Rumput di Alun-alun Purwokerto terlihat rusak. Tampak latar belakang tenda untuk pameran.
PURWOKERTO, SATELITPOST-Langkah Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memperbolehkan penggunaan alun-alun sebagai lokasi untuk menggelar Pameran Produk Dalam Negeri Tahun 2014 mendapatkan penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Banyumas.
Elemen-elemen masyarakat tersebut bahkan sempat berkumpul untuk menyampaikan pandangan mereka atas langkah pemkab ini di sebuah warung makan di Purwokerto. Elemen yang memiliki suara senada ini antara lain, Banyumas Spirit, Masyarakat Sosialis Banyumas, Lembaga Cahaya Pratama, dan Protanikita.
Ketua Banyumas Spirit, Suyono mengatakan bupati harus mau menolak tawaran pihak penyelenggara terkait rencana penggunaan alun-alun. Hal ini merujuk pada peraturan bupati yang mengarahkan pelaksanakan agenda besar untuk dipusatkan di GOR Satria atau Taman Rekreasi Andhang Pangrenan.
Menurutnya, langkah pemkab yang memperbolehkan alun-alun dipakai dapat menimbulkan berbagai macam efek buruk. Sebut saja, potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
“Kalau diperbolehkan, kegiatan ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat. Lebih parah lagi, hal ini juga bisa menimbulkan kecurigaan dari sesama penyelenggara kegiatan di Banyumas,” katanya seraya mengatakan potensi kerusakan rumput alun-alun juga sangat besar.
Soal rumput, Perwakilan Masyarakat Sosialis Banyumas, Andi Priambodo mengaku prihatin. Menurutnya, sangat disayangkan jika rumput alun-alun rusak akibat penyelenggaraan kegiatan ini.
“Pemeliharaan selama ini sudah mahal. Kalau harus rusak lagi gara-gara kegiatan ini, sama saja menghamburkan uang rakyat,” katanya.
Dia juga mengaku mendengar kabar terkait rencana perbaikan alun-alun yang akan memakan anggaran sekitar RP 1,4 miliar.
”Ini lebih parah lagi, uang sebanyak itu hanya akan digunakan untuk memperbaiki rumput dan membangun air mancur di alun-alun. Masyarakat kita masih butuh banyak perbaikan infrastruktur. Aja alun-alun bae diduiti, dalan, pendidikan, kesehatan, kue diurus sih mendingan,” ujar pendamping kelompok tani di Baturraden ini.
Langkah kontroversial pemkab juga ditanggapi keras oleh Bonang, Ketua Protanikita. Menurutnya, pemkab sudah mengambil langkah tidak adil jika ruang publik tersebut diperbolehkan untuk menggelar kegiatan tersebut. Sebab, selama ini, masyarakat yang juga memiliki lokasi tersebut sedikit kesulitan saat hendak menggunakan lokasi tersebut.
“Anak-anak mau main bola dilarang, tapi untuk kegiatan besar diperbolehkan. Ini kan tidak adil namanya,” ujarnya. (Topan Pramukti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar