Kabinet Kerja Jokowi Tersandera Hukum

Centre Strategy And Information (CSI) menilai Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Jokowi memiliki banyak  kelemahan dan terutama kurang mencerminkan visi reformasi ekonomi dan demokrasi, hal ini akan membuat Kinerja Pemerintahan tidak berjalan baik.

Edi Syahputra dari Centre Staretgy And Information menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi, demokrasi dan sebagian tersandra hukum.

"Lagipula, ada tokoh yang tampaknya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi mau pun Pihak Kejaksaan tetap saja dimasukkan dalam Kabinet Jokowi," jelasnya .

"Contoh nyata adalah  Dirut Telkom Arief Yahya yang masih tersandra kasus Hukum MPLIK di Kejaksaan (Jampidsus), dan baru – baru ini juga mencuat dugaan kasus tentang Akuisisi PT. DayaMitra Telekomunikasi (Mitartel) anak Perusahan Telkom yang di duga merugikan Negara hingga Triliunan Rupiah,

Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Megawati dan di duga terlibat dalam kasus Pembelian Pesawat Sukhoi dan kasus BLBI"

Sofyan djalil, Pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan orupsi pengadaan Outsourching Roll Out-Customer Information System (CIS-RISI) di PLN anggaran tahun 2004-2008

Bila para Kabinet jokowi ini hasil dari rekomendasi KPK, Maka saya menilai KPK sudah BUTA dengan memberikan rekomendasi tersebut. “tegas Direktur CSI Edi Syahputra .

Menurut Edi Syahputra, bisa jadi hal ini menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati, PDI-P mau pun dari Pengusaha yang terlibat dalam pendanaan Kampanyenya Jokowi (Donatur)

Centre Strategy and Information Edi Syahputra menyakini Kabinet Jokowi sekarang ini akan banyak menuai Protes dari Masyarakat mau pun dari kalangan Jokowi sendiri, dan akan ada perubahan - perubahan Kabinet yang bakal terjadi kecuali Jokowi merangkul Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menyelamatkan diri.+

Hal senada dikemukakan Professor Hal Hill, juga ANU Canberra. Ia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit.

Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki Banyak kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan sendiri oleh Jokowi.

http://www.gebraknews.com/2014/10/kabinet-kerja-jokowi-tersandera-hukum.html