung pada akhir Maret-April,'' katanya.
Wapres Minta Bulog Pasok 300.000 Ton Raskin
Pemerintah segera memasok 300.000 ton beras miskin (Raskin) ke pasar untuk menstabilkan harga beras yang sempat melambung.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan lantaran masalah administrasi teknis, selama tiga bulan terakhir, raskin yang disalurkan baru 140.000 ton.
Padahal pasar seharusnya sudah menyerap lebih dari 500.000 ton raskin. Hal tersebut menyebabkan kekurangan pasokan raskin di pasar.
"Mulai besok kita putuskan Bulog keluarkan raskin bulan ini 300.000 ton, karena itu memang hak rakyat yang belum dibagikan berhubung karena masih dibahas prosedurnya," kata JK di kantornya, Senin (23/2).
Rapat koordinasi tentang beras itu dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPS Suryamin, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat, dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo.
Selain itu, tampak hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaja.
"Dua bulan terakhir ini kurang, karena yang mustinya 400.000 ton dikeluarkan 140.000 ton. Jadi harus full dikeluarkan," imbuh JK.
Raskin yang didistribusikan ke daerah akan dilepas pada level harga Rp1.600/Kg.
Bergulirnya raskin diharapkan dapat menekan harga beras di pasar yang melambung. Pasalnya, distribusi 300.000 ton raskin akan memenuhi 10% konsumsi beras nasional.
Kendati mengguyur pasar dengan pasokan 300.000 ton raskin/bulan, Wapres menegaskan stok beras pemerintah relatif aman karena masih ada sisa 500.000 ton beras di Bulog.
Optimisme JK juga didukung oleh proyeksi produksi beras nasional yang akan memasuki masa panen pada Maret dan April 2015.
"Jadi tidak ditakutkan lagi. Hanya masalah kekurangan supplay saja padahal ada di gudang. Karena masalah administrasi. Sudah selesai," katanya.
http://finansial.bisnis.com/read/20150223/9/405591/wapres-minta-bulog-pasok-300.000-ton-raskin
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan lantaran masalah administrasi teknis, selama tiga bulan terakhir, raskin yang disalurkan baru 140.000 ton.
Padahal pasar seharusnya sudah menyerap lebih dari 500.000 ton raskin. Hal tersebut menyebabkan kekurangan pasokan raskin di pasar.
"Mulai besok kita putuskan Bulog keluarkan raskin bulan ini 300.000 ton, karena itu memang hak rakyat yang belum dibagikan berhubung karena masih dibahas prosedurnya," kata JK di kantornya, Senin (23/2).
Rapat koordinasi tentang beras itu dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BPS Suryamin, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat, dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo.
Selain itu, tampak hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaja.
"Dua bulan terakhir ini kurang, karena yang mustinya 400.000 ton dikeluarkan 140.000 ton. Jadi harus full dikeluarkan," imbuh JK.
Raskin yang didistribusikan ke daerah akan dilepas pada level harga Rp1.600/Kg.
Bergulirnya raskin diharapkan dapat menekan harga beras di pasar yang melambung. Pasalnya, distribusi 300.000 ton raskin akan memenuhi 10% konsumsi beras nasional.
Kendati mengguyur pasar dengan pasokan 300.000 ton raskin/bulan, Wapres menegaskan stok beras pemerintah relatif aman karena masih ada sisa 500.000 ton beras di Bulog.
Optimisme JK juga didukung oleh proyeksi produksi beras nasional yang akan memasuki masa panen pada Maret dan April 2015.
"Jadi tidak ditakutkan lagi. Hanya masalah kekurangan supplay saja padahal ada di gudang. Karena masalah administrasi. Sudah selesai," katanya.
http://finansial.bisnis.com/read/20150223/9/405591/wapres-minta-bulog-pasok-300.000-ton-raskin
Sabtu, 21 Februari 2015
Mengapa Harga Beras Melonjak?
Operasi Pasar (OP) beras yang dilakukan Perum Bulog ternyata tak bisa
mengerek turun harga beras di Jakarta dan sekitarnya. Dalam dua pekan
terakhir, harga beras di ibukota naik hingga 30 persen. Menurut para
pedagang beras, harga pangan pokok ini naik lantaran panen yang belum
merata.
Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Soekidi mengklaim pasokan di Pasar Induk Cipinang Jakarta sebesar 2.500 ton sampai 3.000 ton/hari. Tapi dalam dua pekan terakhir pasokan ke Pasar Induk Cipinang berkurang.
“Sekarang itu pasokannya hanya 1000 ton/hari. Jadi ini yang membuat harga beras naik,” katanya kepada VARIA.id, Jumat, 20 Februari 2015.
Ia juga mengungkapkan, hasil panen kali ini hanya berasal dari Jawa Tengah yaitu Demak dan Pati serta Jawa Timur yakni Madiun. Daerah-daerah lain belum panen raya.
“Ini kemarin kan ada penghujan, ada el nino. Lalu para dari daerah itu juga tahu ini ada kekurangan pasokan. Saya tahu mereka juga ada yang mengambil kesempatan ini untuk mainkan harga,” kata Nelly yang juga berdagang beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta.
Perpadi memperkirakan harga beras baru stabil kembali akhir Maret seiring panen raya. Ketika panen raya berlangsung menyeluruh, pasokan beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta bakal kembali normal.
“Kalau Menteri Perdagangan bilang ini ada permainan harga, mana bisa? Wong pasokannya memang kurang,” kata Nellys.
Sejak Desember 2014-Januari 2015, Bulog melakukan operasi pasar beras murah dengan tiga cara. Pertama, mendistribusikan lewat Pasar Induk Cipinang melalui kios-kios. Kedua, lewat PD Pasar Jaya. Dan, ketiga, dilakukan oleh satgas Bulog langsung di masyarakat.
