Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian
Pertanian Nandang Sunandar mengatakan pemerintah telah meminta Bulog
untuk menyerap jagung kering pipil petani dengan harga minimal Rp3.150
per kilogram.
"Kementerian Pertanian sudah melaksanakan rapat
koordinasi terbatas, dan memerintahkan agar Bulog melakukan penyerapan
jagung petani dengan harga minimal Rp3.150 per kilogram," kata Sunandar
di Pelaihari, Rabu.
Menurut dia, penetapan harga tersebut,
merupakan salah satu bukti nyata dukungan Kementerian Pertanian untuk
mendorong peteni, mengembangkan tanaman jagung, untuk memenuhi kebutuhan
jagung nasional.
"Dengan keputusan harga terendah jagung tersebut, kita ingin membuat pertanian jagung ini menarik untuk dikembangkan," katanya.
Nandang
mengungkapkan, kunci keberhasilan dari pertanian jagung, adalah
pengembangan luas lahan jagung, sehingga kepastian harga, menjadi sangat
penting untuk menjamin petani tidak merugi.
Kabupaten Tanah Laut, kata dia, merupakan salah satu kabupaten yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian jagung.
Selain
lahan yang masih cukup luas, juga produksi jagung per hektar di daerah
ini, telah berada di atas rata-rata nasional yang hanya 5,2 ton per
hektare, sedangkan di Tanah Laut telah mencapai 5,8 ton per hektare.
"Apalagi
dibantu TNI-AD, target perluasan lahan yang seharusnya selesai untuk
satu tahun, bisa diselesaikan hanya dalam waktu enam bulan. Berarti kita
masih bisa menambah target," katanya.
Sebelumnya, kedatangan
Nandang ke Tanah Laut untuk melakukan panen raya jagung bersama Gubernur
Kalsel Sahbirin Noor, Pangdam IV/Mulawarman, Bupati Tanah Laut, dan
beberapa pihak terkait lainnya.
Kepala Dinas Pertanian Kalimantan
Selatan, Fathurrahman mengatakan, potensi yang bisa dikembangkan untuk
tanaman jagung di Kalimantan Selatan, khusus di Tanah Laut masih sangat
besar, antara lain, lahan kosong yang dibiarkan usai panen padi.
"Selama ini, petani membiarkan lahannya kosong setelah panen padi, padahal lahan tersebut bisa ditanami jagung," katanya.
Luas
tanaman jagung saat ini, tambah dia, telah mencapai 23.800 hektare
selama enam bulan, jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya
20 ribu hektare per tahun.
Peningkatan luas tanam jagung
tersebut, selain karena dukungan program pemerintah pusat, juga campur
tangan TNI-AD yang membantu petani secara langsung dalam pengembangan
sektor tanaman pangan di Kalsel.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/30/o4u5kx219-kementan-minta-bulog-serap-jagung-petani-rp-3150-per-kilogram
Rabu, 30 Maret 2016
Minggu, 27 Maret 2016
Menko Darmin Tak Mau Bulog Kalah Dengan Tengkulak
Melihat masih rendahnya serapan gabah dari petani oleh Perum Bulog, Menko Perekonomian Darmin Nasution prihatin. Dia berpesan, Perum Bulog tidak boleh kalah dengan tengkulak.
"Kita mau (Perum) Bulog dapat
membeli gabah dari petani dengan jumlah yang signifikan. Ini penting karena
bisa mendongkrak pendapatan petani. Angka NTP (Nilai Tukar Petani)-nya
meningkat. Pokoknya, Bulog jangan mau kalah dengan para tengkulaklah,"
tegas Menko Darmin di Jakarta.
Saat ini, lanjut Menko Darmin,
sejumlah daerah telah memasuki masa panen. Untuk itu, Perum Bulog harus lebih
intensif dalam memborong gabah dari petani. Jangan sampai peran tengkulak lebih
dominan ketimbang Bulog dalam hal penyerapan gabah.
"Kita mau lihat dulu, apakah
ini karena musim hujan, lalu petani ramai-ramai menjual hasil panennya kepada
tengkulak. Atau karena over produksi," papar mantan Gubernur Bank
Indonesia di era SBY ini.
Darmin meyakini, hasil panen tahun
ini, jauh di atas pencapaian tahun lalu. Sehingga, Perum Bulog harus bergerak
lebih cepat dan trengginas agar tidak keduluan para tengkulak.
"Dari angka yang ada, saya kira
sedikit naik dibanding tahun lalu. Kita harapkan Bulog siap untuk beli gabah,
bukan beras lho. Kalau beras mudah itu. Tapi gabah ini yang agak sulit,"
tandas Darmin.
