Struktur Ekonomi Antisipasi Dampak penyesuaian BBM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan pembenahan struktur ekonomi agar sektor perdagangan lebih sehat dan kompetitif harus dilakukan, untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM.

Salah satu upaya pembenahan struktur tersebut, adalah dengan memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator harga kebutuhan pangan, terutama beras, agar tidak terjadi fluktuasi yang berlebihan dan meresahkan masyarakat. "Kita akan menjadikan Bulog lebih proaktif, kalau harga turun dia beli di pasar, kalau harga naik dia turun ke pasar supaya menjaga kestabilan harga. Kita juga akan melihat komoditas lain, dimana Bulog bisa berperan," ujar Sofyan, seperti dikutip dalam Analisadaily.com, Selasa (31/3).

Selain itu, pemerintah segera melakukan revisi atas UU No 5/1999 mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk menghilangkan monopoli dari sektor usaha yang bisa merusak harga komoditas pokok dan biaya logistik. Pembenahan struktur ekonomi ini membutuhkan waktu dan masyarakat belum bisa beradaptasi dengan penyesuaian harga premium dan solar setiap bulannya.

Koordinasi Pengamat ekonomi Aviliani menambahkan pemerintah harus segera berkoordinasi dengan Organda agar biaya angkutan umum tidak memberatkan masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM ini, termasuk mencari solusi yang berdampak jangka panjang. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM jenis premium penugasan di luar Jawa-Bali menjadi Rp 7.300 dari sebelumnya Rp 6.800 per liter dan solar subsidi dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900 per liter mulai 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB.

http://m.energitoday.com/2015/03/31/struktur-ekonomi-antisipasi-dampak-penyesuaian-bbm/

Petani, Bulog, dan Inpres Perberasan

Khudori

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat(2010-sekarang)


Presiden Jokowi menepati janjinya. Pada 17 Maret lalu, ia mengeluarkan Inpres Nomor 5/2015, menggantikan Inpres Nomor 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Substansi isi tidak berbeda. Inpres ditujukan kepada menteri terkait (delapan kementerian) dan para gubernur/bupati/wali kota guna mengatur koordinasi dan pelaksanaan di setiap kementerian terkait dengan kebijakan perberasan nasional.


Inpres Nomor 5/2015 mengatur harga pembelian, menunjuk pelaksananya, mengatur hasil pembelian untuk keperluan apa, serta menunjuk siapa yang melakukan koordinasi dan evaluasi. Yang tak diatur adalah pola pembiayaan dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian. Harga gabah kering panen di petani Rp 3.700 per kilogram (sebelumnya Rp 3.300 per kilogram), gabah kering giling di gudang Bulog Rp 4.650 per kilogram (sebelumnya Rp 4.200 per kilogram) dan beras di gudang Bulog Rp 7.300 per kilogram (sebelumnya Rp 6.600 per kilogram). Rata-rata naik 11 persen.


Inpres ini ditunggu-tunggu oleh banyak pihak: petani, pedagang pengumpul, pemilik penggilingan padi, dan Bulog. Bagi petani, Inpres Perberasan penting guna mendorong peningkatan produksi padi. Karena itu, Presiden Soeharto biasa mengeluarkan Inpres pada Oktober atau menjelang tanam agar petani terangsang berproduksi. Dengan adanya patokan harga gabah/beras baru, petani bisa mengkalkulasikan untung-rugi. Tujuannya jelas. Namun, setelah Reformasi, tidak ada pola tetap. Bahkan Inpres sering dikeluarkan pada Januari-Februari, yang fungsinya hanya sebagai patokan harga di pasar. Tak lebih, tak kurang.


Pedagang pengumpul dan pemilik penggilingan padi berkepentingan karena dari Inpres itulah mereka mengais untung. Dalam Inpres biasanya dicantumkan pengadaan beras untuk keluarga miskin (raskin). Dalam setahun, jumlah raskin kira-kira 3 juta ton. Para pedagang dan pemilik penggilingan akan berlomba-lomba memburu gabah sehingga harga terangkat signifikan. Mereka akan bertanya-tanya kalau tak ada raskin. Mereka tak bergairah jika pengadaan beras hanya untuk cadangan pemerintah, yang cuma 0,35 juta ton.


Bagi Bulog, Inpres Perberasan penting karena bakal menjadi pedoman pembelian gabah/beras. Apabila ada raskin, pengadaan Bulog dalam setahun minimal 3 juta ton setara beras. Apabila ditambah dengan cadangan beras pemerintah, pengadaan Bulog paling tidak harus 3,5 juta ton setara beras. Jika pengadaan kurang dari itu, pasar mudah sekali "panas" karena cadangan kurang memadai. Apalagi bila dalam waktu berjalan terjadi banyak bencana yang menguras cadangan beras pemerintah dan raskin diberikan lebih dari 12 kali. Ujung semua itu membuat cadangan menipis, dan pasar mudah sekali memanas.


Inpres Perberasan yang baru amat penting bagi Bulog karena tiga hal. Pertama, Inpres Perberasan Nomor 3/2012 tidak memadai lagi untuk dijadikan landasan operasional di lapangan. HPP gabah dan beras yang ditetapkan di Inpres itu sudah jauh di bawah harga pasar. Tanpa perubahan HPP gabah/beras, Bulog akan kesulitan membeli gabah/beras. HPP merupakan instrumen pokok bagi Bulog untuk menambah persediaan beras. Saat ini cadangan beras di Bulog tinggal 1,2 juta ton, hanya cukup untuk 4-5 bulan kebutuhan raskin.


Kedua, panen raya merupakan momentum tepat bagi Bulog untuk melakukan pembelian gabah/beras secara besar-besaran. Apabila momentum panen raya terlewatkan, peluang Bulog untuk memperbesar cadangan lewat pembelian dalam negeri bakal menguap. Memang pengadaan masih mungkin dilakukan saat panen gadu. Namun, selain harga gabah/beras mahal, saat itu volume panen kecil. Melewatkan pengadaan saat panen raya sama saja dengan melegalisasi impor beras. Tentu ini tidak kita kehendaki bersama.


Masa tanam padi yang serentak telah menghasilkan irama panen yang ajek, hampir tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun: musim panen raya (Februari-Mei dengan 60-65 persen dari total produksi padi nasional), panen gadu (Juni-September dengan 25-30 persen dari total produksi), dan musim paceklik (Oktober-Januari). Pergerakan harga gabah/beras berfluktuasi mengikuti irama panen: harga rendah saat panen raya (Februari-Mei), naik pada musim gadu (Juni-September), dan melambung tinggi saat paceklik (Oktober-Januari). Maret sampai Juni mendatang merupakan musim panen raya, saat yang tepat untuk menyerap gabah/beras.


Ketiga, sesuai dengan hukum supply-demand, karena pasokan melimpah sedangkan permintaan tetap, harga gabah/beras cenderung tertekan rendah saat panen raya. Pada saat itulah Bulog perlu turun tangan membantu petani. Dengan menyerap surplus produksi petani, Bulog akan menjadi aktor penting sebagai penyeimbang supply-demand. Kehadiran Bulog merupakan pengejawantahan dari "kehadiran negara" seperti amanat suci konstitusi.

http://koran.tempo.co/konten/2015/03/31/369033/Petani-Bulog-dan-Inpres-Perberasan

Inilah Sejumlah 'Prestasi Besar' Jokowi Sejak Dilantik versi ISIS

Insitute for Strategic and Indonesian Studies alias ISIS menyindir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena telah melakukan sejumah 'terobosan' sejak dilantik.

ISIS mencatat lebih dari 20 'prestasi besar' Jokowi-Jusuf Kalla selama lima bulan (20 Oktober-30 Maret 2015). Berikut catatan prestasi besar Jokowi versi ISIS:

1. Harga BBM naik-turun-naik.
2. Harga beras naik.
3. Harga gas mahal.
4. Semua kebutuhan sembako naik.
5. Tarif kereta api dinaikkan.
6. Jalan tol dikenakan  pajak.
7. Tatanan hukum dan konstitusi amburadul.
8. Stabilitas politik & partai politik acak-kadut.
9. Hutang bertambah Rp 250 triliun.
10. Penerimaan pajak sampai Maret 2015 dibandingkan periode yang sama Maret 2014 turun Rp 50 triliun.
11. Lembaga penegak hukum ditarik-tarik ke ranah politik.
12. Intitusi Polisi & KPK diobok-obok.
13. Impor beras dan gula semakin mantap.
14. Elit politik berantam tak terus menerus tak terkendali.
15. Daya beli rakyat menurun, biaya hidup naik mengikuti kenaikan harga BBM.
16. Perputaran ekonomi mengandalkan konsumsi.
17. Ekspor turun, impor naik tajam.
18. Izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont diperpanjang tanpa perlu bangun smelter.
19. Ketua Umum Partai Politik memonopoli angkutan minyak (mafia migas baru).
20. Dunia usaha kesulitan memproyeksi biaya produksi.
21. Rupiah terjun bebas dari Rp 10.000 di akhir Juli 2014 ketika Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang Pilpres dan sekarang Rp 13.000 lebih per USD.
22. Yang penting rajin blusukan.
23. Yaaa ora opopo.

"Mari kita dukung Pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir masa jabatan," sentil Direktur Eksekutir ISIS, Kisman Latumakulita, dalam keterangannya pagi ini.

http://www.rmol.co/read/2015/03/30/197281/Inilah-Sejumlah-Prestasi-Besar-Jokowi-Sejak-Dilantik-versi-ISIS-

Lenny Sugiat: Kami Bisa Ditangkap Bila Salurkan Beras Tanpa Instruksi dari Pemda

Masalah beras urusannya tidak hanya sampai perut. Lebih jauh lagi, bisa mengancam stabilitas negara.

Sebagai salah satu komoditas terpenting dari ketahanan pangan nasional, beras secara otomatis pula menjadi penentu ketahanan dan kedaulatan negara.

Bayangkan saja jika Indonesia kehabisan beras, atau beras yang diimpor diselip racun. Urusannya jadi panjang.

Sehingga patut dijadikan soal, ketika belum lama ini beras langka di pasaran. Harga jadi mahal. Badan Urusan Logistik (Bulog) sempat jadi tertuduh. Perannya dinilai lambat dalam menstabilkan harga. Apa yang sebenarnya terjadi?

Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Direktur Utama Bulog Lenny Sugiat, di Jakarta, Jumat (27/3);

Bukankah di Bulog ada sistemmonitoring harga yang real-time ketika harga beras naik?
Memang kita punya sistem itu, sehari dua kali kita kirim data tersebut ke Kemendag, Mensesneg, Seketaris Pribadi Presiden. Kita memiliki sistem monitoring, sehingga punya semua catatannya.

Nah kenapa penanganannya begitu lambat ketika harga beras naik?
Karena Bulog tidak bisa men­geluarkan beras tanpa instruksi Pemda.

Bukan karena tidak ada stok?
Stok beras ada.

Kenapa nggak disalurkan saja?
Karena kalau beras itu keluar, bagaimana pertanggungjawa­bannya. Itu atas perintah siapa. Kami bisa diaudit BPK.

Termasuk ketika harga be­ras melonjak naik?
Ya, kami tidak bisa menge­luarkan beras kalau tidak ada Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemda. Karena petunjuknya menetapkan demikian.

Kalau Bulog mengambil inisiatif dalam situasi-situasi tertentu apa juga tidak dibe­narkan?
Kalau adik-adik saya di lapan­gan mengeluarkan beras, itu bisa ditangkap. Karena nanti klaim­nya kepada Pemda bagaimana, dan laporannya ke Pemda ba­gaimana. Karena nanti ujungnya akan dipertanggungjawabkan berapa realisasinya.

Batas tanggung jawab Bulog dengan Pemda sejauh ma­na?
Tanggung jawab Bulog itu hanya di titik distribusi. Kalau ke titik Rumah Tangga Sasaran (RTS) itu Pemda.

Kok koordinasi antara Bulog dengan Pemda jadi lambat ya?
Waktu itu ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan verifikasi data RTS. Kemudian diterjemahkan oleh Pemda-Pemda: Oh saya harus verifikasi dulu nih. Akibatnya Pemda tidak meminta atau tidak mengirimkan SPA kepada Bulog. Kemudian Pemda tidak siap men­galokasikan anggaran di APBD-nya seperti untuk pengangkutan dan sebagainya.

Sekarang bagaimana kon­disinya?
Alhamdulillah kita terus-menerus koordinasi dengan Pemda, Pemprov, Menko dan Mensos. Sekarang sudah mulai lancar. Memang perbaruan data itu perlu, karena ada pemekaran wilayah, perpindahan penduduk, dan lain-lain.

Bulog harus berkoordinasi dengan siapa lagi, khususnya soal Operasi Pasar (OP) dan penyaluran raskin?
Raskin itu urusannya Mensos. Kalau Operasi Pasar Kemendag. Komandonya di sana. Kalau di­perintahkan: Bulog lakukan OP. Komando Raskin dan komando Operasi Pasar itu beda.

Kenapa Bulog tidak bisa mengambil kebijakan sendiri saja, biar cepat?
Karena Bulog hanya pada tat­aran operator, bukan regulator.

Bukankah dulu peran Bulog lebih besar?
Peran Bulog diamputasi oleh IMF sejak krismon (Krisis Moneter) tahun 1997/1998 yang tertuang dalam letter of Inten. Itulah yang mohon maaf saat ini dimanfaatkan oleh swasta. Kemudian sejak 2003 Bulog tidak lagi di bawah Presiden, tapi di bawah Kementerian BUMN setelah berubah menjadi Perum (Perusahaan Umum).

http://www.rmol.co/read/2015/03/30/197298/Lenny-Sugiat:-Kami-Bisa-Ditangkap-Bila-Salurkan-Beras-Tanpa-Instruksi-dari-Pemda-

Butuh Keberanian dari Desa

SISTEM bagi rata penerimaan raskin sudah menjadi rahasia umum. Pun demikian kondisi itu terkesan dibiarkan begitu saja, padahal sasaran pemberian subsidi beras ditujukan untuk warga kurang mampu.