Dalam kurun waktu tersebut, Bulog telah mendistribusikan 75 ribu ton beras dengan harga Rp 7.400/kilogram. Akan tetapi operasi pasar tersebut tak mampu menurunkan harga pangan pokok tersebut.
Untuk mengerek turun harga beras, sejak awal pekan ini Bulog melakukan Operasi Pasar beras murah dengan cara turun langsung ke masyarakat dan PD Pasar Jaya. Operasi dilakukan secara serentak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. OP beras murah yang melibatkan Kodam Jaya ini dilakukan di 62 titik, yang terdiri dari 50 titik wilayah permukiman dan 12 pasar strategis di Jakarta dan sekitarnya.
Beras yang dijual dikemas dalam karung berukuran 5 kg dengan harga per kilogram Rp 7.400 untuk kualitas medium dan Rp 9.000 untuk kualitas premium. Pelaksanaan operasi pasar ini dilaksanakan hingga harga beras stabil.
“Selain stabilisasi harga, dengan adanya operasi pasar beras murah diharapkan masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga sangat terjangkau,” kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mensinyalir kenaikan harga beras di Jakarta dan sekitarnya lantaran adanya permainan ‘orang dalam’ Bulog. Sebab, setelah operasi pasar dihentikan Januari lalu, Kemendag menemukan adanya beras Bulog sebanyak 1.800 ton yang masuk ke Pasar Induk Cipinang. Pemerintah tengah melakukan investigasi terhadap kebocoran beras ini.
Seperti diketahui, harga beras di Jakarta dan sekitarnya merangkak naik dalam kurun waktu dua pekan terakhir. Harga beras termurah jenis IR2 naik dari Rp 8.500 menjadi Rp 11.000/kg. Sedangkan kualitas IR1 dari Rp 9.500 menjadi Rp 12.000/kg. Sementara kelas premium dari Rp 10 ribu menjadi Rp 13 ribu/kg.
Momentum diversifikasi
Kepala Komunikasi Yayasan Kehati, Rosyid Nurul Hakim, menilai naiknya harga beras di pasaran dapat jadi momentum untuk diversifikasi pangan. Sebab, selama ini beras sudah seolah jadi satu-satunya pangan pokok untuk masyarakat Indonesia.
“Sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk ketahanan pangan, momentum harga beras tinggi ini harus diarahkan pada pangan potensi pangan lokal lainnya seperti sagu, ubi, atau singkong,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2015.
Rosyid melanjutkan, untuk konteks Jakarta atau perkotaan, pangan beras bisa diganti dengan pangan lainnya yang nilai gulanya lebih rendah. Kampanye pemerintah diharapkan lebih gencar untuk makanan sehat.
“Selain memutus ketergantungan beras tersebut, dampak penyakit, beras diduga bisa menyebabkan diabetes. Kampanye dengan sumber pangan yang lain yang lebih sehat,” ujarnya.
http://www.varia.id/2015/02/21/mengapa-harga-beras-melonjak/
Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Nellys Soekidi mengklaim pasokan di Pasar Induk Cipinang Jakarta sebesar 2.500 ton sampai 3.000 ton/hari. Tapi dalam dua pekan terakhir pasokan ke Pasar Induk Cipinang berkurang.
“Sekarang itu pasokannya hanya 1000 ton/hari. Jadi ini yang membuat harga beras naik,” katanya kepada VARIA.id, Jumat, 20 Februari 2015.
Ia juga mengungkapkan, hasil panen kali ini hanya berasal dari Jawa Tengah yaitu Demak dan Pati serta Jawa Timur yakni Madiun. Daerah-daerah lain belum panen raya.
“Ini kemarin kan ada penghujan, ada el nino. Lalu para dari daerah itu juga tahu ini ada kekurangan pasokan. Saya tahu mereka juga ada yang mengambil kesempatan ini untuk mainkan harga,” kata Nelly yang juga berdagang beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta.
Perpadi memperkirakan harga beras baru stabil kembali akhir Maret seiring panen raya. Ketika panen raya berlangsung menyeluruh, pasokan beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta bakal kembali normal.
“Kalau Menteri Perdagangan bilang ini ada permainan harga, mana bisa? Wong pasokannya memang kurang,” kata Nellys.
Tabel Harga Beras di Pasar Induk Cipinang 2014
Sejak Desember 2014-Januari 2015, Bulog melakukan operasi pasar beras murah dengan tiga cara. Pertama, mendistribusikan lewat Pasar Induk Cipinang melalui kios-kios. Kedua, lewat PD Pasar Jaya. Dan, ketiga, dilakukan oleh satgas Bulog langsung di masyarakat.
Dalam kurun waktu tersebut, Bulog telah mendistribusikan 75 ribu ton beras dengan harga Rp 7.400/kilogram. Akan tetapi operasi pasar tersebut tak mampu menurunkan harga pangan pokok tersebut.
Untuk mengerek turun harga beras, sejak awal pekan ini Bulog melakukan Operasi Pasar beras murah dengan cara turun langsung ke masyarakat dan PD Pasar Jaya. Operasi dilakukan secara serentak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. OP beras murah yang melibatkan Kodam Jaya ini dilakukan di 62 titik, yang terdiri dari 50 titik wilayah permukiman dan 12 pasar strategis di Jakarta dan sekitarnya.
Beras yang dijual dikemas dalam karung berukuran 5 kg dengan harga per kilogram Rp 7.400 untuk kualitas medium dan Rp 9.000 untuk kualitas premium. Pelaksanaan operasi pasar ini dilaksanakan hingga harga beras stabil.
“Selain stabilisasi harga, dengan adanya operasi pasar beras murah diharapkan masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga sangat terjangkau,” kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mensinyalir kenaikan harga beras di Jakarta dan sekitarnya lantaran adanya permainan ‘orang dalam’ Bulog. Sebab, setelah operasi pasar dihentikan Januari lalu, Kemendag menemukan adanya beras Bulog sebanyak 1.800 ton yang masuk ke Pasar Induk Cipinang. Pemerintah tengah melakukan investigasi terhadap kebocoran beras ini.
Seperti diketahui, harga beras di Jakarta dan sekitarnya merangkak naik dalam kurun waktu dua pekan terakhir. Harga beras termurah jenis IR2 naik dari Rp 8.500 menjadi Rp 11.000/kg. Sedangkan kualitas IR1 dari Rp 9.500 menjadi Rp 12.000/kg. Sementara kelas premium dari Rp 10 ribu menjadi Rp 13 ribu/kg.
Momentum diversifikasi
Kepala Komunikasi Yayasan Kehati, Rosyid Nurul Hakim, menilai naiknya harga beras di pasaran dapat jadi momentum untuk diversifikasi pangan. Sebab, selama ini beras sudah seolah jadi satu-satunya pangan pokok untuk masyarakat Indonesia.
“Sesuai dengan cita-cita pemerintah untuk ketahanan pangan, momentum harga beras tinggi ini harus diarahkan pada pangan potensi pangan lokal lainnya seperti sagu, ubi, atau singkong,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 21 Februari 2015.
Rosyid melanjutkan, untuk konteks Jakarta atau perkotaan, pangan beras bisa diganti dengan pangan lainnya yang nilai gulanya lebih rendah. Kampanye pemerintah diharapkan lebih gencar untuk makanan sehat.
“Selain memutus ketergantungan beras tersebut, dampak penyakit, beras diduga bisa menyebabkan diabetes. Kampanye dengan sumber pangan yang lain yang lebih sehat,” ujarnya.
http://www.varia.id/2015/02/21/mengapa-harga-beras-melonjak/
Rabu, 18 Februari 2015
Batalkan BG, Jokowi Sodorkan Badrodin Haiti jadi Kapolri
Joko Widodo akhirnya memutuskan
membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Untuk calon baru, Jokowi mengusulkan kepada DPR nama Komjen Badrodin
Haiti.
"Komjen Badrodin Haiti diusulkan untuk
mendapatkan persetujuan DPR. Sementara Komjen Budi Gunawan diminta untuk
terus memberikan kontribusi terbaik, dalam posisi dan jabatan apapun,"
tandas Jokowi.
http://www.jpnn.com/read/2015/02/18/288064/Batalkan-BG,-Jokowi-Sodorkan-Badrodin-Haiti-jadi-Kapolri
Hal ini diungkap The President
dalam jumpa pers singkat di Istana Merdeka. "Untuk menciptakan
ketenangan dan kebutuhan kepolisian memiliki pimpinan Kapolri yang
defenitif, maka kami usulkan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk
mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai Kapolri," ujar Jokowi, Rabu
(18/2).
Secara singkat, Jokowi juga mengatakan
pergantian calon ini karena menyimak kondisi yang berkembang selama ini,
dan menimbulkan perbedaan di tengah masyarakat.
http://www.jpnn.com/read/2015/02/18/288064/Batalkan-BG,-Jokowi-Sodorkan-Badrodin-Haiti-jadi-Kapolri
Berhentikan Samad, Jokowi sebut tiga nama ini jadi pimpinan KPK
Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keppres pemberhentian dua
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, juga akan
mengangkat tiga orang sebagai pimpinan sementara KPK yaitu
Taufikurrahman Ruki, Prof. Indriyanto Seno Aji dan Johan Budi.
“Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Widjojanto maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK,” katanya dalam keterangan pers di Istana, Rabu (18/2/2015).
Alhasil, kekosongan pimpinan KPK ini juga membuat Jokowi mengambil langkah selanjutnya. Yaitu mengeluarkan Perppu untuk pengangkatan pimpinan sementara KPK.
“Setelah itu, diikuti dengan penerbitan tiga keppres pengangkatan tiga pimpinan sementara KPK yaitu Saudara Taufikurrahman Ruki, Prof. Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi,” kata Jokowi.
“Saya menginstruksikan pada Polri dan meminta KPK untuk menaati rambu-rambu hukum dan kode etik untuk menjaga, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar kedua lembaga negara,” katanya dengan suara menegaskan.
Taufikkurahman Ruki sebelumnya adalah mantan Ketua KPK 2003-2007. Sedangkan Prof. Indriyanto Seno Adji adalah guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Sedangkan Johan Budi saat ini adalah Deputi Pencegahan KPK merangkap sebagai juru bicara.
http://www.lensaindonesia.com/2015/02/18/berhentikan-samad-jokowi-sebut-tiga-nama-ini-jadi-pimpinan-kpk.html
“Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK yaitu Saudara Abraham Samad dan Saudara Bambang Widjojanto maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK,” katanya dalam keterangan pers di Istana, Rabu (18/2/2015).
Alhasil, kekosongan pimpinan KPK ini juga membuat Jokowi mengambil langkah selanjutnya. Yaitu mengeluarkan Perppu untuk pengangkatan pimpinan sementara KPK.
“Setelah itu, diikuti dengan penerbitan tiga keppres pengangkatan tiga pimpinan sementara KPK yaitu Saudara Taufikurrahman Ruki, Prof. Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi,” kata Jokowi.
“Saya menginstruksikan pada Polri dan meminta KPK untuk menaati rambu-rambu hukum dan kode etik untuk menjaga, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar kedua lembaga negara,” katanya dengan suara menegaskan.
Taufikkurahman Ruki sebelumnya adalah mantan Ketua KPK 2003-2007. Sedangkan Prof. Indriyanto Seno Adji adalah guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Sedangkan Johan Budi saat ini adalah Deputi Pencegahan KPK merangkap sebagai juru bicara.
http://www.lensaindonesia.com/2015/02/18/berhentikan-samad-jokowi-sebut-tiga-nama-ini-jadi-pimpinan-kpk.html
Selasa, 17 Februari 2015
Menteri BUMN Bajak Direktur Indosat Jadi Direksi Perum Bulog
Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Director & Chief Wholesale &
Enterprise Officer Indosat, Fadzri Sentosa, menjadi salah satu direksi
di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Penunjukan Fadzri pun langsung efektif setelah menerima surat keputusan yang digelontorkan oleh Menteri BUMN. Penyerahan SK tersebut diberikan oleh Deputi bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin, 16 Februari 2015.