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2283712/menko-darmin-tak-mau-bulog-kalah-dengan-tengkulak
Sabtu, 19 Maret 2016
Rabu, 16 Maret 2016
Sergap, Bulog Siap Buka Layanan Akhir Minggu
Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta Bulog di wilayah
kepemimpinannya menyediakan layanan akhir minggu. Sehingga, petani
tetap bisa melakukan transaksi gabah, walaupun di hari libur. Permintaan
tersebut disampaikan Ganjar untuk menyukseskan Program Serbu Serap
Gabah Petani (Sergap) yang dirilis oleh Menteri Pertanian Dr Ir H Andi
Amran Sulaiman baru-baru ini.
"Selama Maret hingga awal April ini, Bulog harus standby. Bahkan, melakukan layanan khusus pada akhir minggu. Jadi, weekend services-nya dibuka," tegasnya saat menjadi narasumber dialog interaktif Mas Ganjar Menyapa di Rumah Dinas Puri Gedeh, Selasa (15/3).
Di samping membuka layanan di akhir pekan, Ganjar juga mengingatkan penyuluh untuk ikut melakukan penyerapan gabah. Apalagi, Menteri Amran Sulaiman sebelumnya sudah memerintahkan agar penyuluh yang akan diangkat, wajib menyerap gabah.
"Penyuluh kemarin sudah diperintahkan (Menteri Pertanian) bahwa mereka yang akan diangkat, kontraknya wajib hukumnya dia menyerap (gabah petani). Rata-rata bisa 3.000 ton. Silakan Bulog dibeli dengan harga pas. Tidak ada tengkulak, tidak ada middle man. Saya minta nomor telepon Bulog disebar, misalnya melalui iklan," imbau orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jateng Usep Karyana menyatakan kesiapannya untuk memberikan pelayanan di akhir pekan kepada petani. Perbankan pun siap memberi layanan.
http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/sergap-bulog-siap-buka-layanan-akhir-minggu
"Selama Maret hingga awal April ini, Bulog harus standby. Bahkan, melakukan layanan khusus pada akhir minggu. Jadi, weekend services-nya dibuka," tegasnya saat menjadi narasumber dialog interaktif Mas Ganjar Menyapa di Rumah Dinas Puri Gedeh, Selasa (15/3).
Di samping membuka layanan di akhir pekan, Ganjar juga mengingatkan penyuluh untuk ikut melakukan penyerapan gabah. Apalagi, Menteri Amran Sulaiman sebelumnya sudah memerintahkan agar penyuluh yang akan diangkat, wajib menyerap gabah.
"Penyuluh kemarin sudah diperintahkan (Menteri Pertanian) bahwa mereka yang akan diangkat, kontraknya wajib hukumnya dia menyerap (gabah petani). Rata-rata bisa 3.000 ton. Silakan Bulog dibeli dengan harga pas. Tidak ada tengkulak, tidak ada middle man. Saya minta nomor telepon Bulog disebar, misalnya melalui iklan," imbau orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jateng Usep Karyana menyatakan kesiapannya untuk memberikan pelayanan di akhir pekan kepada petani. Perbankan pun siap memberi layanan.
http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/sergap-bulog-siap-buka-layanan-akhir-minggu
Senin, 14 Maret 2016
Menggapai Harapan dari Panen Raya Padi
Petani di sebagian wilayah eks-Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah, yang
meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara
telah memasuki musim panen.
Kendati demikian, panen padi tersebut belum serta merta menurunkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang saat ini masih bertahan di kisaran Rp3.800-Rp3.900 per kilogram.
Kondisi tersebut menyebabkan Perum Bulog Subdivisi Regional Banyumas belum bisa menyerap gabah hasil panen petani secara maksimal karena harganya masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang Rp3.700 per kilogram.
Di sisi lain, Bulog Banyumas harus bersaing dengan tengkulak dari wilayah Jawa Barat yang mendatangi area persawahan siap panen di Kabupaten Cilacap dan Banyumas dengan membawa truk untuk mengangkut hasil panen petani yang dijual kepada mereka.
Oleh karena itu, Bulog Banyumas pun gencar menyosialisasikan program pengadaan pangan melalui spanduk yang dipasang di area persawahan yang akan segera dipanen oleh petani.
"Pemasangan spanduk itu dilakukan supaya petani tahu kalau Bulog juga membeli gabah sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," kata Pejabat Humas Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono di Purwokerto.
Menurut dia, sosialisasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tengkulak pedagang dari luar daerah yang membeli gabah petani dengan harga rendah atau di bawah HPP yang Rp3.700 per kilogram GKP itu.
Bahkan, Bulog Banyumas juga menerjunkan seluruh Satuan Kerja (Satker) yang berjumlah 19 orang ke lapangan untuk menyerap gabah hasil panen petani agar gabahnya tidak dijual ke tengkulak.
Berdasarkan data Bulog Banyumas hingga akhir pekan kedua Maret 2016, Satker telah membeli gabah dari petani sekitar 30 ton dan sebagian di antaranya termasuk gabah yang dibeli saat kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Cilacap pada 29 Februari 2016 telah disetorkan ke gudang Bulog Banyumas dalam bentuk beras 15 ton.
Priyono mengakui bahwa harga GKP di beberapa kabupaten yang masuk wilayah kerja Bulog Banyumas masih tinggi atau di atas HPP.
"Harganya masih ada yang mencapai Rp3.800 per kilogram. Kami tidak berani beli jika harganya terlalu tinggi atau melampaui HPP untuk GKP yang sebesar Rp3.700 per kilogram," katanya.
Ia memperkirakan harga GKP bisa menyentuh HPP saat panen raya yang akan berlangsung pada akhir Maret hingga April 2016.
Saat melakukan panen raya di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, pada 29 Februari 2016, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pada Januari-Februari sering terjadi kelangkaan beras karena sedang masa paceklik.
Akan tetapi, katanya, saat sekarang beras berlimpah di berbagai daerah karena sedang masa panen.
"Biasanya Januari-Februri, beras tidak pernah melimpah seperti sekarang ini," katanya.
Oleh karena itu, dia mengajak petani untuk menanam padi secara serentak sehingga panennya pun bisa serentak.
Dengan demikian, kata dia, stok beras nasional akan tetap terjaga.
Dalam acara yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak petani di Jateng, khususnya Kabupaten Cilacap, untuk menolak impor beras karena produksi padi saat ini melimpah.
"Hasil seperti ini tidak hanya di Cilacap, hampir seantero Indonesia. Masak masih impor beras," katanya.
Dalam perjalanan dari Semarang menuju Cilacap dengan menggunakan helikopter, dia mengaku melihat hamparan sawah yang menguning karena memasuki masa panen sehingga disayangkan jika masih dilakukan impor beras.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa ke depan akan menghadapi perang untuk berebut pangan karena saat sekarang sudah perang memperebutkan energi.
"Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi merupakan suatu keharusan. Kita harus yakin mampu bangkit dan mampu berproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri," katanya.
Ia mengatakan bahwa produksi gabah kering panen di Jawa Tengah pada 2015 mencapai 11,05 juta ton atau melebihi target yang 10,22 juta ton.
Menurut dia, petani tidak perlu menargetkan produktivitas yang tinggi atau di atas delapan ton per hektare karena dengan tujuh ton per hektare saja sudah mencukupi kebutuhan pangan.
"Dengan tujuh ton per hektare saja sudah bisa menyelamatkan negara ini," katanya.
Bibit Unggul
Keberhasilan produksi padi tidak lepas dari ketersediaan bibit unggul yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman.
Salah seorang petani di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacap, Jamhari, mengatakan bahwa hasil panen pada musim tanam Oktober-Maret kali ini merosot akibat serangan hama dan penyakit tanaman serta roboh terkena angin kencang.
"Dalam kondisi normal, biasanya hasil panen saya bisa mencapai enam ton per hektare namun sekarang hanya 4,5 ton per hektare karena terserang penyakit blas," katanya.
Menurut dia, penyakit blas ditandai dengan munculnya jamur pada batang yang mengakibatkan bulir padi tidak terisi maksimal.
Selain itu, kata dia, hama wereng cokelat juga menyerang tanaman padi di Kecamatan Maos.
Oleh karena itu, dia mengharapkan adanya bibit padi unggul yang tahan terhadap serangan hama maupun penyakit seperti blas dan wereng cokelat sehingga produksi padi tidak terkendala.
Guna mendukung peningkatan produksi padi, PT Petrokimia Gresik yang selama ini dikenal sebagai produsen pupuk, memperkenalkan benih Hibrida Padi 18 (Hipa 18) kepada petani, khususnya di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacap.
Benih padi unggulan Hipa 18 yang dikembangkan PT Petrokimia Gresik bersama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi, Jawa Barat itu, ditanam pada lahan demonstrasi plot (demlot) di Desa Mernek pada musim tanam Oktober-Maret.
Saat dipanen pada 12 Maret 2016, produksi padi Hipa 18 yang ditanam di lahan demplot tersebut mencapai 10,7 ton per hektare.
Hasil panen tersebut pun menarik minat petani untuk menanam padi Hipa 18 karena selain produksinya yang tinggi, benih padi unggulan yang dikembangkan perusahan "pelat merah" itu juga tahan terhadap hama wereng dan penyakit blas.
"Pada musim tanam kali ini memang cuacanya cukup ekstrem namun kami bisa buktikan hasilnya bagus. Pada musim tanam mendatang (April-September), saya yakin hasilnya bisa lebih bagus lagi," kata salah seorang petani yang mengolah lahan demplot Hipa 18, Kuswanto.
Pada musim tanam sebelumnya, dia mengaku menanam padi nonhibrida dan hasil panennya hanya enam ton per hektare, sedangkan hasil demplot padi Hipa 18 yang ditanam pada musim tanam Oktober-Maret mencapai 10,7 hektare.
Oleh karena hasil produksinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi nonhibrida, dia menganjurkan petani lainnya untuk menanam padi hibrida seperti Hipa 18.
