Perum Bulog menyatakan telah melakukan antisipasi guna menghadapi musim paceklik yang diprediksi akan terjadi awal tahun 2016.
Kendati saat ini hujan telah turun, para ahli menyebut hal ini belum
menunjukkan akhir El Nino, sehingga tidak tertutup kemungkinan di bulan
Januari- Februari hujan akan kembali berhenti. ”Kalau itu sampai
terjadi, musim tanam di awal 2016 akan terganggu, dampaknya musim panen
pada awal tahun depan juga terganggu akibat mundurnya musim tanam pada
Oktober 2015 yang terkena dampak El Nino sehingga musim paceklik pada
2016 bisa lebih panjang,” ujar Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti di
Jakarta, kemarin.
Karena itu, kata Djarot, Bulog melakukan antisipasi terjadinya
kekurangan pasokan beras dengan menggelontorkan stok beras PSO, beras
komersial, dan beras impor dari Vietnam. Pasokan beras menurutnya dapat
diamankan hingga musim panen pada April-Juli 2016, sehingga masyarakat
tidak perlu khawatir akan kekurangan beras di pasaran.
”Kami siap menghadapi itu (paceklik di awal 2016). Baik menggunakan
(beras) PSO, beras komersial, maupun beras impor yang masuk. Asal tidak
ada panic buying, segala sesuatu aman sampai panen yang akan datang,”
tegasnya. Djarot menyatakan, pihaknya telah membuat perhitungan matang
untuk stabilisasi harga beras.
Selain itu pihaknya akan bekerja sama dengan para pedagang untuk operasi
pasar (OP) untuk menjaga harga beras yang telah disepakati. Sementara
itu, sejak 7 November 2015 lalu sampai saat ini, sebanyak 227.000 ton
beras impor asal Vietnam telah masuk ke Indonesia dari total beras yang
dipesan mencapai 1 juta ton.
Namun, imbuhnya, beras Vietnam ini tidak bisa segera didistribusikan
Bulog ke berbagai daerah di Indonesia karena keterbatasan infrastruktur
dan kapasitas kapal. ”Beras itu menggerakkannya tidak gampang, ada
hubungannya dengan loading capacity, dengan bongkar muat,” tuturnya.
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=3&date=2015-11-30
Senin, 30 November 2015
Kementan: Bulog akan Jadi Badan Pangan Nasional
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)
mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya 3
tahun setelah diundangkan 17 November 2012. Namun, sampai saat ini
pemerintah belum melaksanakan amanat UU Pangan itu.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa pembentukan Badan Pangan Nasional masih dalam proses. Pemerintah tidak akan membuat lembaga baru untuk Badan Pangan Nasional. Sebab, Badan Pangan Nasional adalah Perum Bulog yang ditingkatkan statusnya, ditambah wewenangnya, dan disempurnakan.
"Itu mandat UU Pangan, menurut saya akan menyempurnakan Bulog menjadi Badan Pangan Nasional," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring, usai Upacara HUT Korpri di Lapangan Upacara Kementan, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta pemerintah memperkuat Perum Bulog dengan mengintegrasikan Bulog dalam Badan Pangan Nasional yang pembentukannya telah diamanatkan dalam UU Pangan. Dengan begitu, Bulog bisa lebih leluasa dalam menstabilkan harga pangan.
"Integrasi Bulog dalam Badan Ketahanan Pangan, bukan hanya sebagai operator, namun juga pengambil kebijakan pangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti meminta pemerintah dapat segera memberikan payung hukum untuk memperkuat peran Bulog dalam menstabilkan harga pangan, tidak hanya terbatas pada beras.
"Komoditas bahan pokok tidak melulu beras. Keterbatasan wewenang yang dimiliki membuat peran Perum Bulog sebagai stabilisator masih terbatas. Untuk itu, kewenangan yang ada pada Perum Bulog masih harus ditingkatkan untuk dapat menjalankan peran strategisnya sebagai penjaga stabilitas harga," kata Djarot, akhir pekan lalu.
Djarot menyatakan bahwa Bulog siap jika dilimpahi wewenang untuk mengamankan harga kebutuhan bahan bokok selain beras. Sejumlah infrastruktur penunjang seperti gudang-gudang, cold storage, drying center dan sebagainya direncanakan akan mulai dibangun pada 2016.
"Kalau ditanya apakah infrastruktur yang kita punya saat ini sudah ideal, jawabannya belum. Tapi kalau apakah sudah memenuhi standar minimal, jawabannyan sudah. Pembenahan dan persiapan infrastruktur yang ideal terus kita upayakan," ujarnya.
http://finance.detik.com/read/2015/11/30/123946/3083761/4/kementan-bulog-akan-jadi-badan-pangan-nasional
Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa pembentukan Badan Pangan Nasional masih dalam proses. Pemerintah tidak akan membuat lembaga baru untuk Badan Pangan Nasional. Sebab, Badan Pangan Nasional adalah Perum Bulog yang ditingkatkan statusnya, ditambah wewenangnya, dan disempurnakan.
"Itu mandat UU Pangan, menurut saya akan menyempurnakan Bulog menjadi Badan Pangan Nasional," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring, usai Upacara HUT Korpri di Lapangan Upacara Kementan, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta pemerintah memperkuat Perum Bulog dengan mengintegrasikan Bulog dalam Badan Pangan Nasional yang pembentukannya telah diamanatkan dalam UU Pangan. Dengan begitu, Bulog bisa lebih leluasa dalam menstabilkan harga pangan.
"Integrasi Bulog dalam Badan Ketahanan Pangan, bukan hanya sebagai operator, namun juga pengambil kebijakan pangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti meminta pemerintah dapat segera memberikan payung hukum untuk memperkuat peran Bulog dalam menstabilkan harga pangan, tidak hanya terbatas pada beras.
"Komoditas bahan pokok tidak melulu beras. Keterbatasan wewenang yang dimiliki membuat peran Perum Bulog sebagai stabilisator masih terbatas. Untuk itu, kewenangan yang ada pada Perum Bulog masih harus ditingkatkan untuk dapat menjalankan peran strategisnya sebagai penjaga stabilitas harga," kata Djarot, akhir pekan lalu.
Djarot menyatakan bahwa Bulog siap jika dilimpahi wewenang untuk mengamankan harga kebutuhan bahan bokok selain beras. Sejumlah infrastruktur penunjang seperti gudang-gudang, cold storage, drying center dan sebagainya direncanakan akan mulai dibangun pada 2016.
"Kalau ditanya apakah infrastruktur yang kita punya saat ini sudah ideal, jawabannya belum. Tapi kalau apakah sudah memenuhi standar minimal, jawabannyan sudah. Pembenahan dan persiapan infrastruktur yang ideal terus kita upayakan," ujarnya.
http://finance.detik.com/read/2015/11/30/123946/3083761/4/kementan-bulog-akan-jadi-badan-pangan-nasional
Sabtu, 28 November 2015
TERBUKTI, SUDIRMAN SAID MEMENTINGKAN FREEPORT DAN ABAIKAN INDONESIA
Surat Menteri ESDM Sudirman Said kepada Chairman of The Board Freeport
McMoran James R Moffet yang isinya menjamin adanya pembaharuan kontrak
penambangan untuk Freeport terus menuai kecaman.
Menurut pengamat kebijakan energi Yusri Usman, surat tertanggal 7 Oktober 2015 tersebut menunjukkan bahwa Sudirman tidak mementingkan kepentingan bangsa Indonesia.
"Ini Menteri ESDM mencoreng, seperti mementingkan kepentingan Freeport," terangnya saat dikontak, Rabu (25/11) malam.
Yusri tekankan, pemerintah harusnya mempertegas lagi ke Freeport untuk dapat menuntaskan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kontrak karya yang dikawal dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Dia tegaskan, jika kewajiban tersebut tidak dijalankan maka jelas bahwa Freeport melanggar undang-undang.
"Artinya di UU Minerba, sudah disebut tegas bahwa kontrak karya harus sesuai UU Minerba," demikian Yusri.
Freeport sendiri sampai hari ini belum menuntaskan beberapa kewajibannya, seperti halnya membangun pengolahan hasil tambang atau dikenal dengan smelter. Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga belum mendivestasikan sahamnya sebesar 20 persen lagi, dari 30 persen yang disepakati.
Khusus untuk pembangunan smelter itu tertuang dalam Pasal 169 UU Minerba, yakni pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian. Smelter itulah yang nantinya akan melakukan permunian terhadap hasil bumi yang diambil Freeport dari Papua.
http://www.rmol.co/read/2015/11/26/225884/Terbukti,-Sudirman-Said-Mementingkan-Freeport-Dan-Abaikan-Indonesia-
Menurut pengamat kebijakan energi Yusri Usman, surat tertanggal 7 Oktober 2015 tersebut menunjukkan bahwa Sudirman tidak mementingkan kepentingan bangsa Indonesia.
"Ini Menteri ESDM mencoreng, seperti mementingkan kepentingan Freeport," terangnya saat dikontak, Rabu (25/11) malam.
Yusri tekankan, pemerintah harusnya mempertegas lagi ke Freeport untuk dapat menuntaskan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kontrak karya yang dikawal dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Dia tegaskan, jika kewajiban tersebut tidak dijalankan maka jelas bahwa Freeport melanggar undang-undang.
"Artinya di UU Minerba, sudah disebut tegas bahwa kontrak karya harus sesuai UU Minerba," demikian Yusri.
Freeport sendiri sampai hari ini belum menuntaskan beberapa kewajibannya, seperti halnya membangun pengolahan hasil tambang atau dikenal dengan smelter. Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga belum mendivestasikan sahamnya sebesar 20 persen lagi, dari 30 persen yang disepakati.
Khusus untuk pembangunan smelter itu tertuang dalam Pasal 169 UU Minerba, yakni pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian. Smelter itulah yang nantinya akan melakukan permunian terhadap hasil bumi yang diambil Freeport dari Papua.
http://www.rmol.co/read/2015/11/26/225884/Terbukti,-Sudirman-Said-Mementingkan-Freeport-Dan-Abaikan-Indonesia-
DPR: Saatnya Bulog Naik Kelas
Pemerintah harus mengembalikan Bulog sebagai lembaga pemerintah
nonkementerian (LPNK) seperti era 1967. Dengan menjadi LPNK, Bulog bisa
berperan sebagai regulator pangan yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. Bulog bisa menunjuk BUMN dalam hal ini Perum Bulog saat ini
sebagai operator pangan. Hanya dengan cara ini, persoalan pangan di
Tanah Air bisa terselesaikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkapkan, status Bulog saat ini cenderung banci.
Sebagai Perum, Bulog bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN dan harus untung. Namun demikian, Bulog juga mendapatkan penugasan untuk menjadi lembaga penyangga dan stabilisator harga beras yang bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Bulog harus meyalurkan raskin dan bertanggung jawab kepada Kementerian Sosial. “Untuk menyelesaikan masalah pangan seperti gejolak harga yang terjadi setiap tahun, Bulog harus dinaikkan kelasnya menjadi LPNK,” kata dia dia kepada wartawan saat media gathering dengan Forum Wartawan Bulog di Cisarua, Bogor, Jumat (27/11) malam.
Pembentukan LPNK sejalan dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai pembentukan badan otoritas pangan (BOP). BOP ini adalah Bulog yang ditambah dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang selama ini di bawah Kementerian Pertanian (Kementan). Skema tersebut sangat memungkinkan karena Buloglah satu-satunya institusi pangan di Indonesia yang memiliki jangkauan yang sangat luas di daerah melalui kadivre dan kasubdivre. “Ini spirit yang sudah kami dengungkan saat pembentukan UU Pangan waktu itu. Dengan menjadi LPNK, Bulog memiliki basis APBN sehingga memiliki keleluasaan anggaran, tidak seperti sekarang dilepas kepalanya tapi dipegangi buntutnya,” ujar dia.
Seharusnya, kata Herman, pembentukan BOP paling lambat dilakukan 17 November atau tiga tahun sejak UU Pangan diundangkan. Di Kementerian PAN-RB sendiri sudah diagendakan sejak 2014, namun nyatanya hingga kini belum terbentuk. “Baru kemarin setelah kami kirim surat teguran ke Presiden, Kementan dan Kementeran PAN-RB membentuk tim untuk pembentukan BOP. Kami ingatkan agar nantinya BOP ini benar-benar seperti spirit awal dengan menaikkan kelas Bulog, bukan yang lain,” kata dia.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/325600-dpr-saatnya-bulog-naik-kelas.html
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkapkan, status Bulog saat ini cenderung banci.
Sebagai Perum, Bulog bertanggung jawab kepada Kementerian BUMN dan harus untung. Namun demikian, Bulog juga mendapatkan penugasan untuk menjadi lembaga penyangga dan stabilisator harga beras yang bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. Di sisi lain, Bulog harus meyalurkan raskin dan bertanggung jawab kepada Kementerian Sosial. “Untuk menyelesaikan masalah pangan seperti gejolak harga yang terjadi setiap tahun, Bulog harus dinaikkan kelasnya menjadi LPNK,” kata dia dia kepada wartawan saat media gathering dengan Forum Wartawan Bulog di Cisarua, Bogor, Jumat (27/11) malam.
Pembentukan LPNK sejalan dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai pembentukan badan otoritas pangan (BOP). BOP ini adalah Bulog yang ditambah dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang selama ini di bawah Kementerian Pertanian (Kementan). Skema tersebut sangat memungkinkan karena Buloglah satu-satunya institusi pangan di Indonesia yang memiliki jangkauan yang sangat luas di daerah melalui kadivre dan kasubdivre. “Ini spirit yang sudah kami dengungkan saat pembentukan UU Pangan waktu itu. Dengan menjadi LPNK, Bulog memiliki basis APBN sehingga memiliki keleluasaan anggaran, tidak seperti sekarang dilepas kepalanya tapi dipegangi buntutnya,” ujar dia.
Seharusnya, kata Herman, pembentukan BOP paling lambat dilakukan 17 November atau tiga tahun sejak UU Pangan diundangkan. Di Kementerian PAN-RB sendiri sudah diagendakan sejak 2014, namun nyatanya hingga kini belum terbentuk. “Baru kemarin setelah kami kirim surat teguran ke Presiden, Kementan dan Kementeran PAN-RB membentuk tim untuk pembentukan BOP. Kami ingatkan agar nantinya BOP ini benar-benar seperti spirit awal dengan menaikkan kelas Bulog, bukan yang lain,” kata dia.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/325600-dpr-saatnya-bulog-naik-kelas.html
Jumat, 27 November 2015
Pimpinan DPR Sebut Bulog Sebagai Lembaga 'Banci'
Wakil Ketua Komisi DPR RI Herman Khaeron meminta media masaa tidak
bertanya soal alasan impor beras kepada Perum Bulog. Seharusnya, alasan
impor beras ditanyakan kepada pengambil kebijakan di tingkat pemerintah.
Ia mengatakan Bulog itu hanya melaksanakan tugas saja.
"Kalau nanya alasan impor ke Bulog, itu salah alamat," kata dia pada acara Gathering Forum Wartawan Bulog bersama Perum Bulog, Jumat (27/11) malam.
Urusan ketahanan pangan, kata dia, menjadi tanggung jawab Bulog. Ia menegaskan Bulog menjadi satu-satunya lembaga yang secara nasional menyiapkan infrastruktur tata salur pangan, utamanya beras.
Sayangnya, kata dia, status Bulog itu sudah dibuat 'banci' sejak 1990 hingga kini. Selain harus menjaga ketahanan pangan, ia mengatakan, sebagai BUMN ternyata Bulog masih harus memberi keuntungan. Alhasil, ruang gerak Bulog semakin sempit. Ia mencontohkan penugasan pemerintah terhadap Bulog baru-baru ini untuk menyerap komoditas beras, juga bawang dan sapi.
"Bulog diberi kewenangan, tapi tidak diberi amunisi. Akhirnya Bulog tertekan," ujarnya.
Oleh karena itu, penguatan Perum Bulog jangan hanya sekadar wacana. DPR tengah mengusahakan agar Bulog naik kelas menjadi Lembaga Pangan Nasional. Teknisnya, Perum Bulog akan di-merge dengan Badan Ketahanan Pangan milik Kementerian Pertanian (Kementan). Lembaga tersebut nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Jika nantinya telah menjadi suatu lembaga pangan yang kuat, ia meminta segala data pasokan, aksi kelembagaan, pengadaan, dan segala hal berkaitan dengan data dirahasiakan. "Sebab akan menjadi permainan spekulan untuk memainkan harga," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/27/nyh8xa336-pimpinan-dpr-sebut-bulog-sebagai-lembaga-banci
"Kalau nanya alasan impor ke Bulog, itu salah alamat," kata dia pada acara Gathering Forum Wartawan Bulog bersama Perum Bulog, Jumat (27/11) malam.
Urusan ketahanan pangan, kata dia, menjadi tanggung jawab Bulog. Ia menegaskan Bulog menjadi satu-satunya lembaga yang secara nasional menyiapkan infrastruktur tata salur pangan, utamanya beras.
Sayangnya, kata dia, status Bulog itu sudah dibuat 'banci' sejak 1990 hingga kini. Selain harus menjaga ketahanan pangan, ia mengatakan, sebagai BUMN ternyata Bulog masih harus memberi keuntungan. Alhasil, ruang gerak Bulog semakin sempit. Ia mencontohkan penugasan pemerintah terhadap Bulog baru-baru ini untuk menyerap komoditas beras, juga bawang dan sapi.
"Bulog diberi kewenangan, tapi tidak diberi amunisi. Akhirnya Bulog tertekan," ujarnya.
Oleh karena itu, penguatan Perum Bulog jangan hanya sekadar wacana. DPR tengah mengusahakan agar Bulog naik kelas menjadi Lembaga Pangan Nasional. Teknisnya, Perum Bulog akan di-merge dengan Badan Ketahanan Pangan milik Kementerian Pertanian (Kementan). Lembaga tersebut nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Jika nantinya telah menjadi suatu lembaga pangan yang kuat, ia meminta segala data pasokan, aksi kelembagaan, pengadaan, dan segala hal berkaitan dengan data dirahasiakan. "Sebab akan menjadi permainan spekulan untuk memainkan harga," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/27/nyh8xa336-pimpinan-dpr-sebut-bulog-sebagai-lembaga-banci
Kamis, 26 November 2015
Bulog Belum Siap Simpan Produk Hortikultura
Perum Bulog mengaku belum siap melakukan penyimpanan produk
hortikultura petani nasional. Bulog baru siap menyimpan komoditas beras
dan daging sapi.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) sempat menugaskan Bulog menyimpan bawang merah dan cabai untuk mengendalikan harga yang bergejolak di musim Ramadhan dan Lebaran 2015.
"Untuk saat ini gudang Bulog sangat amat tidak cocok untuk menyimpan bawang," kata Kepala Divisi Riset and Development Perum Bulog Karyawan Gunarso dalam acara rapat kerja Asosiasi Petani Pengolah Hasil Hortikultura (Aspehorti) di gedung Bulog, Jakarta pada Kamis (26/11).
Sebelumnya, Bulog ditugaskan membeli bawang dari Kota Brebes, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur sebanyak 100 ton. Pembelian tersebut digunakan untuk operasi pasar dan mengendalikan harga. Namun, Bulog memperlakukan bawang sama dengan beras. "Akibatnya, Bulog mengalami looses yang luar biasa," ujarnya.
Ia menerangkan, Bulog saat ini tengah menyusun peta jalan agar penyimpanan bahan pangan tidak hanya terbatas beras, tapi juga untuk 10 produk pangan termasuk dua komoditas hortikultura, yakni cabai dan bawang. Tujuannya agar pangan nasional berdaya saing.
Namun, ia mengatakan sebelumnya harus disiapkan dulu logistik dan sistem penyimpanan yang baik. Bulog sampai saat ini baru menguasai sistem penyimpanan beras dengan kapasitas empat juta ton dan baru memiliki gudang cold storage berkapasitas 200 ton untuk menyimpan daging sapi di DKI Jakarta.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/11/26/nyf4et382-bulog-belum-siap-simpan-produk-hortikultura
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) sempat menugaskan Bulog menyimpan bawang merah dan cabai untuk mengendalikan harga yang bergejolak di musim Ramadhan dan Lebaran 2015.
"Untuk saat ini gudang Bulog sangat amat tidak cocok untuk menyimpan bawang," kata Kepala Divisi Riset and Development Perum Bulog Karyawan Gunarso dalam acara rapat kerja Asosiasi Petani Pengolah Hasil Hortikultura (Aspehorti) di gedung Bulog, Jakarta pada Kamis (26/11).
Sebelumnya, Bulog ditugaskan membeli bawang dari Kota Brebes, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur sebanyak 100 ton. Pembelian tersebut digunakan untuk operasi pasar dan mengendalikan harga. Namun, Bulog memperlakukan bawang sama dengan beras. "Akibatnya, Bulog mengalami looses yang luar biasa," ujarnya.
Ia menerangkan, Bulog saat ini tengah menyusun peta jalan agar penyimpanan bahan pangan tidak hanya terbatas beras, tapi juga untuk 10 produk pangan termasuk dua komoditas hortikultura, yakni cabai dan bawang. Tujuannya agar pangan nasional berdaya saing.
Namun, ia mengatakan sebelumnya harus disiapkan dulu logistik dan sistem penyimpanan yang baik. Bulog sampai saat ini baru menguasai sistem penyimpanan beras dengan kapasitas empat juta ton dan baru memiliki gudang cold storage berkapasitas 200 ton untuk menyimpan daging sapi di DKI Jakarta.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/11/26/nyf4et382-bulog-belum-siap-simpan-produk-hortikultura
Bentuk Badan Pangan, Peran Bulog akan Diperbesar
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah
akan memperbesar peran Perum Bulog dalam mengatasi persoalan pangan di
Tanah Air. Itu merupakan salah satu alternatif dalam kajian pembentukan
badan pangan nasional yang ditargetkan sudah terbentuk awal tahun depan.
Amran mengatakan, pembahasan draf alternatif pembentukan badan pangan nasional sudah selesai sepenuhnya. Saat ini tinggal finalisasi untuk kemudian diajukan kepada Presiden. “Kami belum tentuan bentuk kelembagaannya karena masih belum menemukan titik temu dengan KemenPAN-RB. Ada beberapa alternatif, nanti kami lihat mana yang terbaik. Salah satunya Badan Ketahanan Pangan (BKP) dilebur, Bulog dibesarkan, nanti dilihat,” tandas dia di Jakarta, Rabu (25/11).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yudi Chrisnadi menjelaskan, pembentukan badan pangan nasional merupakan amanat dari UU Pangan. Untuk itu, KemenPAN-RB dan Kementan bersinergi untuk membahas berbagai alternatif bentuk lembaga ini dalam waktu singkat. “Kami akan segera membentuk tim antara Kementerian PAN-RB dan Kementan untuk menyiapkan alternatif-alternatif soal badan ketahanan pangan nasional. Kalau mengenai alternatif badan pangan, awal 2016, awal Januari akan ada datanya yang akan kami laporkan kepada Presiden dan Presiden yang akan memutuskan,” ujar Yudi.
Dalam kajian KemenPAN-RB, alternatif tersebut antara lain membentuk lembaga khusus pemerintahan nonkementerian (LPNK) baru. Kedua, badan pangan di bawah Kementan yang dipisahkan atau dilepaskan tersendiri menjadi lebih independen. Ketiga, memperkuat dewan ketahanan pangan nasional yang sudah mati suri.
Keempat, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Mentan merangkap menjadi kepala badan ketahanan pangan nasional dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengkordinasikan lintas sektoral dalam hal produk-produk pangan dan peta jalan menuju swasembada pangan. “Semua alternatif itu akan di bahas secepatnya dalam akhir tahun ini dan secepatnya akan disampaikan kepada presiden dan presiden yang akan menentukan kedudukan dari badan ketahanan pangan tersebut,” jelas dia.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/324940-bentuk-badan-pangan-peran-bulog-akan-diperbesar.html
Amran mengatakan, pembahasan draf alternatif pembentukan badan pangan nasional sudah selesai sepenuhnya. Saat ini tinggal finalisasi untuk kemudian diajukan kepada Presiden. “Kami belum tentuan bentuk kelembagaannya karena masih belum menemukan titik temu dengan KemenPAN-RB. Ada beberapa alternatif, nanti kami lihat mana yang terbaik. Salah satunya Badan Ketahanan Pangan (BKP) dilebur, Bulog dibesarkan, nanti dilihat,” tandas dia di Jakarta, Rabu (25/11).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yudi Chrisnadi menjelaskan, pembentukan badan pangan nasional merupakan amanat dari UU Pangan. Untuk itu, KemenPAN-RB dan Kementan bersinergi untuk membahas berbagai alternatif bentuk lembaga ini dalam waktu singkat. “Kami akan segera membentuk tim antara Kementerian PAN-RB dan Kementan untuk menyiapkan alternatif-alternatif soal badan ketahanan pangan nasional. Kalau mengenai alternatif badan pangan, awal 2016, awal Januari akan ada datanya yang akan kami laporkan kepada Presiden dan Presiden yang akan memutuskan,” ujar Yudi.