Demikian disampaikan Presiden Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, dalam siaran persnya yang dilaporkan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (17/2/2015).
"Kami bangga atas pelantikan Fadzri Sentosa, salah satu direktur kami di Indosat menjadi direksi di Perum Bulog, salah satu BUMN pemerintah yang penting dan memiliki peran strategis. Atas nama manajemen, kami mengucapkan selamat menjalankan penugasan barunya," tutur Alexander.
Fadzri mengawali karirnya sejak awal di Indosat, dan langsung menduduki berbagai posisi strategis di Indosat maupun anak perusahaan. Posisi terakhir yang dijalankannya telah diemban sejak 2007 sampai 2015. Sebelumnya Fadzri sempat menduduki posisi direktur di anak perusahaan Indosat yakni Satelindo dan IM3 sebelum keduanya dimerger ke dalam Indosat.
Sebelumnya, Rini Soemarno juga 'membajak' Direktur Pengendalian Risiko Kredit BRI, Lenny Sugihat, sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Sutarto Alimoeso. Rini mengatakan, jabatan baru yang diemban Lenny tersebut aktif sejak 2 Januari 2015.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/17/359470/menteri-bumn-bajak-direktur-indosat-jadi-direksi-perum-bulog
Penunjukan Fadzri pun langsung efektif setelah menerima surat keputusan yang digelontorkan oleh Menteri BUMN. Penyerahan SK tersebut diberikan oleh Deputi bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Muhammad Zamkhani di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin, 16 Februari 2015.
Demikian disampaikan Presiden Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, dalam siaran persnya yang dilaporkan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (17/2/2015).
"Kami bangga atas pelantikan Fadzri Sentosa, salah satu direktur kami di Indosat menjadi direksi di Perum Bulog, salah satu BUMN pemerintah yang penting dan memiliki peran strategis. Atas nama manajemen, kami mengucapkan selamat menjalankan penugasan barunya," tutur Alexander.
Fadzri mengawali karirnya sejak awal di Indosat, dan langsung menduduki berbagai posisi strategis di Indosat maupun anak perusahaan. Posisi terakhir yang dijalankannya telah diemban sejak 2007 sampai 2015. Sebelumnya Fadzri sempat menduduki posisi direktur di anak perusahaan Indosat yakni Satelindo dan IM3 sebelum keduanya dimerger ke dalam Indosat.
Sebelumnya, Rini Soemarno juga 'membajak' Direktur Pengendalian Risiko Kredit BRI, Lenny Sugihat, sebagai Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Sutarto Alimoeso. Rini mengatakan, jabatan baru yang diemban Lenny tersebut aktif sejak 2 Januari 2015.
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/17/359470/menteri-bumn-bajak-direktur-indosat-jadi-direksi-perum-bulog
Senin, 16 Februari 2015
Dapat Dana Segar Rp 3 Triliun, Bulog Siap Amankan Pangan Selain Beras
Salah satu BUMN yang mendapatkan 'suntikan' penyertaan modal negara
(PMN) adalah Perum Bulog. DPR setuju memberikan PMN Bulog Rp 3 triliun.
Rencananya PMN ini akan memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator harga pangan. PMN ini juga akan dipakai untuk memperluas peran stabilisator harga pangan di luar beras, seperti jagung, kedelai dan lainnya.
"Untuk modal kerja, supaya Bulog bisa lebih berperan tak hanya beras, bisa juga yang lain," kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Lenny mengatakan, Bulog kini lebih dominan berperan sebagai stabilisator harga beras. Meski sudah merambah ke komoditas lain seperti kedelai, jagung, dan lainnya, itu dirasa belum cukup. Upaya stabilitas harga-harga pangan lain pun akan menjadi perhatian Bulog.
"Sebetulnya dari dulu sudah, kedelai, jagung, kita menyambung rencana dari Menteri Pertanian saja sekarang untuk swasembada. Beras, kedelai, jagung itu utamanya nanti bertambah. Tergantung apa yang dicanangkan pemerintah, tergantung kesiapan panen," katanya.
Lenny menuturkan, bila kondisi harga di pasar merugikan para petani dan cenderung mahal, di situ Bulog akan siap tanggap menyerap komoditas-komoditas pangan tersebut dari petani.
"Kalau jagung dan kedelai kan cepat ya. Kita mengutamakan produksi dalam negeri supaya petani kita bergairah. Prinsipnya kita sekuatnya menyerap. Kalau harga jatuh merugikan petani, kita serap," tutur Lenny.
Menteri BUMN Rini Soemarno pun mengatakan, dengan diberikannya tambahan modal negara sebesar Rp 3 triliun, Bulog bisa memperkuat peranannya menjadi stabilisator harga pangan pokok.
"Kami berterimakasih pada DPR yang menyetujui PMN Rp 3 triliun. Itu memberi kekuatan yang besar untuk Bulog dapat melakukan operasi pasar," kata Rini.
http://finance.detik.com/read/2015/02/16/102616/2833958/4/dapat-dana-segar-rp-3-triliun-bulog-siap-amankan-pangan-selain-beras
Rencananya PMN ini akan memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator harga pangan. PMN ini juga akan dipakai untuk memperluas peran stabilisator harga pangan di luar beras, seperti jagung, kedelai dan lainnya.
"Untuk modal kerja, supaya Bulog bisa lebih berperan tak hanya beras, bisa juga yang lain," kata Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Lenny mengatakan, Bulog kini lebih dominan berperan sebagai stabilisator harga beras. Meski sudah merambah ke komoditas lain seperti kedelai, jagung, dan lainnya, itu dirasa belum cukup. Upaya stabilitas harga-harga pangan lain pun akan menjadi perhatian Bulog.
