KEMENTERIAN BUMN KURANG PERHATIKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Masih banyak hal yang harus dibenahi dalam badan usaha milik negara (BUMN), utamanya dari segi tata kelola perusahaan atau good corporate governance.

‎Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, penunjukan direksi maupun komisaris belum menunjukan ke arah yang baik.‎‎

"Kementerian BUMN kurang perhatikan good corporate governance. Jadi BUMN lebih buruk good corporate governance-nya. Menteri BUMN kurang dalam kaidah good corporate governance," kata Agus di Jakarta, Selasa (3/11).

‎Salah satu contohnya adalah ‎pergantian pucuk pimpinan badan urusan logistik (Bulog). Kata dia, pimpinan Bulog tidak sesuai.‎

Padahal, Bulog harus menjadi perusahaan yang sukses untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

‎"Kaya (pejabat) Bulog diganti dengan orang yang nggak punya track record bagus. Di Angkasa Pura bedol desa direksinya semua diganti," katanya.

‎Agus juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) yang akhirnya diputuskan ditahan saat sidang paripurna. ‎Lebih baik, kata dia, dana PMN disalurkan langsung untuk masyarakat.

‎"Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi. Jadi PMN harus dipikirkan kembali," katanya.

‎Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan, Rini Soemarno masuk dalam 7 nama menteri yang berkinerja buruk.

‎"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menempati peringat pertama sebagai menteri berkinerja buruk dengan perolehan persentase 49.7 persen," kata CEO Lembaga Klimatologi Politik, Usman Rachman, di Restoran Pulau Dua, Kawasan Senayan, Selasa (3/11).

‎Hasil survei nasional yang dilaksanakan pada 24 Oktober-29 Oktober 2015 di 34 provinsi, mengambil sampel sebanyak 784 responden. Nama Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menjadi menteri berkinerja terburuk kedua.

‎"Sebesar 40.6 persen nama Rini Soemarno yang diikuti oleh nama Bambang Brodjonegoro sebesar 33.8 persen sebagai menteri keuangan" kata Usman.

‎Setelah itu, menyusul Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebesar 32.7 persen, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 31.9 persen.

‎"Kemudian diikuti Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebesar 31.8 persen, dan ikuti Menteri ESDM Sudirman Said 22.5 persen".‎

Dalam survei itu Rini dipersepsikan berkinerja kurang baik. Selain itu ada Menkeu Bambang Brojonegoro, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Sudirman Said.

‎Sedangkan munculnya nama Menkeu Bambang dan Menteri KLH Siti dipersepsikan buruk kinerjanya lantaran terkait kasus aktual yang berkaitan dengan bidang kinerjanya. Menteri Siti dinilai gagal dalam persoalan bencana kebakaran hutan, sedangkan Menteri Bambang dikaitkan dengan krisis moneter dan menurunnya nilai rupiah beberapa bulan terakhir.‎

http://www.rmol.co/read/2015/11/03/223232/Kementerian-BUMN-Kurang-Perhatikan-Good-Corporate-Governance-