Bulog: pengadaan beras petani tak dikenai PPh 22

Perum Bulog menjamin pengadaan beras maupun gabah dari petani oleh perusahaan negara tersebut tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sehingga petani tak perlu kuatir menjual hasil panen ke Bulog.

Dirut Perum Bulog Jarot Kusumayakti mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, menanggapi keluhan petani maupun pengusaha penggilingan beras yang merasa keberatan dengan pengenaan PPh saat menjual beras ke Bulog.

"Kami jamin petani maupun penggilingan tidak akan dikenakan PPh, kalau itu dikenakan maka kami yang menanggung," katanya di sela rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan yang digelar di lapangan Kementerian Pertanian.

Kegiatan yang dipimpin Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu dihadiri hampir 6.000 petani dan pengusaha penggilingan dari wilayah sentra produksi beras di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Kalangan Babinsa (Bintara Pembina Desa) juga hadir pada acara ini.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

Rapat besar tersebut digelar untuk mensinergikan target produksi padi sebesar 75,56 juta ton gabah kering antara kebijakan Kementan, dengan implementasi di lapangan khususnya dengan petani padi dan pemilik penggilingan padi.

Sebelumnya, kalangan petani dan penggilingan mengungkapkan, mereka dikenakan PPh setiap melakukan penjualan beras hasil panen ke Bulog.

"Pajak PPh tersebut besarnya 1,5 persen dari setiap pencairan sebesar Rp100 juta, atau sebesar Rp1,5 juta," kata Rahmat seorang petani dari Indramayu.

Menurut dia, besaran PPh tersebut memberatkan sehingga kalangan petani maupun penggilingan beras enggan menjual berasnya ke BUMN pangan itu.

Rahmat menyatakan, pemberlakukan PPh dikenakan ke petani semenjak Perum Bulog juga melayani pembelian beras jenis premium dari petani, padahal sebelumnya tidak dikenakan.

Menanggapi hal itu Dirut Perum Bulog menyatakan, pihaknya akan meminta kepada Dirjen Pajak untuk memberikan pengecualian pengenaan PPh tersebut bagi pembelian beras dan gabah petani.

"Kita akan meminta agar PPh ini dikecualikan untuk pembelian beras petani. Tunggu saja nanti kebijakan Dirjen Pajak," katanya.

Pada 2003 Kementerian Keuangan melalui Kepmenkeu No 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 telah menghilangkan pungutan pajak penghasilan (PPh). Terhitung sejak 2 Januari 2003 pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog tidak lagi dipungut PPh.

Sebelumnya, Bulog harus membayar 1,5 persen dari harga pembelian gabah atau beras yang dilakukannya.

http://www.antaranews.com/berita/514582/bulog-pengadaan-beras-petani-tak-dikenai-pph-22

Dirut Bulog Dicecar Pertanyaan soal PPh Petani

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumakyakti dipusingkan dengan berbagai keluahan para petani dari berbagai daerah. Pasalnya, adanya penarikan pajak penghasilan (PPh) dari hasil penjualan para petani kepada Bulog.

"Sudah lima kali saya ditanyai soal pajak ini. Saya sampaikan ya, keputusan pajak itu ada dari Dirjen Pajak. Tolong kalau ada yang yang narik PPh, sampaikan itu sudah ada suratnya hari ini pada saya," ujar Djarot usai ditanya salah satu petani asal Madura perihal penarikan PPh,di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Dia mengatakan sudah mengoordinasikan dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda keputusan penarikan pajak tersebut."Saya hanya memberitahukan menunda, sesuai keputusan dari dirjen, karena kemarin pembicaraan kami dengan beliau ditunda. Yang sudah bayar ayo monggo ambil lagi," ucapnya.

Dia menambahkan, jika mulai hari ini PPh itu tidak dilakukan menarik PPh, karena samapai ada ketentuan dari Dirjen Pajak yang baru."Kita berharapa ya, mudah-mudahan PPh itu dibatalkan,"ujarnya.

Sementara itu, salah seorang petani menceritakan ketika menjual padinya kepada bulog ada pajak seberas 1,5 persen dari hasil yang dijualnya. Hal tersebut pun menjadi banyak pertanyaan kepada Djarot sebagai Dirut Bulog.

"Kami mau minta kejelasannya sama Pak Djarot, bagaimana dengan pajak ini. Karena kami sudah membayarnya kemarin. Jika sudah jelas kan, kami bisa ambil lagi pajak yang kemarin kami bayarkan," tutur salah seorang petani.

http://economy.okezone.com/read/2015/08/26/320/1203013/dirut-bulog-dicecar-pertanyaan-soal-pph-petani

Perubahan Pemungut PPh Pasal 22 Tahun 2015

Menteri Keuangan semakin melebarkan sayap dalam rangka pemungutan PPh Pasal 22. Sayap yang dimaksud adalah menetapkan "badan-badan tertentu" yang memungut PPh Pasal 22 atas kegiatan impor atau melakukan transaksi atau kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU PPh bahwa pemungut PPh Pasal 22 itu terdiri dari : bendahara, badan-badan tertentu yang memungut PPh Pasal 22, dan badan-badan tertentu yang memungut PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Golongan ketiga, Menteri Keuangan sudah terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015.  Posting terkait peraturan ini dapat dilihat di postingan tanggal 26 Mei 2015.

Perubahan golongan ketiga menyusul dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015. Kalau kita perhatikan, walaupun sama-sama terkait PPh Pasal 22 tetapi kode nomenklatur pembuat (pengusul) peraturan berbeda, yaitu 03 dari DJP sedangkan 010 dari BKF.

Karena pemungut PPh Pasal 22 makin banyak, maka penggolongan saya kembalikan ke Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b UU PPh, yaitu:

• bendahara, 
• badan-badan tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015, bendahara wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian, yaitu:

1. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
2. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

Sedangkan badan-badan tertentu menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU PPh bisa badan pemerintah atau swasta. Badan pemerintah yang ditugaskan untuk memungut adalah Direktoran Jenderal Bea dan Cukai atau impor dan ekspor barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri nomor 107/PMK.010/2015. Jenis barangnya banyak banget. Bukang untuk dihapalkan.

Kemudian badan-badan tertentu dari golongan BUMN. Badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian.

Badan tertentu dari golongan BUMN yang saya maksud, menurut bahasa peraturannya:

1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah,

Golongan terakhir dari badan-badan tertentu adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22 dibagi dua:

• perusahaan yang memungut PPh Pasal 22 saat penjualan,
• perusahaan yang memungut PPh Pasal 22 saat pembelian.

Perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

Perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi memungut PPh Pasal 22 sebesar:

• 0,25% dari penjualan semua jenis semen;
• 0,1% dari penjualan kertas
• 0,3% dari penjualan baja;
• 0,45% dari penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih;
• 0,3% penjualan semua jenis obat. 

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45%  atas penjualan kendaraan bermotor.

Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar:

• 0,25% dari penjualan bahan bakar minyak untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakan umum Pertamina,
• 0,3% dari penjualan bahan bakar minyak untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina,
• 0,3% dari penjualan bahan bakar minyak untuk penjualan kepada pihak selain diatas (bukan ke SPBU),
• 0,3% dari penjualan bahan bakar gas dan pelumas.

Badan usaha yang memproduksi emas batangan wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan.

Sedangkan perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat pembelian yaitu:

1. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
2. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;

Perusahaan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir.

Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga beli dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Milik siapa PPh Pasal 22?

PPh Pasal 22 pada dasarnya adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Artinya pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan sebagai kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi.

PPh Pasal 22 yang dikreditkan di SPT Tahunan ada dua bentuk:

• Surat Setoran Pajak (SSP),
• Bukti Pungut.

PPh Pasal 22 yang berbentuk SSP artinya PPh Pasal 22 tersebut  dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung oleh yang bersangkutan (artinya di SSP ditulis NPWP yang dapat mengkreditkan) adalah transaksi yang terkait dengan impor dan bendahara.

Sedangkan selain impor oleh DJBC dan pembelian oleh bendahara, maka BUMN dan badan-badan tertentu dari swasta sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dia wajib memungut PPh Pasal 22 orang lain dan wajib membuat Bukti Pungut.

Kewajiban membuat Bukti Pungut tertulis dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri nomor 107/PMK.010/2015.

Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat Bukti Pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122-900 ke bank persepsi, kemudian melaporkan ke KPP terdaftar dalam SPT Masa PPh Pasal 22.

Sedangkan pihak yang terpungut mendapat Bukti Pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Dari transaksi diatas, ada pengenaan PPh yang bersifat final yaitu penjualan bahan bakan minyak dan bahan bakar gas ke agen atau penyalur. Artinya, jika wajib pajak "semata-mata" hanya usaha tersebut, maka kewajiban PPh-nya tinggal pelaporan SPT Tahunan yang dilampiri Bukti Potong.

 

http://pajaktaxes.blogspot.com/2015/08/perubahan-pemungut-pph-pasal-22-tahun.html#more

Bulog Siap Pikul Tanggungjawab Komoditi Selain Beras

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyatakan siap jika Bulog dikembalikan fungsinya seperti yang pernah diemban dulu yakni sebagai pemikul tanggung jawab atas komoditi pangan, bukan hanya beras. Pernyataan itu dikatakan Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti menanggapi pertanyaan anggota komisi VI dalam Rapat di ruang Komisi, Senin (24/8).

"saya hanya bisa menjanjikan insyaallah saya sanggup kalo memang harus kembali, dalam artian bulog akan menangani komoditi-komoditi lain di luar komoditi beras." ujar Djarot Kusumayakti.

Menurutnya saat ini Bulog memang telah melakukan fungsi tersebut, namun kerja bulog seperti dalam melakukan operasi pasar tidak bisa maksimal dikarenakan payung hukum yang terbatas.

"Hari ini yang ada payung hukum kuatnya hanya di komoditi beras. sehingga kalo kita bicara tentang operasi pasar maka operasi yang benar adalah operasi beras," terangnya.

Sementara, untuk operasi non beras seperti daging, cabai, atau bawang merah, selama ini yang dilakukan Bulog pada dasarnya bukanlah operasi pasar, melainkan hanya operasi pasar murah.

"Artinya kami tetap menjual dengan sedikit marjin yang masih pantas. Supaya bisa menjual dengan marjin yang pantas itu kami mencoba memotong beberapa mata rantai bisnis. Misalkan pada (harga) ayam, kami mengambil dari peternakan, memotong beberapa rantai sehingga masih ada selisih sedikit meskipun harganya sudah jauh lebih murah dari harga ayam di pasar." ungkap Djarot.

Kondisi tersebut, menurut Djarot, akan beresiko tinggi pada kerugian bahkan ketidak mampuan Perum Bulog dalam menghadapi situasi-situasi sulit.

"Pada saat kondisi terbalik. Seperti dimana harga jual cabai merah ditingkat petani sudah sangat tinggi. Waktu kami jual murah disini, kami tidak mampu melakukannya karena kami tidak ada anggaran, dana komersial kita tidak disiapkan untuk melakukan tindakan itu," tuturnya

http://www.monitorday.com/detail/12531/bulog-siap-pikul-tanggungjawab-komoditi-selain-beras

2016, Bulog minta tambahan modal Rp 2 triliun

Bulog minta tambahan modal senilai Rp 2 triliun. Tambahan modal tersebut mereka minta diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara pada tahun anggaran 2016.
 
Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Bulog mengatakan, tambahan modal tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa kegiatan. Pertama, meningkatkan serapan gabah dari petani.

Djarot mengatakan, untuk dapat melaksanakan usaha tersebut, Bulog memerlukan infrastruktur paskapanen, seperti; pusat pengeringan gabah (drying center) dan silo atau tempat penyimpanan untuk gabah.

"Tambahan modal itu rencananya akan kami gunakan untuk beli 50 drying center dan 50 silo gabah di sentra penghasil gabah," katanya di Gedung DPR Senin (24/8).

Kedua, memproduksi beras berkualitas. Djarot mengatakan, jika permintaan tambahan modal sebesar Rp 2 triliun yang diajukan Bulog disetujui DPR, pihaknya akan membangun mesin penggilingan padi modern (RMP) di dua daerah penghasil beras; Sulawesi Selatan berkapasitas 250.000 ton per tahun dan Jawa Timur dengan kapasitas 150.000 ton per tahun.

Ketiga, untuk membangun 25 pusat pengeringan dan 25 penyimpanan jagung. Ke empat, untuk membangun 14 tempat pendingingan daging di sentra produksi daging. "Penggunaan ini kami lakukan karena kami dapat penugasan untuk jaga pasokan daging, kami hari ini baru punya cold storage kecil di Jakarta," katanya.

Ekas Sastra, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar sementara itu mengatakan sulit untuk memperjuangkan permintaan tambahan modal negara dari Bulog. Kesulitan ini salah satunya disebabkan oleh tingkat penyerapan penyertaan modal negara sebesar Rp 3 triliun bagi Bulog pada tahun 2015 ini yang belum terealisasi sama sekali.

"Kami akan kesulitan untuk perjuangkan, yang ada sekarang saja belum terserap," katanya.

http://industri.kontan.co.id/news/2016-bulog-minta-tambahan-modal-rp-2-triliun

Dolar Tembus Rp 14.000, Darmin: Tak Perlu Dibesar-besarkan

Pemerintah sudah sangat paham soal kondisi ekonomi terkini dunia dan domestik yang sedang tidak baik. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan sebagai solusi, sehingga kondisi saat ini tidak perlu dibesar-besarkan.

Nilai tukar mata uang di banyak negara melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), termasuk terhadap rupiah. Dolar AS sudah menembus level Rp 14.000.

"Kita tahu situasinya. Meskipun tidak perlu membahasnya secara rinci. Tetapi kita tidak ingin tekankan semua pihak tidak usah sekedar membesar-besarkan. Mari kita samakan persepsi dan langkah agar bisa menghadapi bersama," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai menghadiri rapat di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015)

Menurut Darmin, kebijakan yang diambil pemerintah sekarang adalah untuk jangka menengah dan panjang. Bukan hanya untuk persoalan lemahnya rupiah di hari ini.

"Hari ini bukan menjawab situasi hari ini. Ini untuk menjawab perkembangan belakngan ini yang belum muncul juga obatnya. Oleh karena itu tadi dicoba dengarkan, dan memang dari kalangan sejumlah usaha ada sejumlah usulan. Memberi tahu bahwa beberapa input," katanya.

Rapat yang digelar di Istana Bogor, juga menghadirkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Haddad serta 20 CEO perusahaan besar di dalam negeri.

"Ini sekaligus untuk (keterbukaan) itu sebenarnya, tetapi lebih dari itu. Kita kan siapa sih yang paling tahu, ya mereka yang menghadapinya. Kita tanya you menghadapi apa sih. Ya nanti kita betulkan," tukasnya.

http://finance.detik.com/read/2015/08/24/204130/3000145/4/dolar-tembus-rp-14000-darmin-tak-perlu-dibesar-besarkan

Pengadaan Beras Bulog Baru 57%, Ini Penyebabnya

Pengamat Pertanian Institute for Development and Economic Finance (Indef) Bustanul Arifin menyatakan bahwa target pengadaan beras yang dipatok Perum Bulog sebanyak 3,2 juta ton. Apalagi realisasi penyerapan yang sampai pertengahan Agustus ini baru 1,85 juta ton atau 57%.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan target pengadaan beras Bulog bakal meleset. Penyebab utamanya ialah lonjakan harga beras hingga 30% yang terjadi di awal tahun ini.

