Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo
Pareira menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus jadi
sorotan jika ingin melakukan perombakan kabinet.
Andreas
menyebut, kementerian yang dipimpin oleh Rini Soemarno ini dianggap tak
berhasil mengimplementasikan program percepatan pembangunan.
Selama
ini, diakuinya, PDIP selalu menyoroti soal perencanaan dan pembiayaan
pembangunan yang harus dipahami menteri Kabinet Kerja.
Apalagi
menurut Andreas, program Rini sangat liberal dengan Penyertaan Modal
Negara (PMN) yang mencapai Rp 40 triliun sekarang ini. Di mana sudah
secara resmi disahkan oleh DPR pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun 2016.
"Alangkah berisiko ketika kementerian
yang sudah punya otoritas negara, kemudian dikasih banyak pembiayaan
yang dirinya sendiri mengelola. Jangan sampai terjadi akumulasi
kekuasaan di situ," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar