Presiden Minta Pedagang dan Pengusaha tidak Mempermainkan Harga

Presiden Joko Widodo makan siang bersama dengan sekitar 50 pemilik penggilingan padi, pedagang dan pengusaha beras di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden meminta para pengusaha dan pedagang beras tidak mempermainkan harga demi mendapat untung besar pada acara makan siang yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti itu.

"Saya juga mantan pengusaha, ngertilah cara mainnya seperti apa, dan melakukan apa. Saya dengan (pedagang) di Cipinang (Jakarta) kenal semua, artinya sudah terbuka. Jangan saling merugikan," kata Presiden.

"Saya ingin petaninya untung, penggilingan juga untung, pedagang beras untung, pengusaha untung, masyarakat juga diuntungkan. Semua harus pada posisi ini, tidak hanya diuntungkan satu, yang satu dirugikan," katanya.

Presiden juga mengatakan bahwa dia selalu memantau harga beras harian agar bisa langsung mengambil tindakan jika terjadi lonjakan harga.

Jokowi mengingatkan bahwa upaya untuk mencapai swasembada pangan harus didukung oleh semua pihak, termasuk petani, pengusaha pengilingan, pedagang dan pengusaha beras.

"Sudah sampaikan kepada petani tugasnya adalah berproduksi terus. Bulog harus membeli semuanya. Tidak ada alasan gudangnya penuh," katanya.

Presiden juga meminta Bulog menyediakan cukup cadangan beras untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan.

"Stok cadangan beras kita itu terlalu kecil dibanding dengan negara lain. China (Tiongkok) berapa stoknya? 40 juta ton, Filipina 2,5 juta ton padahal penduduknya 90-an juta," ungkapnya.

Menurut dia, Bulog paling tidak menyiapkan stok beras 10 juta ton lebih. Presiden yakin Bulog mampu menyiapkan stok sebanyak itu setelah memiliki cukup gudang untuk menampung beras produksi petani dan impor.


http://www.antarajateng.com/detail/presiden-minta-pedagang-dan-pengusaha-tidak-mempermainkan-harga.html

Jokowi Minta Gudang Bulog Dibuat Seperti di Dubai

Jokowi menilai stok beras Bulog terlalu kecil.

Presiden Joko Widodo menyinggung stok beras dalam negeri yang ia nilai sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal itu disampaikan Jokowi dalam jamuan santap siang bersama pengusaha penggilingan padi dan beras di Istana Negara, Senin, 28 September 2015.

Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan stok beras 2 juta ton per tahun dinilai terlalu kecil. Dia membandingkan dengan Tiongkok, yang stok berasnya mencapai 40 juta ton per tahun. "Yang dekat lagi, Filipina berapa? 2,5 juta ton, padahal penduduknya 90-an juta. Artinya, Bulog paling tidak stoknya memang harusnya di atas 10 (juta ton). Memang ke depan seperti itu," kata Jokowi menambahkan.

Dia meminta, Bulog harus memikirkan hal ini. Bulog juga harus membeli seluruh produksi petani. Dia juga mendorong pengusaha untuk membeli hasil dari petani. "Ke depan Bulog akan menampung seluruh produksi petani yang tidak mampu diserap pedagang pasar," katanya.

Jokowi mengatakan, kalau bisa memenuhi stok dengan jumlah tersebut Indonesia bisa ekspor beras. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan, gudang Bulog sudah penuh sehingga tidak bisa menampung semua beras dari petani. "Tidak ada kata bahwa Bulog sudah penuh gudangnya. Harus ada perkiraan berapa gudang yang harus dipersiapkan," katanya.

Presiden mencontohkan, Dubai membuat gudang yang sangat besar dengan pendingin udara yang bagus. Sehingga, untuk masuk ke gudang itu harus menggunakan jaket tebal. "Bisa menyimpan daging, daging ayam sendiri, daging sapi sendiri, beras sendiri, sayur, buah."

Dia menginginkan gudang-gudang Bulog seperti itu. Sehingga, semua hasil produksi petani bisa dibeli oleh Bulog tanpa keluhan keterbatasan gudang untuk menampung.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/679708-jokowi-minta-gudang-bulog-dibuat-seperti-di-dubai

Presiden Minta Bulog Perbaiki Sistem Pergudangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyiapkan gudang yang memadai untuk menyimpan seluruh produksi petani di dalam negeri.

Presiden Jokowi mengatakan Bulog memiliki tugas untuk membeli seluruh produksi petani di dalam negeri. Targetnya, stok beras yang dimiliki Bulog harus mencapai di atas 10 juta ton.

“Bulog harus membeli seluruh produksi petani, tidak ada alasan gudang Bulog sudah penuh,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Presiden menuturkan dirinya telah menunjukkan gudang yang ideal untuk menampung produksi petani kepada Direktur Utama Bulog. Presiden menginginkan Bulog membangun gudang dengan kapasitas besar yang dapat menampung seluruh bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Menurutnya, saat ini stok pangan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Stok pangan Tiongkok saja mencapai 40 juta ton, dan Filipina memiliki 2,5 juta ton, meskipun jumlah penduduknya hanya sekitar 90 juta orang.

“Stok beras harus kuat, karena saat ini terlalu kecil. Paling tidak stok Bulog harus di atas 10 juta ton,” ujarnya.

Saat ini, Presiden sudah meminta seluruh petani untuk meningkatkan produksinya, agar mampu memenuhi kebutuhan nasional. Produksi dari bibit varietas IPB 3S yang mencapai 10,7 ton per hektare akan menunjang peningkatan produksi tersebut.

Dia juga menyebutkan kelebihan stok yang dimiliki Bulog nantinya dapat diekspor untuk menambah devisa negara. Akan tetapi, hal tersebut baru akan terealisasi apabila Bulog memiliki gudang yang memadai seperti milik Pemerintah Uni Emirat Arab di Dubai.

http://bali.bisnis.com/read/20150928/16/54561/presiden-minta-bulog-perbaiki-sistem-pergudangan

Indonesia Terancam Kelaparan

Indonesia terancam kelaparan. Pemerintah pun dibuat panik dengan rencana impor beras. Musim kemarau tahun ini banyak petani yang gagal panen. Para petani pun memilih beralih profesi menjadi tukang becak.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, ribuan hektar tanaman padi gagal panen. Tentu ini menjadi ancaman besar rakyat Indonesia, apalagi kabupaten ini menjadi salah satu penyumbang beras terbesar di Pulau Jawa.
Dengan produksi sekitar 1,03 juta ton, Indramayu menyumbang sekitar 11% produksi padi Jawa Barat (9,4 juta ton), atau sekitar 2% produksi padi nasional (sekitar 57 juta ton). Tingginya produksi padi Indramayu ini disebabkan oleh luasnya lahan sawah yang ada. Dari luas wilayah Indramayu yang mencapai 204 ribu ha, 114 ribu ha (55%) di antaranya adalah lahan sawah.

Penyebab gagal panen di Kabupaten Indramayu ini karena sawah mereka kekeringan. Sehingga mereka pun memilih menjadi tukang becak untuk bisa bertahan hidup.‘’Pekerjaan apapun mereka lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup,’’ ujar Wakil Ketua KTNA Kabupaten Indramayu, Sutatang, kemarin.

Sutatang mengatakan, para buruh tani melakukan berbagai pekerjaan, seperti pembuat bata merah, menjadi kuli bangunan, tukang becak, hingga merantau ke Jakarta. Meski hasilnya lebih kecil dibandingkan saat menjadi buruh tani, namun tetap mereka jalani demi bisa menafkahi keluarga.

Saat menjadi buruh tani, mereka bisa mendapatkan Rp 75 ribu per hari sampai Rp 100 ribu per hari. Bahkan ketika panen, selain mendapatkan uang, mereka juga memperoleh bagi hasil gabah dengan perbandingan 6:1 dengan pemilik sawah.

