Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menegaskan, hingga saat ini Indonesia masih jauh dari cita-cita sebagai negara yang berdaulat dalam bidang pangan.
Direktur
Pengadaan Perum Bulog Wahyu mengatakan, saat ini masyarakat di Tanah
Air selalu disesatkan dengan istilah kedaulatan pangan yang berarti
tidak impor. Padahal, bebas dari impor hanya salah satu dari aspek
kedaulatan pangan.
"Kedaulatan itu bagaimana pemerintah, negara,
dan rakyat bisa mengatur pola konsumsi, distribusi dan produksinya. Itu
yang harus diluruskan, karena sering dikatakan kalau kita tidak impor
berarti kita sudah berdaulat. Itu kata siapa?. Sampai saat ini kita
masih jauh dari kata kedaulatan pangan," katanya di Hotel Grand Cempaka,
Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia menuturkan, hingga saat ini
petani belum memiliki kebebasan untuk memilih sarana produksi serta
komoditas pangan mana yang akan diproduksi. Selama ini, dalam memilih
sarana produksi petani di Indonesia masih sangat ditentukan komoditas
pangan mana yang disubsidi pemerintah.
"Misalnya, petani memilih
sarana produksi masih sangat ditentukan oleh komoditi apa yang
disubsidi pemerintah. Misalnya, pupuk. Pupuk B disubsidi pemerintah.
Kalau petani enggak produksi pupuk B, maka produksinya enggak akan
maksimal. Jadi petani dalam kondisi terpaksa menanam padi saja, kedelai
saja," tuturnya.
Dari sisi pemerintah, tambah dia, belum ada
kekuatan, lembaga dan regulasi pangan diatur di Tanah Air ini. Padahal,
hal tersebut menjadi aspek terpenting untuk mencapai kedaulatan pangan.
"Aspek
terpenting itu pemerintah harus mengatur bagaimana pola pengelolaan
pangan. Kalau sekarang semua diserahkan ke swasta," tandas Wahyu.
http://ekbis.sindonews.com/read/1072674/34/bulog-indonesia-masih-jauh-dari-kedaulatan-pangan-1451276790
Tidak ada komentar:
Posting Komentar