Akibat kejadian itu, harga beras tidak pernah kembali ke titik sebelumnya, sulit sekali mencari gabah dan beras dengan harga sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani, yakni sebesar Rp 3.700/kg untuk gabah kering panen (GKP), RP 4.600/kg untuk gabah kering giling (GKG), dan Rp 7.300/kg untuk beras.

"Bulog memang tidak mudah melakukan pengadaan karena harga bergerak dinamis di lapangan," kata Bustanul saat ditemui di Kantor Indef, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Kemudian, di tengah tingginya harga gabah dan beras petani, Bulog masih harus bersaing dengan penggilingan-penggilingan beras swasta yang mau membeli gabah dan beras petani dengan harga di atas HPP. Saat ini, tutur Bustanul, sudah ada beberapa penggilingan beras swasta yang mulai bisa menyaingi Bulog, misalnya PT Tiga Pilar.

"Bulog kalah juga dengan penyerap-penyerap besar, kaget ketika perusahaan-perusahaan swasta kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk masuk. Ada PT Tiga Pilar misalnya," paparnya.

Bustanul menambahkan, dirinya juga kurang yakin produksi padi tahun ini naik sampai 73,5 juta ton GKG seperti yang disampaikan dalam Angka Ramalan (Aram) I BPS. Bila angka itu benar, harusnya produksi beras melimpah dan Bulog tak kesulitan menyerap beras petani.

"Bisa juga produksinya (beras) tidak sebesar itu," dia mengungkapkan.

Dengan masih rendahnya serapan beras Bulog hingga hari ini, ditambah serangan el nino, Bustanul memperingatkan pemerintah agar benar-benar waspada memperhatikan stok beras. Bila stok Bulog kurang dan produksi beras turun akibat el nino, harga beras bakal melambung saat puncak paceklik di Januari-Februari 2016.

"Kita harus sangat waspada di awal tahun depan. Kita harus perhatikan el nino dengan serius juga," pungkasnya.

Seperti diketahui, pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog hingga pertengahan Agustus baru 1,85 juta ton atau baru 57% dari target. Jika ditambah dengan pengadaan dari beras komersial pun total pengadaan Bulog baru sekitar 2 juta ton, masih jauh dari target pengadaan tahun ini yang mencapai 3,2 juta ton.

Sedangkan stok beras Bulog saat ini 1,6 juta ton atau setara dengan kebutuhan untuk 6-7 bulan penyaluran. “Pengadaan beras sampai saat ini 1,85 juta ton. Stoknya 1,6 juta ton. Beras premium ada 230 ribu ton,” ungkap Direktur Pengadaan Perum Bulog, Wahyu.

Wahyu menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengejar target pengadaan beras hingga mencapai 3,2 juta ton di akhir tahun. Diharapkan pengadaan beras sudah mencapai 2,5 juta ton pada Oktober mendatang. “Target sampai Oktober 2,5 juta ton. Kita kerja terus (target pengadaan beras), nanti tercapai atau tidak ada banyak faktor,” ucap Wahyu.

Diakuinya, sangat sulit bagi Bulog untuk dapat mencapai target pengadaan beras sebanyak 3,2 juta ton. Sebab, panen raya yang setiap tahun jatuh pada April, Mei, dan Juli telah lewat. Saat ini pun Bulog sudah kesulitan untuk mendapatkan beras dengan harga sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7.300/kg.

Karena itu, Bulog akan menggenjot pengadaan dari komersial. “Kita perbanyak pengadaan dari komersial karena sudah sulit untuk memperoleh beras dengan harga sesuai HPP,” kata Wahyu.

http://finance.detik.com/read/2015/08/24/150316/2999789/4/1/pengadaan-beras-bulog-baru-57-ini-penyebabnya

Impor Sapi Australia Dinilai Sarat Muatan Politik

Pemerintah membuka keran impor sapi. Perum Bulog mendapatkan kuota impor 50 ribu sapi pada kuartal III-2015.

Sebagai awalan, Bulog bakal mendatangkan 8 ribu sapi siap potong dari Australia, awal September mendatang.

Pengamat Hukum Umar Husin menilai pemilihan sapi Australia sarat muatan politik.

"Kenapa harus mengimpor dari Australia, bukan India atau Eropa? Saya rasa itu kental berbau politik," ujarnya saat diskusi bertajuk 'Mengapa Daging Sapi dan Ayam Seperti Terbenam?' di Jakarta, Sabtu, dilansir merdeka.com.

Dia melihat krisis daging sapi hanya terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Perlu sekitar 1.300 sapi untuk memenuhi konsumsi harian masyarakat di kawasan itu.

"Sebanyak 50 persen daging yang kurang adalah di Jabodetabek, konsumsi di Jabodetabek, sekitar 1.300 sapi tiap hari. Pemerintah bilang di Nusa Tenggara Timur ada 5 ribu sapi, ini empat hari saja sudah habis di Jakarta," katanya.

Menurut Umar, pemerintah perlu strategi mengembangkan komoditas pangan di dalam negeri.

"Pemerintah hendaknya ada strategi soal pangan. Sambil menunggu kesiapan sapi dalam negeri. Kesempatan untuk impor tiga tahun ini, tidak apa-apalah," pungkasnya.

http://fokusmedan.com/article/23216

Impor Sapi, Bulog Ikut Jaga Stabilitas Harga

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan tetap akan melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan perusahaan BUMN untuk melakukan impor 200-300 ribu sapi. Nantinya, kata dia, Bulog dan perusahaan BUMN tersebut bertindak untuk menjaga stabilitas harga. Meski demikian, kata dia pemerintah masih memaksimalkan stok dalam negeri.

"Stok aman, kemudian kami dengan perdagangan sangat kompak. Kalau dibilang ada rencana impor itu adalah pilihan terakhir kita. Kita impor sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan orang. Jadi sesuai kebutuhan dalam negeri," ujarnya di Kantor Presiden, Rabu (19/8/2015).

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menambahkan hingga kini stok dalam negeri masih aman. Menurut dia, setelah melakukan sidak, stok sapi saat ini mencapai 198 ribu di Jabodetabek. Ditambah, 21 ribu yang berada di perusahaan penggemuk sapi (Feedloter) di Banten.

Dia juga menyatakan tidak ada feedloter atau importir yang menahan stok mereka. Dia mengklaim 25 perusahaan feedloter sudah berkomitmen dan menandatangani perjanjian untuk ikut dengan kebijakan kementerian pertanian. 

http://portalkbr.com/nasional/08-2015/impor_sapi___bulog_ikut_jaga_stabilitas_harga/75055.html

Pemerintah akan impor sapi 300.000 ekor

Pemerintah berencana akan mengimpor sapi potong antara 200.000-300.000 ekor pada kuartal IV 2015 untuk menjaga stabilitas harga, jauh lebih besar jika dibandingkan kuartal III yang hanya 50.000 ekor.

"Memang (rencana impor sapi) sebanyak 200-300 ribu ekor, ada proses terlebih dahulu. Kita masih hitung stoknya saat ini," kata Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Karyanto Suprih, di Pasar Induk Kramat Jati, Selasa.

Suprih mengatakan, nantinya rencana untuk impor sapi sebanyak 300 ribu ekor tersebut masih dalam proses pembicaraan, apakah akan diberikan kepada Perum Bulog atau kepada pihak swasta. Pihaknya menginginkan negara memiliki peran melalui Perum Bulog.

Beberapa waktu lalu, Perum Bulog juga telah diberikan tugas untuk melakukan impor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor, yang diharapkan mampu menurunkan harga daging sapi yang saat ini cukup tinggi.

"Itu sedang dibicarakan (terkait Bulog), Bulog juga masih harus merealisasikan impor sebanyak 50 ribu ekor," ujar Suprih.

Ia menambahkan, rencana impor tersebut diharapkan untuk stabilisasi harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogram. Dia mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui apakah rencana impor sebanyak 300 ribu ekor sapi tersebut nantinya berupa sapi bakalan atau sapi siap potong.

Sementara Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dalam kesempatan yang sama enggan memberikan penjelasan terkait rencana jenis sapi impor yang akan didatangkan dari Australia sebanyak 300 ribu ekor tersebut.

Sebelumnya, sejak Minggu (9/8), para pedagang daging sapi di sejumlah daerah di Indonesia melakukan aksi mogok akibat melonjaknya harga daging. Berdasarkan data, harga daging sapi pascalebaran mencapai Rp110.000 per kg, namun saat ini sudah mencapai Rp120.000 per kg.

Sementara harga karkas (daging dan tulang) yang dijual di rumah jagal sudah mencapai Rp94.000 per kg, padahal sebelum Lebaran masih dipatok seharga Rp86.000 per kg, dan saat kondisi normal hanya sekitar Rp80.000 per kg.

http://www.antaranews.com/berita/513105/pemerintah-akan-impor-sapi-300000-ekor

Ketika Gobel Dicopot

“Mari kita hormati keputusan Presiden...” dan bla bla bla kalimat bijak lainnya. Kalimat-kalimat berayun yang mencoba menenangkan semua sisi untuk menghentikan diskusi.

Kamis (13/8) kemarin, saya memang memantik diskusi ihwal pencopotan Rachmat Gobel dari jabatan menteri Perdagangan. Saya menyebarkan tulisan Uni Lubis, wartawan senior, tentang kinerja Gobel ke lima grup Whatsapp--lucunya, viral itu justru balik lagi ke saya. Link tulisan itu awalnya saya dapat dari posting Timbo Siahaan, pemred JakTV di sebuah grup virtual. Pada umumnya, nada diskusi menyayangkan pencopotan itu, hanya satu grup yang menimbulkan pro-kontra dengan diskusi yang panas.

Saya bukan termasuk wartawan yang punya kedekatan khusus dengan Gobel--ini perlu dikemukakan karena ada yang menilai bahwa sikap itu untuk membela dia karena saya berteman dengannya. Sebagai menteri, Gobel sudah bekerja dengan relatif baik.

Problem tata niaga Indonesia adalah karena rantai distribusi yang terlalu panjang dan bersifat mafia. Ada kartel yang mengatur harga barang sesuai selera mereka. Karena itu, kita mengenal akrab sebutan mafia beras, mafia daging, mafia minyak goreng, mafia gula, mafia garam, mafia cabai, mafia bawang, dan seterusnya. Ada pula sebutan samurai dan naga. Intinya, distorsi tata niaga ini merugikan konsumen, petani, dan peternak. Pedagang kecil yang berada di ujung mata rantai pun bagian dari korban.

Tentu sangat aneh, negeri yang subur ini menjadi importir beras, jagung, daging, kedelai, gula. Bahkan, negeri dengan pantai yang termasuk terpanjang di dunia ini juga mengimpor garam dalam jumlah yang besar. Ini bukan karena peneliti tak menemukan varietas yang baik. Juga, bukan karena insinyur tak menemukan teknik bertani dan beternak yang bagus.

Ini semata-mata karena ada kartel yang membuat peternak dan petani terhuyung-huyung, bahkan pingsan. Petani dan peternak menjadi malas karena merugi atau untung tipis. Ada upaya menciptakan ketergantungan pada impor. Karena itu, situasi ini pada akhirnya merugikan bangsa dan negara ini.

Gobel menyatakan perang pada semua mafia itu. Bahkan, dia memanggil para samurai dan naga yang cuma berjumlah kurang dari hitungan jari tangan. Tak hanya itu, ia juga lebih menguatkan peran Bulog dan koperasi. Ini juga untuk memberi ruang bagi pedagang pasar untuk bisa untung dan jaminan pasokan.

Apalagi, ia memiliki program 5.000 pasar tradisional. Ini lebih adil karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Hasilnya cukup baik. Selama Lebaran, harga kebutuhan pokok stabil, tak ada lonjakan. Hanya harga daging yang naik. Daging memang yang paling rumit. Selain ini menyangkut makhluk hidup--ada masa pertumbuhan tertentu dan perkembangbiakan yang tak bisa masif dalam seketika--juga karena penguasanya adalah negeri kuat: Australia.

Dan, sepekan sebelum reshuffle, pukulan itu diberikan. Harga daging melambung tak terkendali, bahkan pedagang mogok. Begitu reshuffle dipastikan terjadi, hari itu juga daging ada lagi di pasar. Begitu terang benderang peperangannya.

Negara kalah, Merah Putih di bulan kemerdekaan ini tak bisa berkibar. Gobel dicopot.

Indonesia juga merupakan surga bagi penyelundupan dan banjir impor barang berkualitas rendah. Inilah yang juga ditata Gobel. Pintu-pintu penyelundupan diawasi ketat. Pintu-pintu masuk impor diatur ulang agar barang kualitas rendah tak bisa masuk, termasuk pakaian bekas yang memukul industri garmen rakyat. Cina adalah negeri yang terpukul kebijakan ini.

Memang, di tengah ekonomi global yang lesu, angka ekspor merosot. Namun, dengan mengerem laju impor, neraca perdagangan Indonesia tetap surplus. Salah satu legacy Gobel adalah pelarangan penjualan miras di minimarket.

Tentu, Gobel memiliki sejumlah kekurangan. Dia tidak atraktif saat berbicara, bukan hanya diksi dan intonasi, tapi juga ekspresi dan irama. Dia juga terlalu rendah hati untuk memanfaatkan media massa dalam mengekspos kinerjanya.

Kasus dwelling time yang tak kunjung terselesaikan juga titik lemah lainnya. Kasus ini menuai korban. Polisi menahan Partogi Pangaribuan, dirjen perdagangan luar negeri Kemendag, sebagai tersangka penerimaan suap. Sejumlah staf di ditjen ini juga menjadi tersangka.

Presiden Jokowi sudah berkali-kali meminta agar proses bongkar-muat di pelabuhan ini dipercepat. Dwelling time memang rumit, kronis, dan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kasus ini juga sudah coba diselesaikan sejak masa pemerintahan sebelumnya.

Sejumlah kalangan juga mengkritik bahwa bahasa Inggris Gobel tak cukup mahir untuk ukuran menteri perdagangan. Ia memang lebih mahir berbahasa Jepang. Gobel juga tak pandai memanfaatkan modal sosial dan modal politik yang dimilikinya. Kementerian adalah lembaga politik, tidak bisa hanya mengandalkan profesionalitas belaka. Karena itu, ketaktisan memilih dan memilah tim dan kawan sangatlah penting. Memilah dan memilih kawan kongkow berbeda dengan memilah dan memilih kawan perjuangan.

Negeri ini membutuhkan banyak pejuang. Terlalu besar tantangannya, terlalu rumit masalahnya. Jabatan memang bukan segalanya, tapi jabatan juga amanah. Ada pesan dan tanggung jawab di dalamnya. Karena itu, jabatan layak diperjuangkan dalam konteks ini.

Pencopotan Gobel menjadi bukan melulu urusan pribadi Gobel. Dia menjadi menyatu dengan apa yang diperjuangkannya dan pada amanah serta tanggung jawab yang melekat pada lembaga kementerian. Kita layak mengkritisi pencopotan Gobel bukan dalam konteks pribadinya. Karena, di sana ada Merah Putih, ada amanat proklamasi. Apalagi, jika betul bahwa pencopotan dirinya karena kredonya untuk memerangi mafia.

Amanah sebagai aparat negara adalah untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Bukan semata-mata melihat neraca perdagangan, bukan pula soal besaran ekonomi.

Terlalu banyak menteri yang lebih layak dicopot, tapi Gobel tak punya daya politik. Itulah makna reshuffle kali ini.

Oleh: Nasihin Masha
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/08/14/nt0xif319-ketika-gobel-dicopot 

Jokowi dikritik keras tak berani reshuffle orang dekat Megawati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan reshuffle kabinet terhadap lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri. Isu reshuffle ini sudah berkembang sejak empat bulan silam karena kinerja kabinet khususnya sektor ekonomi dinilai belum optimal.

Jokowi merombak seluruh menteri koordinatornya, kecuali jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Sisanya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo tergusur dari posisinya.

Sebaliknya, nama-nama yang justru mendapatkan desakan untuk segera direshuffle seperti Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menpor Imam Nahrawi selamat dari perombakan kabinet.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras komposisi reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut dia, reshuffle yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlebih, Jokowi dinilai tidak akan berani mengganti menteri berasal dari PDIP dan orang dekat Megawati Soekarnoputri.

"Kalau kita mau melihat masalah ekonomi, lebih banyak di kementerian teknis, bukan koordinasi. Saya mencontohkan kementerian bidang ekonomi yang kebijakannya tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi," ujar Fadli.

Fadli mencontohkan kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang agak menghambat pengusaha di tengah situasi ekonomi saat ini.

Menurut dia, kebijakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menaikkan pajak dan menyulitkan subjek pajak tanpa berhasil memperluas subjek pajak.

"Menteri Pemuda dan Olahraga (Imam Nahrawi) juga telah membuat kekisruhan di persepakbolaan nasional. Sepak bola merupakan bagian dari gerak ekonomi rakyat karena selain sebagai hiburan, juga memiliki segi ekonomi," katanya.

Selain itu, menurut dia, di bidang hukum, Presiden Jokowi masih mempertahankan Yasonna Laoly padahal yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh kondisi politik nasional. Hal itu ujar Fadli, menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK ingin menjaga kegaduhan politik.

"Ketakutan (dalam perombakan kabinet) menunjukkan reshuffle tambal sulam yang memperlihatkan beberapa memiliki backing politik," ujarnya.

Fadli juga meyakini bahwa Jokowi tidak akan berani mengganti putri Megawati yakni Puan Maharani di pos menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Ya mana beranilah Jokowi copot Puan. Kan dari partai pendukung," kata Fadli.

Saat ditanya apakah kapabilitas Puan Maharani memang layak dipertahankan, Fadli pun enggan berkomentar dan lebih meminta biarkan rakyat yang menilainya.

"Ya tanyakan saja pada rakyat. Kan ada survei juga," kata Fadli.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno diganti Luhut Binsar Panjaitan. Luhut merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli.

Sedangkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dia menggantikan Andrinof Chaniago.

Posisi Sofyan kini diisi oleh Darmin Nasution. Darmin Nasution merupakan mantan gubernur Bank Indonesia era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dua posisi yang juga kena gusur yakni, Sekretaris Kabinet dari Andi Widjajanto beralih ke Pramono Anung. Kemudian Menteri Perdagangan Thomas Lembong dipilih menggantikan Rahmat Gobel.

http://www.merdeka.com/politik/jokowi-dikritik-keras-tak-berani-reshuffle-orang-dekat-megawati.html

Rachmat Gobel Korban Kepentingan Politik Dan Permainan Mafia

Presiden Joko Widodo, Rabu (12/8), melakukan reshuffle terbatas, dengan mengganti enam menteri.
Salah satu yang diberhentikan adalah Rachmat Gobel. Ia dicopot dari posisinya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Presiden kemudian menunjuk Thomas Trikasih Lembong sebagai penggantinya.
Publik tidak mengetahui apa kriteria yang dibuat oleh Presiden untuk menggantikan para pembantunya.

Karena itu, berbagai spekulasi dan dugaan pun bermunculan. Demikian halnya ketika Presiden mengganti posisi Rachmat Gobel.

Peneliti Formappi, Lucius Karus pun menyayangkan Presiden Joko Widodo yang mencopot Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan dan diganti dengan Thomas Trikasi Lembong.

Karena menurutnya, kinerja Menteri Perdagangan selama ini sangat positif. Gobel berusaha memperkuat peran negara dan memberdayakan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga pangan nasional.

Selain itu, kebijakan-kebijakan Kementerian Perdagangan di bawah Gobel selalu mengarah untuk melindungi produk-produk lokal dari merebaknya produk luar negeri. Karenanya, tak pelak kebijakan tersebut kerap membuat Gobel bermusuhan dengan para mafia impor.

“Saya menduga, Rachmat Gobel diganti karena banyak pihak yang tidak suka dengan dia. Ada kepentingan politik dan ekonomi. Terutama para mafia beras, gula, pakaian bekas, dan yang terakhir mafia impor daging sapi, di mana ia memberikan wewenang kepada Bulog langsung untuk mengimpor daging sapi, dan tidak lagi kepada importir swasta, bahkan ia mengancam untuk mempidanakan para penimbun sapi bila terbukti sebagai penyebab dari meroketnya daging sapi baru-baru ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/8).

Lucius menambahkan, Presiden Jokowi juga tidak menjelaskan kriteria secara utuh ketika  menggantikan para pembantunya tersebut, apakah karena dari prestasi atau kepentingan tertentu.

“Kalau kriterianya adalah prestasi, tentu banyak menteri yang lain yang mesti dicopot,” ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida mengatakan, Reshuffle yang dilakukan Presiden hari ini boleh jadi merupakan agenda terselubung dari kelompok kepentingan tertentu untuk menciptakan instabilitas di intern pemerintahan Jokowi-JK.

Laode menilai jika alasan reshuffle adalah memburuknya kondisi ekonomi di negeri ini, maka tak bisa langsung memvonis bahwa yang salah adalah menteri terkait, karena ini berkenaan dengan ekonomi global.
Ia menjelaskan, untuk mereshuffle kabinet harus dengan tolak ukur kinerja yang jelas, salah satunya dengan mengukur serapan anggaran dan dikaitkan dengan capaian hasil di lapangan yang bisa ditunjukkan langsung atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dan itu baru bisa dilakukan setidaknya setelah satu tahun penyelenggaraan program berikut anggarannya. Kalau sekarang, satu tahun saja belum, lalu mana yang bisa diukur,” katanya

Sementara itu Rachmat Gobel tidak menjelaskan alasan Jokowi mencopot dirinya. Namun dia mengaku lega meninggalkan kursi nomor satu di Kementerian Perdagangan.

“Enak jadi rakyat biasa, bebas. Tidak pusing dikejar-kejar mafia,” ucapnya.

http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/gobel-korban-kepentingan-politik-dan-mafia/93635

Sofjan Wanandi: Saatnya Rizal Ramli buktikan diri

Rizal Ramli ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Soesilo. Padahal sebelumnya Menko Perekonomian di era Presiden Abrurrahman Wahid itu kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Rizal Ramli sempat mengkritik menteri-menteri di kabinet kerja dengan sebutan "KW3" atau tidak berkualitas. Ia melontarkan kritiknya atas kebijakan pemerintah terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi, menilai rekam jejak Rizal Ramli mengkritik pemerintah, bukanlah alasan untuk mengacuhkan kemampuannya. Justru dengan diberi kesempatan masuk kabinet, Rizal Ramli bisa membuktikan kritikannya selama ini.