Dalam kajian KemenPAN-RB, alternatif tersebut antara lain membentuk lembaga khusus pemerintahan nonkementerian (LPNK) baru. Kedua, badan pangan di bawah Kementan yang dipisahkan atau dilepaskan tersendiri menjadi lebih independen. Ketiga, memperkuat dewan ketahanan pangan nasional yang sudah mati suri.
Keempat, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Mentan merangkap menjadi kepala badan ketahanan pangan nasional dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengkordinasikan lintas sektoral dalam hal produk-produk pangan dan peta jalan menuju swasembada pangan. “Semua alternatif itu akan di bahas secepatnya dalam akhir tahun ini dan secepatnya akan disampaikan kepada presiden dan presiden yang akan menentukan kedudukan dari badan ketahanan pangan tersebut,” jelas dia.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/324940-bentuk-badan-pangan-peran-bulog-akan-diperbesar.html
Rabu, 25 November 2015
Bulog minta jaminan pemerintah buat pinjaman modal
Kendati dana tambahan subsidi pangan senilai Rp 3,1 triliun belum
cair, Perum Bulog menyatakan siap menerima penugasan penyerapan beras
dan pangan lainnya dari pemerintah di penghujung tahun ataupun di tahun
depan.
Bulog juga tengah menunggu dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang belum cair hingga saat ini.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dana tambahan subsidi sebenarnya digunakan untuk penyaluran beras sejahtera atau beras bersubsidi tambahan ke-13 dan ke-14.
Bila dana ini kurang, Bulog akan meminta surat jaminan dari pemerintah untuk mencari pinjaman. Hal yang sama juga berlaku untuk biaya operasional, Bulog tetap meminta jaminan dari pemerintah untuk meminjam uang.
"Bulog melakukan penyerapan disesuaikan dengan kemampuan. Saya baru berusaha untuk terus meminta dukungan finansial yang langsung dan juga dukungan lain seperti surat jaminan dari pemerintah," ujar Djarot akhir pekan lalu.
Menurut Djarot untuk memenuhi dana operasional Bulog, yang paling ideal sebenarnya berasal dari APBN. Namun Bulog menyadari dana tersebut harus dibagi ke institusi lain juga.
Sementara dana PMN hanya salah satu sumber pendanaan Bulog saja. Djarot mengakui, untuk menjalankan usahanya, Bulog membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Berdasarkan hitungan Bulog, setiap kali menyerap 1 juta ton beras saja, Bulog harus menggelontorkan dana sebesar Rp 8 triliun dengan perkiraan kasar harga rata-rata Rp 8.000 beras per kilogram (kg).
Nah, bila Bulog harus menyerap atau membeli beras sebanyak 3 juta ton saja, maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp 24 triliun. Itu masih belum termasuk biaya penugasan penyerapan bahan pangan lainnya.
Selain itu, Djarot juga mengatakan sampai saat ini, Bulog masih memiliki tagihan ke pemerintah terkait kekurangan bayar untuk subsidi beras sejahtera (rastra). Total kekurangan bayar pemerintah berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2 triliun.
Bulog sendiri sudah menyampaikan tagihan ini ke pemerintah pada pertengahan tahun ini dan masih belum dibayar oleh pemerintah. "Kami juga memahami kalau pemerintah harus menganggarkan dana kekurangan bayar ini dalam APBN," imbuh Djarot.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, sampai saat ini Bulog telah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietam sebesar 1,5 juta ton.
Beras tersebut telah mulai masuk ke Indonesia pada bulan November ini. Ke depan Bulog juga akan turut terlimbat dalam mengimpor sapi bakalan untuk memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-minta-jaminan-pemerintah-buat-pinjaman-modal
Bulog juga tengah menunggu dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun yang belum cair hingga saat ini.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, dana tambahan subsidi sebenarnya digunakan untuk penyaluran beras sejahtera atau beras bersubsidi tambahan ke-13 dan ke-14.
Bila dana ini kurang, Bulog akan meminta surat jaminan dari pemerintah untuk mencari pinjaman. Hal yang sama juga berlaku untuk biaya operasional, Bulog tetap meminta jaminan dari pemerintah untuk meminjam uang.
"Bulog melakukan penyerapan disesuaikan dengan kemampuan. Saya baru berusaha untuk terus meminta dukungan finansial yang langsung dan juga dukungan lain seperti surat jaminan dari pemerintah," ujar Djarot akhir pekan lalu.
Menurut Djarot untuk memenuhi dana operasional Bulog, yang paling ideal sebenarnya berasal dari APBN. Namun Bulog menyadari dana tersebut harus dibagi ke institusi lain juga.
Sementara dana PMN hanya salah satu sumber pendanaan Bulog saja. Djarot mengakui, untuk menjalankan usahanya, Bulog membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Berdasarkan hitungan Bulog, setiap kali menyerap 1 juta ton beras saja, Bulog harus menggelontorkan dana sebesar Rp 8 triliun dengan perkiraan kasar harga rata-rata Rp 8.000 beras per kilogram (kg).
Nah, bila Bulog harus menyerap atau membeli beras sebanyak 3 juta ton saja, maka dana yang dibutuhkan sebesar Rp 24 triliun. Itu masih belum termasuk biaya penugasan penyerapan bahan pangan lainnya.
Selain itu, Djarot juga mengatakan sampai saat ini, Bulog masih memiliki tagihan ke pemerintah terkait kekurangan bayar untuk subsidi beras sejahtera (rastra). Total kekurangan bayar pemerintah berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2 triliun.
Bulog sendiri sudah menyampaikan tagihan ini ke pemerintah pada pertengahan tahun ini dan masih belum dibayar oleh pemerintah. "Kami juga memahami kalau pemerintah harus menganggarkan dana kekurangan bayar ini dalam APBN," imbuh Djarot.
Direktur Pengadaan Bulog Wahyu menambahkan, sampai saat ini Bulog telah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor beras dari Thailand dan Vietam sebesar 1,5 juta ton.
Beras tersebut telah mulai masuk ke Indonesia pada bulan November ini. Ke depan Bulog juga akan turut terlimbat dalam mengimpor sapi bakalan untuk memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-minta-jaminan-pemerintah-buat-pinjaman-modal
Senin, 23 November 2015
Perusahaan Pelat Merah Dipangkas
Rencana perampingan jumlah entitas
bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali muncul. Saat ini,
Menteri BUMN Rini Soemarno sedang menyiapkan rencana perampingan jumlah
BUMN.
Total BUMN hingga sekarang tercatat
sebanyak 119 perusahaan. Pemerintah melalui Kementerian BUMN
berencana memangkas jumlah tersebut menjadi lebih sedikit, yakni hanya
85 BUMN.
Aloysius K Ro, Deputi Kementerian BUMN
Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menuturkan, langkah
tersebut merupakan upaya untuk membentuk BUMN lebih kuat dan lincah
serta mampu bersaing secara internasional. “Jadi kita susun roadmap
untuk memperkuat BUMN, dari 119 BUMN akan nantinya menjadi 85 BUMN
saja,” ungkapnya, kemarin.
Skema yang akan ditempuh adalah
penggabungan usaha, yaitu merger. BUMN akan digabung berdasarkan sektor
usaha misalnya energi, pertambangan, jasa keuangan, infrastruktur dan
sektor lainnya. “Ini sedang dikonsolidasikan, untuk upaya merger,” kata
Aloysius.
Aloysius masih enggan menjelaskan lebih
rinci BUMN yang nantinya akan digabung. Sementara waktu yang
dibutuhkan untuk merger adalah dalam kurun empat tahun ke depan, yakni
hingga 2019. Harapannya akan diupayakan selesai dalam waktu cepat. “Kita
upayakan selesai dalam waktu cepat,” imbuhnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Rini Soemarno sukses membawa para CEO BUMN dalam perjalanan dari
Jakarta ke Kepulauan Karimun Jawa, Jateng di atas KM Kelud milik Pelni.
Perjalanan itu berlangsung Kurang lebih
36 jam, dengan berbagai pertemuan untuk membahas berbagai persoalan
BUMN, yang mencapai 119 perusahaan.
Rombongan berangkat pagi hari Jumat
(20/11/2015) dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Masing-masing CEO
mendapatkan fasilitas yang sama, bahkan untuk kamar pun harus berbagi,
satu kamar diisi dua orang CEO.
Kapal berangkat, agenda pun dimulai.
Rini mengawali dengan konferensi pers dengan awak media, menjelaskan
alasan hingga tujuan diadakan agenda ini. Intinya adalah pembahasan
roadmap kinerja 2016-2019, namun sisi tak kalah pentingnya adalah
keakraban sesama BUMN.
Selanjutnya Rini memberikan pengarahan
kepada seluruh CEO BUMN secara tertutup. Kemudian masing-masing CEO
diminta berpisah dan rapat berdasarkan sektornya di tempat berbeda. Ini
diarahkan oleh para Deputi Kementerian BUMN.
Ada beberapa sektor, yaitu usaha agro
dan farmasi; usaha energi, logistik, kawasan dan pariwisata; usaha
pertambangan , industri strategis dan media; usaha konstruksi dan sarana
dan prasarana perhubungan; usaha jasa keuangan, jasa survei dan
konsultan; bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha; bidang
infrastruktur bisnis.
Pada setiap sektor, akan dipantau Rini
secara bergantian tanpa terencana. Agar masing-masing BUMN serius
membahas berbagai persoalan dan menciptakan inisiasi secara bersama.
Dalam rentang waktu tersebut, masa rehat
hanya terjadi beberapa kali , yaitu untuk menunaikan ibadah, makan dan
tidur. Di luar itu, tidak tampak para CEO berkeliaran di luar ruangan.
Apalagi berniat untuk melarikan diri dari pertemuan. ”Ini adalah
pertama kali CEO BUMN kumpul bersama lebih lama, mungkin kalau selama
ini kumpul cuma berjam jam sekarang kita sampai 36 jam,” kata Rini
menutup pertemuan di Kapal KM Kelud saat berlabuh di Pelabuhan Tanjung
Emas, Semarang, Minggu (22/11/2015)
“Ini betul-betul memberikan gambaran
bahwa kita komitmen untuk terus melakukan sinergi atas BUMN sehingga
bisa menjadi lebih kuat dan makin tangguh dapat menjadi pemain global
dan juga dapat menghadapi ASEAN terbuka tahun depan,” tegasnya.
Berikut ringkasan hasil pertemuan CEO BUMN sesuai sektor:Sektor usaha energi, logistik, kawasan dan pariwisata
Dari sisi pariwisata , akan dilakukan
sinergi oleh BUMN pariwisata dengan BUMN perhubungan untuk mendukung
aksesbilitas. Misalnya dengan memenuhi kebutuhan transportasi, seperti
bus, kereta api, dan bandar udara (bandara) serta pesawat untuk akses ke
Candi Borobudur. Begitu juga dengan pariwisata lainnya.
Di samping itu pengelolaan dan
pengembangan aset pariwisata seperti penataan zona di Candi Borobudur,
yang meliputi area wisata, area komersil dan transportasi. BUMN juga
akan bekerjasama dengan desa setempat agar ekonomi masyarakat juga
tetap tumbuh.
Selain itu untuk kesenian dan
kebudayaan daerah akan dikembangkan melalui BUMN pusat perbelanjaan,
yakni Sarinah. Jadi untuk barang-barang seperti batik, nantinya akan
dibuat pusat perbelanjaan batik pada beberapa titik.
Kemudian aset-aset pariwisata, yang
dimiliki oleh BUMN sektoral, seperti Lawang Sewu dan Museum Ambarawa
oleh PT KAI. Asetnya tidak akan berpindah, tapi pengelolaannya akan
diurus BUMN pariwisata yang lebih profesional.
Dari sisi energi, ada beberapa sinergi
yang dilakukan. Misalnya antara PT PGN Tbk dengan Pertagas dalam
pengelolaan pipa gas di Indonesia. Kemudian proyek 35.000 megawatt,
selain PT PLN, juga akan dibantu oleh Pertamina, PGN, PT Bukit Asam dan
PT EMI.
Usaha pertambangan , industri strategis dan media
Beberapa kesepakatan dari hasil
pertemuan adalah pemanfaatan kapal Minajaya untuk membantu sektor
perikanan. Ini merupakan kerjasama Perikanan Indonesia dan Perikanan
Nusantara. Kapal tersebut akan menjadi penampung atau gudang hasil laut
di beberapa titik.
Sisi pertambangan, akan dibentuk
perusahaan besar (holding) dari beberapa BUMN. Sehingga mampu
mengakomodir kekuatan sumber daya yang diproduksi. Di samping itu juga
akan dibentuk perusahaan yang mengakomodir industri berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Sektor usaha agro dan farmasi
Fokusnya adalah ketahanan pangan. BUMN,
Perum Bulog akan menjadi penggerak utama untuk merealisasikan
ketersediaan, jangkauan dan kualitas. Beberapa komoditas juga akan
dipegang langsung oleh Bulog.
Selain itu, Bulog akan dibantu oleh
beberapa BUMN lain, seperti Perhutani dan lainnya untuk mendukung sisi
produksi. Kemudian juga didukung oleh BUMN logistik untuk distribusi
barang ke seluruh daerah.
http://www.bogor-today.com/perusahaan-pelat-merah-dipangkas/
Mencari Solusi untuk Mengakhiri "Kebiasaan" Impor Beras
Pemerintah pada awal bulan November 2015 memberikan kejutan karena
mendatangkan beras impor dari Vietnam dengan alasan untuk menjaga stok
pangan akibat gejolak cuaca El Nino yang memicu kekeringan di sejumlah
tempat.
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2015 tidak akan impor beras karena stok beras di gudang Bulog telah mencapai 1,7 juta ton meskipun beberapa pihak meminta dilakukan impor beras.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyaksikan panen raya padi varietas IPB3S di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Akan tetapi pada tanggal 21 Oktober 2015, Presiden memutuskan untuk mendatangkan beras impor pada bulan November 2015 guna memperkuat cadangan beras nasional.
Datangnya beras impor melalui sejumlah pelabuhan pada awal bulan November itupun menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam hal ini, Ganjar menolak beras impor dari negara lain masuk ke Provinsi Jawa Tengah dengan alasan apapun karena dikhawatirkan akan merugikan petani lokal.
"Impor beras jangan sampai masuk ke Jateng, terus terang saya tidak setuju tapi kalau pemerintah pusat punya alasan lain, saya menghormati," kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Rabu (18/11).
Ganjar mengungkapkan bahwa masuknya beras impor ke Jateng akan merusak harga beras yang ada di pasaran sehingga merugikan para petani.
Menurut Ganjar, berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan pihaknya, stok beras di Jateng aman hingga April 2016.
"Surplus beras di Jateng itu sekitar 3 juta ton lebih, masih cukup hingga April tahun depan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar mengaku sudah menginstruksikan Badan Ketahanan Pangan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah masuknya beras impor ke Jateng.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Withono mengatakan bahwa stok beras di provinsi itu mencukupi hingga akhir 2015 karena produksi beras mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Produksi beras di Jateng pada 2015 diperkirakan mencapai 10,6 juta ton atau mengalami peningkatan mencapai 10,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mencukupi dan tidak butuh beras impor. Sedangkan cadangan beras di Jateng saat ini masih mencapai sekitar 1 juta ton," katanya.
Menurut dia, cadangan beras sebanyak itu terdapat di rumah tangga petani, konsumen, penggilingan, maupun pedagang.
"Kebutuhan besar di Jateng sekitar 250 ribu ton per bulan, artinya selama empat bulan ke depan masih aman," katanya.
Penolakan terhadap beras impor yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itupun mendapat dukungan dari Bupati Banyumas Achmad Husein.
"Saya kan bawahan, kalau Gubernur Jateng bilang seperti itu (menolak beras impor, red.), saya juga ikut. Kalau atasannya bilang A, bawahannya 'ngomong' Z, ya tidak seirama," katanya di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Kamis.
Ia mengatakan bahwa warga Banyumas tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan harga beras semakin melonjak maupun terjadinya kelangkaan bahan pangan itu.
Menurut dia, hal itu disebabkan Banyumas surplus beras rata-rata 30.000 ton per tahun sehingga banyak yang dijual ke luar daerah.
Bahkan berdasarkan data Bulog Subdivisi Regional Banyumas, kata dia, stok beras masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Februari 2016.
"Tetap aman, karena bulan Februari sudah ada petani yang mulai panen, jadi aman. Kabupaten Kebumen kemarin malah dipasok dari Banyumas, berarti petaninya makmur," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Banyumas Yoga Sugama mengapresiasi sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menolak masuknya beras impor ke provinsi itu karena dikhawatirkan akan merugikan petani lokal.
"Saya memberi apresiasi penuh atas imbauan atau 'statement' Gubernur Jateng di Klaten yang menolak beras impor masuk Jateng," katanya.
Ia mengharapkan pernyataan tersebut tidak sekadar imbauan tetapi ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur dan mekanismenya diserahkan kepada pihak terkait untuk mengantisipasi masuknya beras impor ke wilayah Jateng.
Bahkan bila perlu, kata dia, Gubernur Jateng bekerja sama dengan pihak keamanan, yakni Polri dan TNI dalam mengantisipasi masuknya beras impor ke wilayah Jateng.
"Apabila beras impor masuk Jateng, jelas hal ini akan sangat merugikan para petani karena menurut informasi harga beras impor jauh lebih murah dibanding beras petani nasional," kata politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Yoga mengatakan bahwa berdasarkan data Bulog Subdivre Banyumas, cadangan beras per bulan November 2015 adalah 8.200 ton yang berarti hanya cukup sampai bulan Januari 2016.
Menurut dia, minimnya cadangan beras tersebut bukti dari kegagalan Bulog dalam melakukan penyerapan produksi beras dari petani.
"Apabila mekanisme kinerja Bulog yang dilakukan selama ini terus berlanjut, ke depan hanya akan menguntungkan petani asing atas kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras," katanya.
Menurut dia, rendahnya penyerapan produksi beras nasional oleh Bulog sering kali mengambinghitamkan faktor eksternal seperti fenomena El Nino.
"Kekeringan seakan menjadi rasionalisasi efektif terkait kebijakan impor beras," kata politikus Partai Gerindra itu.
Menurut dia, untuk mencukupi cadangan beras yang ideal, Bulog semestinya melakukan evaluasi internal, yakni kegagalan Bulog dalam menyerap produksi petani yang mengakibatkan persolan menipisnya cadangan beras.
"Minimnya cadangan beras Bulog Subdivre Banyumas jangan menjadi alasan legalisasi beras impor masuk Jateng," katanya.
Ia mengatakan bahwa Bulog Divisi Regional Jateng punya peta sentra produksi beras di masing-masing subdivre.
"Dari situ dipetakan bagaimana kondisi kebutuhan di masing-masing daerah. Sekiranya berlebih segera lakukan redistribusi kepada daerah yang cadangannya minim," katanya.
Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) Faturahman menilai beras impor sebagai sesuatu yang dilematik karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas dan kepentingan petani.
"Kalau kita berpikir untuk kepentingan masyarakat luas, seandainya beras impor tidak masuk, otomatis nanti karena persediaan terbatas, harga beras di tingkat konsumen akan terus melonjak. Kondisi tersebut akan menyulitkan konsumen karena daya beli mereka terbatas sehingga beras impor memang diperlukan asal dikendalikan," katanya.
Ia mengatakan jika beras impor tidak dikendalikan akan mengakibatkan harga gabah di tingkat petani anjlok.
Akan tetapi jika beras impor dikendalikan, harga beras lokal bisa bertahan sehingga petani dapat menikmati keuntungan dan konsumen tidak keberatan untuk beli beras.
"Makanya, sedikit-banyak memang beras impor membantu meredam harga di tingkat konsumen biar tidak terlalu tinggi. Jujur saja, secara nasional, kita lihat memang kekurangan, buktinya kalau memang betul laporan dari Kementerian Pertanian kita surplus, nyatanya kami sebagai pelaku di lapangan susah mencari pasokan beras, ada tapi barangnya tinggi, jadi antara 'supply' dan 'demand' tidak seimbang," tegasnya.
Terkait impor beras yang seolah menjadi "kebiasaan" ketika cadangan beras menipis, pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan bahwa impor beras bukan kebijakan yang baik karena bersifat paling sederhana untuk menyelesaikan masalah.
"Jadi lebih bagus memperkuat basis kapasitas produksi di dalam negeri," katanya di Purwokerto, Minggu (22/11).
Oleh karena itu, dia mengaku mendukung jika ada penolakan terhadap beras impor.
Kendati demikian, dia mengatakan jika ada beras impor sebaiknya langsung ditempatkan di daerah-daerah yang mungkin punya potensi rawan pangan.
"Kemudian beras impor itu disimpan di gudang. Dalam kondisi memang dibutuhkan, baru dikeluarkan sebagai cadangan," kata Gurubesar Fakultas Pertanian Unsoed itu.
Menurut dia, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur bukan termasuk daerah yang memiliki potensi rawan pangan.
Bahkan, kata dia, produksi beras dua provinsi itu cukup memadai untuk mendukung produksi dalam negeri.
"Kalau beras impor masuk itu akan mengganggu harga (beras lokal). Apalagi Presiden Joko Widodo pernah menyatakan tidak akan impor beras," katanya.
Ia mengatakan bahwa cita-cita tidak akan impor beras itu seharusnya dipertahankan sehingga bisa terwujud.
Menurut dia, cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yakni dengan mengerahkan segala potensi yang ada, baik di Kementerian Pertanian maupun daerah-derah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian khususnya produksi beras.
Terkait minimnya stok beras di gudang Bulog, Totok mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kebijakan yang kurang elastis.
"Ketika Bulog menetapkan harga, ternyata ada di bawah harga pasar akhirnya Bulog tidak pernah bisa membeli. Kalau membeli kan jadi tombok, kalau dipaksa membeli, menyalahi aturan," katanya.
Dengan demikian ketika penetapan harga bisa bersifat elastis, kata dia, dapat ditinjau kembali saat kondisi pasar harganya lebih tinggi.
Ia mengatakan bahwa pada saat ini, ketika harga Bulog di bawah harga pasar sehingga badan usaha milik negara (BUMN) itu tidak bisa menyerap terus menjadi alasan stok di gudang Bulog kurang dari yang ditargetkan.
Menurut dia, kondisi kekurangan stok itu secara nasional maupun regional membahayakan stabilitas harga dan sebagainya.
"Dengan demikian sebenarnya ketidakmampuan Bulog mencapai pembelian karena harga penetapan, harga pokok yang ditetapkan untuk membeli beras petani itu lebih rendah dari harga pasar," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Bulog perlu dibeli kewenangan dan keleluasaan untuk bisa mulai menyerap beras ketika memang sudah tersedia di masyarakat terutama di beberapa daerah yang masa panennya lebih awal dibanding daerah lain.
Ia mengatakan bahwa kewenangan dan keleluasaan yang dimiliki Bulog untuk bisa mulai menyerap beras dari petani itu sangat penting.
"Kalau memang dasarnya adalah HPP (Harga Pembelian Pemerintah), mungkin penetapan HPP itu yang harus diperawal. Kalau memang penetapan HPP belum bisa diperawal, ya harusnya digunakan HPP yang sudah pernah ada. Jadi HPP yang sudah pernah dikeluarkan itu berlaku sampai dengan ditetapkannya HPP yang baru sehingga Bulog punya keleluasaan," katanya.
Demikian pula dengan kebijakan untuk bisa menyesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menyerap beras-beras premium atau beras yang ada di masyarakat dengan harga sesuai pasar.
"Maksudnya keleluasaan itu, apabila memang harga pasar itu di atas harga pokok pembelian, Bulog diberi keleluasaan untuk bisa mengambil kebijakan menaikkan harga. Demikian juga ketika harga pasar di bawah harga pokok, tentu Bulog tidak mau membeli sesuai harga pokok karena harga pasarnya lebih rendah sehingga dia (Bulog, red.) akan menyesuaikan dengan harga pasar," jelasnya.
Ia mengatakan jika Bulog mempunyai kewenangan tersebut, keberadaan stok beras lebih terjamin keberlanjutannya termasuk keterjaminan harga dari panen petani.
"Kalau memang sudah ada kebijakan dari Bulog untuk mampu menyerap beras premium, maka tidak masalah, silakan diserap saja produksi beras yang ada di petani untuk memenuhi cadangan. Kalau itu bisa dilakukan, semuanya diuntungkan, petani diuntungkan karena bisa menjual sesuai dengan harga pasar dan Bulog juga diuntungkan karena mampu memenuhi stok kebutuhan beras yang memang ditargetkan," tambahnya.
http://www.antarajateng.com/detail/mencari-solusi-untuk-mengakhiri-kebiasaan-impor-beras.html
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2015 tidak akan impor beras karena stok beras di gudang Bulog telah mencapai 1,7 juta ton meskipun beberapa pihak meminta dilakukan impor beras.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyaksikan panen raya padi varietas IPB3S di Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu (27/9).
Akan tetapi pada tanggal 21 Oktober 2015, Presiden memutuskan untuk mendatangkan beras impor pada bulan November 2015 guna memperkuat cadangan beras nasional.
Datangnya beras impor melalui sejumlah pelabuhan pada awal bulan November itupun menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam hal ini, Ganjar menolak beras impor dari negara lain masuk ke Provinsi Jawa Tengah dengan alasan apapun karena dikhawatirkan akan merugikan petani lokal.
"Impor beras jangan sampai masuk ke Jateng, terus terang saya tidak setuju tapi kalau pemerintah pusat punya alasan lain, saya menghormati," kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Kabupaten Klaten, Rabu (18/11).
Ganjar mengungkapkan bahwa masuknya beras impor ke Jateng akan merusak harga beras yang ada di pasaran sehingga merugikan para petani.
Menurut Ganjar, berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan pihaknya, stok beras di Jateng aman hingga April 2016.
"Surplus beras di Jateng itu sekitar 3 juta ton lebih, masih cukup hingga April tahun depan," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar mengaku sudah menginstruksikan Badan Ketahanan Pangan untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah masuknya beras impor ke Jateng.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah Withono mengatakan bahwa stok beras di provinsi itu mencukupi hingga akhir 2015 karena produksi beras mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Produksi beras di Jateng pada 2015 diperkirakan mencapai 10,6 juta ton atau mengalami peningkatan mencapai 10,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mencukupi dan tidak butuh beras impor. Sedangkan cadangan beras di Jateng saat ini masih mencapai sekitar 1 juta ton," katanya.
Menurut dia, cadangan beras sebanyak itu terdapat di rumah tangga petani, konsumen, penggilingan, maupun pedagang.
"Kebutuhan besar di Jateng sekitar 250 ribu ton per bulan, artinya selama empat bulan ke depan masih aman," katanya.
Penolakan terhadap beras impor yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itupun mendapat dukungan dari Bupati Banyumas Achmad Husein.
"Saya kan bawahan, kalau Gubernur Jateng bilang seperti itu (menolak beras impor, red.), saya juga ikut. Kalau atasannya bilang A, bawahannya 'ngomong' Z, ya tidak seirama," katanya di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Kamis.
Ia mengatakan bahwa warga Banyumas tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan harga beras semakin melonjak maupun terjadinya kelangkaan bahan pangan itu.
Menurut dia, hal itu disebabkan Banyumas surplus beras rata-rata 30.000 ton per tahun sehingga banyak yang dijual ke luar daerah.
Bahkan berdasarkan data Bulog Subdivisi Regional Banyumas, kata dia, stok beras masih mencukupi kebutuhan hingga bulan Februari 2016.
"Tetap aman, karena bulan Februari sudah ada petani yang mulai panen, jadi aman. Kabupaten Kebumen kemarin malah dipasok dari Banyumas, berarti petaninya makmur," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Banyumas Yoga Sugama mengapresiasi sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menolak masuknya beras impor ke provinsi itu karena dikhawatirkan akan merugikan petani lokal.
"Saya memberi apresiasi penuh atas imbauan atau 'statement' Gubernur Jateng di Klaten yang menolak beras impor masuk Jateng," katanya.
Ia mengharapkan pernyataan tersebut tidak sekadar imbauan tetapi ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur dan mekanismenya diserahkan kepada pihak terkait untuk mengantisipasi masuknya beras impor ke wilayah Jateng.
Bahkan bila perlu, kata dia, Gubernur Jateng bekerja sama dengan pihak keamanan, yakni Polri dan TNI dalam mengantisipasi masuknya beras impor ke wilayah Jateng.
"Apabila beras impor masuk Jateng, jelas hal ini akan sangat merugikan para petani karena menurut informasi harga beras impor jauh lebih murah dibanding beras petani nasional," kata politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Yoga mengatakan bahwa berdasarkan data Bulog Subdivre Banyumas, cadangan beras per bulan November 2015 adalah 8.200 ton yang berarti hanya cukup sampai bulan Januari 2016.
Menurut dia, minimnya cadangan beras tersebut bukti dari kegagalan Bulog dalam melakukan penyerapan produksi beras dari petani.
"Apabila mekanisme kinerja Bulog yang dilakukan selama ini terus berlanjut, ke depan hanya akan menguntungkan petani asing atas kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras," katanya.
Menurut dia, rendahnya penyerapan produksi beras nasional oleh Bulog sering kali mengambinghitamkan faktor eksternal seperti fenomena El Nino.
"Kekeringan seakan menjadi rasionalisasi efektif terkait kebijakan impor beras," kata politikus Partai Gerindra itu.
Menurut dia, untuk mencukupi cadangan beras yang ideal, Bulog semestinya melakukan evaluasi internal, yakni kegagalan Bulog dalam menyerap produksi petani yang mengakibatkan persolan menipisnya cadangan beras.
"Minimnya cadangan beras Bulog Subdivre Banyumas jangan menjadi alasan legalisasi beras impor masuk Jateng," katanya.
Ia mengatakan bahwa Bulog Divisi Regional Jateng punya peta sentra produksi beras di masing-masing subdivre.
"Dari situ dipetakan bagaimana kondisi kebutuhan di masing-masing daerah. Sekiranya berlebih segera lakukan redistribusi kepada daerah yang cadangannya minim," katanya.
Sekretaris Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) Faturahman menilai beras impor sebagai sesuatu yang dilematik karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas dan kepentingan petani.
"Kalau kita berpikir untuk kepentingan masyarakat luas, seandainya beras impor tidak masuk, otomatis nanti karena persediaan terbatas, harga beras di tingkat konsumen akan terus melonjak. Kondisi tersebut akan menyulitkan konsumen karena daya beli mereka terbatas sehingga beras impor memang diperlukan asal dikendalikan," katanya.
Ia mengatakan jika beras impor tidak dikendalikan akan mengakibatkan harga gabah di tingkat petani anjlok.
Akan tetapi jika beras impor dikendalikan, harga beras lokal bisa bertahan sehingga petani dapat menikmati keuntungan dan konsumen tidak keberatan untuk beli beras.
"Makanya, sedikit-banyak memang beras impor membantu meredam harga di tingkat konsumen biar tidak terlalu tinggi. Jujur saja, secara nasional, kita lihat memang kekurangan, buktinya kalau memang betul laporan dari Kementerian Pertanian kita surplus, nyatanya kami sebagai pelaku di lapangan susah mencari pasokan beras, ada tapi barangnya tinggi, jadi antara 'supply' dan 'demand' tidak seimbang," tegasnya.
Terkait impor beras yang seolah menjadi "kebiasaan" ketika cadangan beras menipis, pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan bahwa impor beras bukan kebijakan yang baik karena bersifat paling sederhana untuk menyelesaikan masalah.
"Jadi lebih bagus memperkuat basis kapasitas produksi di dalam negeri," katanya di Purwokerto, Minggu (22/11).
Oleh karena itu, dia mengaku mendukung jika ada penolakan terhadap beras impor.
Kendati demikian, dia mengatakan jika ada beras impor sebaiknya langsung ditempatkan di daerah-daerah yang mungkin punya potensi rawan pangan.
"Kemudian beras impor itu disimpan di gudang. Dalam kondisi memang dibutuhkan, baru dikeluarkan sebagai cadangan," kata Gurubesar Fakultas Pertanian Unsoed itu.
Menurut dia, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur bukan termasuk daerah yang memiliki potensi rawan pangan.
Bahkan, kata dia, produksi beras dua provinsi itu cukup memadai untuk mendukung produksi dalam negeri.
"Kalau beras impor masuk itu akan mengganggu harga (beras lokal). Apalagi Presiden Joko Widodo pernah menyatakan tidak akan impor beras," katanya.
Ia mengatakan bahwa cita-cita tidak akan impor beras itu seharusnya dipertahankan sehingga bisa terwujud.
Menurut dia, cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, yakni dengan mengerahkan segala potensi yang ada, baik di Kementerian Pertanian maupun daerah-derah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian khususnya produksi beras.
Terkait minimnya stok beras di gudang Bulog, Totok mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kebijakan yang kurang elastis.
"Ketika Bulog menetapkan harga, ternyata ada di bawah harga pasar akhirnya Bulog tidak pernah bisa membeli. Kalau membeli kan jadi tombok, kalau dipaksa membeli, menyalahi aturan," katanya.
Dengan demikian ketika penetapan harga bisa bersifat elastis, kata dia, dapat ditinjau kembali saat kondisi pasar harganya lebih tinggi.
Ia mengatakan bahwa pada saat ini, ketika harga Bulog di bawah harga pasar sehingga badan usaha milik negara (BUMN) itu tidak bisa menyerap terus menjadi alasan stok di gudang Bulog kurang dari yang ditargetkan.
Menurut dia, kondisi kekurangan stok itu secara nasional maupun regional membahayakan stabilitas harga dan sebagainya.
"Dengan demikian sebenarnya ketidakmampuan Bulog mencapai pembelian karena harga penetapan, harga pokok yang ditetapkan untuk membeli beras petani itu lebih rendah dari harga pasar," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Bulog perlu dibeli kewenangan dan keleluasaan untuk bisa mulai menyerap beras ketika memang sudah tersedia di masyarakat terutama di beberapa daerah yang masa panennya lebih awal dibanding daerah lain.
Ia mengatakan bahwa kewenangan dan keleluasaan yang dimiliki Bulog untuk bisa mulai menyerap beras dari petani itu sangat penting.
"Kalau memang dasarnya adalah HPP (Harga Pembelian Pemerintah), mungkin penetapan HPP itu yang harus diperawal. Kalau memang penetapan HPP belum bisa diperawal, ya harusnya digunakan HPP yang sudah pernah ada. Jadi HPP yang sudah pernah dikeluarkan itu berlaku sampai dengan ditetapkannya HPP yang baru sehingga Bulog punya keleluasaan," katanya.
Demikian pula dengan kebijakan untuk bisa menyesuaikan dengan harga pasar sehingga dapat menyerap beras-beras premium atau beras yang ada di masyarakat dengan harga sesuai pasar.
"Maksudnya keleluasaan itu, apabila memang harga pasar itu di atas harga pokok pembelian, Bulog diberi keleluasaan untuk bisa mengambil kebijakan menaikkan harga. Demikian juga ketika harga pasar di bawah harga pokok, tentu Bulog tidak mau membeli sesuai harga pokok karena harga pasarnya lebih rendah sehingga dia (Bulog, red.) akan menyesuaikan dengan harga pasar," jelasnya.
Ia mengatakan jika Bulog mempunyai kewenangan tersebut, keberadaan stok beras lebih terjamin keberlanjutannya termasuk keterjaminan harga dari panen petani.
"Kalau memang sudah ada kebijakan dari Bulog untuk mampu menyerap beras premium, maka tidak masalah, silakan diserap saja produksi beras yang ada di petani untuk memenuhi cadangan. Kalau itu bisa dilakukan, semuanya diuntungkan, petani diuntungkan karena bisa menjual sesuai dengan harga pasar dan Bulog juga diuntungkan karena mampu memenuhi stok kebutuhan beras yang memang ditargetkan," tambahnya.
http://www.antarajateng.com/detail/mencari-solusi-untuk-mengakhiri-kebiasaan-impor-beras.html
Minggu, 22 November 2015
Selain Beras, Bulog akan Urus Jagung Hingga Garam di 2016
Perum Bulog akan diperluas kewenangannya mulai tahun depan, ada 11
komoditas yang nantinya diurus oleh BUMN penjaga pangan ini. Selain
beras, Bulog akan mengelola stok jagung, kedelai, gula, daging sapi,
ikan, garam, cabai, ayam, bawang merah dan bawang putih.
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengatakan perluasan ini akan dilandasi dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang rencananya diterbitkan dalam waktu dekat.
"Sambil menunggu Inpres akan diperluas kewajiban menjadi 11 bahan pokok. Inpres sekarang masih dikonsepkan antar Kementerian untuk diharmonisasi," ujarnya di Kapal KM Kelud, Semarang, Minggu (22/11/2015)
Bulog akan dibantu oleh beberapa BUMN yang bergerak di masing-masing komoditas, misalnya untuk komoditas jagung, maka Bulog kerja sama dengan PT Perhutani II.
"Perhutani tahun depan bisa 1,2 juta ton. Jadi dari semula nggak ada, bisa 1,2 juta ton. Nanti didetilkan lagi kerjasamanya," kata Wahyu.
Begitu juga dengan komoditas lainnya, BUMN yang terlibat sudah bersepakat untuk segera membantu fungsi dari Bulog. Sehingga program sinergi dari BUMN tidak hanya lagi sekedar wacana.
"Ini dalam rangka memperluas aspek Bulog melalui sinergi. Jadi ditekankan Bu Menteri (Rini Soemarno) supaya kita menggali potensi yang ada di BUMN, supaya kita bisa mendukung tugas dan fungsi Bulog ke depan," katanya.
http://finance.detik.com/read/2015/11/22/184940/3077489/4/selain-beras-bulog-akan-urus-jagung-hingga-garam-di-2016
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengatakan perluasan ini akan dilandasi dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang rencananya diterbitkan dalam waktu dekat.
"Sambil menunggu Inpres akan diperluas kewajiban menjadi 11 bahan pokok. Inpres sekarang masih dikonsepkan antar Kementerian untuk diharmonisasi," ujarnya di Kapal KM Kelud, Semarang, Minggu (22/11/2015)
Bulog akan dibantu oleh beberapa BUMN yang bergerak di masing-masing komoditas, misalnya untuk komoditas jagung, maka Bulog kerja sama dengan PT Perhutani II.
"Perhutani tahun depan bisa 1,2 juta ton. Jadi dari semula nggak ada, bisa 1,2 juta ton. Nanti didetilkan lagi kerjasamanya," kata Wahyu.
Begitu juga dengan komoditas lainnya, BUMN yang terlibat sudah bersepakat untuk segera membantu fungsi dari Bulog. Sehingga program sinergi dari BUMN tidak hanya lagi sekedar wacana.
"Ini dalam rangka memperluas aspek Bulog melalui sinergi. Jadi ditekankan Bu Menteri (Rini Soemarno) supaya kita menggali potensi yang ada di BUMN, supaya kita bisa mendukung tugas dan fungsi Bulog ke depan," katanya.
http://finance.detik.com/read/2015/11/22/184940/3077489/4/selain-beras-bulog-akan-urus-jagung-hingga-garam-di-2016
Penguatan Perum Bulog Jadi Agenda Kementerian BUMN
Kementerian
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan memperkuat peran
Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan. Penguatan kelembagaan ini merupakan
peta jalan atau road map Kementerian BUMN hingga 2019 mendatang.
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis
Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, akan memperbesar kapasitas
penyimpanan beras Bulog. Saat ini, kapasitas Bulog hanya 6
persen dari beras nasional.
"Kapasitas Bulog ini
penyimpanan hanya 3,9 juta ton jadi kira-kira memegang 6-7 persen dari jumlah
beras beredar 43 juta ton. Idealnya pegang 15 persen. Jadi ini yang kemarin
dibuat road map bagaimana ke depan Bulog bisa memegang stok beras sampai dengan 15 persen dari 43
juta," ujar dia, di Semarang, Minggu (22/11/2015).
Dia mengatakan, untuk mendukung hal
tersebut akan dilakukan lima cara. Pertama, akan meningkatkan beras nasional
dengan turut mendorong pengembangan produksi.
"Jadi yang pertama Bulog akan
mencoba menggarap on farm, bukan berarti Bulog akan bercocok tanam
tetapi Bulog akan mengusulkan ke pemerintah seperti pembukaan lahan dulu ada
Merauke Industrial Food Estate (MIFE) semacam itu nanti Bulog akan bertanggung
jawab offtake. BUMN punya BUMN benih Sang Hyang Sri, Pertani dan
juga inputan untuk argo input PHC nanti dalam farming itu kita akan coba
kapasitas cadangan beras nasional yang dilakukan Bulog," jelas Wahyu.
Langkah kedua, melakukan pengolahan
dan modernisasi penyimpanan Bulog. Ketiga dengan kerjasama penyerapan hasil
panen melalui perjanjian supaya ada kepastian pasokan.Kemudian, langkah keempat
pengembangan jalur distribusi pangan. Terakhir, penguatan fungsi Bulog.
Nantinya, Bulog juga akan
fokus pada 11 komoditas pangan seperti pagi, jagung, kedelai, gula, daging
sapi, ikan, garam, cabai, dan lainnya.
"Demikian juga Bulog ketika
menunggu inpres baru penugasan Bulog di sebelas bahan pokok, di dalamnya ada
daging," ujar dia.
http://bisnis.liputan6.com/read/2371910/penguatan-perum-bulog-jadi-agenda-kementerian-bumn
Kamis, 19 November 2015
Bulog Impor Beras 500.000 ton dari Thailand
Perum Bulog telah mendapatkan penugasan impor beras dari luar negeri sebesar 1,5 juta ton. Beras tersebut diimpor dari Vietnam sebesar 1 juta ton.
Yang terbaru dari Thailand, Bulog impor sebesar 500.000 ton. Dengan demikian impor 1,5 juta ton sudah siap mengguyur pasar Indonesia.
Menurut Direktur Pengadaan Bulog Wahyu, penandatanganan kontrak pembelian beras dari Thailand telah diteken Bulog beberapa waktu lalu dengan volume impor sebesar 500.000 ton. Untuk pengiriman beras tersebut ke Indonesia, Bulog memerlukan waktu seminggu atau dua minggu lagi. "Jadi baru masuk nanti bulan Desember," ujar Wahyu di Gedung DPR, Kamis (19/11).
Sementara itu, impor beras dari Vietnam sudah masuk sebanyak 155.000 ton dari 1 juta ton yang sudah diteken kontraknya. Beras tersebut telah disebar ke sejumlah pelabuhan antara lain di Lhokseumawe, Medan, NTT, Papua, Surabaya dan di sejumlah gudang-gudang tempat transit.
Wahyu mengatkan saat membeli beras dari Thailand sempat terjadi negosiasi yang alot. Negosiasi alot tersebut bukan hanya saja masalah harga, tapi juga kualitas beras yang hendak dibeli Bulog. Bulog menginginkan beras kualitas bagus dengan harga terjangkau. "Jadi kita sangat hati-hati dalam pemeriksaan kualitas beras dan penunjukkan surveyor," imbuh Wahyu.
Menurut Wahyu, ketika membeli beras dari Vietnam, mereka juga mengikuti persyaratan yang diajukan Bulog. Kalau semua beras impor sebanyak 1,5 juta ton itu sudah masuk, maka akan dijadikan cadangan pangan nasional untuk mengantisipasi dampal El Nino.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-impor-beras-500000-ton-dari-thailand
Pemerintah Diduga Rugi 5,85 Trilyun Terkait Bulog Beli Beras dari PERPADI
Pemerintah diduga mengalami kerugian sekitar 5,8 trilyun terkait
pengadaan beras komersial kualitas premium sebanyak 600 ribu ton yang
dibeli Direktur Utama Bulog/Kabulog dari Asosiasi Pedagang dan
Penggilingan Padi.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan Hortikultura (AP2TPHI) Rahman Sabon Nama,baru pertama kali Bulog melakukan pembelian beras komersial dari pedagang yang dimonopoli oleh Asosiasi Pedagang dan Penggilingan Padi Indonesia (PERPADI) dengan harga Rp.9300/Kg.”Ini terjadi dalam kepemimpinan Kabulog Djarot Kusumayakti,”papar Rahman
Bulog melakukan pembelian beras menggunakan pinjaman Bank,dalam bentuk kredit komersial dengan bunga 1% perbulan.Beras tersebut tidak bisa dijual oleh Bulog karena harganya mahal dan kualitasnya rendah sehingga baru dua bulan disimpan kondisinya sudah kuning/rusak.Akibatnya pedagang di pasar induk tidak ada yang mau beli.
Rahman,minta pada DPR RI dan aparat penegak hukum serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)turun tangan apa motif Kabulog menunjuk PERPADI memonopoli pembelian dan penjualan beras Bulog yang seharusnya diberikan kepada semua rekanan penyalur Bulog secara adil dan merata.
Diharapkan aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini,karena ada indikasi negara dirugikan sebesar 5,85 trilyun yang diduga akibat akibat kecerobohan kebijakan Kabulog.Sementara Kabulog terkesan membebankan tanggungjawab pada Kadivre DKI Jakarta,Jateng,Jabar,Jatim,dan Sulawesi Selatan yang menimbulkan stres dikalangan Kadivre.
Rahman,mengingatkan Bulog agar beras yang tidak laku dijual ini dipaksakan dibeli penyalur Bulog dengan sistim kawin dengan beras impor yang baru masuk melalui Operasi Pasar. Terkait dengan semakin tidak terkendali dan carut marut masalah pangan ini, sudah saatnya Presiden Joko Widodo segera membentuk lembaga baru Bulog.
Lebaga baru itu nantinya digabung dengan Menteri Negara Urusan Pangan atau Lembaga dibawah presiden yakni Kepala Staf Khusus Presiden Bidang Pengendalian Pangan Nasional (BP2N) ujar Rahman Sabon Nama pada 4bintang Rabu (18/11) terkait masalah potensi kerugian pemerintah 5,85 trilyun oleh Bulog.
http://4bintanges.com/?p=5846
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan Hortikultura (AP2TPHI) Rahman Sabon Nama,baru pertama kali Bulog melakukan pembelian beras komersial dari pedagang yang dimonopoli oleh Asosiasi Pedagang dan Penggilingan Padi Indonesia (PERPADI) dengan harga Rp.9300/Kg.”Ini terjadi dalam kepemimpinan Kabulog Djarot Kusumayakti,”papar Rahman
Bulog melakukan pembelian beras menggunakan pinjaman Bank,dalam bentuk kredit komersial dengan bunga 1% perbulan.Beras tersebut tidak bisa dijual oleh Bulog karena harganya mahal dan kualitasnya rendah sehingga baru dua bulan disimpan kondisinya sudah kuning/rusak.Akibatnya pedagang di pasar induk tidak ada yang mau beli.
Rahman,minta pada DPR RI dan aparat penegak hukum serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)turun tangan apa motif Kabulog menunjuk PERPADI memonopoli pembelian dan penjualan beras Bulog yang seharusnya diberikan kepada semua rekanan penyalur Bulog secara adil dan merata.
Diharapkan aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini,karena ada indikasi negara dirugikan sebesar 5,85 trilyun yang diduga akibat akibat kecerobohan kebijakan Kabulog.Sementara Kabulog terkesan membebankan tanggungjawab pada Kadivre DKI Jakarta,Jateng,Jabar,Jatim,dan Sulawesi Selatan yang menimbulkan stres dikalangan Kadivre.
Rahman,mengingatkan Bulog agar beras yang tidak laku dijual ini dipaksakan dibeli penyalur Bulog dengan sistim kawin dengan beras impor yang baru masuk melalui Operasi Pasar. Terkait dengan semakin tidak terkendali dan carut marut masalah pangan ini, sudah saatnya Presiden Joko Widodo segera membentuk lembaga baru Bulog.
Lebaga baru itu nantinya digabung dengan Menteri Negara Urusan Pangan atau Lembaga dibawah presiden yakni Kepala Staf Khusus Presiden Bidang Pengendalian Pangan Nasional (BP2N) ujar Rahman Sabon Nama pada 4bintang Rabu (18/11) terkait masalah potensi kerugian pemerintah 5,85 trilyun oleh Bulog.
http://4bintanges.com/?p=5846
Rahman Sabon Merasa Aneh Presiden Jokowi Masih Mau Percaya dan Dibohongi Mentan
Pengamat politik dan ekonomi,DR Rahman Sabon Nama merasa aneh
Presiden Joko Widodo masih percaya dan mau dibohongi Menteri Pertanian
(Mentan) Andi Amran Said terkait impor satu juta ton beras asal Vietnam
dan Thailand.
Rahman melalui saluran WA pada 4bintang menjelaskan,laporan Mentan pada presiden, Jumat (13/11) selama tahun 2015 pemerintah tidak mengimpor beras. Padahal Mentan telah merekomendasikan mengimpor satu juta ton beras dari Vietnam dan Thailand dan berasnya sudah masuk Indonesia.
Beras impor tersebut telah dibongkar di Pelabuhan Ciwandan Banten (5/11) sebanyak 30 ribu ton.Pelabuhan Tanjung Priok 50 ribu ton (11/11).Pelabuhan Belawan Medan 20 ribu ton (13/11) dan Pelabuhan Bitung Manado 20 ribu ton (13/11).
Usai melapor pada presiden Amran mengatakan apabila terpaksa mengimpor beras,belum tentu digunakan.Beras impor itu hanya sebagai cadangan seperti pemain cadangan saja.”Kalau pemain tidak cedera kan tidak diturunkan,”kata Rahman menirukan Mentan Rahman mempertanyakan data impor beras tahun 1998 sebesar 7,1 ton yang dipaparkan Mentan pada presiden,padahal setahu Rahman,jumlah beras impor hanya 5,8 ton.Mentan menuturkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 252 juta, pemerintah selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak mengimpor beras.
Kenyataan di lapangan Mentan merekomendasi pemerintah untuk impor beras satu juta ton tahun 2015.Hingga akhir September 2015 Bulog hanya memiliki stok 900 ribu ton.Raham menyarankan agar beras impor itu segera digunakan untuk Operasi Pasar di bulan November sampai Maret 2016.
Saat ini harga beras medium di Pasar Induk Cipinang mengalami kenaikan cukup siginifikan dari Rp 7500 menjadi Rp 9000/kg.Beras premium dari Rp 8700 menjadi Rp 10.200/kg,kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikutura Indonesia.
http://4bintanges.com/?p=5791
Rahman melalui saluran WA pada 4bintang menjelaskan,laporan Mentan pada presiden, Jumat (13/11) selama tahun 2015 pemerintah tidak mengimpor beras. Padahal Mentan telah merekomendasikan mengimpor satu juta ton beras dari Vietnam dan Thailand dan berasnya sudah masuk Indonesia.
Beras impor tersebut telah dibongkar di Pelabuhan Ciwandan Banten (5/11) sebanyak 30 ribu ton.Pelabuhan Tanjung Priok 50 ribu ton (11/11).Pelabuhan Belawan Medan 20 ribu ton (13/11) dan Pelabuhan Bitung Manado 20 ribu ton (13/11).
Usai melapor pada presiden Amran mengatakan apabila terpaksa mengimpor beras,belum tentu digunakan.Beras impor itu hanya sebagai cadangan seperti pemain cadangan saja.”Kalau pemain tidak cedera kan tidak diturunkan,”kata Rahman menirukan Mentan Rahman mempertanyakan data impor beras tahun 1998 sebesar 7,1 ton yang dipaparkan Mentan pada presiden,padahal setahu Rahman,jumlah beras impor hanya 5,8 ton.Mentan menuturkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 252 juta, pemerintah selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak mengimpor beras.
Kenyataan di lapangan Mentan merekomendasi pemerintah untuk impor beras satu juta ton tahun 2015.Hingga akhir September 2015 Bulog hanya memiliki stok 900 ribu ton.Raham menyarankan agar beras impor itu segera digunakan untuk Operasi Pasar di bulan November sampai Maret 2016.
Saat ini harga beras medium di Pasar Induk Cipinang mengalami kenaikan cukup siginifikan dari Rp 7500 menjadi Rp 9000/kg.Beras premium dari Rp 8700 menjadi Rp 10.200/kg,kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikutura Indonesia.
http://4bintanges.com/?p=5791
Senin, 16 November 2015
Bulog salurkan beras komersial untuk warga miskin
Tak ada pilihan, Perum Bulog nampaknya harus menyalurkan beras
komersial untuk program beras sejahtera (rastra). Pasalnya, beras
kualitas standar yang menjadi cadangan pemerintah (CBP) di gudang Bulog
kian menipis.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, konversi beras komersial ke beras public service obligation (PSO) merupakan upaya tepat apabila sewaktu-waktu harga beras naik di luar kewajaran. Saat ini, Bulog masih memiliki CBP sebanyak 1,3 juta ton. Sebanyak 675.000 ton di antaranya merupakan beras komersial yang terdiri dari beras medium dan beras premium dan sisanya merupakan beras PSO murni.
Meski begitu, Bulog tetap mengusahakan beras standar PSO dari penyerapan panen. "Penyerapan masih jalan, tapi kecil sekali karena sedang paceklik," ujar Djarot ke KONTAN, Minggu (14/11).
Panen petani yang menurun membuat Bulog hanya bisa menyerap 30.000 ton-40.000 ton beras per bulan. Padahal biasanya rata-rata penyerapan bisa mencapai 250.000 ton.
Di sisi lain, Bulog harus menyalurkan beras PSO untuk rastra sebanyak 232.000 ton per bulan. Saat ini, Bulog sedang menyalurkan rastra ke-13 dan rastra ke-14. Berarti, kebutuhan beras PSO sebanyak 464.000 ton.
Sayang, Djarot belum bisa memastikan volume beras komersial yang akan dipakai. Dia mengklaim, stok beras PSO masih mencukupi untuk rastra ke-13 dan rastra ke-14. "Beras komersial hanya sebagai cadangan," tegasnya.
Djarot bilang, untuk menyalurkan beras komersial sebagai beras PSO, Bulog memerlukan tambahan subsidi. Pasalnya, harga pembelian beras komersial lebih mahal dari harga pokok pembelian (HPP) beras PSO.
Asal tahu saja, pemerintah menetapkan HPP beras PSO tahun ini sebesar Rp 7.300 per kilogram (kg), sedangkan harga pembelian beras komersial di atas Rp 8.000 per kg.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemdag), harga beras medium nasional per 13 November 2015 adalah Rp 10.470 per kg-Rp 10.500 per kg. "Kalau terlalu berat, pemerintah harus intervensi sampai harganya turun jadi Rp 8.300 per kg," ujar Djarot.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong bilang, pemerintah sedang menyiapkan langkah untuk mengonversi cadangan beras komersial milik Bulog ke beras PSO untuk digunakan di program rastra. Tujuannya untuk mengamankan pasokan beras masyarakat.
Untuk mendukung rencana itu, pemerintah sedang memproses penambahan subsidi untuk Bulog. Namun, Thomas belum bisa memberi tahu berapa banyak beras yang akan dikonversi dengan alasan masih dihitung.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-salurkan-beras-komersial-untuk-warga-miskin
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, konversi beras komersial ke beras public service obligation (PSO) merupakan upaya tepat apabila sewaktu-waktu harga beras naik di luar kewajaran. Saat ini, Bulog masih memiliki CBP sebanyak 1,3 juta ton. Sebanyak 675.000 ton di antaranya merupakan beras komersial yang terdiri dari beras medium dan beras premium dan sisanya merupakan beras PSO murni.
Meski begitu, Bulog tetap mengusahakan beras standar PSO dari penyerapan panen. "Penyerapan masih jalan, tapi kecil sekali karena sedang paceklik," ujar Djarot ke KONTAN, Minggu (14/11).
Panen petani yang menurun membuat Bulog hanya bisa menyerap 30.000 ton-40.000 ton beras per bulan. Padahal biasanya rata-rata penyerapan bisa mencapai 250.000 ton.
Di sisi lain, Bulog harus menyalurkan beras PSO untuk rastra sebanyak 232.000 ton per bulan. Saat ini, Bulog sedang menyalurkan rastra ke-13 dan rastra ke-14. Berarti, kebutuhan beras PSO sebanyak 464.000 ton.
Sayang, Djarot belum bisa memastikan volume beras komersial yang akan dipakai. Dia mengklaim, stok beras PSO masih mencukupi untuk rastra ke-13 dan rastra ke-14. "Beras komersial hanya sebagai cadangan," tegasnya.
Djarot bilang, untuk menyalurkan beras komersial sebagai beras PSO, Bulog memerlukan tambahan subsidi. Pasalnya, harga pembelian beras komersial lebih mahal dari harga pokok pembelian (HPP) beras PSO.
Asal tahu saja, pemerintah menetapkan HPP beras PSO tahun ini sebesar Rp 7.300 per kilogram (kg), sedangkan harga pembelian beras komersial di atas Rp 8.000 per kg.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemdag), harga beras medium nasional per 13 November 2015 adalah Rp 10.470 per kg-Rp 10.500 per kg. "Kalau terlalu berat, pemerintah harus intervensi sampai harganya turun jadi Rp 8.300 per kg," ujar Djarot.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong bilang, pemerintah sedang menyiapkan langkah untuk mengonversi cadangan beras komersial milik Bulog ke beras PSO untuk digunakan di program rastra. Tujuannya untuk mengamankan pasokan beras masyarakat.
Untuk mendukung rencana itu, pemerintah sedang memproses penambahan subsidi untuk Bulog. Namun, Thomas belum bisa memberi tahu berapa banyak beras yang akan dikonversi dengan alasan masih dihitung.
http://industri.kontan.co.id/news/bulog-salurkan-beras-komersial-untuk-warga-miskin
Minggu, 15 November 2015
Impor Beras, Mendag Didesak Mundur
Sikap pemerintah yang ngotot mengimpor beras dinilai tidak konsisten.
Bahkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menuding Menteri
Perdagangan Thomas Lembong ditekan oleh mafia impor ini.
Oleh karena itu dia dituntut mundur atau Kementerian Perdagangan dibubarkan.
“Sikap pemerintah mencla-mencle. Jangan-jangan Menteri Perdagangan terlibat mafia impor beras ini,” ujar politikus Partai Golkar ini dihubungi Suaramerdeka.com di Grobogan, Minggu (15/11).
Hal itu diungkapkan Firman menanggapi kebijakan pemerintah yang bersikeras mengimpor beras. Setelah Vietnam dan Thailand, pemerintah tengah mengambil opsi untuk impor beras lagi dari Pakistan dan Brasil. Keputusan itu diambil guna memenuhi kuota 1,5 juta ton.
Dari rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir tahun tersebut, baru sebanyak satu juta ton yang bisa dipenuhi dari Thailand dan Vietnam.
Untuk memenuhi target 1,5 juta ton akan sulit tercapai, mengingat Myanmardan Kamboja juga tidak memiliki stok untuk ekspor. Karena itu opsinya impor dari Pakistan dan Brasil.
Karena masalah beras impor itu, Firman mengatakan pemerintah hendaknya jangan saling silat lidah. ” Harus tegas kalau memang cadangan masih cukup buat apa impor,” ujarnya.
Menteri Pertanaian, lanjut Firman, berdasarkan konfirmasi saat dirinya menanyakan stok beras nasional, dikatakan masih cukup; apalagi di wilayah Lampung sedang panen.
Presiden Jokowi juga sudah menegaskan, tidak akan dan tidak ada impor beras. ” Tetapi kenapa antarpejabat penerintah baik Wapres Jusuf Kalla, maupun Presiden Jokowi berbeda pendapat,” tanya Firman.
Namun kenyataannya masih memaksakan impor beras. “Ada apa gerangan? Jangan sampai ini ada tekanan dari para mafia impor beras yang mengintervensi karena impor beras memang sangat menjanjikan dari keuntungan yang akan di raih.”
http://berita.suaramerdeka.com/impor-beras-mendag-didesak-mundur/
Oleh karena itu dia dituntut mundur atau Kementerian Perdagangan dibubarkan.
“Sikap pemerintah mencla-mencle. Jangan-jangan Menteri Perdagangan terlibat mafia impor beras ini,” ujar politikus Partai Golkar ini dihubungi Suaramerdeka.com di Grobogan, Minggu (15/11).
Hal itu diungkapkan Firman menanggapi kebijakan pemerintah yang bersikeras mengimpor beras. Setelah Vietnam dan Thailand, pemerintah tengah mengambil opsi untuk impor beras lagi dari Pakistan dan Brasil. Keputusan itu diambil guna memenuhi kuota 1,5 juta ton.
Dari rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir tahun tersebut, baru sebanyak satu juta ton yang bisa dipenuhi dari Thailand dan Vietnam.
Untuk memenuhi target 1,5 juta ton akan sulit tercapai, mengingat Myanmardan Kamboja juga tidak memiliki stok untuk ekspor. Karena itu opsinya impor dari Pakistan dan Brasil.
Karena masalah beras impor itu, Firman mengatakan pemerintah hendaknya jangan saling silat lidah. ” Harus tegas kalau memang cadangan masih cukup buat apa impor,” ujarnya.
Menteri Pertanaian, lanjut Firman, berdasarkan konfirmasi saat dirinya menanyakan stok beras nasional, dikatakan masih cukup; apalagi di wilayah Lampung sedang panen.
Presiden Jokowi juga sudah menegaskan, tidak akan dan tidak ada impor beras. ” Tetapi kenapa antarpejabat penerintah baik Wapres Jusuf Kalla, maupun Presiden Jokowi berbeda pendapat,” tanya Firman.
Namun kenyataannya masih memaksakan impor beras. “Ada apa gerangan? Jangan sampai ini ada tekanan dari para mafia impor beras yang mengintervensi karena impor beras memang sangat menjanjikan dari keuntungan yang akan di raih.”
http://berita.suaramerdeka.com/impor-beras-mendag-didesak-mundur/
Beras Impor Vietnam Tiba di Gudang Bulog, Stok Aman
Informasi kedatangan beras impor asal Vietnam ke gudang Perum Bulog
membuat pedagang beras di Pasar Induk Cipinang (PIC) bernafas lega.
Sebab, ada cadangan stok beras membuat harga beras diprediksi stabil
hingga puncak panen gabah tahun depan.
“Kalau berkaca tahun lalu harga beras naik paling cepat itu bulan Januari-Maret. Ini kan kita juga belum tahu El Nino ini parahnya seberapa, karena ada beras impor di gudang Bulog orang jadi nggak khawatir, apalagi stoknya belum dikeluarin,” kata Uwi, salah seorang pedagang grosir, Minggu (15/11).
Menurut Uwi, semua pedagang grosir di PIC selalu mendapatkan jatah beras Bulog jika pemerintah memutuskan impor beras. Hal ini yang membuat pedagang tak was-was kesulitan mendapat beras lokal di akhir tahun dan 3 bulan pertama tahun depan.
“Kita biasanya dapat beras Vietnam atau Thailand, itu dikoordinir sama koperasi pedagang. Jadi saya kira impor beras pemerintah sudah cukup bagus, bagusnya walaupun impor berasnya ditahan di gudang,” ujarnya.
Kalaupun ada kenaikan, lanjut Uwi, perubahan harga beras masih di kisaran Rp 100-500/kg dalam sebulan sehingga masih dianggap wajar. Harga beras terendah di PIC saat ini adalah Rp 7.500/kg dan harga paling tinggi adalah beras Pandan Wangi Cainjur yang dipatok Rp 13.000/kg.
Harga beras lokal yang setara dengan kualitas beras impor Vietnam yakni IR 64 adalah Rp 9.000/kg untuk kualitas IV, Rp 9.400/kg kualitas III, Rp 10.000/kg kualitas II, dan Rp 10.500/kg kualitas I.
Harga janis beras medium lainnya dari jenis Muncul dan Ramos saat dihargai sebesar Rp 10.000 untuk kualitas III, Rp 10.500 beras kualitas II, Rp 11.000 beras kualitas I, dan Rp 12.000 untuk kualitas super.
Sementara beras premium dari jenis Pandan Wangi Cianjur saat ini dipatok seharga Rp 10.000 untuk kualitas III, Rp 12.000/kg untuk kualitas II, dan Rp 13.000/kg untuk kualitas I.
http://www.deliknews.com/2015/11/15/beras-impor-vietnam-tiba-di-gudang-bulog-stok-aman/
“Kalau berkaca tahun lalu harga beras naik paling cepat itu bulan Januari-Maret. Ini kan kita juga belum tahu El Nino ini parahnya seberapa, karena ada beras impor di gudang Bulog orang jadi nggak khawatir, apalagi stoknya belum dikeluarin,” kata Uwi, salah seorang pedagang grosir, Minggu (15/11).
Menurut Uwi, semua pedagang grosir di PIC selalu mendapatkan jatah beras Bulog jika pemerintah memutuskan impor beras. Hal ini yang membuat pedagang tak was-was kesulitan mendapat beras lokal di akhir tahun dan 3 bulan pertama tahun depan.
“Kita biasanya dapat beras Vietnam atau Thailand, itu dikoordinir sama koperasi pedagang. Jadi saya kira impor beras pemerintah sudah cukup bagus, bagusnya walaupun impor berasnya ditahan di gudang,” ujarnya.
Kalaupun ada kenaikan, lanjut Uwi, perubahan harga beras masih di kisaran Rp 100-500/kg dalam sebulan sehingga masih dianggap wajar. Harga beras terendah di PIC saat ini adalah Rp 7.500/kg dan harga paling tinggi adalah beras Pandan Wangi Cainjur yang dipatok Rp 13.000/kg.
Harga beras lokal yang setara dengan kualitas beras impor Vietnam yakni IR 64 adalah Rp 9.000/kg untuk kualitas IV, Rp 9.400/kg kualitas III, Rp 10.000/kg kualitas II, dan Rp 10.500/kg kualitas I.
Harga janis beras medium lainnya dari jenis Muncul dan Ramos saat dihargai sebesar Rp 10.000 untuk kualitas III, Rp 10.500 beras kualitas II, Rp 11.000 beras kualitas I, dan Rp 12.000 untuk kualitas super.
Sementara beras premium dari jenis Pandan Wangi Cianjur saat ini dipatok seharga Rp 10.000 untuk kualitas III, Rp 12.000/kg untuk kualitas II, dan Rp 13.000/kg untuk kualitas I.
http://www.deliknews.com/2015/11/15/beras-impor-vietnam-tiba-di-gudang-bulog-stok-aman/
Sabtu, 14 November 2015
Ini Dia yang Membatasi Ruang Gerak Bulog
Bulog seakan tertekan
Dalam talk show yang berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Pengamat Politik Pangan, Andi Sinulingga mengatakan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) yang sudah ditetapkan justru membatasi ruang gerak dari Bulog, dalam rangka menyerap (membeli) beras petani.
“HPP kita 7.300 sementara di pasaran para tengkulak bisa membeli beras petani sampai 8.000. Bagaimana bisa petani menjual ke Bulog kalau mereka membeli gabah 3.300 di petani, sementara tengkulak membelinya 4.000, bagaimana petani bisa menjual ke bulog,” jelas Andi sembari bertanya, Kamis (12/11), di Jakarta.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini, HPP bukan menjadi sesuatu yang wajib untuk diterapkan. “HPP itu menurut saya tidak penting, yang netral adalah harga tersebut kita sesuaikan saja dengan harga keekonomian,” tegasnya.
Sebab, penetapan HPP khususnya beras membuat gerak Bulog menjadi terbatas. Alhasil, Bulog pun tidak bisa menjadi pemain di lapangan. “HPP ini menjadi salah satu yang membatasi gerak Bulog. Bulog kan harus membeli sesuai HPP, kalau ia membeli lebih berarti Bulog salah dong. Anda sebagai petani mau nggak jual ke saya dengan harga Rp 7.300, sementara ada yang beli dengan harga Rp 8.000,” pungkasnya.
PDI Perjuangan 'Keukeuh' Rini Soemarno Harus Dicopot
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo
Pareira menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus jadi
sorotan jika ingin melakukan perombakan kabinet.
Andreas menyebut, kementerian yang dipimpin oleh Rini Soemarno ini dianggap tak berhasil mengimplementasikan program percepatan pembangunan.
Selama ini, diakuinya, PDIP selalu menyoroti soal perencanaan dan pembiayaan pembangunan yang harus dipahami menteri Kabinet Kerja.
Apalagi menurut Andreas, program Rini sangat liberal dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp 40 triliun sekarang ini. Di mana sudah secara resmi disahkan oleh DPR pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Alangkah berisiko ketika kementerian yang sudah punya otoritas negara, kemudian dikasih banyak pembiayaan yang dirinya sendiri mengelola. Jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan di situ," ujarnya.
Andreas menyebut, kementerian yang dipimpin oleh Rini Soemarno ini dianggap tak berhasil mengimplementasikan program percepatan pembangunan.
Selama ini, diakuinya, PDIP selalu menyoroti soal perencanaan dan pembiayaan pembangunan yang harus dipahami menteri Kabinet Kerja.
Apalagi menurut Andreas, program Rini sangat liberal dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp 40 triliun sekarang ini. Di mana sudah secara resmi disahkan oleh DPR pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Alangkah berisiko ketika kementerian yang sudah punya otoritas negara, kemudian dikasih banyak pembiayaan yang dirinya sendiri mengelola. Jangan sampai terjadi akumulasi kekuasaan di situ," ujarnya.
Kamis, 12 November 2015
Kurang Stok, Konversi Beras Komersial Bulog Butuh Rp1,4 Triliun
Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme konversi beras komersial milik Bulog untuk digunakan sebagai beras public service obligation untuk keperluan beras sejahtera (rastra) serta operasi pasar.
Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong mengatakan langkah tersebut menjadi salah satusebagai antisipasi kurangnya stok beras dalam negeri serta sulitnya mendapat beras impor.
Thomas mengatakan konversi beras komersil ke PSO tersebut memerlukan tambahan subsidi karena menggunakan beras premium yang harganya lebih tinggi dibanding harga beras medium.
Thomas mengatakan saat ini tim ekonomi sedang melaksanakan proses dan memenuhi prosedur untuk menjalankan tambahan subsidi yang memungkinkan pergeseran stok beras komersial ke beras PSO.
Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto Hutagaol menyebutkan konversi tersebut akan dilakukan antara 600.000 ton – 700.000 ton. Dengan selisih harga beras premium dan beras medium, setidaknya pemerintah harus mengeluarkan tambahan subsidi untuk biaya konversi tersebut mencapai Rp1,4 triliun.
“Tetapi itu masih indikatif dan akan diaudit oleh BPK. Finalnya setelah audit BPK. Nanti tahu berapa yang harus dibayar pemerintah. Begitu sudah diaudit BPK, nanti kita minta sesuai hasil audit,” kata Iryanto kepada Bisnis, Rabu (11/11/2015).
Dengan adanya konversi beras komersil kita ke PSO menurutnya, stok cadangan beras pemerintah akan lebih kuat dan bisa memadai untuk tahun depan. Sementara itu, dirinya mengakui bahwa untuk mencari beras dari luar negeri tidak lagi semudah dulu, terutama dengan volume yang besar.
Impor beras, lanjutnya, harus lebih banyak dicari ke tempat-tempat baru. Tetapi saat ini pemerintah masih fokus untuk mendatangkan beras dari kawasan Asia, salah satunya adalah Pakistan.
“Kalau India sudah jelas dia tidak jual lagi. Myanmar, Kamboja, Brazil, itu beberapa negara yang mengekspor barang-barang biji-bijian.”
http://industri.bisnis.com/read/20151112/12/491308/kurang-stok-konversi-beras-komersial-bulog-butuh-rp14-triliun
Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong mengatakan langkah tersebut menjadi salah satusebagai antisipasi kurangnya stok beras dalam negeri serta sulitnya mendapat beras impor.
Thomas mengatakan konversi beras komersil ke PSO tersebut memerlukan tambahan subsidi karena menggunakan beras premium yang harganya lebih tinggi dibanding harga beras medium.
Thomas mengatakan saat ini tim ekonomi sedang melaksanakan proses dan memenuhi prosedur untuk menjalankan tambahan subsidi yang memungkinkan pergeseran stok beras komersial ke beras PSO.
Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto Hutagaol menyebutkan konversi tersebut akan dilakukan antara 600.000 ton – 700.000 ton. Dengan selisih harga beras premium dan beras medium, setidaknya pemerintah harus mengeluarkan tambahan subsidi untuk biaya konversi tersebut mencapai Rp1,4 triliun.
“Tetapi itu masih indikatif dan akan diaudit oleh BPK. Finalnya setelah audit BPK. Nanti tahu berapa yang harus dibayar pemerintah. Begitu sudah diaudit BPK, nanti kita minta sesuai hasil audit,” kata Iryanto kepada Bisnis, Rabu (11/11/2015).
Dengan adanya konversi beras komersil kita ke PSO menurutnya, stok cadangan beras pemerintah akan lebih kuat dan bisa memadai untuk tahun depan. Sementara itu, dirinya mengakui bahwa untuk mencari beras dari luar negeri tidak lagi semudah dulu, terutama dengan volume yang besar.
Impor beras, lanjutnya, harus lebih banyak dicari ke tempat-tempat baru. Tetapi saat ini pemerintah masih fokus untuk mendatangkan beras dari kawasan Asia, salah satunya adalah Pakistan.
“Kalau India sudah jelas dia tidak jual lagi. Myanmar, Kamboja, Brazil, itu beberapa negara yang mengekspor barang-barang biji-bijian.”
http://industri.bisnis.com/read/20151112/12/491308/kurang-stok-konversi-beras-komersial-bulog-butuh-rp14-triliun
Langganan:
Postingan (Atom)