"Sebetulnya dari dulu sudah, kedelai, jagung, kita menyambung rencana dari Menteri Pertanian saja sekarang untuk swasembada. Beras, kedelai, jagung itu utamanya nanti bertambah. Tergantung apa yang dicanangkan pemerintah, tergantung kesiapan panen," katanya.
Lenny menuturkan, bila kondisi harga di pasar merugikan para petani dan cenderung mahal, di situ Bulog akan siap tanggap menyerap komoditas-komoditas pangan tersebut dari petani.
"Kalau jagung dan kedelai kan cepat ya. Kita mengutamakan produksi dalam negeri supaya petani kita bergairah. Prinsipnya kita sekuatnya menyerap. Kalau harga jatuh merugikan petani, kita serap," tutur Lenny.
Menteri BUMN Rini Soemarno pun mengatakan, dengan diberikannya tambahan modal negara sebesar Rp 3 triliun, Bulog bisa memperkuat peranannya menjadi stabilisator harga pangan pokok.
"Kami berterimakasih pada DPR yang menyetujui PMN Rp 3 triliun. Itu memberi kekuatan yang besar untuk Bulog dapat melakukan operasi pasar," kata Rini.
http://finance.detik.com/read/2015/02/16/102616/2833958/4/dapat-dana-segar-rp-3-triliun-bulog-siap-amankan-pangan-selain-beras
Minggu, 15 Februari 2015
Raskin, e-Money, dan Inflasi
GUNA memastikan bantuan tepat sasaran, Kabinet Kerja mengubah mekanisme
pelbagai bantuan sosial dari bentuk barang (natura) ke uang. Bantuan
barang diganti kartu e-money. Salah satu bantuan sosial yang akan diubah adalah Raskin (beras untuk keluarga miskin).
Jika biasanya dibagikan dalam bentuk beras, nantinya warga miskin akan menebus beras menggunakan kartu e-money itu. Jika tidak ada aral melintang, perubahan akan mulai dilakukan pada April tahun ini. Benarkah langkah perubahan ini?
Selama ini Raskin hanya dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial. Padahal, lebih dari itu, Raskin adalah instrumen kebijakan ekonomi. Cakupannya membentang dari hulu hingga hilir. Di hulu, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif. Ditilik dari sisi ini, ada kaitan kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dengan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan.
Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin. Akibatnya, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani. Harga rentan fluktuasi. Di hilir, tujuan Raskin adalah transfer energi untuk meningkatkan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Selama sebulan mereka mendapat 15 kg beras per keluarga dengan menebus Rp1.600/kg.
Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini kelompok miskin bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein. Rawan pangan dan sejenisnya tidak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin.
Ketika tidak ada Raskin, hilang mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Ketika tidak ada Raskin, tidak ada pula instrumen stabilisasi harga beras. Harga beras rentan fluktuasi. Ujung-ujungnya, inflasi sulit dikendalikan. Selama ini, keberadaan Raskin terbukti mampu meredam inflasi. Setidaknya, Raskin mencapai 20 persen dari jumlah beras yang beredar di pasar. Ketika Raskin tidak ada, beras itu diburu warga di pasar. Tekanan itu, disadari atau tidak, turut andil dalam mengerek harga beras.
Contoh nyata bisa dilihat pada November dan Desember 2014. Pada dua bulan itu tidak ada pembagian Raskin. Warga yang bisa menerima Raskin menjadi penerima subsidi BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Apa yang terjadi? Harga eceran beras naik sekitar Rp2.000/kg dalam dua bulan. Ini besar sekali bagi orang miskin. Ketika keluarga miskin tidak menerima beras, dan hanya menerima uang BLSM, mereka mencari beras ke pasar. Proses inilah yang secara perlahan tapi pasti ikut menambah tekanan kenaikan harga eceran beras. Ujung-ujungnya angka inflasi melonjak tinggi.
Pada November dan Desember 2014 inflasi masing-masing mencapai 1,5 persen dan 2,46 persen. Dari rata-rata inflasi bulanan, November dan Desember menyumbang terbesar. Inilah yang membuat angka inflasi tahun lalu meledak mencapai 8,36 persen. Menurut BPS, Desember 2014 kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,64 persen. Lima komoditas dominan penyumbang inflasi: beras 0,17 persen, cabai merah 0,16 persen, cabai rawit 0,09 persen, ikan segar 0,06 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.
Pada November 2014, kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,45 persen. Tiga komoditas penyumbang inflasi terbesar: cabai merah 0,26 persen, cabai rawit 0,09 persen, dan beras 0,06 persen. Beras tetap penyumbang besar inflasi. Memang benar pelaksanaan Raskin sampai di tahun 15 masih banyak kelemahan. KPK bahkan meminta pemerintah mendesain ulang program Raskin. Dari kajian KPK ada enam temuan tidak tepat: tidak tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga dan administrasi. KPK mencium indikasi ada indikasi jaringan kartel penyaluran Raskin. Raskin yang seharusnya diterima rumah tangga sasaran justru dijual ke pengepul. Ironisnya, beras yang berada di tangan pengepul itu dijual lagi ke rumah tangga sasaran.
Survei penyaluran Raskin oleh BPS (2013) menemukan Raskin dinikmati yang seharusnya untuk 15,5 juta rumah tangga justru dinikmati 31,23 juta rumah tangga. Separuh penerima itu tidak berhak. Dari lima lapisan masyarakat versi BPS, lapisan 1 (termiskin) yang berjumlah 12,5 juta rumah tangga hanya 9,41 juta rumah tangga (75 persen) yang menerima jatah rata-rata bulanan 13,79 kg beras atau 92 persen dari seharusnya (15 kg).