Indonesia benar-benar darurat beras, Bulog pun mengatakan cadangan beras saat ini hanya 1,7 juta ton.

Seperti disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan saat ini pihaknya hanya memiliki cadangan beras sebanyak 1,7 juta ton. Cadangan tersebut terbagi dari beras medium dan beras premium.

”Data kami sampai kemarin ada 1,7 juta ton, dimana 600 ribu dalam bentuk komersial atau rastra (beras sejahtera) dan 1,1 beras kualitas medium?,” ujar Djarot di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (25/9).

Setidaknya sampai akhir 2015 cadangan beras Bulog secara keseluruhan hanya tersisa sekitar 60-70 ribu ton beras. Cadangan tersebut diperkirakan tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras.

Sebab, masa panen raya diprediksi Djarot akan ?mundur karena dampak El Nino yang cukup besar di akhir tahun, yang tentunya bakal berimbas di 2016. “?Kalau dilihat kondisi normal panen raya (2016) itu di Maret-April, tapi kalau El Nino ini cukup dahsyat (dampaknya-red) tentu itu akan mundur (masa panen-red),” ulas Djarot.

Untuk itu, pihaknya mendukung rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan melakukan impor beras 1,5 juta ton demi mencukupi kebutuhan beras di 2016. “Ini yang mungkin menjadi pertimbangan beliau (Wapres JK), tidak mau bermain-main dengan beras yang jadi kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya

Rakyat Miskin Meningkat

Staf Khusus bidang ekonomi di era Presiden SBY meyakini dengan kondisi Indonesia saat ini, angka kemiskinan akan semakin meningkat. Soalnya, pemerintah sekarang belum bisa melakukan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS pada Maret 2015, saat ini jumlah orang miskin Indonesia meningkat dari 10,96 persen tahun lalu, menjadi 11,22 persen. ? “Saya kok hampir yakin angka kemiskinan naik,” kata Firmanzah di Jakarta, Minggu (27/9).

Prediksi Firmanzah itu didasari fenomena El Nino dimana Indonesia darurat kekeringan di sejumlah daerah. Kemudian terdapat persoalan asap dan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Padahal, daerah tersebut pada semester pertama terlihat rendah dalam pertumbuhan ekonomi.

“Sumatera dan Kalimantan berbasis Sumber Daya Alam (SDA). Sudah terkena dampak pelambatan ekonomi, terpapar kabut asap. Kalau tidak diselesaikan menambah jumlah orang miskin,” ujar Rektor Universitas Paramadina ini.

http://korannonstop.com/2015/09/indonesia-terancam-kelaparan/

Hindari Impor, Kementan Dorong Bulog Gesit Beli Beras Petani

Pihak Kementerian Pertanian (Kementan) yakin target pengadaan beras Perum Bulog sebanyak 3,2 juta ton tahun ini masih bisa dikejar tanpa perlu impor.

Caranya, Bulog harus lebih gesit dan berani membeli beras dari para petani di seluruh Indonesia, masih banyak panen padi di dalam negeri. Kementan memperkirakan di sisa musim panen periode terakhir, ada potensi 15 juta ton gabah kering giling (GKG) di 6 provinsi setara 9 juta ton beras.

"Kita sudah berusaha sekuat tenaga (meningkatkan produksi beras). Tergantung Bulog gesit atau nggak. Mereka harus berani (agar tak perlu impor beras)," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring, kepada detikFinance usai acara panen raya di Desa Cikarang, Karawang, Minggu (27/9/2015).

Menurut Hasil, sampai bulan September ini panen padi masih melimpah, bulan ini saja ada panen 1,2 juta hektar, sehingga masih terbuka kesempatan Bulog menyerap beras semaksimal mungkin. Namun, panen memang menurun drastis mulai bulan Oktober nanti.

"Masih ada, sekarang September ini panen 1,2 juta hektar lagi. Mulai Oktober memang agak turun, sudah tinggal sekitar 600.000 hektar," ucapnya.

Ia mengakui rata-rata harga beras di lapangan saat ini memang sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 7.300/kg. Sehingga, sulit bagi Bulog untuk mengejar pengadaan dengan menggunakan HPP, lebih baik Bulog memaksimalkan pengadaan dengan skema komersial.

Menurutnya bila hanya mengandalkan pengadaan dari PSO (public service obligation/alokasi subsidi), Bulog sudah tertinggal jauh. Menurutnya, beras komersial tetap dapat digunakan untuk stok dan penyaluran beras sejahtera (rastra), tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dari pemerintah.

"Saya kira bisa disesuaikan (beras komersial untuk stok). Memang kalau mengandalkan PSO, mereka (Bulog) sudah lama sekali ketinggalan," cetusnya.

Sebelumnya, Perum Bulog menyatakan bahwa impor beras perlu segera dilakukan untuk memperkuat stok mereka. Meski stok beras Bulog sekarang masih 1,7 juta ton, hanya 1,1 juta ton yang merupakan beras medium dan dapat disalurkan untuk PSO (Public Service Obligation), 600.000 ton sisanya adalah beras premium yang dibeli dengan skema komersial.

"(Kalau nggak impor) stok beras medium kita 100.000 ton saja nggak sampai, mendekati 50.000 ton sisa stok kita di akhir tahun," ujar Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti.

http://finance.detik.com/read/2015/09/27/143359/3029037/4/hindari-impor-kementan-dorong-bulog-gesit-beli-beras-petani

Bulog: Stok beras 50.000 ton di akhir tahun

Perum Bulog memperkirakan, stok beras pada akhir tahun akan berkurang drastis dari posisi saat ini 1,7 juta ton untuk beras medium.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, saat ini, stok beras Bulog terdiri dari stok beras medium untuk public service obligation (PSO) sebanyak 1,1 juta ton dan 600.000 ton beras premium untuk komersial. Namun, pada Oktober dan November, Bulog akan menyalurkan beras sejahtera (rastra) sebesar 500.000 ton dari PSO yang ada.

"Sampai Desember kami masih cukup meski ada tambahan rastra dua bulan, tapi hampir habis stoknya," ujar Djarot, Minggu (27/9).

Nah Djarot memperkirakan penyerapan beras untuk PSO akan sulit karena rata-rata harga beras sudah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Karena itu, Bulog hanya bisa membeli dengan harga komersial untuk stok beras jenis premium untuk komersial.

Karena itu, Bulog memperkirakan stok beras PSO pada akhir tahun hanya sebanyak 50.000 ton saja. "100.000 ton saja nggak sampai, mendekati 50.000 ton," imbuhnya.

Dengan stok serendah itu, maka Bulog tidak memiliki stok beras untuk menutupi kebutuhan bulan Januari 2016. Salah satu alternatif yang akan Bulog lakukan adalah menggunakan beras premium untuk menutupi kebutuhan beras dalam negeri.

http://nasional.kontan.co.id/news/bulog-stok-beras-50000-ton-di-akhir-tahun

Bulog: Stok Beras Harus Diamankan

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menilai, impor beras memang dibutuhkan. Meski begitu, dia tidak menjelaskan secara pasti apakah volume yang dibutuhkan mencapai 1,5 juta ton.

Djarot menyebutkan, hingga Kamis (24/9/2015) kemarin beras yang ada di gudang Bulog ada sebanyak 1,7 juta ton, terdiri dari 1,1 juta ton beras medium untuk rastra (beras sejahtera), dan 600.000 ton beras komersial jenis premium.

"Dengan 1,1 juga ton kami bisa mencukupi kewajiban rastra sampai dengan Desember, termasuk tambahan dua bulan," kata Djarot, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Akan tetapi, perhitungan Bulog, sisa beras rastra akhir tahun nanti sangatlah minim, hanya 50.000-60.000 ton. Kalaupun ditambah dengan beras premium komersial, maka stok akhir tahun ini hanya kisaran 600.000-700.000 ton.