"Di dalam (kabinet) dia buktikan apa yang dia bisa. Dia pengalaman cukup banyak," kata Sofjan kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).

Penentuan Rizal Ramli masuk ke dalam kabinet menurut Sofjan adalah hasil dari evaluasi yang dilakukan Presiden. Hingga akhirnya Rizal Ramli diajak bergabung, ia meyakini hal itu dikarenakan Presiden percaya dengan kemampuan Rizal Ramli.

Proses yang sama kata dia juga berlaku untuk menteri lainnya yang baru diajak bergabung, seperti Darmin Nasution yang kini menjawab Menko Perekonomian, Thomas Tri Kasih Lembong yang menjabat Menteri Perdagangan, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Namun bila ternyata menteri-menteri tersebut tidak seperti yang diharapkan Presiden, hal itu bukanlah masalah besar menurutnya. Pasalnya Joko Widodo sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk mencopot menterinya kapanpun itu, sesuai dengan kebutuhan.

"Mereka harus buktikan, kalo tidak Pak Jokowi hanya ganti setiap saat menterinya. Makanya saya tidak terlalu khawatir, kalau dia memang tidak bisa, kan beliau akan ganti lagi," terangnya.

Dalam kesempatan itu Sofjan mengimbau semua pihak, agar menteri-menteri baru itu diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka.

"Kita doakan yang terbaik, kalo tidak akan tambah susah negara kita ini, pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah," tandasnya.

http://nasional.kontan.co.id/news/sofjan-wanandi-saatnya-rizal-ramli-buktikan-diri/

Kisruh sapi, industri fedloter tolak disalahkan

Kisruh kenaikan harga dan mogoknya pedagang daging sapi menyebabkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mencabut izin impor perusahan penggemukan sapi atau industri feedloter. Alasannya, importir penggemukan sapi bakalan dinilai tidak bisa menjaga stabilitas harga daging sapi. Akibat pencabutan izin ini, perusahaan penggemukan sapi akan mengalami kerugian besar dan terancam bangkrut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Johny Liano mengatakan industri feedloter tidak bisa dijadikan sebagai kambing hitam atas kelangkaan daging sapi di pasaran. Sebab ada tiga sumber pemasokan daging sapi di pasaran saat ini.

Pertama dari berasal dari sapi lokal yang menguasasi sekitar 80% pasokan daging sapi di Indonesia. Kedua dari sapi bakalan impor dan ketiga dari daging sapi impor dan siap potong yang keduanya menguasai 20% supply pasokan daging nasional.

Sebagai contoh, pada tahun 2014 ada 3,6 juta ekor kebutuhan sapi, dari jumlah tersebut hanya 750.000 ekor yang berasal dari sapi bakalan impor, maka bila dihitung per bulan, seharusnya importir sapi bakalan impor membutuhkan rata-rata 62.500 ekor sapi per bulan. Namun yang terjadi pada kuartal ketiga tahun 2015 ini, importir sapi bakalan hanya dikasih jatah 50.000 ekor selama tiga bulan.

Johny mengingatkan, undang-undang mewajibkan pemerintah membuka keran impor bila pasokan dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban memastikan invetasi penggemukan sapi dalam negeri tetap berkembang.

Apalagi saat ini ada 35 improtir anggota Apfindo dan ada di antara mereka yang sudah berinvestasi selama hampir 20 tahun di Indonesia. "Sekarang investasi sudah ada, ini harusnya dijaga oleh pemerintah untuk dikembangkan," ujar Johny kepada KONTAN, Selasa (12/8).

Namun terkait pencabut ijin impor, Johny belum meresponnya. Kendati begitu, Apfindo menilai upaya pemerintah memberikan izin impor sapi kepada Bulog dalam rangka stabilisasi harga sudah tepat untuk jangka pendek. Tapi bila pemerintah hanya mengandalkan Bulog dalam jangka panjang sebagai importir sapi dan sapi bakalan, dengan mereduksi peran importirswasta, maka itu akan merusak investasi dalam negeri.

Apalagi saat ini, industri feedloter selain telah menanamkan investasi yang besar dalam penggemukan sapi, juga menyerap ribuan tenaga kerja. "Saya yakin pemerintah tidak mungkin ingin mematikan investasi yang sudah ada," imbunnya.

Direktur Pengadaan Bulog Wahyu mengatakan saat ini Bulog telah mendapatkan izin untuk mendatangkan sapi siap potong dari Australia. Dalam waktu dua pekan ke depan, sapi-sapi tersebut sudah tiba di Tanah Air. Bulog telah mengundang sejumlah asosiasi pedagang daging sapi di pasaran tradisional untuk bekerjasama menyalurkan daging sapi ke masyarakat.

Dengan begitu, Bulog tidak bekerja sendiri dalam menjual daging sapi lagi. Nantinya para pedagang akan membeli pasokan daging sapi dari Bulog. "Nanti kita sepakat dengan pedagang daging sapi untuk menetapkan harga tingkat konsumen tidak boleh dijual lebih dari Rp 100.000 per kg," ujar Wahyu kepada KONTAN.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi menyambut baik keputusan pemeirntah mengalihkan izin impor sapi ke BulogPasalnya, pedagang berkepentingan adanya pasokan daging yang tetap baik itu sapi lokal maupun impor.

Ia menilai bila pemerintah mengabulkan permintaan importir untuk membuka keran impor, harga daging akan sulit stabil sebab selama ini para importir terbukti gagal untuk menjaga kestabilan harga daging sapi. "Saya sudah himbau teman-teman pedagang daging sapi untuk jualan besok dan mendukung program pemerintah dengan mengambil pasokan daging dari Bulog," imbuhnya.

http://industri.kontan.co.id/news/kisruh-sapi-industri-fedloter-tolak-disalahkan

Minta Bulog Urus Sapi, Mentan Tak Paham Persoalan

Komisi IV DPR mengaku bingung dengan pemberian hak impor 100 ribu ekor sapi bakalan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dikhawatirkan, kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu belum tentu disanggupi Bulog dalam waktu singkat.

"Bulog mau taruh di mana sapinya untuk digemukkan, di gudang Bulog dan sapinya disusun ke atas seperti beras. Kalaupun Bulog sanggup, penggemukan sapi itu butuh tiga bulan agar siap dipotong. Lalu mulai Agustus sampai November sebelum siap dipotong, siapa yang menjamin ketersediaan daging sapi," ujar Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan kepada wartawan, Rabu malam (12/8).

Menurutnya, produksi daging sapi berbeda jauh dengan padi yang dalam waktu tiga bulan sudah bisa dipanen. Untuk bisa mewujudkan swasembada sapi, Indonesia minimal butuh waktu hingga 20 tahun. Mengingat, perlu terlebih dahulu dilakukan pengembangan sapi betina jenis unggul.

"Mentan seperti tak paham persoalan. Alasan persediaan sapi lokal mencukupi, padahal tidak. Mentan harus jujur bicara sesuai fakta. Gara-gara kebijakan ngaco Mentan akhirnya untuk mengatasi harga naik, kita harus ambil kebijakan mundur yakni impor daging," tegas Daniel.

Dalam kunjungan kerja ke Banjarmasin, Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa stok daging sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan, sehingga tidak ada alasan bagi pedagang menaikkan harga.

Menurutnya, stok daging sapi juga tidak akan bermasalah hingga Hari Raya Idul Adha yang tinggal tiga minggu lagi.

"Jadi saya harap kondisi ini bisa dipahami oleh masyarakat karena kenyataannya stok daging kita cukup. Upaya pengembangan dalam sektor peternakan sapi akan kita dorong terus," jelas Amran.

http://www.rmol.co/read/2015/08/13/213283/Minta-Bulog-Urus-Sapi,-Mentan-Tak-Paham-Persoalan-

Ekonom UGM Bocorkan 5 Nama Menteri Baru yang Akan Masuk Kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) dengan mengganti sejumlah menteri. Setidaknya ada 5 menteri yang beredar di kalangan ekonom yang bakal dirombak.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono yang belum ini ke Istana mengatakan, reshuffle ini positif untuk menimbulkan efek positif di pasar, dan memang telah ditunggu-tunggu pasar.

Siapa saja nama yang beredar? Berikut informasi yang didapat Tony dan disampaikan kepada detikcom, Rabu (12/8/2015):

1. Luhut Panjaitan menjadi Menko Polkam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Menurut Tony, Luhut memiliki kemampuan diplomasi yang lebih bagus, dan dianggap lebih senior
2. Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Tony mengatakan, Darmin cocok karena ahli ekonomi makro.
3. Sofyan DJalil sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Menurut Tony, Sofyan memiliki keahlian lintas sektoral dan mengerti teknis hubungan antar lembaga, sehingga cocok di Bappenas ketimbang menjadi Menko Perekonomian.
4. Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Tony beranggapan, butuh orang yang kontroversial untuk posisi Menko Maritim, karena lembaga baru.
5. Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Menurut Tony, Thomas cocok karena berpengalaman di sektor perdagangan.

"Menurut saya, isu reshuffle positif di tengah situasi saat ini. Ekspektasi pasar memang ingin reshuffle, dan pelaku pasar berharap akan ada harapan baru. Dengan menteri baru yang lebih kompeten dan tidak salah nama," ungkap Tony.

Tony yakin dengan reshuffle ini, alasannya reshuffle ini bisa menimbulkan sentimen positif di pasar keuangan. "Jokowi janji setelah lebaran akan reshuffle," jelas Tony.
(dnl/tor)

http://news.detik.com/berita/2989763/ekonom-ugm-bocorkan-5-nama-menteri-baru-yang-akan-masuk-kabinet

Begini Cerita Otak-atik Reshuffle Kabinet Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengganti susunan kabinetnya. Pengumuman reshuffle akan dilakukan siang ini di Istana Negara, Jakarta.

Ada sejumlah menteri yang digeser posisinya, ada pula yang diganti. Seperti apa ceritanya?

Kepastian tentang reshuffle baru terjadi Selasa kemarin setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan khusus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka sepakat sejumlah menteri untuk diganti, antara lain Menteri Koordinator Maritim, Menko Ekuin, Menteri Perdagangan, Menko Polhukam, Kepala Staf Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet.

Sebagian dari menteri itu hanya direposisi. Misalnya Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser menjadi Menteri bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) menggantikan Tedjo Edhi Purdijatno.

Ada juga Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang digeser menjadi Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago.

Selain reposisi, ada juga wajah baru yang akan mengisi kabinet Jokowi. Mereka akan menempati Menteri Perdagangan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

Seorang sumber detikcom mengatakan untuk posisi Kepala Staf Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan nama Pramono Anung dan Ahmad Basarah. Namun Presiden Jokowi dipastikan hanya akan mengambil satu politisi PDIP masuk 'Istana': Pramono atau Basarah.

"Reshuffle akan banyak diisi profesional," kata sumber detikcom, Rabu (12/8/2015).

Selanjutnya Kepala Staf Kepresidenan hingga siang ini masih ada dua opsi yakni dirangkap oleh Luhut atau diisi oleh Andi Widjajanto.
 
Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait reshuffle kabinet siang ini. Menurut dia Presiden punya pertimbangan khusus mengocok ulang kabinet di tengah sulitnya ekonomi global.

"Kalau itu sih, mengenai reshuffle itu kan sudah lama diwacanakan publik. Kalau beliau (Presiden) kan belum pernah mewacanakan. Ya sekarang mungkin beliau merasa sudah lihat ekonomi global begini mungkin perlu memperkuat teamworknya dia. Mungkin saya nggak tahu juga. Tentu ada pertimbangan," kata Luhut di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2015).


http://news.detik.com/berita/2989826/begini-cerita-otak-atik-reshuffle-kabinet-jokowi

Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden

Kabar pergantian dan pelantikan enam menteri Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Rabu (12/8/2015) pagi ini semakin kuat.

Selain beredar nama-nama enam menteri Kabinet Kerja yang akan diganti dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 13.00 WIB di Istana Negara, Jakarta, juga muncul nama-nama enam calon menteri pengganti. (Baca: Inikah Nama Enam Menteri yang Akan Diganti?)
Berdasarkan hasil penelusuran Kompas, keenam menteri pengganti itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menggantikan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno. (Baca: Jadi Menko Polhukam, Luhut Bakal Rangkap Jabatan)

Lalu, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Kemudian, mantan Menko Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, akan menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.

Mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Thomas Lembong, akan menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Nama lainnya adalah elite politik PDI Perjuangan, Pramono Anung, yang akan menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Terakhir, Sofyan Djalil akan menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Lima dari keenam menteri yang akan diganti semalam telah dipanggil Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 19.00 WIB, atau 30 menit seusai pertemuan antara Jokowi dan JK di Istana Merdeka, Jakarta.

Wapres Kalla yang ditanya Kompas juga membenarkan soal rencana penggantian menteri di Kabinet Kerja. "Reshuffle kabinet? Ha-ha-ha...tunggulah besok (Rabu, 12 Agustus 2015)," ujar dia sambil tertawa setelah bertemu dengan Presiden.

"Di antaranya, ada menteri koordinator, menteri, dan pejabat setingkat menteri. Kalau nama-nama tunggu sajalah besok dari Presiden," kata Kalla. (Baca: Usai Pertemuan Empat Mata, Jokowi-JK Putuskan "Reshuffle" 6 Menteri)

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/08431751/Inilah.Enam.Menteri.Baru.yang.Akan.Dilantik.Presiden.?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

Inikah Nama Enam Menteri yang Akan Diganti?

Hingga Rabu (12/8/2015) pagi ini, enam menteri Kabinet Kerja yang akan diganti dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo belum resmi diumumkan. Namun, berdasarkan hasil penelusuran Kompas, sejak semalam hingga pagi ini telah terkuak enam nama itu.

Keenam menteri itu adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Lima dari keenam menteri tersebut semalam dipanggil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pukul 19.00 WIB atau sekitar 30 menit setelah Jokowi-JK bertemu secara empat mata di Istana Merdeka, Jakarta.

Para menteri baru akan dilantik Presiden Jokowi dan dihadiri Wapres Jusuf Kalla pada siang ini sekitar pukul 13.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. (Baca: Usai Pertemuan Empat Mata, Jokowi-JK Putuskan "Reshuffle" 6 Menteri)

Wapres Jusuf Kalla yang ditanya Kompas sempat memberikan informasi soal menteri-menteri yang akan diganti itu. "Reshuffle kabinet? Ha-ha-ha... tunggulah besok (Rabu, 12 Agustus 2015)," ujarnya tertawa setelah bertemu dengan Presiden Jokowi.

Saat disinggung enam calon menteri yang akan diganti dan dilantik langsung oleh Presiden, Kalla menjawab diplomatis. "Di antaranya, ada menteri koordinator, menteri, dan pejabat setingkat menteri. Kalau nama-nama, tunggu sajalah besok dari Presiden," kata Kalla.