Bahkan, kata dia, padi Hipa 18 juga tahan terhadap serangan hama wereng maupun bakteri kresek atau hawar daun.
"Saya mengharapkan padi hibrida ini (Hipa 18, red.) bisa diterima oleh petani secara umum agar produksinya lebih bagus, di atas 10 ton per hektare, sehingga swasembada pangan bisa tercapai," kata Kuswanto yang juga Ketua Pos Penyuluh Desa Mernek itu.
http://jateng.antaranews.com/detail/menggapai-harapan-dari-panen-raya-padi.html
Kendati demikian, panen padi tersebut belum serta merta menurunkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang saat ini masih bertahan di kisaran Rp3.800-Rp3.900 per kilogram.
Kondisi tersebut menyebabkan Perum Bulog Subdivisi Regional Banyumas belum bisa menyerap gabah hasil panen petani secara maksimal karena harganya masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang Rp3.700 per kilogram.
Di sisi lain, Bulog Banyumas harus bersaing dengan tengkulak dari wilayah Jawa Barat yang mendatangi area persawahan siap panen di Kabupaten Cilacap dan Banyumas dengan membawa truk untuk mengangkut hasil panen petani yang dijual kepada mereka.
Oleh karena itu, Bulog Banyumas pun gencar menyosialisasikan program pengadaan pangan melalui spanduk yang dipasang di area persawahan yang akan segera dipanen oleh petani.
"Pemasangan spanduk itu dilakukan supaya petani tahu kalau Bulog juga membeli gabah sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," kata Pejabat Humas Bulog Subdivre Banyumas M. Priyono di Purwokerto.
Menurut dia, sosialisasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tengkulak pedagang dari luar daerah yang membeli gabah petani dengan harga rendah atau di bawah HPP yang Rp3.700 per kilogram GKP itu.
Bahkan, Bulog Banyumas juga menerjunkan seluruh Satuan Kerja (Satker) yang berjumlah 19 orang ke lapangan untuk menyerap gabah hasil panen petani agar gabahnya tidak dijual ke tengkulak.
Berdasarkan data Bulog Banyumas hingga akhir pekan kedua Maret 2016, Satker telah membeli gabah dari petani sekitar 30 ton dan sebagian di antaranya termasuk gabah yang dibeli saat kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Cilacap pada 29 Februari 2016 telah disetorkan ke gudang Bulog Banyumas dalam bentuk beras 15 ton.
Priyono mengakui bahwa harga GKP di beberapa kabupaten yang masuk wilayah kerja Bulog Banyumas masih tinggi atau di atas HPP.
"Harganya masih ada yang mencapai Rp3.800 per kilogram. Kami tidak berani beli jika harganya terlalu tinggi atau melampaui HPP untuk GKP yang sebesar Rp3.700 per kilogram," katanya.
Ia memperkirakan harga GKP bisa menyentuh HPP saat panen raya yang akan berlangsung pada akhir Maret hingga April 2016.
Saat melakukan panen raya di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, pada 29 Februari 2016, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pada Januari-Februari sering terjadi kelangkaan beras karena sedang masa paceklik.
Akan tetapi, katanya, saat sekarang beras berlimpah di berbagai daerah karena sedang masa panen.
"Biasanya Januari-Februri, beras tidak pernah melimpah seperti sekarang ini," katanya.
Oleh karena itu, dia mengajak petani untuk menanam padi secara serentak sehingga panennya pun bisa serentak.
Dengan demikian, kata dia, stok beras nasional akan tetap terjaga.
Dalam acara yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak petani di Jateng, khususnya Kabupaten Cilacap, untuk menolak impor beras karena produksi padi saat ini melimpah.
"Hasil seperti ini tidak hanya di Cilacap, hampir seantero Indonesia. Masak masih impor beras," katanya.
Dalam perjalanan dari Semarang menuju Cilacap dengan menggunakan helikopter, dia mengaku melihat hamparan sawah yang menguning karena memasuki masa panen sehingga disayangkan jika masih dilakukan impor beras.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa ke depan akan menghadapi perang untuk berebut pangan karena saat sekarang sudah perang memperebutkan energi.
"Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi merupakan suatu keharusan. Kita harus yakin mampu bangkit dan mampu berproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri," katanya.
Ia mengatakan bahwa produksi gabah kering panen di Jawa Tengah pada 2015 mencapai 11,05 juta ton atau melebihi target yang 10,22 juta ton.
Menurut dia, petani tidak perlu menargetkan produktivitas yang tinggi atau di atas delapan ton per hektare karena dengan tujuh ton per hektare saja sudah mencukupi kebutuhan pangan.
"Dengan tujuh ton per hektare saja sudah bisa menyelamatkan negara ini," katanya.
Bibit Unggul
Keberhasilan produksi padi tidak lepas dari ketersediaan bibit unggul yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman.
Salah seorang petani di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacap, Jamhari, mengatakan bahwa hasil panen pada musim tanam Oktober-Maret kali ini merosot akibat serangan hama dan penyakit tanaman serta roboh terkena angin kencang.
"Dalam kondisi normal, biasanya hasil panen saya bisa mencapai enam ton per hektare namun sekarang hanya 4,5 ton per hektare karena terserang penyakit blas," katanya.
Menurut dia, penyakit blas ditandai dengan munculnya jamur pada batang yang mengakibatkan bulir padi tidak terisi maksimal.
Selain itu, kata dia, hama wereng cokelat juga menyerang tanaman padi di Kecamatan Maos.
Oleh karena itu, dia mengharapkan adanya bibit padi unggul yang tahan terhadap serangan hama maupun penyakit seperti blas dan wereng cokelat sehingga produksi padi tidak terkendala.
Guna mendukung peningkatan produksi padi, PT Petrokimia Gresik yang selama ini dikenal sebagai produsen pupuk, memperkenalkan benih Hibrida Padi 18 (Hipa 18) kepada petani, khususnya di Desa Mernek, Kecamatan Maos, Cilacap.
Benih padi unggulan Hipa 18 yang dikembangkan PT Petrokimia Gresik bersama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi, Jawa Barat itu, ditanam pada lahan demonstrasi plot (demlot) di Desa Mernek pada musim tanam Oktober-Maret.
Saat dipanen pada 12 Maret 2016, produksi padi Hipa 18 yang ditanam di lahan demplot tersebut mencapai 10,7 ton per hektare.
Hasil panen tersebut pun menarik minat petani untuk menanam padi Hipa 18 karena selain produksinya yang tinggi, benih padi unggulan yang dikembangkan perusahan "pelat merah" itu juga tahan terhadap hama wereng dan penyakit blas.
"Pada musim tanam kali ini memang cuacanya cukup ekstrem namun kami bisa buktikan hasilnya bagus. Pada musim tanam mendatang (April-September), saya yakin hasilnya bisa lebih bagus lagi," kata salah seorang petani yang mengolah lahan demplot Hipa 18, Kuswanto.
Pada musim tanam sebelumnya, dia mengaku menanam padi nonhibrida dan hasil panennya hanya enam ton per hektare, sedangkan hasil demplot padi Hipa 18 yang ditanam pada musim tanam Oktober-Maret mencapai 10,7 hektare.
Oleh karena hasil produksinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi nonhibrida, dia menganjurkan petani lainnya untuk menanam padi hibrida seperti Hipa 18.
Bahkan, kata dia, padi Hipa 18 juga tahan terhadap serangan hama wereng maupun bakteri kresek atau hawar daun.
"Saya mengharapkan padi hibrida ini (Hipa 18, red.) bisa diterima oleh petani secara umum agar produksinya lebih bagus, di atas 10 ton per hektare, sehingga swasembada pangan bisa tercapai," kata Kuswanto yang juga Ketua Pos Penyuluh Desa Mernek itu.
http://jateng.antaranews.com/detail/menggapai-harapan-dari-panen-raya-padi.html
Benarkah Ada Mafia Bulog?
Pihak Kementerian Pertanian
(Kementan) membeberkan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menskenario harga
gabah di pasaran untuk menghambat pemerintah melalui badan urusan logistik
(Bulog) dalam menyerap gabah petani pada musim panen ini.
Sementara untuk tahun 2016 ini,
pemerintah menyiapkan dana Rp 20 triliun ke Bulog untuk melakukan pembelian
gabah secara besar-besaran ke petani. Hal itu terungkap saat digelar panen raya
sekaligus pencanangan Program Serbu Serap gabah Bulog oleh Menteri Pertanian
(Mentan) di Sidodadi, Masaran, Sragen, Senin (14/3/2016).
Selain Mentan, Andi Amran
Sulaiman, kegiatan itu juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Pangdam IV
Diponegoro Mayjen TNI Djaswandi, anggota DPR RI Agustina Wiludjeng dan Bupati
Sragen, Agus Fatchur Rahman.
Kepala Badan Pengembangan ESDM
Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana mengatakan sebenarnya harga
pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 3.200-Rp 3.300 perkilogram yang ditetapkan
pemerintah sudah riil untuk pasaran. Namun, lemahnya posisi tawar para petani,
terkadang membuat ada pihak-pihak (perantara) yang kemudian membuat situasi
harga gabah di lapangan menjadi bergejolak.
Tak hanya di tataran bawah,
sehari sebelum pemerintah menetapkan HPP, ia bahkan sudah mendengar ada sejumlah
pihak yang mengembuskan rencana menetapkan harga pasaran lebih tinggi dari HPP
untuk mengganjal penyerapan gabah oleh Bulog.
“Saya tidak mengatakan itu
(mafia). Tapi sehari sebelum HPP diputuskan Kementerian, saya dengar sendiri
ada pihak yang sudah mengatur situasi harga agar Bulog tidak bisa menyerap
gabah ke petani. Di wilayah sini saja, begitu tahu akan dilakukan panen raya,
kemarin kita masuk sudah pada pasang papan harga gabah Rp 3.900-Rp 4.000.
Padahal harga di sini Rp 3.200,” papar Pendhing di sela-sela panen raya.
Soal HPP yang banyak diprotes
petani karena jauh di bawah harga pasaran, Pendhing mempersilakan menjual ke
luar dan tidak akan memaksa petani. Untuk Jateng, tahun ini pihaknya menaikkan
target 1 juta ton beras dari semula 620.000 ton pada target awal.
Sementara, Menteri Pertanian,
Andi Amran Sulaiman mengatakan gerakan Serbu Serap Gabah itu dilakukan sebagai
respon atas anjloknya harga gabah hingga 35 % saat panen raya ini. Dengan dana
Rp 20 trilyun, Bulog diharapkan turun ke lapangan untuk menyerap gabah dengan
target stok 4-5 ton beras pada tahun 2016 ini.
Pengerahan Bulog melalui
posko-posko dan menggerakkan penyuluh itu juga untuk memotong mata rantai
tengkulak atau perantara yang selama ini dinilai banyak memainkan harga dan merugikan
petani.
Dalam kesempatan kemarin, Mentan
juga menyaksikan penandatangan MoU antara Bulog semua wilayah di Jateng dengan
jajaran dinas terkait serta Kodim terkait penyerapan gabah di wilayah
masing-masing. Untuk Bulog eks Karesidenan Pati ditarget 200.000 ton, Banyumas
150.000 ton, Kedu 110.000 ton, Pekalongan 200.000 dan Surakarta 100.000 ton.
Mentan menjanjikan promosi bagi
Kepala Bulog yang bisa dobel target sebaliknya siap merekomendasi penggantian
bagi yang gagal.
“Kalau tidak mencapai target
kami akan tandatangani rekomendasi kita berakhir hari ini. Kalau ada yang dua
kali lipat, saya tandatangani promosi, tapi juga tergantung pimpinannya,”
jelasnya.
http://joglosemar.co/2016/03/benarkah-ada-mafia-bulog.html
Kewenangan Diperluas, Bulog Optimistis Mampu Jalankan Tugas
Setelah persoalan komoditas yang ditangani Perum Bulog simpang siur
dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah akhirnya memutuskan Bulog akan
diberi kewenangan menjadi stabilisator harga tiga komoditas target
swasembada yaitu beras, jagung, dan kedelai.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti Djarot menyampaikan meski kewenangan Bulog ditambah, secara spesifik tidak ada yang berubah signifikan dalam mekanisme kerja pengadaan Bulog. Pengadaan pun segera dilakukan setelah belied turunan disahkan.
“Saya belum membaca persis apa isinya tetapi Bulog akan mengurusi tiga komoditas yaitu beras, jagung, dan kedelai. Tapi setelah diteken , akan diundangkan dulu di Kemenkumham, nanti kita lihat isinya seperti apa,” kata Djarot pada Bisnis, Minggu (13/3/2016).
Djarot menyampaikan setelah Perpres tersebut diundangkan, pemerintah melalui Kementerian terkait akan mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen).
Sejauh ini, lanjut Djarot, dua Permen yang dipastikan akan menjadi turunan Perpres tersebut adalah Permentan dan Permendag.
Sebagai informasi, pemerintah telah lama mencanangkan pembentukan Perpres penugasan Perum Bulog untuk komoditas tertentu selain beras.
Pasalnya, harga komoditas pangan utama di tingkat petani kerap anjlok, di saat yang sama harga di konsumen tetap tinggi.
Dalam pembahasannya, pemerintah sempat mempertimbangkan Bulog untuk mengurusi 11 komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng. Kendati demikian, pemerintah akhirnya hanya memberi Bulog kewenangan atas 3 komoditas.
Dengan memperluas peran Bulog, diharapkan pemerintah dapat menjaga harga di tingkat petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
"Secara natural pengadaan jagung dan kedelai mirip dengan beras, juga penyimpanannya. Ini akan dimulai kalau Peraturan Menteri-nya sudah ada," kata Djarot.
Jika kelak pengadaan Bulog mencakup 3 komoditas, maka yang kemudian menjadi perhatian adalah kapasitas gudang Bulog. Saat ini, lembaga buffer stock itu memiliki gudang penyimpanan beras di seluruh provinsi dengan kapasitas mencapai 4 juta ton.
Menurut Djarot, infrastruktur pergudangan memang akan menjadi fokus Bulog seiring perluasan penugasan tersebut. Kendati demikian, dia optimistis pengadaan tetap dapat berjalan semestinya.
"Kan kapasitasnya memang tidak memadai. Tapi itu bukan penghalang karena Bulog ada gudang filial, juga gudang yang disewa," ujarnya.
Djarot sebeumnya menyebut untuk dapat mengantisipasi kebutuhan gudang baru, Bulog telah melakukan peminjaman gudang pada rekan BUMN lain misalnya PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri.
Sementara itu, kalangan pengamat menilai penetapan Perum Bulog untuk mengurus 3 komoditas swasembada merupakan hal yang realistis. Bulog diprediksi akan sangat tertatih-tatih jika harus mengurus hingga 11 komoditas pangan.
Ekonom Pertanian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin menyampaikan Bulog telah memiliki keahlian dalam melakukan penyerapan beras dan karakter jagung dan kedelai cenderung sama dengan beras.
“Bulog piawai urusan grain. Daya simpannya lebih mudah, tidak harus beku. Kompetensi sumber daya manusianya juga mendukung. Bulog jangan dipaksakan misalnya mengurus sapi atau ayam. Karakter komoditas itu khas dan tidak bisa pukul rata,” ungkap Bustanul.
http://industri.bisnis.com/read/20160314/99/527842/kewenangan-diperluas-bulog-optimistis-mampu-jalankan-tugas
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti Djarot menyampaikan meski kewenangan Bulog ditambah, secara spesifik tidak ada yang berubah signifikan dalam mekanisme kerja pengadaan Bulog. Pengadaan pun segera dilakukan setelah belied turunan disahkan.
“Saya belum membaca persis apa isinya tetapi Bulog akan mengurusi tiga komoditas yaitu beras, jagung, dan kedelai. Tapi setelah diteken , akan diundangkan dulu di Kemenkumham, nanti kita lihat isinya seperti apa,” kata Djarot pada Bisnis, Minggu (13/3/2016).
Djarot menyampaikan setelah Perpres tersebut diundangkan, pemerintah melalui Kementerian terkait akan mempersiapkan Peraturan Menteri (Permen).
Sejauh ini, lanjut Djarot, dua Permen yang dipastikan akan menjadi turunan Perpres tersebut adalah Permentan dan Permendag.
Sebagai informasi, pemerintah telah lama mencanangkan pembentukan Perpres penugasan Perum Bulog untuk komoditas tertentu selain beras.
Pasalnya, harga komoditas pangan utama di tingkat petani kerap anjlok, di saat yang sama harga di konsumen tetap tinggi.
Dalam pembahasannya, pemerintah sempat mempertimbangkan Bulog untuk mengurusi 11 komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula, ayam, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng. Kendati demikian, pemerintah akhirnya hanya memberi Bulog kewenangan atas 3 komoditas.
Dengan memperluas peran Bulog, diharapkan pemerintah dapat menjaga harga di tingkat petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
"Secara natural pengadaan jagung dan kedelai mirip dengan beras, juga penyimpanannya. Ini akan dimulai kalau Peraturan Menteri-nya sudah ada," kata Djarot.
Jika kelak pengadaan Bulog mencakup 3 komoditas, maka yang kemudian menjadi perhatian adalah kapasitas gudang Bulog. Saat ini, lembaga buffer stock itu memiliki gudang penyimpanan beras di seluruh provinsi dengan kapasitas mencapai 4 juta ton.
Menurut Djarot, infrastruktur pergudangan memang akan menjadi fokus Bulog seiring perluasan penugasan tersebut. Kendati demikian, dia optimistis pengadaan tetap dapat berjalan semestinya.
"Kan kapasitasnya memang tidak memadai. Tapi itu bukan penghalang karena Bulog ada gudang filial, juga gudang yang disewa," ujarnya.
Djarot sebeumnya menyebut untuk dapat mengantisipasi kebutuhan gudang baru, Bulog telah melakukan peminjaman gudang pada rekan BUMN lain misalnya PT Pertani dan PT Sang Hyang Sri.
Sementara itu, kalangan pengamat menilai penetapan Perum Bulog untuk mengurus 3 komoditas swasembada merupakan hal yang realistis. Bulog diprediksi akan sangat tertatih-tatih jika harus mengurus hingga 11 komoditas pangan.
Ekonom Pertanian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bustanul Arifin menyampaikan Bulog telah memiliki keahlian dalam melakukan penyerapan beras dan karakter jagung dan kedelai cenderung sama dengan beras.
“Bulog piawai urusan grain. Daya simpannya lebih mudah, tidak harus beku. Kompetensi sumber daya manusianya juga mendukung. Bulog jangan dipaksakan misalnya mengurus sapi atau ayam. Karakter komoditas itu khas dan tidak bisa pukul rata,” ungkap Bustanul.
http://industri.bisnis.com/read/20160314/99/527842/kewenangan-diperluas-bulog-optimistis-mampu-jalankan-tugas
Kendalikan Harga Gabah, Kementan Bentuk Tim Penyerapan
Kementerian Pertanian (Kementan)
membentuk Tim Penyerapan Gabah yang beranggotakan
kementerian, Perum Bulog, TNI, BRI dan Pemerintah Daerah (Pemda). Tim
Penyerapan Gabah bertugas untuk penyerapan gabah di seluruh daerah agar
harga gabah kering tidak berada di bawah pasar.