"Jadi pertanyaan kita, stok tersebut cukup aman untuk menghadapi 2016? Ini menjadi pertanyaan besarnya," kata Djarot.

Apalagi karena El Nino, akan terjadi kemunduran masa panen 2016. "Nah ini yang mungkin menjadi pertimbangan beliau (Jusuf Kalla), tidak mau bermain-main dengan beras yang jadi kepentingan masyarakat banyak," pungkas Djarot.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/25/133130526/Bulog.Stok.Beras.Harus.Diamankan

Impor Sapi dari Australia, Bulog Siap Jual Rp 37.000/Kg

Perum Bulog mulai mendistribusikan sapi-sapi impor siap potong di Jawa Barat dan Jabodetabek. Sebanyak 7.100 ekor dari 50.000 ekor yang diberikan pemerintah sudah masuk ke Indonesia.

Kepala Divisi Perdagangan Perum Bulog Agus Dwi Indarto mengatakan, Bulog menjual secara umum sapi siap potong impor. Harga sapi bobot hidup pada kisaran Rp 37.000-Rp 39.000/kg tergantung kualitas.

“Paling murah Rp 37.000/kg, jadi kalau harga setiap sapi tinggal kalikan saja beratnya, sapi hidup loh. Silakan kalau ada yang mau beli bisa mengajukan PO (purchase order) secara langsung ke kita. Bisa ke kantor Divre (divisi regional), kantor pusat, atau kandangnya langsung di PT Berdikari,” terang Agus kepada detikFinance di gudang Bulog Kelapa Gading, Selasa (22/9/2015)

Harga daging sapi bobot hidup Bulog lebih murah ketimbang harga sapi di kandang-kandang milik perusahaan penggemukan sapi (feedloter) swasta. Untuk kualitas sapi dengan harga Rp 37.000/kg di Bulog, rata-rata feedloter saat ini menjualnya pada kisaran Rp 38.000-38.500/kg.

Agus menuturkan, dari total 7.100 ekor sapi yang telah dikapalkan dari Australia, sebanyak 200 ekor sapi telah dilepas ke pasar lewat operasi pasar murah, maupun dijual secara langsung.

Dalam penjualan secara langsung, Bulog mensyaratkan pembeli sapi harus memotong sapi-sapi tersebut di rumah potong hewan (RPH) yang sudah ditentukan.

“Pokoknya sapi harus dipotong di 34 RPH yang kita tetapkan sudah memiliki standar sertifikasi dari Australia. Jadi tidak bisa dipotong sembarangan,” katanya.

Bulog menawarkan kepada masyarakat umum untuk membeli daging sapi siap potong tersebut.

"Kalau mau ambil silakan tinggal buat PO (purchase order) atau surat pemesanan. Daftarnya bisa ke kantor Bulog wilayah atau pusat, bisa juga ke kandangnya langsung di PT Berdikari (Persero). Kalau tidak tahu, kita bisa contohkan,” jelas Agus.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi, pemesan sapi impor Bulog harus memotong di rumah potong hewan (RPH) yang sudah ditetapkan Bulog. “Pokoknya sapi harus dipotong di 34 RPH yang kita tetapkan sudah memiliki standar sertifikasi dari Australia. Jadi tidak bisa dipotong sembarangan,” ujar Agus.

Agus melanjutkan, untuk pembelian pihaknya saat belum membatasi batasan maksimal jumlah sapi yang dibeli. Menurutnya, ada pelacakan rutin yang dilakukan Bulog sehingga sapi-sapi siap potong tersebut tidak borong oleh satu perusahaan atau untuk dijual kembali.

“Belum ada batas maksimal. Kita kan bisa trace, hari ini beli 20, besoknya beli 100, besoknya lagi beli 100. Itu akan kita curigai,” tuturnya.

http://finance.detik.com/read/2015/09/22/200233/3026060/4/impor-sapi-dari-australia-bulog-siap-jual-rp-37000-kg

Gelar Pasar Murah, Bulog Berharap Dagangannya Tak Laku?

Pasar murah yang digelar Perum Bulog bertolak belakang dengan kegiatan pasar murah oleh instansi atau perusahaan lain. Perusahaan milik negara tersebut malah menginginkan dagangannya tak laku. "Kalau tak laku, artinya harga pasar stabil. Justru, kalau laku, pasar sedang tak stabil," ucap Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, Selasa, 22 September 2015.

Dia mengatakan tujuan pasar murah adalah menstabilkan harga di pasar. Kegiatan ini rutin dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan, yang berpotensi menimbulkan lonjakan harga.

Dalam operasi pasar murah hari ini, Bulog menjual 140 ton beras dan 8 ton daging sapi di 21 titik di Jakarta. Untuk beras, Bulog mengeluarkan stok dengan kualitas premium seharga Rp 9.000-9.600 per kilogram. Sedangkan daging sapi dijual Rp 90 ribu per kilogram.

Selain daging sapi, Bulog menyediakan 48 ekor sapi hidup yang akan dibawa ke Rumah Potong Hewan (RPH) Cibitung. Setelah dipotong, daging sapi akan disebar ke titik-titik pasar tersebut.

Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan Robert Bintaryo berujar, pasca-Lebaran pada Juli lalu, terjadi gejolak harga di pasar. Salah satunya harga daging sapi yang sempat hampir menembus Rp 140 ribu per kilogram pada bulan lalu. Pemerintah, tutur dia, mengkhawatirkan harga daging akan kembali melonjak pasca-Idul Adha. “Ada pengaruhnya pada pasokan,” kata Robert.

Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan gejolak harga sebelum menjadi kenyataan. Salah satunya dengan pemanfaatan sapi impor dari Australia sebanyak 50 ribu ekor hingga Desember mendatang. Sebanyak 7.000 ekor sudah mendarat di Indonesia pada awal September lalu.


http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/22/090702746/gelar-pasar-murah-bulog-berharap-dagangannya-tak-laku

JK Putuskan Impor Beras, Ini Kata Bos Bulog

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memutuskan akan ada impor beras untuk menjaga stok dan harga beras di dalam negeri. Hal ini setelah mempertimbangkan kondisi kekeringan dan produksi beras yang masih perlu dihitung ulang.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Ia mengaku siap melaksanakan impor beras bila menerima penugasan langsung dari pemerintah.

"Itu saya masih bicara mungkin ya. Karena saya sendiri belum dengar langsung. ‎Kalau memang kebijakan begitu ya memang beliau (JK) yang punya kebijakan," kata Djarot ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Djarot mengatakan faktor fenomena El Nino berdampak kondisi produksi pertanian. Namun di awal tahun depan juga ada potensi cuaca ekstrem lainnya.

"Dampak El Nino itu biasanya diikuti oleh La Nina atau hujan yang berlebihan. Mungkin juga banjir. Jadi stok harus diamankan," katanya.

Menurutnya, keputusan impor bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat. Bahwa, ada kepastian pasokan beras meski terjadi kondisi alam yang menghambat produksi beras nasional.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tadi pagi mengumpulkan‎ beberapa menteri terkait di kediamannya, yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti. Salah satu keputusannya adalah soal rencana impor beras untuk menjaga stok beras Bulog yang hanya 1,5 juta ton dari angka ideal seharusnya 2,5-3 juta ton.

"Ini kan masalahnya kekeringan. Ya kita tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang pada perkiraan yang bisa salah. Karena itulah maka kita buka kemungkinan impor secepatnya. Kita akan melihat itu sebagai kemungkinan, harus buka," kata JK.

http://finance.detik.com/read/2015/09/21/191311/3024901/4/jk-putuskan-impor-beras-ini-kata-bos-bulog

Bulog Mau Bikin Gudang Daging Beku Seperti Dubai

Perum Bulog masih menunggu persetujuan DPR terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2 triliun di 2016. PMN itu akan digunakan untuk pembangunan cold storage (gudang penyimpanan daging beku) seperti yang dimiliki Dubai.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menceritakan, dari hasil kunjungannya bersama Presiden Joko Widodo ke Dubai beberapa waktu lalu. Bulog melihat kebutuhan gudang daging beku, khususnya di DKI Jakarta sudah sangat mendesak.

"Saat kunjungan dengan Presiden, kita lihat di Dubai cold storage yang mereka miliki cukup canggih, dan mampu menampung stok daging beku sesuai kebutuhan. Kita juga perlu, khususnya di Jakarta karena konsumsi dagingnya tinggi," kata Djarot di Jakarta.

Karena itu, menurutnya, saat ini Bulog bersama pemerintah tengah melakukan kajian untuk membangun cold storage yang terintegrasi. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan cold storage ke depan benar-benar bermanfaat.

"Kita harus punya sesuatu yang terintegrasi yang bisa meringankan pekerjaan saudara-saudara kita di pertanian. Saya sangat berharap tahun depan mulai dibangun. Area, kapasitas dan kebutuhan modalnya sedang kita hitung," katanya.

Untuk dana investasi, Djarot mengatakan, masih akan menggunakan anggaran yang dimiliki Bulog sendiri. Selain itu, Bulog juga menunggu persetujuan PMN dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 2 triliun. Tahun ini, Bulog mendapat suntikan PMN sebesar Rp 3 triliun yang akan mulai dicairkan awal Oktober.

Sementara Kementerian Badan Usaha Milik Negara memastikan bahwa PMN untuk perusahaan pelat merah sektor agrobisnis untuk tahun depan tak sebesar tahun ini. PMN dalam RAPBN 2016 hanya diberikan kepada dua BUMN, yakni Perum Bulog sebesar Rp 2 triliun dan PT Rajawali Nusantaran Indonesia (Persero) sebesar Rp 692 miliar namun dalam bentuk non tunai.

http://ekbis.rmol.co/read/2015/09/21/217999/Bulog-Mau-Bikin-Gudang-Daging-Beku-Seperti-Dubai-

DPR Apresiasi Penyerapan Bulog Capai 89 %

DPR apresiasi penyerapan anggaran Bulog hingga bulan Juli tahun 2015 yang telah mencapai angka 89 persen. “Saya apresiasi Bulog sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 telah melaksanakan 89 persen atau Rp17 triliun, dari pagu Subsidi Rastra Tahun 2015 sebesar Rp18,939 triliun,” ujar Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, Kamis (17/9).

Menurut dia, penyerapan yang telah dilakukan oleh Bulog merupakan bukti kinerja yang telah dilaksanakan cukup baik. Contohnya pada program beras raskin yang saat ini telah berubah nama menjadi beras sejahtera (Rastra) lebih memprioritaskan kepada penduduk yang lebih membutuhkan.

“Paling penting bukan namanya tapi yang paling penting adalah kualitasnya yang sampai kepada rumah tangga sasaran (RTS) tidak berkutu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin,” imbuhnya.

http://www.bijaks.net/news/article/7-203711/dpr-apresiasi-penyerapan-bulog-capai-89

Bulog Bangun Cold Storage Daging di 2016

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti berencana membangun cold storage atau gudang penyimpanan untuk daging pada 2016. Pembangunan cold storage ini merupakan hasil dari kunjungan dirinya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu ke Dubai.

"Saya sampaikan apa yang saya lihat di sana dan menurut saya bagus, mungkin suatu saat kita harus punya sesuatu yang terintegrasi yang bisa meringankan pekerjaan saudara-saudara kita di pertanian sehingga mereka hanya produksi saja," kata Djarot di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Djarot menyebutkan, saat ini Bulog bersama pemerintah tengah melakukan kajian untuk membangun cold storage yang terintegrasi. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan cold storage ke depan benar-benar bermanfaat.

"Saya sangat berharap tahun depan mulai bergerak," tambahnya.

Saat ini, kata Djarot, pihak Bulog tengah melakukan kajian mengenai kapasitas, area pembangunan dan sumber produksinya, hingga pergerakan barang tersebut.

Menurut Djarot, wilayah pertama yang berpotensi akan dibangunnya cold storage ini adalah DKI Jakarta, mengingat konsumsi beberapa produk pangan seperti daging sangat besar jumlahnya.

"Ya kan penduduk terbesar di Jakarta untuk sebuah kota. Sehingga kalau Jakarta diamankan kan mungkin lebih smooth di tempat lain," ujarnya.

Mengenai dana investasi, Djarot mengharapkan, masih menggunakan anggaran yang dimiliki Perum Bulog sendiri. Bulog sendiri telah mengajukan PMN dalam RAPBN 2016. Namun, dirinya masih belum mengetahui berapa total investasi yang dibutuhkan untuk membangun cold storage.

"Belum, wong saya masih hitung per kapasiti kan. Itu bisa untuk daging, untuk ayam, ikan, bisa untuk hortikultura dan sebagainya," tandasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/09/18/320/1216596/bulog-bangun-cold-storage-daging-di-2016

Kepala Bulog: Stok Beras Aman hingga Desember

Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden.

Djarot dan JK berbicara tentang kegiatan Bulog, juga masalah beras dan daging. Djarot menyebut, Wapres JK meminta Bulog hadir jika terdapat masalah pangan di tengah masyarakat. Wapres pun meminta Bulog dapat mempersiapkan ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha.

"Alhamdulilah kalau bicara beras sampai Desember tahun ini aman. Posisi stok hari ini kami punya sekitar 1,7 ton, kita terus bergerak," kata Djarot usai bertemu dengan Wapres di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2015).

Djarot menyebut, Bulog berharap hujan segera turun agar panen raya tak mundur. Sebab, kemunduran panen membuat penyerapan terhadap beras sedikit merepotkan.

Jika tak hujan, panen akan mundur, yang mengakibatkan efek berantai dengan mundurnya panen tahun depan. Dengan mundurnya panen, Bulog harus menyiapkan stok beras yang cukup besar akhir tahun ini untuk menutup kekurangan yang ada.

"Ini tentu problem yang sama-sama kita berdoa semoga hujan cepat datang supaya petani cepat menggarap sawah sehingga kalau September-Oktober sudah bisa tanam kan berarti Januari atau Februari sudah bisa panen, berarti kan meringankan. Tapi kalau Sampai hujan mundur, tentu agak berat ya," pungkas Djarot.

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/18/432424/kepala-bulog-stok-beras-aman-hingga-desember

Bulog Khawatirkan Panen Mundur Akibat El-nino

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengkhawatirkan kondisi el-nino yang masih berlangsung di Indonesia. Sebab, jika hujan tidak kunjung datang akan berdampak kepada mundurnya musim panen di Indonesia.

Djarot menyebutkan, stok beras sampai Desember 2015 masih dalam level aman. Sampai saat ini, dirinya mengatakan, stok beras berjumlah 1,7 juta ton dan angka stok tersebut akan terus bergerak.

"Harapan kita cuma satu, yaitu moga-moga segera datang hujan supaya panen ini enggak mundur," kata Djarot di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Djarot menyebutkan, kemunduran musim panen yang jatuh pada akhir 2015 akibat musim hujan belum tiba juga akan merepotkan musim panen pada musim-musim panen selanjutnya.

"Karena kemunduran panen mengakibatkan kerepotan kita untuk penyerapan stok di akhir tahun ini, bicara hujan maka bicara tahun depan panen, bicara tahun depan panen yang mundur maka harus kita siapkan stok yang cukup besar di akhir tahun ini," tambahnya.

Oleh karena itu, kata Djarot, permasalahan-permasalahan mundurnya musim panen akibat kekhawatiran musim hujan yang tidak kunjung datang menjadi pekerjaan rumah bagi Perum Bulog dan pemerintah sendiri.

"Kita berdoa semoga hujan cepat datang supaya petani cepat menggarap sawah sehingga kalau September-Oktober sudah bisa tanam kan berarti Januari atau Februari sudah bisa panen berarti kan meringankan," kata Djarot.

"Tapi kalau sampai hujan mundur tentu agak berat ya. Artinya bukan terakhir, tapi yang harus kita siapkan Desember kan sangat berhubungan dengan datangnya hujan saat ini," tutupnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/09/18/320/1216586/bulog-khawatirkan-panen-mundur-akibat-el-nino

Ini Upaya Bulog Perbaiki Kualitas Beras

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) berjanji untuk memperbaiki kualitas beras untuk disalurkan dalam program keluarga sejahtera (rastra).

"Kami berjanji dan berupaya memperbaiki kualitas beras untuk program yang ada, misalnya raskin, rastra, atau golongan lainnya. Salah satu yang telah kami lakukan dalam 1X24 jam Bulog akan menggantikan beras yang diterima dengan kualitas di bawah standar," kata Djarot dalam rapat dengan Komisi IV DPR-RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Selain itu, Bulog melakukan kerja sama dengan dinas sosial terkait untuk melakukan pengecekan bersama kepada kondisi beras dalam gudang Bulog.

"Waktu penyerahan di titik distribusi kami menyiapkan sampel untuk dilakukan pengecekan apakah beras ini masih layak atau tidak. Kalau ada yang tidak layak dalam 1x24 jam, Bulog akan menggantinya dengan beras yang layak," ujarnya.

Djarot menambahkan bahwa saat ini Bulog tengah membangun sebuah sistem untuk menjaga kualitas berasnya agar tetap terkontrol. "Standard operating procedure (SOP) yang terbaru adalah packing pertama menggunakan packing 50 kg. Kemudian baru kami lakukan repacking 15 kg satu bulan atau maksimum dua bulan menjelang pengiriman," tambahnya.

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/09/18/73036/ini-upaya-bulog-perbaiki-kualitas-beras.html

Pengelolaan Pangan Mencemaskan

Menarik mencermati data harga komoditas pangan selama 20 bulan terakhir ini. Tahun 2014, harga pangan relatif stabil kecuali untuk cabai dan bawang merah. Selisih harga beras medium rata-rata nasional per kilogram antara yang terendah (Januari 2014) dan tertinggi (Desember 2014) hanya terpaut Rp 567.

Pada tahun tersebut, produksi padi Indonesia menurun 0,63 persen dan Indonesia mengimpor 1,225 juta ton beras. Harga daging sapi juga relatif stabil dengan perbedaan harga terendah (Maret 2014) dan tertinggi (Desember 2014) sebesar Rp 2.890. Hal yang sama juga terjadi pada daging ayam broiler (Kementerian Perdagangan, 2014 dan 2015).

Drama pangan dimulai pada Januari 2015. Hanya dalam tempo relatif singkat, harga beras medium melonjak menjadi Rp 10.375 pada bulan Maret 2015 dari Rp 9.645 pada bulan Januari. Bahkan, di Jakarta, harga beras mencapai Rp 11.217 per kg (Info Pangan DKI, 2015). Kenaikan harga sempat tidak terkendali hingga 30 persen baik untuk beras medium dan premium. Harga kemudian turun karena tertolong oleh panen raya. Mulai Mei, harga meningkat perlahan dan saat ini sudah mendekati puncak harga pada bulan Maret 2015. Diperkirakan harga beras pada bulan September akan melampaui bulan Maret dan terus meningkat hingga akhir tahun ini.

Gejolak harga beras ini sungguh ironis di tengah pernyataan berulang kali Menteri Pertanian bahwa Indonesia pada tahun 2015 ini akan menghentikan impor beras karena terjadi lonjakan produksi padi fantastis 6,64 persen dan surplus 4,7 juta ton gabah kering giling dibandingkan tahun sebelumnya.

Drama beras belum selesai, muncul gejolak harga bawang merah. Harga bawang merah yang turun sedikit pada bulan Februari tiba-tiba melonjak tajam dan mencapai puncaknya pada Juni 2015 sebesar Rp 32.996 per kg atau naik 52 persen. Tidak menunggu waktu lama, dalam tempo dua bulan, harga bawang merah menukik tajam ke bawah dan saat ini lebih rendah dibandingkan harga terendah bulan Februari 2015.

Petani-petani di sentra bawang merah sangat terpuruk karena harga tiba-tiba jatuh menjadi Rp 5.000, bahkan Rp 4.000 per kg, padahal ongkos produksi saat ini mencapai Rp 7.000 per kg. Selain bawang merah, petani tomat juga mengalami penderitaan akibat harga tomat yang jatuh menjadi hanya Rp 200-Rp 400 per kg di beberapa sentra produksi.

Belum selesai dengan beras dan hortikultura, harga daging sapi dan daging ayam ikut berulah. Untuk daging sapi, gejala kenaikan harga sudah tampak sejak Mei 2015, yang naik terus tiap bulan dan mencapai puncaknya pada Agustus 2015.

Di Jakarta, lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, yaitu 14,8 persen, dibandingkan bulan sebelumnya. Harga daging sapi rata-rata bulan Agustus 2015 sudah mencapai Rp 115.130 per kg, padahal dua bulan sebelumnya Rp 99.382. Drama daging sapi dilengkapi dengan mogok berjualan para penjual daging sapi di beberapa kota besar dan harga sempat menyentuh Rp 140.000 per kg.

Setali tiga uang dengan harga daging sapi adalah harga daging ayam broiler. Secara nasional, harga daging ayam broiler mulai menanjak naik dari harga terendahnya pada Maret 2015, yaitu Rp 26.817 per kg. Harga melonjak terus pada bulan-bulan berikutnya dan mencapai Rp 33.523 per kg pada Agustus. Di Jakarta, harganya bahkan mencapai Rp 35.400 dan sempat melonjak di atas Rp 40.000 per kg, yang diikuti mogok massal penjual daging ayam di sejumlah kota besar.

Spekulan dan kebijakan pemerintah

Pergerakan harga pangan yang mengkhawatirkan ini menyebabkan masyarakat umum dan petani kecil sama-sama menderita. Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani justru turun tiga bulan berturut-turut pada puncak musim panen, yaitu Maret, April, dan Mei 2015. Ketika panen raya sudah berakhir dan gabah serta beras tidak lagi di tangan mereka, harga melonjak dan ikut mengerek NTP ke atas. Sebagaimana konsumen pada umumnya, petani merupakan net consumer pangan. Saat ini, harga hampir semua pangan pokok stabil tinggi dan cenderung terus menguat hingga akhir tahun, lampu merah bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Menyikapi hal ini, para pejabat selalu menyatakan bahwa gejolak harga pangan tersebut disebabkan ulah spekulan atau mafia pangan. Dalam wacana akademis, spekulan pangan tidak mengarah pada kartel dan upaya menahan stok, tetapi lebih pada spekulasi finansial (Bar-Yam and Lindsay, 2012). Sekitar 40 persen volatilitas harga pangan dalam lima tahun terakhir jika dirunut berakhir di institusi finansial.

Jika demikian, lalu apa penyebab gejolak harga pangan yang mengkhawatirkan ini? Krisis beras pada awal tahun disebabkan stok beras nasional berada dalam posisi terendah selama tiga tahun terakhir ini yang lupa diantisipasi pemerintah. Awal Januari 2015, stok beras nasional hanya 5,5 juta metrik ton, turun dari 7,4 juta metrik ton dua tahun sebelumnya dan 6,48 juta metrik ton setahun sebelumnya (DA Santosa, "Waspada Pangan 2015", Kompas, 10/3). Harga beras yang terus meningkat selama empat bulan terakhir ini lebih disebabkan gangguan produksi dan stok yang tidak memadai, bukan ulah spekulan. Kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di banyak tempat mengarah pada hal tersebut sehingga produksi tahun ini kemungkinan sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2014.

