Kadin (Versi Rizal Ramli) dan HKTI Bentuk Tim Investigasi Beras Impor Ilegal

Kamar Dagang dan Industri (Kadin versi Rizal Ramli) Indonesia dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus impor beras ilegal. Hasil investigasi itu akan segera diumumkan kepada publik, agar pemerintah tidak lagi bermain-main dengan nasib puluhan juta petani.
“Impor beras premium dari Vietnam ini benar-benar tidak punya nurani. Para pelakunya tega mengeruk keuntungan yang sangat besar di atas penderitaan petani.” ujar Ketua Umum Kadin (Versi Rizal Ramli) Indonesia DR Rizal Ramli, di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurut ekonom senior yang gigih mengusung ekonomi konstitusi ini, modus kasus impor beras ilegal dimulai dengan penggabungan nomor hamonized system (HS) beras dari dua menjadi satu HS. Dari sini dalam dokumen impornya dilaporkan beras kelas umum. Namun kenyataannya beras yang diimpor adalah kualitas premium.

Harga beras di pasar internasional (4/2), beras Vietnam dengan kualitas 5% broken (premium) mencapai US$410/ton. Sedangkan beras kualitas 25% broken, harganya US$375/ton. Beras ilegal yang diimpor itu konon hampir 20.000 ton. Biasanya, harga beras di Indonesia minimal 35% lebih mahal dibandingkan harga internasional. Dengan kurs dolar Rp12.000/dolar, maka ada selisih harga US$2,87juta atau sekitar Rp34,4 miliar. Uang inilah yang kemudian dibagi-bagi para pelaku yang terdiri pengusaha dan pejabat. Jumlah tersebut belum termasuk komisi yang biasa diterima pejabat terkait.

“Sebetulnya aneh juga kalau Kementerian Perdagangan menerbikan izin impor beras premium, ketika BPS justru menyatakan stok beras aman. Akibatnya beras menumpuk di gudang. Karena manajemennya tidak bagus, biasanya beras terlalu lama disimpan dan nyaris busuk. Nah beras nyaris busuk inilah yang kemudian dibagikan kepada rakyat dalam bentuk beras untuk warga miskin atau Raskin. Kok tega-teganya pejabat bermain-main dengan nasib rakyat,” tukas Peserta Konvensi Rakyat Capres 2014 yang biasa disapa RR1 ini dengan geram.

Sebagai orang yang pernah menjadi Menko Perekonomian, DR Rizal Ramli tahu persis, bahwa soal pangan menjadi tanggung jawab Menko Perekonomian. Menko inilah yang mengkoordinasikan masalah produksi, kebutuhan, bea masuk, dan penjagaan arus keluar-masuknya dengan Kementan, Kemendag, Bulog, Kemenkeu, dan Ditjen Bea & Cukai. Tampaknya selama ini tidak ada check and balance, sehingga kejadian penyeludupan terjadi terus berulang-ulang.

“Tidak benar kalau Wakil Mendag mengatakan ini hanya soal persaingan dagang. Kalau selisihnya Rp100-Rp200/kg itu oke soal persaingan dagang. Tapi kalau bedanya mencapai Rp2.000/kg, ini jelas penyeludupan. Kita harus menghentikan impor bertas, apalagi bila ilegal, yang terus-menerus. Kasihan petani kita, harga makin anjlok. Sementara itu rakyat mendapat beras nyaris busuk. Dulu waktu jadi Menko dan Kepala Bulog, saya tidak pernah mengizinkan impor beras. Namun karena nafsu serakah untuk mengumpulkan dana politik, di kemudian hari mereka kembali tega bermain-main dengan nasib rakyat,” ungkapnya.

Sejatinya, Capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, tidak sulit bagi Indonesia untuk kembali mengalami swasembada pangan. Yang diperlukan cuma keberpihakan dan serangkaian program pro rakyat. Di Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung padi nomor tiga, misalnya, produksi berasnya bisa ditingkatkan. Caranya, dengan membangun 4-5 waduk, memperbaiki irigasi, dan memberikan bibit unggul. Dari sini bisa dihasilkan surplus beras yang bahkan dapat diekspor. Ditambah dengan kebijakan harga yang berpihak kepada petani, maka swasembada beras dan kedaulatan pangan bukanlah masalah yang sulit diwujudkan.

“Tapi karena mental pejabat kita banyak yang korup, akibatnya terus saja impor beras. Cara ini hanya menguntungkan petani Thailand, Vietnam, dan lainnya tapi mematikan petani kita sendiri. Impor beras menghambat cita-cita Indonesia mencapai kedaulatan pangan. Benar-benar tidak punya nurani,” tukasnya.

http://wartaekonomi.co.id/berita23957/kadin-versi-rizal-ramli-dan-hkti-bentuk-tim-investigasi-beras-impor-ilegal.html