Mengatasi hal itu dibutuhkan keberanian dari pemerintah desa untuk mengawasi distribusi raskin sampai kepada rumah tangga sasaran. ”Kami mendistribusikan beras dari gudang Bulog sampai titik lokasi, dalam hal ini pemerintah desa. Dari desa kemudian diambil oleh pengurus RT untuk dibagikan kepada warga penerima,” kata Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog Sub Divre Banyumas, M Priyono.

Rantai distribusi dari desa sampai kepada masyarakat ini terkadang ada yang tidak tepat sasaran. Diakui, ada beberapa warga masyarakat mampu tapi tetap menerima raskin, juga ada pula yang sudah menerima tapi dijual kembali ke pasar. Tapi banyak juga yang dikonsumsi sendiri. Persoalan itu, kata dia, yang menjadikan evalusi program raskin di pemerintah pusat. Kekosongan jatah raskin pada November, Desember 2014 dan Januari 2015 salah satunya karena adanya laporan penerimaan raskin dibagi rata.

”Kami sudah mengimbau kepada warga mampu untuk tidak meminta jatah raskin. Sekarang model raskin bagi rata sudah mulai berkurang, karena sudah banyak warga miskin yang mendapat sesuai jatahnya, yaitu 15 kilogram,” paparnya.

Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas, Sugiyanto, menambahkan sistem bagi rata raskin yang dilakukan warga masyarakat untuk menghindari sikap pasif warga terhadap program sosial yang ada di lingkungannya seperti kerja bakti. ”Biasanya kalau tidak dibagi rata akan menimbulkan kecemburuan bagi warga yang berdampak pada melunturnya sikap gotong- royong antarwarga,” katanya.

Daerah Lain Ia menilai sistem ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyumas saja, melainkan di daerah-daerah lain juga tidak dipungkiri terjadi sistem bagi rata. ”Kami kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa raskin hanya diperuntukkan bagi warga miskin. Dari upaya itu sistem bagi rata sudah mulai berkurang,” katanya.

Persoalan lain yang kerap dihadapi Bulog adalah ketidaktepatan pembayaran raskin. Padahal, tempo pembayaran beras raskin dari desa ke Bulog H+7. Desa tidak diperbolehkan menunda pembayaran. ”Secara aturan desa tidak boleh utang, kenyatannya tidak sedikit desa yang terlambat membayar raskin,” tutur Priyono.

Keterlambatan pembayaran raskin, ujarnya, disebabkan uang raskin yang dihimpun dari warga masyarakat parkir di perangkat. Disinyalir uang tersebut kerap dipakai lebih dulu untuk kepentingan pribadi, sehingga mengalami keterlambatan pelunasan. ”Tapi aparat desa yang nakal jumlahnya terbilang sedikit. Hanya akan menjadi kebiasaan buruk bagi perangkat desa,” katanya.

Priyono menjelaskan ketika pembayaran raskin mengalami keterlambatan, maka akan merugikan para warga penerima raskin. Kerugian mereka adalah penerimaan raskin tidak dapat tepat waktu, karena menunggu pelunasan kemudian baru didistribusikan kembali raskin bulan berikutnya. ”Kami sudah melakukan tindakan persuasif agar mereka taat membayar raskin seperti aturan yang ditentukan. Apabila tindakan ini diabaikan, kami tak segan-segan meminta bantuan aparat untuk menangani piutang raskin,” tandasnya.

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/butuh-keberanian-dari-desa/

Jual Gabah ke Bulog Belum Untungkan Petani

Jual gabah ke Bulog dianggap belum menguntungkan petani.

Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah 2015 dari Rp3.300 menjadi Rp3.700 diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Hanya saja, prosedur penjualan gabah dari petani kepada Bulog, dinilai ribet dan masih merepotkan petani.
Terkait dengan besaran kenaikan yang hanya Rp400, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Azis Hidayat mengatakan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menentukan HPP gabah.

Aziz mengungkapkan, di samping swasembada pangan, sasaran pemerintah lainnya adalah menyejahterakan petani. Namun, HPP gabah tidak bisa dinaikkan begitu saja.

“Kalau terlalu tinggi, nanti petani sejahtera tapi konsumen keberatan karena harga beras naik. Jadi bagaimana caranya supaya petani sejahtera, tapi harga jual ke konsumen juga tidak terlalu tinggi,” ucap Aziz, seusai panen raya di Dusun Karongan, Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman, Kamis (19/3/2015).

Serapan gabah oleh Bulog juga diklaim terus meningkat. “Kami berharap tidak ada tengkulak atau perantara. Petani juga jangan mudah tergoda jika diminta segera menjual karena nanti harganya jatuh. Inilah perlunya pendampingan penyuluh lapangan,” papar Aziz.

Kendati demikian, menjual gabah ke Bulog ternyata dianggap ribet oleh sebagian petani. “Dulu Bulog pernah ke sini tapi banyak ketentuannya. Kami tentukan harga sekian tapi dia tidak mau. Padahal petani tahunya itu asal yang beli mau dan yang punya boleh, ya sudah,” ungkap Siswanto, Ketua Kelompok Tani Sedyo Maju di Dusun Karongan.

Siswanto mengaku kelompoknya belum tergabung dalam koperasi. Dia juga memilih menjual gabah langsung kepada tengkulak.

“Harga gabahnya tergantung yang beli. Biasanya disesuaikan harga beras. Kalau sekarang harga beras Rp8.000 sampai Rp10.000, harga gabahnya seharusnya setengah dari itu,” katanya.

Bupati Sleman Sri Purnomo juga berpendapat, menjual gabah langsung ke Bulog itu belum tentu menguntungkan petani. Sebab sering kali, harga yang dipatok lebih rendah dibanding harga di pasaran.

“Yang penting, masyarakat menjual lewat koperasi agar tidak dipermainkan. Kelompok tani juga berperan penting agar orang-orang tidak saling menjatuhkan harga,” ujar Sri Purnomo.

Sri Purnomo menambahkan, pada dasarnya petani diberi kebebasan untuk menjual hasil panennya secara umum. Namun, petani juga disarankan memaksimalkan keberdaan lumbung pangan. “Jangan langsung dijual semua saat panen raya. Disimpan dulu dan dikeluarkan saat tidak musim panen. Itu juga bagian dari langkah pengendalian secara mikro,” ucapnya.

http://jogja.solopos.com/baca/2015/03/20/jual-gabah-ke-bulog-belum-untungkan-petani-586936

Kenaikan Harga Pembelian Tak Sesuai Usulan, Bulog Turunkan Target Pengadaan Beras

Perum Bulog merevisi target pengadaan beras tahun ini dari 3,2 juta ton menjadi 2,5-2,7 juta ton setelah kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras tidak sesuai dengan usulan awal Bulog sebesar 15%.
 
Instruksi Presiden No.5 tahun 2015 mengenai Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah tertanggal 17 Maret 2015 telah menetapkan acuan harga gabah dan beras baru setelah tiga tahun lamanya aturan tersebut tidak direvisi.
 