Bagaimana dengan daging sapi dan daging ayam? Kenaikan harga daging sapi dan ayam sebenarnya sudah dimulai sejak April 2015. Kenaikan harga daging sapi menyiratkan kelangkaan stok. Justru pada kondisi demikian pemerintah memutuskan memotong kuota impor dari 250.000 ekor menjadi hanya 50.000 ekor pada kuartal III (Juli-September 2015). Akhirnya, harga daging sapi melonjak tidak terkendali dan bertahan tinggi hingga saat ini.

Sejak April 2015, harga jagung terus meningkat, yang menyiratkan gangguan produksi jagung nasional. Ketika produksi jagung mengalami gangguan, pemerintah justru mengambil keputusan mendadak menghentikan kekurangan impor jagung (komponen terbesar pakan ayam) sebesar 1,35 juta ton dengan asumsi seolah-olah akan terjadi peningkatan produksi jagung nasional 1,66 juta ton pada 2015.

Dengan demikian, asumsi yang dibangun pemerintah bahwa penyebab gejolak harga daging sapi dan daging ayam adalah ulah spekulan sangat spekulatif, menyederhanakan persoalan sekaligus upaya melepas tanggung jawab dan menghindar dari kesalahan yang dibuat pemerintah sendiri.

Upaya mengatasi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan yang akan terjadi. Pertama, desain dan implementasi kebijakan harus betul-betul dilandaskan pada fakta dan data yang akurat. Akurasi juga meliputi peramalan produksi, informasi pasar, dan dampak setiap kebijakan terhadap banyak pihak dan kelompok di masyarakat. Penetapan kebijakan yang sangat mendadak, apalagi tidak disertai dengan data yang akurat, akan mendistorsi pasar dan merusak sistem yang ada.

Kedua, meningkatkan tata kelola stok pangan publik. Tata kelola yang buruk di lembaga yang mengelola stok pangan nasional berkontribusi terhadap volatilitas harga pangan. Negara harus mampu membuat lembaga pangan dengan pengelolaan yang independen dan bebas dari berbagai kepentingan. Lembaga tersebut harus mampu mengelola stok pangan nasional, meliputi waktu dan kuantitas pelepasan stok ataupun pembelian untuk meningkatkan stok.

Ketiga, kerja sama antara sektor publik/pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Perilaku yang menciptakan ketidakpercayaan dan konflik pemerintah versus swasta justru menyebabkan situasi semakin memburuk dan berkontribusi nyata terhadap gejolak harga pangan (Pinstrup-Andersen, 2015). Jika konflik tersebut terus-menerus terjadi sebagaimana dipertontonkan di masyarakat akhir-akhir ini, stabilisasi harga pangan hanyalah sebuah ilusi.

Keempat, peningkatan kesejahteraan petani kecil dan investasi infrastruktur di pedesaan harus menjadi sasaran besar pembangunan pertanian dan pangan. Kesejahteraan petani yang meningkat akan meningkatkan kegairahan dalam berusaha tani. Peningkatan produksi hanyalah reward dari upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Terakhir, semoga dalam situasi pelemahan rupiah dan perekonomian seperti saat ini, pejabat pemerintah lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan dan jauh dari politik pencitraan yang dikemas dalam data dan angka bermasalah. Kita sama-sama berharap bahwa gambaran suram bencana pangan yang menghadang pada akhir tahun dan berlanjut pada tahun 2016 akan berakhir menjadi ilusi belaka.

DWI ANDREAS SANTOSAGURU BESAR IPB; KETUA UMUM AB2TI; MANTAN ANGGOTA POKJA TIM TRANSISI JOKO WIDODO-JUSUF KALLA

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150918kompas/#/8/

Bulog Minta Payung Hukum Sebagai Stabilisator Harga Pangan

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Djarot Kusumayakti, mengatakan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan memerlukan payung hukum supaya tidak ada kekeliruan interprestasi di kalangan banyak pihak.
 
“Kan sebagian sudah ada sebagai stabilisator stok maupun harga pada beras. Sekarang kan problemnya ada pengembangan-pengembangan ke komoditas lain. Di sini kan yang kita inginkan adanya dukungan payung hukum supaya tidak ada kekeliruan interpretasi,” kata Djarot Kusumayakti kepada satuharapan.com usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog, di Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Kamis (17/9).

Sebelumnya, pemerintah berencana memperluas peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga pangan, tidak hanya beras, tapi juga jagung dan kedelai. Bulog diberikan beban kerja baru oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan masyarakat terhadap tujuh komoditas unggulan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.

Fungsi Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan bahan pangan pokok dengan mengelola 10 persen persediaan pangan pokok membutuhkan dukungan kelembagaan pangan yang tetap.

“Membutuhkan payung hukum atau regulasi atas tambahan penugasan kepada perum Bulog dan memperoleh jaminan kredit pemerintah,” kata dia dalam penjelasannya pada RDP dengan Komisi IV DPR RI.

Selain itu Bulog membutuhkan anggaran penugasan stabilisasi harga komoditi lain (seperti kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai). “Penggantian biaya pelaksanaan kegiatan penugasan komiditi selain beras yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya.

Komoditas unggulan yang harus dijaga stabilitas harga dan pasokannya adalah beras dan kedelai. Dua komoditas ini menjadi fokus utama Dirut Bulog ke depannya.

Sementara itu dalam kesimpulan RDP, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menerbitkan payung hukum atas penambahan penugasan kepada perum Bulog sebagai stabilisator harga dan pasokan harga pangan pokok sebesar 10 persen dari kebutuhan pangan pokok nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menerbitkan payung hukum berkaitan dengan hasil keputusan Rapat kerja komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 agar pemerintah menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan konsumsi pangan nasional pertahun dengan memperkuat perum Bulog menjadi stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategisnya,” demikian salah satu kesimpulan RDP itu.

http://www.satuharapan.com/read-detail/read/bulog-minta-payung-hukum-sebagai-stabilisator-harga-pangan

Salurkan Rasta 14 Bulan, Bulog Minta Tambahan Dana Rp 3,4 Triliun

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tahun ini mendapat penugasan pemerintah untuk menyalurkan beras raskin (rakyat miskin) yang telah berganti nama menjadi rastra (beras untuk keluarga sejahtera) dari 12 bulan menjadi 14 bulan. Bulog akan menyalurkan beras rastra untuk bulan ke-13 dan ke-14.

Perum Bulog mengusulkan dalam rapat kerja dengan anggota DPR Komisi IV penambahan anggaran untuk penyaluran rastra ke-13 dan ke-14 yaitu sebesar Rp 3,4 triliun. Sebab anggaran yang telah disusun sebelumnya hanya sampai bulan ke-12

Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti menyampaikan, posisi hingga September 2015 rastra yang sudah tersalur 70,59% dari total penugasan tahun ini dengan asumsi 12 bulan.

"Sampai September rastra tersalur 70,59%. Asumsi ini dengan penyaluran 12 bulan. Tahun 2015 ini kami dengar keputusan pemerintah ada rastra bulan ke-13 dan ke-14. Anggarannya masih perlu dibahas," ujar Djarot Kusumayakti dalam rapat dengan anggota DPR Komisi IV, Kamis (17/9/2015).

Beras rastra yang disalurkan yaitu beras PSO atau medium. Djarot mengatakan, posisi stok Bulog hanya cukup hingga Desember. Selain itu, Djarot menyampaikan perlu dipersiapkan cadangan awal tahun agar tidak sampai terjadi kelangkaan.

"Rastra cukup ada untuk pembayaran 12 bulan. Desember nanti hanya tersisa stok 60.000 ton. Tahun depan perlu langkah khusus supaya tidak terjadi kelangkaan di awal tahun. Kami harap Kementerian Keuangan bisa menambah anggaran Rp 3,4 triliun," terang Djarot.

http://finance.detik.com/read/2015/09/17/121531/3021400/4/salurkan-rasta-14-bulan-bulog-minta-tambahan-dana-rp-34-triliun

Stok Beras Bulog dan El Nino

Pada Juni lalu, pemerintah mengangkat Direktur Utama dan Direktur Pengadaan Bulog yang baru, dengan harapan terwujudnya pengadaan beras 4 juta ton. Targetnya tinggi dengan ”asumsi kuat” keberhasilan peningkatan produksi beras.

Pertumbuhan produksi padi (ARAM I) pada tahun 2015 mencapai 6,65 persen atau tertinggi kedua dalam 20 tahun terakhir. Namun, risiko pertumbuhan produksi padi tetap tinggi karena ancaman El Nino hingga akhir tahun akan berdampak tidak saja pada produksi padi pada musim gadu tahun ini, tetapi juga produksi musim panen raya tahun depan.

Pemerintah sekarang menginginkan peran Bulog ”serba besar”: stok awal harus tinggi, pengadaan gabah/beras harus besar tanpa impor, harus mampubersaing dengan pedagang swasta, pengadaan gabah harus dominan dan langsung dari petani, kualitas pelayanan publik juga harus prima dengan beras berkualitas.
Pada minggu ketiga Agustus ini,Bulog baru mampu memperoleh pengadaan beras/gabah 1,78 juta ton setara beras, komersial hanya 233.000 ton. Kalau Bulog tetap mempertahankan kualitas gabah/beras standar harga pembelian pemerintah (HPP) dan tidak ada ”paksaan” terhadap petani/penggilingan padi dengan mengerahkan TNI/Polri (Kompas, 27/8), hampir tidak mungkin Bulog mampu menambah pengadaan beras PSO (public service obligation) lebih dari 300.000 ton hingga akhir tahun ini.

Harga gabah/beras di pasar telah jauh di atas HPP, cenderung naik dengan laju yang lebih cepat dalam periode puncak paceklik November-Januari.

Kuatkah Bulog/pemerintah untuk mengelola instabilitas harga beras? Stok beras Bulog kurang, hanya 1,5 juta ton dengan ketahanan stok enam bulan mendatang.Kalau tambahan pengadaan tercapai 300.000 ton, stok akhir tahun menjadi sekitar 800.000 ton (padahal seharusnya minimal 1,5 juta ton), atau terendah dalam 10 tahun terakhir.

Pada saat sekarang, posisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) negatif, telah menguras stok operasional Bulog.Kalaupun pemerintah segera memperkuat volume CBP, posisi stok akhir tidak berubah, hanya memindahkan stok operasional Bulog ke CBP, tanpa perubahan volume dan kualitas beras CBP.

Intervensi Bulog

Awalnya, Bulog dibangun sebagai lembaga parastatal untuk mengoreksi kegagalan pasar (market failure), terutama pada musim panen raya. Dalam posisi petani yang jumlahnya banyak, daya tawar lemah. Petani cenderung segera menjual gabah hasil panen raya dengan berbagai alasan: membiayai tanaman berikutnya, bayar utang, dan biaya sekolah anak.

Di pihak lain, posisi pembeli gabah yaitu penggilingan padi (PP) ”relatif kuat”. Bulog berperan mengoreksi keadaan itu. Bulog membeli gabah/beras melalui Koperasi Unit Desa, bukan langsung dari individu petani. Koperasi dibangun untuk tujuan pemerataan dan menggerakkan ekonomi pedesaan.

Apabila pasar gabah telah berfungsi normal, harga gabah/beras telah terangkat di atas HPP, maka selesailah tugas Bulog. Bulog tidak dirancang untuk bersaing dengan PP/pedagang swasta dalam merebut gabah/beras di pasar. Kalau itu dilakukanBulog sebagai perusahaan besar dan pada musim panen gadu yang umumnya pasar gabah telah normal, harga gabah/beras pasti naik dengan laju yang lebih cepat. Maka, kegagalan pasar berpindah ke kegagalan pemerintah (government failure).

Kekeliruan respons pemerintah

Bulog kembali berperan mengoreksi pasar konsumen, khususnya pada musim puncak paceklik (November-Januari) melalui instrumen operasi pasar.Kalau Bulog menguasai jumlah CBP yang cukup dengan beras berkualitas, pasti pelaku usaha enggan berspekulasi. Hal itulah yangbelum ditata pemerintah.

Pemerintah meyakini,instabilitas harga beras sebagai ulah para spekulan. Pada saat yang sama, presiden mendeklarasikan ”tanpa impor” beras, membuang sebuah instrumen penting pengendali harga.

Oleh pelaku pasar, hal tersebut dijadikannya sebagai peluang mencari tambahan keuntungan karena ekspektasi kenaikan harga tinggi pada bulan-bulan mendatang melebihi cost of holding stock termasuk risiko lain seperti pendistribusian stok, ”mengamankannya” apabila diperiksa aparat hukum.Pada saat yang sama, mereka paham tentang situasi produksi, kekuatan stok beras Bulog/pemerintah rendah.

Oleh karena itu, masalah jangka pendek ini perlu diatasi segera oleh pemerintah. Pertama, sebelum ada perubahan kebijakan beras, pemerintah jangan ”memaksa” Bulog melakukan pengadaan besar atau menaikkan HPP pada musim gadu, seperti pernah dilakukan pemerintah pada puncak paceklik akhir 2006 atau awal 2007, diulangi pada periode April-Oktober 2011 tidak berpengaruh signifikan pada jumlah pengadaan.

Menaikkan HPP atau pengadaan di luar jumlah yang wajar pada musim gadu,atau menargetkan pengadaan beras 1,4 juta ton dalam sebulan mendatang (Kompas, 27/8) akan membuat eskalasi kenaikan harga lebih tinggi, memunculkan destabilisasi harga beras.Opsi pengerahan TNI/Polri untuk pengadaan beras perlu ditinjau ulang baik buruknya.

Kedua, segera putuskan plan B, buka pengadaan beras luar negeri untuk memperkuat jumlah dan kualitas stok Bulog dan CBP sehingga ”lebih ampuh” dalam meredam spekulasi harga. Instrumen ini paling ditakuti oleh para spekulan. Mereka hanya takut rugi.

Ketiga, intensifkan program aksi untuk menyelamatkan tanaman padi gadu ini dan program adaptasi untuk musim tanam mendatang.

M Husein Sawit, Senior Advisor Perum Bulog 2003-2010; Tim Ahli Kepala Bulog 1996-2002 

http://print.kompas.com/baca/2015/09/16/Stok-Beras-Bulogdan-El-Nino

Mentan Akan Bangun 1.000 Toko Tani

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR untuk membahas rencana kerja Tahun Anggaran 2016, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajukan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan 1.000 unit toko tani di seluruh Indonesia pada tahun depan.

Toko tani ini, kata Amran, sangat penting untuk menjaga harga di tingkat produsen maupun konsumen. Harga pangan dijaga agar tetap menguntungkan bagi petani, tapi tidak memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Jadi fungsinya hampir mirip Bulog. “Anggarannya (pembangunan 1.000 toko tani-Red) Rp 200 miliar. Jadi di 1.000 toko tani ini kita menempatkan komoditas strategis berdasarkan keunggulan komparatif suatu daerah, sehingga bisa memotong rantai pasokan yang selama ini terlalu panjang,” ujar Amran di selasela rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9).

Menurut dia, toko tani adalah solusi permanen untuk menstabilkan harga pangan. Dengan adanya toko tani, pemerintah tak perlu menugaskan Perum Bulog untuk operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga pangan, sebab toko tani beroperasi sepanjang tahun. “Selama ini kita hanya melakukan operasi pasar. Toko tani ini kerja sama Kemendag, Kementan, dan Bulog,” paparnya.