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/08315761/Inikah.Nama.Enam.Menteri.yang.Akan.Diganti.

'Ekonomi RI Dikuasai Praktik Kartel'

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Rizal E Halim menilai ekonomi Indonesia telah dikuasai oleh kartel. Kartel juga dituding menjadi penyebab kelangkaan daging sapi dalam beberapa hari terakhir ini.

"Sangat jelas harga melambung akibat pasokan tiba-tiba menghilang, dan jelas pelaku usaha daging sapi ini dikuasai oleh para importir. Artinya ada upaya menahan pasokan sehingga harga menjadi melambung, dan ujung-ujungnya tuntutan membuka kran impor daging sapi," kata Rizal di Depok, Rabu (12/8).

Rizal mengatakan siapapun yang mengamati fenomena ini akan sangat jelas ada tekanan yang berlebihan akibat struktur pasar yang telah dikuasai oleh sekelompok pelaku usaha sehingga mereka dengan mudah mendikte pasar. "Pemerintah perlu mengambil langkah tegas terkait praktek kartel ini. Karena hanya akan menjadi bom waktu dan sangat merugikan perekonomian nasional secara luas," katanya.

Menurut dia, Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika perlu segera mengaudit dan menyelidiki seluruh ketentuan impor sapi juga impor garam (dan sektor usaha lainnya yang terindikasi kartel),. Langkah bisa dilakukan dengan mengecek seluruh importir yang terdaftar dan mekanisme impor yang dilalui.

Besar kemungkinan, lanjutnya, kartel ini juga sangat subur karena terpelihara oleh situasi birokrasi Pemerintah juga. Tindak tegas para pelaku praktek kartel, jika perlu cabut izin usahanya.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/08/12/nsy9tk365-ekonomi-ri-dikuasai-praktik-kartel

Keterlibatan Kartel Diselidiki

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan kartel dalam perdagangan daging sapi. Beberapa hari terakhir terjadi penurunan pasokan dan kecenderungan kenaikan harga.

"Kami sedang menginvestigasi apakah ada persekongkolan para pelaku usaha untuk menahan pasokan sehingga harganya naik dan menguntungkan mereka," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf, Rabu (12/8).
Syarkawi menduga penurunan pasokan dan kenaikan harga daging sapi di beberapa daerah terjadi karena permainan beberapa pihak yang ingin meraih keuntungan pribadi dari kondisi tersebut.

"Dalam pemberitaan media disebutkan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyerukan supaya jangan ada penimbunan daging sapi. Bukti-bukti yang mengarah pada hal itu yang sedang kami investigasi," katanya.

Syarkawi menduga telah terjadi perilaku antipersaingan yang dilakukan pelaku usaha secara berkelompok dan menjurus ke kartel. "Kami menduga ada importir yang bermain dengan menahan pasokan daging sehingga menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan pasokan akan memaksa pemerintah membuka keran impor dan menguntungkan mereka sebagai importir," katanya.

Ia menjelaskan, tindakan menimbun yang menyebabkan penurunan pasokan dan kenaikan harga merupakan pelanggaran persaingan usaha yang bisa dipidana. KPPU menyebutkan bahwa harga daging sapi tidak bergerak turun setelah Lebaran, masih bertengger di kisaran Rp 120 sampai Rp 130 ribu per kilogram.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/08/12/nsy8ra365-keterlibatan-kartel-diselidiki

APPHI Sebut Impor Sapi Melalui Bulog Bukan Solusi

Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia (APPHI) terus mengupayakan agar pemerintah menambah impor sapi agar memenuhi kebutuhan pasar. Keputusan pemerintah yang baru-baru ini akan melakukan impor sapi Australia sejumlah 50 ribu ekor dinilai bukan solusi.

"Itu bukan jawaban, itu keputusan kurang bijaksana, tetap akan kami perjuangkan aspirasi kami di tingkat pemegang kebijakan," kata Ketua Umum APPHI Abud Hadiyanto kepada Republika pada Selasa (11/8).

Masalah juga akan datang ketika pelaksana impor 50 ribu ekor adalah Bulog. Sebab menurutnya akan terjadi perpanjangan rantai distribusi. Belum lagi, sapi Australia yang akan diimpor harus terlebih dahulu melalui proses penggemukan selama 90-100 hari.

Ia mengamini klaim pemerintah bahwa pasokan sapi cukup hingga empat bulan ke depan. Namun, dengan mekanisme impor sapi bakalan dengan jumlah hanya 50 ribu ekor, ia memprediksi akan terjadi kelangkaan sapi pada Januari 2016.

Ia menerangkan, kondisi pasar sapi mengalami gejolak dimulai pada 10 Juli 2015. Ketika itu pemerintah memutuskan mengurangi kuota impor. Menurutnya, dari sanalah pasar mulai bergejolak. Di mana sebelum 10 Juli harga sapi hidup masih Rp 36 ribu per kilo.
Kemudian setelah 10 Juli 2015 harganya melambung di angka Rp 44-46 ribu per kilo hingga hari ini. Belum lagi harga daging sapi yang sudah dipotong yang tak mau kalah tinggi. Itu semua memberatkan konsumen dan pengusaha.
Asosiasi pun mengaku masih memberi waktu kepada pemerintah untuk mengambil keputusan bijak, yakni mengimpor sapi sepanjang 2015 dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu, yakni 699 ribu ekor bahkan lebih. Serangkaian dialog pun tengah dilakukan. "Kemarin kita sudah bertemu dengan Dirjen Perdaganagan Dalam Negeri, sudah ngobrol juga dengan Ketua komisi IV DPR, Insya Allah ada kabar baik dalam satu dua hari ke depan," kata dia.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/08/12/nsxxuu349-apphi-sebut-impor-sapi-melalui-bulog-bukan-solusi

Harga Daging Makin Liar, Mendag Minta Bulog Percepat Impor

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meminta Perusahaan Umum Bulog untuk mempercepat impor 50 ribu sapi potong sesuai izin yang diberikan pemerintah. Percepatan impor sapi itu dinilai perlu, sebab harga daging sapi di pasaran menurutnya telah mencapai Rp 140 ribu per kilogram (kg).

"Impor, iya setuju. Mudah-mudahan (kenaikan harga) ini bisa selesai," ujar Rahmat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/8) malam.

Hal tersebut disampaikan Rahmat setelah menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Rahmat pun meminta kepada seluruh perusaahan penggemukan sapi (feedloter) untuk mengeluarkan dan menjual daging sapinya, alih-alih menyimpan dan menahannya.

"Kalau mereka (feedloter) tidak mau melaksanakan hal itu, yang jelas izin impor tidak akan kami berikan sama sekali," kata dia.

Lagipula, imbuh Rahmat, izin impor mulai saat ini hanya akan diberikan kepada Bulog. Karena lembaga itu memiliki tugas untuk menjaga stabilitas harga. "Dan fungsi yang diberikan ke importir itu harusnya seperti itu, sebagai mitra. Tapi mereka ternyata tidak bisa jalankan itu, makanya peran itu dikembalikan ke Bulog," ujar dia.

Lobi Australia

Atas izin impor 50 ribu ekor sapi yang telah diberikan kepada Bulog, Rahmat meminta manajemen Bulog untuk segera melakukan negosiasi dengan Australia. "Kami keluarkan izin sesuai kebutuhan," kata dia.

Perihal ketidakhadiran Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kali ini, Rahmat menjelaskan bahwa koleganya itu saat ini tengah berada di luar kota dalam rangka memantau daerah yang dilanda kekeringan akibat El Nino.

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150812070122-92-71539/harga-daging-makin-liar-mendag-minta-bulog-percepat-impor/