Dalam beleid itu, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 12,12% dari Rp3.300 per kg menjadi Rp3.700 per kg, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan naik 10,84% dari Rp4.150 per kg menjadi Rp4.600 per kg dan beras di Gudang Bulog naik 10,6% dari Rp6.600 per kg menjadi Rp7.300 per kg.
 
Direktur Pelayanan Publik Bulog Lely Pelitasari mengatakan kenaikan HPP gabah dan beras yang tidak mencapai 15% sesuai harapan awal membuat pihaknya melonggarkan target pengadaan beras pada tahun ini.
 
Dengan usulan kenaikan 15%, pihaknya optimistis dapat melakukan pengadaan beras sebesar 3,2 juta ton. Namun, karena kenaikan tak sampai usulan awal, dia memperkirakan pengadaan beras hanya berkisar antara 2,5-2,7 juta ton.
 
“Kami punya target disesuaikan dengan HPP.  Kalau kita bicara ideal untuk Bulog sendiri itu kemarin sudah sampai usulan 15% kenaikannya,” katanya, seperti dikutip Bisnis, (20/3/2015).

Lely memperkirakan ketetapan harga baru tersebut masih sulit direalisasikan sampai akhir Maret. Pasalnya, sampai minggu ketiga Maret harga beras masih lebih tinggi dari HPP.

Pihaknya menargetkan penyerapan besar-besaran baru dimulai pada April karena saat itu telah memasuki puncak panen raya sehingga harga gabah dan beras biasanya mulai dibawah HPP.

"Tapi tetap kita sudah mulai bergerak dari hari ini dengan harga yang baru. Jadi mungkin kita menyerap banyak awal April," katanya.

Tahun lalu, total pengadaan beras medium dalam negeri oleh Bulog mencapai 2,39 juta ton atau 5,4 % dari total produksi padi sebesar 70,67 juta ton GKG yang setara dengan 44,2 juta ton beras.

Sementara itu, pengadaan beras medium dari luar negeri mencapai 390.285 ton beras. Total stok akhir beras Bulog mencapai 1,789 juta ton pada akhir tahun lalu.

http://industri.bisnis.com/read/20150320/99/413940/kenaikan-harga-pembelian-tak-sesuai-usulan-bulog-turunkan-target-pengadaan-beras

Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang HPP Gabah/Beras

Bulog Diminta Serap Beras Petani

Pemerintah meminta Bulog menyerap beras dan gabah dari para petani seiring tibanya panen raya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Bulog untuk melakukan langkah tersebut.

Dalam hal ini, jelas dia, Bulog ditunjuk sebagai stabilisator agar persediaan beras bagi masyarakat aman. Kapasitas gudang Bulog saat ini sebanyak delapan juta ton beras. Sementara, cadangan beras pemerintah mencapai tiga juta ton.

Paling tidak, Bulog seharusnya mampu menampung beras petani sebesar empat sampai lima juta ton. “Kapasitas cukup, masalahnya sebagai perusahaan umum, Bulog harus punya dana,” kata Andi dalam kunjungan ke Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Senin (16/3).

Karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan dana kepada Bulog agar dapat menyerap beras para petani. Andi menambahkan, harga pokok pembelian (HPP) gabah petani oleh Bulog juga telah diusulkan naik. Selama ini, HPP gabah Rp 4.500-Rp 5.000/kg.

Andi mengungkapkan, usulan kenaikan telah memperoleh persetujuan Presiden, tetapi ia enggan menyebutkan angkanya. Ia mengakui, HPP yang tinggi bakal memicu harga beras di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan harga beras internasional.

Karena itu, ia ingin berkoordinasi dengan pemasok beras swasta agar menutup pintu impor lewat jalur mana pun. Harga beras di luar, jelas dia, memang lebih murah. Bahkan, di Batam sudah ada yang ditangkap karena memasukkan beras impor.

Seusai rapat terbatas di Bogor, Jawa Barat, Ahad (15/3) malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan, angka kenaikan HPP gabah sudah ada, tinggal diketok. Kemungkinan, pekan ini baru diumumkan.

Humas Bulog Sub Divre IV Banyumas, Jawa Tengah, Priyono, khawatir target penyerapan beras pada tahun ini tak tercapai. Penyebabnya, hingga menjelang musim panen raya seperti sekarang, pemerintah belum mengeluarkan HPP beras atau gabah yang baru.

Dalam menyerap beras petani, Bulog tak bisa menetapkan harga di atas HPP. Priyono menyebutkan, hingga kini harga beras atau gabah di tingkat petani masih jauh di atas HPP 2014. Berdasarkan HPP tersebut, harga gabah kering giling (GKG) Rp 4.200/kg dan beras Rp 6.600/kg.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Banyumas, harga beras bertengger jauh di atas HPP. Rani (49), pedagang eceran di Pasar Wage, Kota Purwokerto, menyatakan, harga beras medium seperti IR 64 dijual seharga Rp 9.200-Rp 9.300/kg.

Beras kualitas asalan, paling rendah dihargai Rp 8.600/kg. Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas Faturrahman, menyebutkan, meski di beberapa daerah mulai berlangsung panen, harga beras dan gabah memang masih cukup tinggi.

Di tingkat penggilingan, harga beras kualitas asalan masih dihargai Rp 7.400/kg. Sedangkan, untuk gabah basah di sawah berharga Rp 4.400 per kg. “Meski sudah mulai banyak sawah yang panen, harga beras memang masih tinggi,” katanya.

Priyono menyatakan, dengan kondisi harga beras dan gabah seperti sekarang ini, untuk membeli beras petani, pihaknya masih menunggu dua hal. Pertama, menunggu harga beras dan gabah di pasaran turun hingga mendekati HPP.

Langkah lainnya, menunggu kebijakan pemerintah yang baru mengenai perubahan HPP. Kalau pemerintah bisa segera mengeluarkan HPP 2015, misalnya HPP beras menjadi Rp 7.200/kg, dalam waktu dekat Bulog menerjunkan satgas ke sawah-sawah petani untuk membeli gabah.

Menurut Priyono, pada program penyerapan beras petani tahun 2015, Bulog Banyumas menganggarkan Rp 561 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, diharapkan penyerapan beras petani mencapai 85 ribu ton dengan HPP beras Rp 6.600/kg.

http://www.republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/15/03/17/nlcgga-bulog-diminta-serap-beras-petani

 

Tenang, Bulog Siap Kok Serap Gabah Petani

Bulog telah mempersiapkan dana untuk membeli beras petani agar harga beras di tingkat petani tidak jatuh

Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat mengaku tengah mempersiapkan diri untuk mendukung upaya pemerintah menyerap hasil produksi petani saat panen raya.

Lenny meminta petani tidak khawatir saat menjelang panen raya nanti, sebab Bulog telah mempersiapkan dana untuk membeli beras milik petani agar harga beras di tingkat petani tidak jatuh. "Bulog berkomitmen untuk menyerap sebanyak mungkin produk petani," ujarnya di Jakarta.

