Penghapusan program beras untuk orang miskin (raskin) dinilai akan
menjadikan Indonesia sebagai negara paling liberal di dunia dalam
mengembangkan kebijakan pangannya.
Hal itu juga akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan 14 juta
rumah tangga petani dan target pencapaian swasembada beras 2017 sulit
tercapai.
"Hal itu juga pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan petani,"
kata Dr. Ir. Arif Satria, MSc, Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian
Indonesia (Pispi) dalam pernyataan sikapnya, di Jakara, Rabu
(3/12/2014).
Hadir pada kesempatan itu Ir. Winarno Tohir (Ketua Umum Kontak Tani
Nelayan Andalan Indonesia), Viva Yoga Mauladi (Anggota DPR RI, Komisi
IV), dan Rito Angky Wibowo (Direktur Perum Bulog).
Menurut Winarno Tohir, isu penghapusan raskin sudah sering terdengar,
bahkan lembaga Bulog-nya juga akan ditiadakan. "Saya juga mendengar
dari seorang anggota DPR bahwa Presiden Jokowi akan menghapusnya pada
Desember 2015," katanya.
Karena, saat itu sudah berlaku Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana pasokan beras akan sangat banyak dari negara lain.
Dikatakan, nanti tidak ada lagi kedaulatan pangan, ketahanan pangan,
dan swasembada pangan. "Tapi yang harus dipikirkan adalah nasib petani.
Bagaimana kesejahteraanya dan masa depannya. Pemerintah tentu harus
memikirkan," ujar Winarno.
Menurut Pispi, penghilangan Raskin akan berdampak terhadap
meningkatkan harga beras di masyarakat, karena 100 persen tataniaga
beras diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini menjadikan negara
Indonesia sebagai negara paling liberal di dunia dalam mengembangkan
kebijakan pangan nya.
Kemudian, penghilangan Raskin akan berdampak berkurangnya akses
masyarakat di perdesaan dan pelosok yang bukan berada di wilayah sentra
produksi dalam mendapatkan beras dengan harga dan kualitas yang baik.
"Kami menilai, Raskin dari sudut pandang sosial, ekonomi dan politik
sangat tidak layak untuk dihilangkan. Yang diperlukan adalah upaya
perbaikan yang komprehensif yang meliputi aspek data sasaran keluarga,
kualitas, administrasi, manajemen stock, dan distribusi untuk memberikan
pelayan yang baik kepada masyarakat miskin dan memberi rasa aman
berusaha bagi petani padi di Indonesia, demi tegaknya kedaultan pangan,"
katanya
"e-Money bisa diterapkan hanya sekedar sebagai alat pembayaran yang tidak menghilangkan program Raskin nya," kata Arif.
Dia mengingatkan, pelaksanaan Raskin merupakan amanah pelaksanaan
Undang Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang undang
tersebut, Raskin merupakan instrumen pemerintah dalam mewujudkan
ketahanan pangan.
Raskin telah berkonstribusi terhadap kestabilan harga beras baik
ditingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Dalam tiga tahun terakhir
ini, pasokan dan harga beras stabil dan tidak menimbulkan keresahan
sosial dan politik. Harga pembelian gabah di tingkat petani stabil pada
level yang menguntungkan.
Raskin juga telah membuat kelompok masyarakat miskin memiliki akses
yang sangat mudah dalam memperoleh beras murah yang berkualitas. Setelah
pencabutan subsidi BBM, program Raskin merupakan jaring pengaman sosial
yang dapat memberikan rasa aman 15 juta lebih penduduk miskin dan tidak
mampu terhadap kekurangan pangan.
"Dengan adanya raskin, semua masyarakat baik masyarakat di perkotaan,
di perdesaan hingga di wilayah pelosok Indonesia mendapatkan akses yang
sama dalam membeli beras dengan harga yang sama," tutur Arif.
Dikataka, Raskin memiliki efek domino dalam menjamin kesejahteraan 14
juta rumah tangga petani padi di Indonesia, dan memberikan andil
terhadap 3.000 ribu lebih rumah tangga yang terdapat dalam semua rantai
pasok raskin di Indonesia.
Raskin juga sudah terbukti berkonstribusi dalam menekan efek
spekulasi dalam mempermainkan harga gabah. Pada saat stok raskin
meningkat, harga beras di tingkat konsumen stabil, akan tetapi pada saat
stok raskin berkurang atau habis, harga beras di masyarakat cenderung
meningkat.
Dia menambahkan, Raskin juga sudah terbukti memiliki kontribusi
dalam menurunkan inflasi. Terdapat kecenderungan dengan semakin besar
stok raskin, kontribusi beras terhadap laju inflasi sangat kecil. Jika
stok raskin berkurang atau bahkan dihilangkan akan berdampak terhadap
kontribusi beras terhadap laju inflasi besar.
"Dalam pelaksanaannya, Raskin memang mengalami berbagai masalah, yang
sangat mungkin untuk diperbaiki dan dibenahi dimasa yang akan datang,"
katanya.
http://www.pikiran-rakyat.com/node/307083
Tidak ada komentar:
Posting Komentar