Ironisnya, lapisan 3-5 yang seharusnya tidak kebagian justru mendapatkan Raskin: 6,85 juta rumah tangga atau 54,25 persen dari rumah tangga lapisan 3; 4,88 juta rumah tangga (38,6% dari lapisan 4); dan 1,71 juta rumah tangga (13,63% dari lapisan 5). Seharusnya, pelaksanaan dan efektivitas program Raskin yang diperbaiki. Bukan program Raskin diganti. Kalau program Raskin diganti, program stabilisasi harga gabah dan beras dikorbankan. Tidak ada lagi perlindungan bagi produsen dari kejatuhan harga gabah/beras, dan tidak ada pula perlindungan bagi konsumen dari kenaikan harga beras yang tinggi. Bagai pedang bermata dua, perubahan Raskin menjadi e-money hampir bisa dipastikan akan bersifat disinsentif bagi petani padi, dan tidak ada lagi perisai bagi warga miskin untuk bisa mengakses beras (pangan) dengan harga terjangkau.
Dampaknya amat panjang: produksi padi merosot, impor beras meledak, kelaparan meruyak, dan inflasi melonjak tinggi. Apakah Kabinet Kerja sudah menyiapkan perisai berbagai dampak itu?
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/14/358124/raskin-e-money-dan-inflasi
Jika biasanya dibagikan dalam bentuk beras, nantinya warga miskin akan menebus beras menggunakan kartu e-money itu. Jika tidak ada aral melintang, perubahan akan mulai dilakukan pada April tahun ini. Benarkah langkah perubahan ini?
Selama ini Raskin hanya dipandang sebagai instrumen kebijakan sosial. Padahal, lebih dari itu, Raskin adalah instrumen kebijakan ekonomi. Cakupannya membentang dari hulu hingga hilir. Di hulu, Raskin bisa dipandang sebagai indirect income transfer. Beras itu dibeli dari produksi petani kecil yang rentan oleh fluktuasi harga saat panen raya. Pembelian hasil produksi petani oleh Bulog lewat harga yang ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan pada petani kecil agar mereka mendapatkan insentif. Ditilik dari sisi ini, ada kaitan kuat antara program kesejahteraan petani melalui pembelian pemerintah dengan pemberian subsidi beras murah lewat Raskin pada kelompok miskin dan rawan pangan.
Apabila bantuan beras diganti dengan uang, tidak ada lagi kewajiban Bulog membeli gabah/beras petani untuk memenuhi pagu Raskin. Akibatnya, tak ada lagi instrumen stabilisasi harga gabah/petani. Harga rentan fluktuasi. Di hilir, tujuan Raskin adalah transfer energi untuk meningkatkan kualitas nutrisi, kesehatan, pendidikan dan produktivitas SDM. Selama sebulan mereka mendapat 15 kg beras per keluarga dengan menebus Rp1.600/kg.
Dengan bantuan itu, diasumsikan 40-60 persen total kebutuhan beras bulanan keluarga miskin dan rawan pangan bisa dipenuhi. Lewat subsidi ini kelompok miskin bisa mempertahankan tingkat konsumsi energi dan protein. Rawan pangan dan sejenisnya tidak terjadi. Mereka tidak mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan untuk dialihkan ke keranjang pangan karena ada Raskin.
Ketika tidak ada Raskin, hilang mekanisme penyerapan gabah/beras domestik terbesar oleh Bulog. Ketika tidak ada Raskin, tidak ada pula instrumen stabilisasi harga beras. Harga beras rentan fluktuasi. Ujung-ujungnya, inflasi sulit dikendalikan. Selama ini, keberadaan Raskin terbukti mampu meredam inflasi. Setidaknya, Raskin mencapai 20 persen dari jumlah beras yang beredar di pasar. Ketika Raskin tidak ada, beras itu diburu warga di pasar. Tekanan itu, disadari atau tidak, turut andil dalam mengerek harga beras.
Contoh nyata bisa dilihat pada November dan Desember 2014. Pada dua bulan itu tidak ada pembagian Raskin. Warga yang bisa menerima Raskin menjadi penerima subsidi BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Apa yang terjadi? Harga eceran beras naik sekitar Rp2.000/kg dalam dua bulan. Ini besar sekali bagi orang miskin. Ketika keluarga miskin tidak menerima beras, dan hanya menerima uang BLSM, mereka mencari beras ke pasar. Proses inilah yang secara perlahan tapi pasti ikut menambah tekanan kenaikan harga eceran beras. Ujung-ujungnya angka inflasi melonjak tinggi.
Pada November dan Desember 2014 inflasi masing-masing mencapai 1,5 persen dan 2,46 persen. Dari rata-rata inflasi bulanan, November dan Desember menyumbang terbesar. Inilah yang membuat angka inflasi tahun lalu meledak mencapai 8,36 persen. Menurut BPS, Desember 2014 kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,64 persen. Lima komoditas dominan penyumbang inflasi: beras 0,17 persen, cabai merah 0,16 persen, cabai rawit 0,09 persen, ikan segar 0,06 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.
Pada November 2014, kelompok bahan makanan menyumbang inflasi 0,45 persen. Tiga komoditas penyumbang inflasi terbesar: cabai merah 0,26 persen, cabai rawit 0,09 persen, dan beras 0,06 persen. Beras tetap penyumbang besar inflasi. Memang benar pelaksanaan Raskin sampai di tahun 15 masih banyak kelemahan. KPK bahkan meminta pemerintah mendesain ulang program Raskin. Dari kajian KPK ada enam temuan tidak tepat: tidak tepat sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga dan administrasi. KPK mencium indikasi ada indikasi jaringan kartel penyaluran Raskin. Raskin yang seharusnya diterima rumah tangga sasaran justru dijual ke pengepul. Ironisnya, beras yang berada di tangan pengepul itu dijual lagi ke rumah tangga sasaran.
Survei penyaluran Raskin oleh BPS (2013) menemukan Raskin dinikmati yang seharusnya untuk 15,5 juta rumah tangga justru dinikmati 31,23 juta rumah tangga. Separuh penerima itu tidak berhak. Dari lima lapisan masyarakat versi BPS, lapisan 1 (termiskin) yang berjumlah 12,5 juta rumah tangga hanya 9,41 juta rumah tangga (75 persen) yang menerima jatah rata-rata bulanan 13,79 kg beras atau 92 persen dari seharusnya (15 kg).
Ironisnya, lapisan 3-5 yang seharusnya tidak kebagian justru mendapatkan Raskin: 6,85 juta rumah tangga atau 54,25 persen dari rumah tangga lapisan 3; 4,88 juta rumah tangga (38,6% dari lapisan 4); dan 1,71 juta rumah tangga (13,63% dari lapisan 5). Seharusnya, pelaksanaan dan efektivitas program Raskin yang diperbaiki. Bukan program Raskin diganti. Kalau program Raskin diganti, program stabilisasi harga gabah dan beras dikorbankan. Tidak ada lagi perlindungan bagi produsen dari kejatuhan harga gabah/beras, dan tidak ada pula perlindungan bagi konsumen dari kenaikan harga beras yang tinggi. Bagai pedang bermata dua, perubahan Raskin menjadi e-money hampir bisa dipastikan akan bersifat disinsentif bagi petani padi, dan tidak ada lagi perisai bagi warga miskin untuk bisa mengakses beras (pangan) dengan harga terjangkau.
Dampaknya amat panjang: produksi padi merosot, impor beras meledak, kelaparan meruyak, dan inflasi melonjak tinggi. Apakah Kabinet Kerja sudah menyiapkan perisai berbagai dampak itu?
http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/02/14/358124/raskin-e-money-dan-inflasi
Jumat, 13 Februari 2015
Menteri Gobel Ingin Tingkatkan Fungsi Bulog
Pemerintah berupaya memperkuat fungsi Perum Bulog (Persero) untuk
mengelola berbagai bahan pokok seperti periode sebelum terjadinya krisis
moneter 1998. Penguatan peran Bulog sebagai penyangga pangan (buffer stock holder) dimaksudnya untuk mengantisipasi terjadinya spekulasi bahan pokok di pasar.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan selama ini Perum Bulog hanya diberi wewenang menyerap beras petani dan disebarkan ke masyarakat. Padahal, peran perusahaan pelat merah tersebut sebaiknya ditambah untuk mengurus bahan pokok lain.
"Pemerintah ingin memperkuat fungsi Bulog dengan menambahkan komoditas bahan pokok selain beras, misalnya Jagung, Gandum, bahkan cabai," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Kendati demikian, dia sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan secepat membalikkan telapak tangan. Pemerintah ingin Perum Bulog membereskan organisasi dan sumber daya manusia terlebih dahulu sebelum mengelola lebih banyak komoditas pangan.
Dia menambahkan jika organisasi Perum Bulog membaik, pemerintah akan mendiskusikan penambahan peran perusahaan yang dibentuk sejak 1967 ini. "Bulog harus mau mengevaluasi orang-orang di dalamnya. Apabila mereka bisa melaksanakan pembaruan di dalam organisasi terlebih dahulu. Harus ada perubahan besar kalau ingin berkembang," katanya.
Peran Bulog dan beberapa lembaga pemerintah mengalami perubahan memasuki era reformasi pada 1998. Pembaruan peran Bulog tertuang dalam Keppres RI No.45 tahun 1997 tentang tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras.
http://industri.bisnis.com/read/20150213/12/402630/menteri-gobel-ingin-tingkatkan-fungsi-bulog
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan selama ini Perum Bulog hanya diberi wewenang menyerap beras petani dan disebarkan ke masyarakat. Padahal, peran perusahaan pelat merah tersebut sebaiknya ditambah untuk mengurus bahan pokok lain.
"Pemerintah ingin memperkuat fungsi Bulog dengan menambahkan komoditas bahan pokok selain beras, misalnya Jagung, Gandum, bahkan cabai," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/2/2015).
Kendati demikian, dia sadar bahwa hal ini tidak bisa dilakukan secepat membalikkan telapak tangan. Pemerintah ingin Perum Bulog membereskan organisasi dan sumber daya manusia terlebih dahulu sebelum mengelola lebih banyak komoditas pangan.
Dia menambahkan jika organisasi Perum Bulog membaik, pemerintah akan mendiskusikan penambahan peran perusahaan yang dibentuk sejak 1967 ini. "Bulog harus mau mengevaluasi orang-orang di dalamnya. Apabila mereka bisa melaksanakan pembaruan di dalam organisasi terlebih dahulu. Harus ada perubahan besar kalau ingin berkembang," katanya.
Peran Bulog dan beberapa lembaga pemerintah mengalami perubahan memasuki era reformasi pada 1998. Pembaruan peran Bulog tertuang dalam Keppres RI No.45 tahun 1997 tentang tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 dimana peran Bulog hanya mengelola komoditi beras.
http://industri.bisnis.com/read/20150213/12/402630/menteri-gobel-ingin-tingkatkan-fungsi-bulog
Rabu, 11 Februari 2015
Sofyan Djalil Minta Bulog Stabilkan Harga Pangan
Program ambisius pemerintah Indonesia yang mencanangkan swasembada
pangan dalam kurun waktu tiga tahun membuat semua stake holder bergerak
cepat. Tahun ini ada dua juta hektar infrastruktur irigasi yang akan
dibangun dan pada tahun depan akan dibangun 1,5 juta hektar lagi, itu
merupakan upaya menstimulus program optimis tersebut.
Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk, subsidi benih, dan menaikkan harga beli dari petani langsung. semua langkah tersebut dilakukan agar petani lebih mudah dalam mengikuti program pemerintah tersebut, namun langkah ini dibutuhkan peran Bulog sebagai stabilitator harga bahan pangan. Bulog dinilai sebagai pihak yang akan menentukan harga bahan pangan begitu dilepas di pasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, bahwa peran Bulog memang harus menjadi stabilitator harga bahan pangan, "Bulog akan jalankan perannya sebagai stabilisator harga bahan pangan," tuturnya sebelum meninggalkan gedung BKPM, Jakarta, Rabu (11/2).