Pembelian Bulog terhadap beras petani sesuai harga pokok pembelian (HPP) beras sebesar Rp 7.260 per kg. Selain itu, Bulog juga berjanji terus menggelar operasi pasar agar harga beras di pasaran tidak semakin mahal sambil menunggu musim panen raya datang.

Lenny Sugihat juga mengaku akan mengoptimalkan penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk menyerap sebanyak mungkin beras dari petani. "Dana PMN yang diperoleh Bulog selain untuk modal kerja juga akan digunakan untuk pengadaan beras. Sekitar 417 ribu ton beras bisa kami beli dari petani dengan menggunakan PMN saja,” kata Lenny

Lenny menegaskan, Bulog mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menyatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras menjelang panen raya tersebut.

Oleh karena itu, Lenny mengaku akan terus berkoordinasi dengan pejabat Bulog di daerah untuk melakukan pembelian dari sentra-sentra produksi beras. “Satgas beras kami sejak 16 Februari lalu terus melakukan operasi pasar. Sudah 72 titik pemukiman di Jabodetabek dilakukan operasi pasar yang hasilnya efektif,” katanya.

Karena rutin melakukan operasi pasar, Lenny mengakui saat ini gudang Bulog di Kelapa Gading dengan kapasitas 209 ribu ton tidak terisi penuh sebab belum dilakukan pengadaan. “Kalau mau di audit ya silahkan saja, itu kewenangan Menteri Perdagangan. Kan juga sudah ada peraturan terkait stok gudang untuk tiga bulan. Aturan itu untuk semua gudang, bukan hanya Bulog. Kami terus mengawasi semua gudang,” jelasnya.

Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Sarmuji, mengatakan Bulog tidak akan mampu membeli gabah petani. Saat ini harga beras di penggilingan berkisar Rp. 8000an untuk beras medium. "Saya khawatir dengan tidak mampunya Bulog membeli beras dan gabah dari petani, harga beras akan mudah dipermainkan oleh para spekulan," ujarnya.

Politisi Golkar ini juga mempertanyakan efektifitas dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta oleh Bulog dalam APBN-P 2015. "Jika HPP terlalu rendah, dana PMN yang digelontorkan ke Bulog akan mubazir karena PMN kepada Bulog diperuntukkan untuk membeli harga gabah dan beras dengan harga yang layak," tegasnya.

Dirinya mendesak agar pemerintah merevisi HPP untuk beras agar Bulog bisa melakukan fungsinya sebagai penyangga harga dengan melakukan pembelian beras dan gabah petani khususnya pada masa panen. "Paska reses, DPR akan evaluasi secepatnya PMN untuk Bulog menyangkut peruntukannya," tukasnya.

Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian berencana menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap beras petani saat panen mendatang hingga 5 juta ton. Langkah ini diperlukan untuk tetap menjaga pasokan beras dari Bulog sehingga bisa menstabilkan harga saat panen mendatang. Angka penyerapan beras Bulog ini lebih tinggi dari rencana awal tahun Bulog yang hanya akan menyerap beras petani saat panen raya mencapai 3,2 juta ton.

Amran bilang, Bulog harus dikembalikan fungsinya menjadi stabilisator harga beras. "Bulog harus menyerap beras milik petani pada kisaran harga Rp 7.000 per kilogram (kg) dan menjualnya ke pasaran dengan harga tersebut," ujar Amran.

Amran menyatakan, harga tersebut ideal karena lazimnya harga beras petani selalu jatuh dan dihargai murah para tengkulak ketika musim panen raya tiba. Karena itu, ia bilang, saat musim panen kali ini, petani tak mungkin bisa menjual beras pada harga Rp 7.500 - Rp 8.000 per kg kepada para tengkulak. Lebih baik menjualnya ke Bulog dengan harga yang wajar.

http://www.jitunews.com/read/10956/tenang-bulog-siap-kok-serap-gabah-petani#axzz3UeZd0mEU

Harga gabah petani remuk-redam, ayo Pak Jokowi segera tetapkan HPP baru

Harga gabah petani anjlok hingga Rp 1.000 per kilogram (kg) seiring masuknya panen raya mulai bulan Maret ini. Pemerintah diminta segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) berkenaan Harga Pembelian Pemerintah tentang gabah dan beras yang harus dibeli Perum Bulog.

Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hasil Sembiring mengungkapkan, harga gabah kering panen (GKP) petani saat ini sudah dihargai sebesar Rp 4.000/kg.bInformasi tersebut diperoleh Hasil setelah bertemu petani akhir pekan lalu di Karawang, Jawa Barat.

Padahal, sebelumnya harga gabah petani sempat mencapai Rp 5.000/kg. "Harga gabah terus merosot, petani mengatakan, dua tiga hari sebelumnya,pasar menyerap harga  gabah panen berkisar Rp 4.300- 4.600 per kilogram," terang Hasil kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/3/2015).

Sehubungan adanya panen raya padi yang mendorong titik keseimbangan baru sehingga harga beras di pasar hanya turun Rp 100/kg, seperti laporan yang diberikan Presiden Jokowi. Namun, menurut Hasil, fluktuasi harga tersebut tidak cukup fair terhadap petani karena budidaya padi memiliki resiko usaha yang jauh lebih besar.

Karena itu, dia berharap Presiden segera menerbitkan Inpres Perberasan. Dengan patokan harga baru tersebut memberikan payung hukum bagi Perum Bulog menyerap gabah petani. Tanpa instrumen tersebut, harga gabah panen petani dikhawatirkan akan terus merosot.

"Petani tidak bisa menahan (membuat stok red).Tidak bisa, karena gabah basah. Kalau dibiarkan jadi hitam. Harganya akan kian anjlok," terangnya.

Dalam sebuah kesempatan, Menko Perekonomian Sofjan Jalil mengungkapkan kenaikan harga gabah dan beras berkisar 10%. Namun, Hasil berpandangan, persentase kenaikan harga gabah petani sepantasnya melebihi 10%, melebihi gabah di tingkat penggilingan dan beras.

"Jangan sama (persentase kenaikan harganya) karena seperti fenomena saat ini,disparitas harga antara gabah dengan beras yang sempat menembus Rp 12.000 per kilogram. Biar adil buat petani," ujar Hasil menjawab kabarbisnis.com.

Sebagai informasi kembali, Inpres Nomor 3 Tahun 2012, pemerintah menetapkan mencakup harga Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), serta beras. Dalam Inpres terbaru tersebut, harga pembelian GKP dengan kualitas air maksimum 25% dan kadar hampa kotoran maksimum 10% adalah Rp 3.300/kg di petani. Sementara di tingkat penggilingan dihargai Rp 3.350/kg.

Adapun harga pembelian GKG dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa kotoran maksimum 3% adalah Rp 4.150/kg di gudang perum Bulog.