Kepala Biro Humas da Informasi Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, pencanangan program penyerapan gabah nasional perdana telah dilakukan di Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi pada tanggal 12 Maret 2016.
Pencanangan dilakukan di Sukabumi karena daerah tersebut merupakan satu dari sentra padi yang masih didapati harga kotor gabah kering panen di bawah Rp. 3.700 per kilogram (HPP).
Agung melanjutkan, perkiraan panen raya di KabupatenSukabumi dengan areal tanam 90.000 hektare dari luas baku lahan 64.000 hektare akan dilaksanakan pada akhir Maret hingga awal April 2016. Provinsi yang merupakan salah satu sentra padi nasional ini, mempunyai angka produktifitas 6,6 ton per hektare.
Kepala Biro Humas da Informasi Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, pencanangan program penyerapan gabah nasional perdana telah dilakukan di Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi pada tanggal 12 Maret 2016.
Pencanangan dilakukan di Sukabumi karena daerah tersebut merupakan satu dari sentra padi yang masih didapati harga kotor gabah kering panen di bawah Rp. 3.700 per kilogram (HPP).
Agung melanjutkan, perkiraan panen raya di KabupatenSukabumi dengan areal tanam 90.000 hektare dari luas baku lahan 64.000 hektare akan dilaksanakan pada akhir Maret hingga awal April 2016. Provinsi yang merupakan salah satu sentra padi nasional ini, mempunyai angka produktifitas 6,6 ton per hektare.
“Namun sangat disayangkan, masih terdapat
tekanan terhadap petani dengan rendahnya harga yang diterima khususnya pada
saat panen akibat panjangnya rantai pasok dan praktek kartel,” kata Agung
seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (13/3/2016).
Agung menjelaskan pencanangan penyerapan di sukabumi ini sebagai pertanda dimulainya penyerapan hasil panen petani oleh pemerintah sebagai realisasi dari instruksi Presiden RI. Presiden joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyerap seluruh gabah hasil petani yang bertujuan untuk mensejahterakan petani.
“Dalam minggu ini, pencanangan serupa akan dilaksanakan di berbagai propinsi Jatim, Jateng, Sulsel, Gorontalo dan Sumsel,” jelas Agung.
Lebih lanjut, Agung menuturkan kondisi harga gabah rendah di berbagai daerah yang sangat merugikan petani di awal musim panen ini segera diantisipasi Kementan dengan menerjunkan 1.600 orang Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh di Propinsi Jawa Barat, petani atau gapoktan untuk membantu menyerap gabah petani. Bekerjasama dengan Bulog, program ini diharapkan dapat menjamin petani menerima harga yang pantas.
“Tidak hanya THL, untuk memastikan seluruh gabah hasil terserap, Kementerian Pertanian juga menggandeng TNI Angkatan Darat sebagai pendamping agar tata niaga gabah petani dapat diserap oleh Bulog sehingga kejahatan harga ditingkat petani dapat dihindari,” lanjut Agung.
Menyerap gabah langsung kepada petani adalah memotong mata rantai dagang beras sehingga harga pangan pokok ini di masyarakat stabil. “Adanya jaminan harga beli di petani mendorong kegairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional,” pungkas Agung.
Agung menjelaskan pencanangan penyerapan di sukabumi ini sebagai pertanda dimulainya penyerapan hasil panen petani oleh pemerintah sebagai realisasi dari instruksi Presiden RI. Presiden joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyerap seluruh gabah hasil petani yang bertujuan untuk mensejahterakan petani.
“Dalam minggu ini, pencanangan serupa akan dilaksanakan di berbagai propinsi Jatim, Jateng, Sulsel, Gorontalo dan Sumsel,” jelas Agung.
Lebih lanjut, Agung menuturkan kondisi harga gabah rendah di berbagai daerah yang sangat merugikan petani di awal musim panen ini segera diantisipasi Kementan dengan menerjunkan 1.600 orang Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh di Propinsi Jawa Barat, petani atau gapoktan untuk membantu menyerap gabah petani. Bekerjasama dengan Bulog, program ini diharapkan dapat menjamin petani menerima harga yang pantas.
“Tidak hanya THL, untuk memastikan seluruh gabah hasil terserap, Kementerian Pertanian juga menggandeng TNI Angkatan Darat sebagai pendamping agar tata niaga gabah petani dapat diserap oleh Bulog sehingga kejahatan harga ditingkat petani dapat dihindari,” lanjut Agung.
Menyerap gabah langsung kepada petani adalah memotong mata rantai dagang beras sehingga harga pangan pokok ini di masyarakat stabil. “Adanya jaminan harga beli di petani mendorong kegairahan menanam dan bertani yang pada akhirnya akan menjamin ketersediaan dan kedaulatan pangan nasional,” pungkas Agung.
http://www.huntnews.id/p/detail/1041597385440828?uc_param_str=dnfrpfbivesscpgimibtbmntnisieijblauputoggdnw&pos=1457841600004&channel=economics&chncat=category_indonesian
Langganan:
Postingan (Atom)