Seperti diketahui Bulog memang menjalankan operasi pasar guna mengintervensi harga bahan pangan apabila terjadi penaikan yang cenderung signifikan.
Musim panen awal tahun ini akan jatuh pada bulan maret 2015 dan Bulog selaku perusahaan BUMN memang berencana untuk membeli langsung kepada petani dengan harga beli yang sedikit lebih tinggi. Langkah ini dilakukan agar harga jual bahan pangan tidak anjlok di pasaran. Hal itu dilakukan agar menjaga konsistensi pasokan tidak terganggu dengan meningkatnya harga bahan pangan.
http://www.jitunews.com/read/9126/sofyan-djalil-minta-bulog-stabilkan-harga-pangan#axzz3RRRrOsVP
Pemerintah juga memberikan subsidi pupuk, subsidi benih, dan menaikkan harga beli dari petani langsung. semua langkah tersebut dilakukan agar petani lebih mudah dalam mengikuti program pemerintah tersebut, namun langkah ini dibutuhkan peran Bulog sebagai stabilitator harga bahan pangan. Bulog dinilai sebagai pihak yang akan menentukan harga bahan pangan begitu dilepas di pasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, bahwa peran Bulog memang harus menjadi stabilitator harga bahan pangan, "Bulog akan jalankan perannya sebagai stabilisator harga bahan pangan," tuturnya sebelum meninggalkan gedung BKPM, Jakarta, Rabu (11/2).
Seperti diketahui Bulog memang menjalankan operasi pasar guna mengintervensi harga bahan pangan apabila terjadi penaikan yang cenderung signifikan.
Musim panen awal tahun ini akan jatuh pada bulan maret 2015 dan Bulog selaku perusahaan BUMN memang berencana untuk membeli langsung kepada petani dengan harga beli yang sedikit lebih tinggi. Langkah ini dilakukan agar harga jual bahan pangan tidak anjlok di pasaran. Hal itu dilakukan agar menjaga konsistensi pasokan tidak terganggu dengan meningkatnya harga bahan pangan.
http://www.jitunews.com/read/9126/sofyan-djalil-minta-bulog-stabilkan-harga-pangan#axzz3RRRrOsVP
Raskin Tak Jadi Dihapus, Tapi Disempurnakan
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memastikan Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) tidak jadi dihapus dan diganti dengan uang elektronik (e-money). Sebagai gantinya pemerintah akan menyempurnakan program Raskin pada tahun ini.
"Raskin tetap diberlakukan berjalan pada tahun ini. Syaratnya program ini harus diperbaiki. Baru pada 2016 akan dibentuk model baru yang lebih baik dari Raskin," ujar Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Chazali Situmorang, disela acara semiloka nasional berjudul Inisiasi Daerah untuk Alternatif Program Raskin, di Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Chazali, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Pusat mengatakan pihaknya sudah memetakan sejumlah masalah yang membuat penyaluran Program Raskin bermasalah di lapangan. Dari hasil pemetaan itu tim koordinasi mengeluarkan sejumlah rekomendasi agar penyaluran distribusi beras lebih sempurna.
Diantaranya, pada tahun ini Kementerian Sosial (Kemensos) diminta melakukan pengawasan terhadap kualitas beras yang dibeli. Pasalnya di program ini Kemensos diberi tugas sebagai pembeli (payer) dari beras. Otomatis, lanjut Chazali, selaku pembeli tentunya harus mengetahui kualitas barang.
Sedangkan untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memastikan agar bupati/walikota memberikan alokasi dana pengawalan penyaluran beras dari titik distribusi ke titik bagi.
Tikor yang dibentuk di kabupaten/kota juga harus mengawasi mutu beras di samping memastikan beras sampai ke tingkat rumah tangga sasaran (RTS). Jika mutu beras ternyata buruk, Badan Urusan Logistik (Bulog) memberi waktu 2x24 jam untuk pengembalian.
Untuk mengurangi ongkos trasportasi pengembalian, Chazali menyarakan pengawasan sebaiknya dilakukan saat barang keluar dari gudang Bulog dan bukan pada ketika beras sudah sampai ke tangan RTS.
Dari hasil evaluasi, lanjut Chazali, juga ditemukan banyak kabupaten/kota yang terlambat menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) ke Bulog. Bahkan keluarnya SPA itu, ungkap Chazali, ada yang memakan waktu hingga sebulan. Padahal tanpa SPA yang telah ditandatangani bupati/walikota, Bulog tidak bisa mengeluarkan beras dari gudangnya.
"Ke depan pemerintah pusat minta agar pembuatan SPA tidak lebih dari lima hari kerja," tukas dia.
Selain itu, Tikor Raskin Pusat juga meminta penyimpanan beras di gudang Bulog tidak boleh lebih dari 6 bulan. Pasalnya, lanjut Chazali, banyak ditemukan di berbagai daerah, stok beras disimpan di gudang hingga setahun. Akibatnya kualitas beras menjadi rusak.
Pada kesempatan serupa, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin berpendapat, Program Raskin tidak perlu dihapuskan. Pasalnya permasalahan terjadi pada implementasi di lapangan, bukan pada konsepnya. Sehingga pergantian kebijakan strategis tidak perlu dilakukan.
Bustanul menambahkan, ketiadaan Raskin otomatis akan mengerek harga jual beras, padahal kontribusi beras terhadap inflasi nasional bisa mencapai 25-50 persen. Untuk diketahui, setiap penambahan 1 persen Raskin membantu menurunkan harga beras sebesar 0,02 persen.
http://lampost.co/berita/raskin-tak-jadi-dihapus-tapi-disempurnakan
Langganan:
Postingan (Atom)