Untuk harga beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 2%, dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 6.600/kg di gudang Perum Bulog.

http://www.kabarbisnis.com/read/2855767/harga-tabah-petani-remuk-redam--ayo-pak-jokowi-segera-tetapkan-hpp-baru

Ini Paket Kebijakan Ekonomi Baru untuk Memperkuat Rupiah

Pemerintah akhirnya mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang diharapkan bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Pengumuman disampaikan oleh Menko Perekonomian Sofyan Jalil didampingi Menteri Keuangan Bambang SP Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya, seusai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3).

“Sekarang untuk bagian dari reformasi struktural perekonomian lebih lanjut pemerintah mengeluarkan inisiatif memberikan lebih banyak insentif kepada para pelaku pasar,” kata Sofyan dalam jumpa persnya.

Berikut daftar paket kebijakan ekonomi baru:

1) Fasilitas pajak atau  tax allowances. untuk perusahaan yang melakukan investasi. Terutama untuk perusahaan dengan deviden reinvest di Indonesia, perusahaan yang menciptakan lapangan kerja perusahaan yang mempunyai export oriented dan perusahaan yang melakukan R & D (Research and Development).

2) Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Penjualan (PPn) terhadap industri galangan kapal dan beberapa industri produk pertanian.

3) Pemerintah melakukan kebijakan tentang antidumping, mengenakan bea masuk antidumping sementara. Termasuk bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk-produk industri nasional dan terhadap produk impor yang unfair trade karena ada dumping.

“Dalam rangka melindungi industri dalam negeri kita bisa mengenakan bea masuk antidumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara. Tapi tentu kita akan lihat dan ini akan cukup selektif melihat sehingga tidak industri yang merasa terganggu dengan kebijakan ini," kata Sofyan.

4) Pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan kepada 30 negara baru.

“Akan menjadi 45 negara yang berhak berkunjung ke Indonesia untuk turis tanpa visa,” sambung Sofyan.

5) Menteri ESDM juga mengeluarkan peraturan menteri untuk mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen.

“Implikasi ekonominya cukup besar, mengurangi impor solar cukup solar cukup besar,” ujar Sofyan.

6) Pemerintah juga melakukan penerapan LC untuk produk-produk Sumber Daya Alam (SDA), yaitu produk batubara, migas, CPO.

"Intinya adalah peraturan LC ini diciptakan demikian rupa tidak menciptakan distorsi. Jadi jangan khawatir kontak long term karena LC maka harus dipotong kontraknya lantas harga jadi turun itu tidak akan terjadi,” sambungnya.

7) Pemerintah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik.

“Hari ini kami mulai dengan memperkenalkan perusahaan reasuransi BUMN, penggabungan dua perusahaan reasuransi yang selama ini kecil-kecil menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional kita,” ungkap Sofyan.

http://www.jpnn.com/read/2015/03/16/292727/Ini-Paket-Kebijakan-Ekonomi-Baru-untuk-Memperkuat-Rupiah

Kepriben Kiye? Pertamax Naik, Bensin Menyusul

Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD sudah merembet ke mana-mana.

PT Pertamina (Persero) mulai kewalahan untuk menjalankan bisnis jual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga lama. Harga per liter pertamax kemarin mulai dinaikkan dan tidak tertutup kemungkinan premium ikut naik.

Senior VP Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan, nilai tukar erat kaitannya dengan fluktuasi harga minyak dunia. Harga minyak mentah WTI (acuan Amerika Serikat) masih naik turun. Tertinggi di kisaran USD 54 per barel dan terendah USD 44,84 per barel untuk perdagangan Jumat (13/3).

Harga itu sebenarnya masih relatif rendah. Namun, melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya pembelian untuk impor minyak mentah membengkak. ”Premium mestinya juga naik. Sekarang posisinya sudah rugi,” ujar Suhartoko.

Dia memang tidak menjelaskan secara terperinci kerugian yang diderita Pertamina. Yang jelas, kondisi sekarang sudah tidak baik dan perlu segera dilakukan penyesuaian harga. Berapa idealnya premium dijual? Dia enggan menyebut angka pasti. ”Jangan dulu, nanti orang pada menimbun,” tuturnya.

Kalau memang ada keputusan untuk menaikkan harga premium, berarti nikmatnya pola subsidi baru hanya terasa dua kali. Yakni, penurunan harga saat awal Januari dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600. Lantas, turun lagi menjadi Rp 6.700 pada pertengahan bulan yang sama untuk wilayah Jawa.

Pada awal Maret, premium mulai naik Rp 200, menjadi Rp 6.900. Belum diketahui besaran kenaikannya pada April nanti. Yang jelas, sesuai kesepakatan dengan DPR, perubahan harga premium dilakukan sebulan sekali.

Kalau kenaikan premium masih berupa kemungkinan, tidak demikian halnya dengan pertamax. Sejak kemarin perusahaan yang dipimpin Dwi Soetjipto itu menaikkan harga bensin RON 92 itu. Untuk Jakarta, harga sebelumnya Rp 8.250 per liter, tapi sekarang dijual Rp 8.600 per liter.

Pertamax plus naik dari Rp 9.450 menjadi Rp 9.850 per liter. Lantas, pertamina dex yang sebelumnya Rp 10.700 kini Rp 11.600 per liter.

Kenaikannya cukup signifikan karena kebanyakan tidak berasal dari minyak dalam negeri. ”Keduanya (pengaruh kurs dan harga minyak dunia, Red) karena sumber pertamax masih lebih banyak dari impor,” ungkapnya.

http://www.jpnn.com/read/2015/03/16/292627/Kepriben-Kiye-Pertamax-Naik,-Bensin-Menyusul/page1

Dirut Bulog : Benar Ada ‘Beras Siluman’ Masuk Pasar Induk Cipinang

Soal ‘beras siluman’, Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat membenarkan, telah menemukan adanya 'beras siluman' masuk ke Pasar Induk Cipinang awal Februari lalu. Jumlahnya sebanyak 1.800 ton masuk ke Pasar Cipinang tetapi tidak melalui delivery order (DO) dari gudang Bulog.

"Pengiriman itu ditengarai ilegal karena beras yang dikirim itu tercantum milik Bulog tetapi bukan agen distribusi dari Bulog yang mengirimnya," kata Lenny.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengungkapkan, ada mafia beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, terkait distribusi ilegal beras operasi pasar (OP) Perum Bulog. Gobel juga sempat menemukan kasus beras OP Bulog yang dioplos di Cakung, Jakarta Timur, pada 18 Januari 2015 lalu, soal mafia beras.

Terkait dugaan distribusi ilegal beras Bulog, Gobel beralasan karena mulai awal Februari 2015 pemerintah dan Perum Bulog menghentikan OP beras Bulog ke para pedagang di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Bulog memilih mendistribusikan beras langsung ke pasar tradisional dan masyarakat dengan melibatkan Kodam Jaya.

"Setelah kita melakukan ini, saya mendapat laporan beras masuk bukan dari gudang Bulog. Ada beras Bulog masuk ke Cipinang. Siapa yang masukin tuh barang. Ini ada nih," tegas Gobel.

Ia mengungkapkan, jumlah beras Bulog cukup banyak, yaitu mencapai 1.800 ton. Pemasukan beras Bulog ke Pasar Induk Cipinang dinilai dilakukan secara illegal. Pasalnya, tidak ada dokumen delivery order (DO) yang dikeluarkan Bulog ke Pasar Induk Cipinang. "Tanggal 2 Februari masuk 220 ton, tanggal 3 Februari masuk kembali 360 ton. Beras siapa nih bisa masuk? berarti ada permainan di sini. Ini yang mengatakan ada mafia beras," kata Gobel.

Setelah itu, beras Bulog kembali masuk ke Pasar Induk Cipinang pada 18 Februari 2015 sejumlah 60 ton. Gobel berkomitmen akan menindak siapapun oknum yang bermain. "Namanya juga pedagang kalau mau untung. Sekarang mereka mau coba main-main sama pemerintah. Kalau begitu besok kita tindak. Ini yang mesti kita lakukan dan bersihkan mafia beras," tekan Gobel.

http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian/2084/dirut-bulog-benar-ada-beras-siluman-masuk-pasar-induk-cipinang/#.VQVIZPAppyw

KEBIJAKAN KAPITALISTIK PENYEBAB UTAMA HARGA-HARGA NAIK

Setelah harga beras naik, harga kebutuhan pokok lainnya pun ikut naik (Republika, 9/3). Kenaikan harga juga terjadi pada barang dan jasa lainnya. Kenaikan harga itu bukan saat ini saja, namun sudah terjadi sejak Jokowi menaikkan harga BBM pada 18 November 2014 lalu.

Akibat Kebijakan Kapitalistik

Harga beras naik sekitar 30% pada bulan Februari dan hanya sedikit turun memasuki bulan Maret. Memasuki bulan Maret, harga cabai, bawang dan sebagian sayuran juga naik lagi.
Harga gas juga naik. Pertamina menaikkan harga gas 12 kg menjadi Rp 134 ribu pertabung. Sebagian orang lantas beralih ke gas 3 kg. Gas 3 kg di beberapa daerah pun langka. Harganya naik menjadi Rp 20 ribu pertabung.

Harga BBM mulai 1 Maret 2015 untuk jenis Premium juga naik. Di luar Jawa-Madura-Bali, harga Premium naik dari Rp 6.600/liter menjadi Rp 6.800/liter. Di Jawa-Madura-Bali, harganya naik Rp 100/liter menjadi Rp 6.900/liter.

Seakan kurang, masih ada lagi yang akan dinaikkan oleh Pemerintah seperti tarif listrik, tarif tol dan iuran BPJS. Dengan alasan defisit, iuran BPJS diusulkan naik. Tarif listrik akan dinaikkan lagi agar sama dengan harga keekonomian. Pemerintah pun akan mengenakan PPN 10% untuk tarif tol per 1 April. Itu artinya per 1 April tarif semua ruas tol akan naik 10%. Dipastikan hal itu akan menaikkan biaya logistik dan transportasi. Berikutnya, lagi-lagi harga berbagai barang juga akan naik. Ini akan makin parah sebab pada Oktober 2015 nanti tarif 20 ruas tol akan dinaikkan lagi sekitar 15%.

Semua itu diperparah oleh nilai mata uang rupiah yang terus terpuruk. Nilai rupiah malah terus terpuruk sejak beberapa hari setelah Jokowi dilantik. Bahkan mengutip Reuters, Kamis (5/3/2015), dolar AS saat ini tembus sampai Rp 13.020. Dolar AS berada di posisi terkuat dalam 17 tahun terakhir.

Jelas, penyebab utama kenaikan harga-harga itu adalah kebijakan Pemerintah yang sangat kapitalistik. Akibatnya, rakyat makin tercekik.

Faktor Mendasar: Penerapan Sistem Kapitalisme Neoliberal

Kenaikan harga-harga itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor: faktor mekanisme pasar dan selain faktor mekanisme pasar. Faktor mekanisme pasar adalah faktor penawaran dan permintaan. Ketika penawaran berkurang, karena stok berkurang atau minim, atau karena permintaan naik drastis, maka harga akan naik. Faktor itu memang ada, tetapi tampak tidak terjadi secara alami.

Faktor lain justru lebih lebih besar. Dalam hal kenaikan harga beras, misalnya, para pejabat Pemerintah termasuk Bulog menyatakan, stok beras nasional cukup. Karena itu semestinya harga beras tidak melonjak sedemikian rupa. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar ada pihak-pihak yang bermain. Menurut sebagian pengamat, para pemain besar yang jumlahnya 5-8 bisa memainkan harga.

Pemerintah secara tersirat juga mengakui kemungkinan adanya permainan mafia beras. Jika itu terjadi mestinya segera dilakukan tindakan hukum secara tegas. Sampai hari ini, Pemerintah baru sebatas mengancam, tetapi tindakan tegas itu belum terdengar.

Kenaikan harga-harga tampaknya justru lebih banyak dipengaruhi oleh selain faktor mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah karena Pemerintah mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neo-liberal yang doktrinnya adalah negara harus seminimal mungkin turut campur dalam perekonomian. Negara cukup menjadi regulator (pengatur) saja. Menurut doktrin ideologi ini, subsidi dianggap haram. Ketika subsidi dikurangi maka harga otomatis naik. Rezim Jokowi malah mencabut subsidi untuk Premium dan menetapkan subsidi tetap Rp 1.000 perliter untuk solar. Akibatnya, harga Premium dan Solar naik-turun mengikuti harga pasar. Kenaikan per 1 Maret lalu adalah konsekuensi dari hal itu. Doktrin ini pulalah yang ada di balik kenaikan harga gas 12 kg dan kenaikan tarif kereta api jarak jauh mulai April nanti.

Sistem kapitalisme itu juga memiliki doktrin bahwa negara tidak boleh mengelola langsung kekayaan alam. Pengelolaan kekayaan alam itu harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, negara kehilangan sumber pendapatan yang besar sekali.

Di sisi lain, teori kontrak sosial dalam demokrasi mengharuskan rakyat membiayai semua yang dilakukan Pemerintah yang diangkat untuk mengurusi rakyat. Pembiayaan itu dilakukan oleh rakyat melalui pajak. Target pendapatan pajak rezim Jokowi tahun 2015 ini naik seiring makin besarnya APBN. Untuk memenuhi target tersebut setidaknya akan dilakukan dengan tiga cara. Pertama: menaikkan besaran pajak. Kedua: memperluas penyetor pajak yakni yang sebelumnya belum membayar pajak akan dikejar supaya bayar pajak. Ketiga: memperluas obyek yang dikenai pajak. Dalam konteks inilah, terjadi pengenaan PPN 10% atas tarif tol mulai April nanti.

Kenaikan harga juga karena pengaruh melemahnya nilai kurs rupiah. Ini jelas berkaitan dengan banyak sistem, seperti sistem moneter dan fiskal; juga berkaitan perdagangan, produksi, ekspor impor, investasi, finansial dan lainnya.

Dengan demikian kenaikan harga itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor penerapan ideologi dan sistem kapitalisme oleh Pemerintah selama ini. Selama sistem kapitalisme itu diterapkan dan terus dipertahankan maka kenaikan harga-harga akan terus terjadi.

Harga-harga Stabil Hanya dengan Sistem Islam

Sistem Islam, ketika diterapkan sepenuhnya, akan bisa mewujudkan kestabilan harga-harga. Dengan sistem moneter Islam yang berbasis emas dan perak, misalnya, nilai kurs mata uang menjadi stabil. Hal itu akan berpengaruh pada kestabilan harga-harga.

Dalam sistem Islam, pajak dan cukai haram sehingga tidak boleh menjadi sumber pemasukan negara. Dalam sistem Islam, sumber pemasukan negara di antaranya dari pengelolaan harta milik umum, termasuk barang tambang dan kekayaan alam lainnya, yang menjadi milik seluruh rakyat. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Semua hasilnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.

Islam pun melarang infrastruktur (sarana) yang menjadi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh swasta. Semua itu harus dibangun oleh negara dan digunakan oleh seluruh rakyat tanpa bayaran. Dengan begitu biaya logistik menjadi murah. Pada akhirnya, kestabilan harga akan bisa diwujudkan.

Penerapan sistem ekonomi Islam akan bisa membuat mekanisme pasar berjalan dengan baik. Jika ada penyimpangan pasar semisal penimbunan maka pelakunya akan ditindak tegas. Sebab, menimbun adalah haram. Rasul saw. bersabda:

« لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ »

Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat salah (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad).

Kejahatan penimbunan ini berkaitan dengan hak masyarakat sehingga tidak harus menunggu adanya pengaduan. Qadhi (hakim) dan aparat penegak hukum bisa langsung memeriksa dan menindak pelakunya seketika di tempat.

Islam juga mengharamkan praktik kartel dan adanya kesepakatan antar pelaku ekonomi, baik produsen atau pedagang, untuk menetapkan harga tertentu. Rasul saw. bersabda:

«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Siapa saja yang campur tangan terhadap harga kaum Muslim untuk membuat harga itu mahal atas mereka, maka Allah berhak mendudukkan dia di tempat duduk dari neraka pada Hari Kiamat (HR Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Namun, kestabilan harga itu tidak boleh dikontrol oleh Pemerintah dengan jalan dipatok. Sebab, pematokan harga (at-tas’îr) juga haram meski dilakukan oleh Pemerintah sekalipun.

Ketika syariah Islam diterapkan menyeluruh maka kontrol harga bisa diwujudkan. Dengan semua itu maka gejolak harga tinggal disebabkan faktor alami atau mekanisme pasar. Untuk mengontrol harga karena faktor mekanisme pasar, negara akan menerapkan manajemen logistik termasuk zonasi produksi, pemberian bantuan untuk berproduksi, sistem informasi pasar dan manajemen distribusi yang baik. Selain itu juga dilakukan kontrol keseimbangan penawaran dan permintaan. Untuk itu, institusi negara penyangga harga (semacam Bulog sekarang) membeli hasil produksi dan mengalirkan barang ke pasar secara kontinu sesuai kebutuhan dalam rangka menstabilkan harga. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khathab ketika di Hijaz harga-harga melambung dan terjadi paceklik. Khalifah Umar lalu mendatangkan bahan makanan dan barang lainnya dari Syam, Irak dan Mesir sehingga masalah bisa diatasi.

Begitulah karakter pemimpin dalam Islam. Dalam Islam, Pemerintah wajib memelihara kepentingan umat dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas hal itu. Rasul saw. bersabda:

« كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

Setiap kalian adalah pengatur/pemelihara dan setiap kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Seorang pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pengatur/pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).

Semua itu hanya bisa berjalan efektif jika syariah Islam diterapkan secara total di bawah sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian yang memang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim.

Karena itu umat Islam harus berjuang bersama secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan Khilafah itu sesegera mungkin dengan pertolongan Allah SWT. Saat untuk itu sekarang telah tiba.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Al-Islam edisi 747, 22 Jumadul Awal 1436 H – 13 Maret 2015 M] [www.visimuslim.com]

http://www.visimuslim.com/2015/03/kebijakan-kapitalistik-penyebab-utama-harga-harga-naik.html

HPP Beras Belum Ditetapkan, DPR Pertanyakan PMN Di Bulog

Komisi VI DPR RI mempertanyakan efektifitas penyertaan modal negara (PMN) yang diminta oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) beras.

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan HPP. HPP terakhir yang diteken pada 2012 tercatat sebesar Rp6.600 per kg.

"Jika HPP terlalu rendah, dana PMN yang digelontorkan ke Bulog akan mubazir karena PMN kepada Bulog ditujukan untuk membeli harga gabah dan beras dengan harga yang layak," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3/2015).

Saat ini, lanjutnya, harga beras di penggilingan berkisar Rp8.000 per kg. Jika HPP beras tidak dinaikan, ia resah Bulog tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penyangga harga dan efek lainnya.

"Saya khawatir dengan tidak mampunya Bulog membeli beras dan gabah dari petani, harga beras akan mudah dipermainkan oleh para spekulan," ujarnya.

Oleh karena itu, ucap Sarmuji, geudng parlemen meminta kepada pemerintah untuk merevisi HPP. terlebih pada saat panen raya.

ya mendesak agar pemerintah merevisi HPP untuk beras agar Bulog bisa melakukan fungsinya sebagai penyangga harga dengan melakukan pembelian beras dan gabah petani khususnya pada masa panen.

 "Paska reses, DPR akan evaluasi secepatnya PMN untuk Bulog menyangkut peruntukannya," tuturnya.

http://kabar24.bisnis.com/read/20150313/15/411635/hpp-beras-belum-ditetapkan-dpr-pertanyakan-pmn-di-bulog

Kualitas Raskin di Banjarnegara Masih Layak Konsumsi

Beras program raskin yang disalurkan bagi warga miskin di Kabupaten Banjarnegara tergolong masih kayak konsumsi. Hal ini dibuktikan dari uji tanak yang dilakukan terhadap beras raskin yang tersimpan di gudang Bulog Sub Divre IV Banyumas yang berada di Kecamatan Purwonegoro.

''Dari hasil uji tanak terhadap sampel beras yang ada di gudang tersebut, rasa berasnya masih enak. Meskipun wujudnya sudah tidak seputih beras baru, namun berasnya masih layak konsumsi. Selain itu, juga tidak ada kutu atau ulatnya,'' jelas Kabag Humas Setda Banjarnegara, Tien Sumarwati, Kamis (12/3).

Dia menyebutkan uji tanak itu diikuti sejumlah pejabat Kabag dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas).

Dia mengakui kalangan ibu rumah tangga selama ini memang cenderung memilih beras yang warnanya putih bersih. Padahal, hal ini tidak menjamin beras putih yang dikonsumsi menjadi lebih sehat.

''Banyak beras dibrowser pedagang sehingga warnanya menjadi putih. Padahal, beras yang dibrowser tersebut kadar gizinya menjadi lebih rendah dibanding beras yang masih utuh,'' katanya.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/12/nl3j5k-kualitas-raskin-di-banjarnegara-masih-layak-konsumsi