Pangan Strategis Dia berharap, rantai distribusi pangan yang terlalu panjang bisa dipotong dengan adanya toko tani, sehingga harga di tingkat petani tidak ditekan terlalu rendah, dan harga di tingkat konsumen tidak melambung tinggi. Toko tani akan membeli bahan-bahan pangan strategis langsung dari petani di sentrasentra pangan, lalu menjualnya langsung kepada masyarakat, sehingga tidak banyak perantaranya. “Kita mengharapkan supply chain terpotong, misalnya dari delapan jadi hanya empat. Produsen bisa memasok langsung ke toko. Misalnya pernah terjadi bawang di produsen hanya Rp 6.000 per kilogram tapi di pasar Rp 36.000 per kilogram, naik 500% karena rantai pasoknya terlalu panjang,” kata Amran. Dia menambahkan, 1.000 unit toko tani baru untuk tahun depan akan dibangun di daerahdaerah yang fluktuasi harga pangannya tinggi dan berdampak luas pada harga pangan nasional. Komoditas pangan apapun yang bergejolak akan dijual di toko tani.

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/mentan-akan-bangun-1-000-toko-tani/

Bulog dan Harga Daging Sapi

Sejak program swasembada daging didengungkan pemerintah tahun 1995 lalu, hingga kegagalannya yang dinyatakan Mentan Suswono pada tahun 2014, baru kali ini Bulog dilibatkan secara intensif dalam mengatur dan mengendalikan harga daging sapi. Sesuai dengan penugasan Kemendag melalui surat No.708/2015 tgl 26 Agustus 2015. Namun demikian, dalam memerankan sebagai penyangga harga daging sapi, yang menjadi kendala adalah miskinnya pengalaman Bulog dalam menangani bisnis daging sapi di negeri ini.

Perkembangan Bisnis Daging

Perkembangan bisnis pangan khususnya daging sapi impor dalam duapuluh tahun terakhir ini telah berkembang cukup pesat. Ditahun 90-an sebelum krisis ekonomi dikenal dengan filosofi  ASUH yaitu produk tersebut harus Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Pada masa itu, perkembangan bisnis feedlot tumbuh pesat dan diketahui pula telah muncul berbagai isu penggunaan hormon pertumbuhan dalam pemeliharaan sapi penggemukan. Sehingga konsep ASUH sangat tepat diterapkan dalam rangka mengawal tumbuhkembang industri penggemukan sapi potong.

Pasca krisis ekonomi, diawal tahun 2000-an konsep tersebut berubah menjadi BASUH, yaitu Bayar, Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Pada periode ini, telah terjadi perubahan paradigma bisnis daging sapi dengan konsep ‘bayar kontan’, tidak lagi dikenal sistem pembayaran dengan pola kredit. Hal tersebut dikarenakan, pasca krisis ekonomi para pengusaha feedlot sebagai importir tidak lagi menggunakan sistem kredit usance L/C (6-12 bulan) dalam belanja sapi impornya. Seluruh perbankan saat itu, menerapkan cara bayar kontan sebagai dampak krisis ekonomi. Dampak lanjutannya, semua bisnis sapi dan daging sapi di tingkat eceran pun tidak lagi menggunakan sistem kredit.

Selanjutnya, dalam sepuluh tahun terakhir sistem bisnis ini ternyata telah berubah kembali menjadi BASUH LAGI, yaitu: Bayar, Aman, Sehat, Utuh, Halal,  Lingkungan hidup, Animal Welfare, Gizi dan  Intelectual Property Right. Perubahan paradigma ini terjadi karena tuntutan sistem perdagangan dunia, yang menghendaki terjadinya peningkatan produktivitas dan kualitas produk, sebagai dampak diterapkannya sistem perdagangan global. Kasus yang terjadi di tahun 2011 lalu dimana pihak Australia telah ‘menghukum’ bisnis RPH (rumah potong hewan) Indonesia yang melakukan ‘kekejaman’ dalam proses penyembelihan ternak sapi impor. Sehingga unsur “animal welfare” menjadi prasyarat penting  dan mewarnai dalam bisnis daging sapi di negeri ini. Akhirnya, semua bisnis feedloter yang menggunakan sapi impor harus menggunakan sistem rantai pasok yaitu ESCAS (export supply chain assurance system) yang berstandar dan diaudit oleh auditor independen. Demikian juga halnya dalam penerapan ‘lingkungan hidup’, gizi sebagai kualitas pangan, dan ‘hak kekayaan intelektual’ sebagai produk yang harus dilaksanakan dan dilindungi.

Peran Bulog 

Pada tahun 1995, Soehadji sebagai Dirjen Peternakan kala itu, mengajukan konsep yang dikenal dengan ‘gaung lampung’. Yaitu konsep yang ditujukan bagi keseimbangan supply demand daging sapi dengan harapan terjadinya iklim bisnis yang kondusif antara peternakan rakyat, perusahaan feedlot dan importir daging sapi. Kelahiran konsep ini terjadi, karena pada saat itu telah dirasakan bahwa pesatnya tuntutan permintaan akan daging sapi yang tidak diimbangi oleh kemampuan produksi dalam negeri. Konsep ini memiliki tiga azas, yaitu kelestarian sumber daya ternak; keseimbangan pasokan dan permintaan; serta azas kecukupan dan kemandirian.

Gaung lampung adalah konsep yang memerankan tiga kelompok usaha atas kontribusinya terhadap konsumsi daging nasional pada waktu itu tahun 1995, yaitu; Peternak Rakyat merupakan tulang punggung karena mampu berkontribusi 78%, feedloter sebagai pendukung  berkontribusi 17% dan importir daging adalah penyambung berkontribusi 5%. Namun dalam perjalanannya, ternyata konsep tersebut tidak mampu bertahan dan tidak lagi digunakan oleh pemerintah dalam mengawal program swasembada daging sapi. Pasalnya, dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi fluktuasi yang sangat tajam telah terjadi perubahan komposisi distribusi yang drastis terhadap konsumsi daging nasional. Di tahun 2010-2011 rasio impor dan produksi dalam negeri bahkan telah mencapai angka (53 : 47)% yang memberikan implikasi terhadap perubahan harga yang tidak terkendali.

Sebenarnya, kelemahan dari konsep ini tidak melibatkan Bulog sebagai penyangga yang akan mengatur fluktuasi harga. Sesungguhnya hal ini wajar-wajar saja, sebab saat itu azasnya hanya menyentuh persoalan sumberdaya ternak, keseimbangan pasokan dan kecukupan serta kemandirian. Oleh karenanya, dalam mengaktualisasi ‘gaung lampung’, perlunya menambahkan kestabilan harga didalamnya, sehingga mutlak diperlukan keterlibatan Bulog dalam menyangga ketersediaan daging sapi di dalam negeri. Pada situasi saat ini sangat diperlukan Bulog memegang kendali ‘penyambung’ daging impor. Artinya, pengendalian daging impor harus berada di tangan Bulog. Hal ini dikarenakan, daging merupakan komoditi hilir yang harus dikendalikan oleh pemerintah, yang selama ini dilepas dipasar bebas sehingga merupakan bola liar  yang sulit dikendalikan.

Berkaitannya dengan hal tersebut, Bulog dapat melakukan dua cara pendekatan pengendalian, yaitu yang berasal dari produk impor dan domestik. Berkenaan  pengendalian daging yang berasal dari produk domestik, Bulog tidak perlu memiliki usaha peternakan sapi potong, baik breeding maupun feedlot. Akan tetapi Bulog harus mampu ‘menguasai’ sejumlah skala usaha yang mampu menghasilkan paling tidak 10 % dari pangsa permintaan akan daging sapi. Artinya Bulog harus mampu bermitra dengan pengusaha feedlot dan industri prosesing daging sapi di dalam negeri. Sementara itu, pengendalian daging import, Bulog harus menguasai 100 % kebijakan impor daging yang selama ini dilepas bebaskan tanpa kendali. Tentunya Bulog dengan para pelaku bisnis pasca panen berkewajiban melakukan pembinaan RPH sebagai industri yang menghasilkan daging bukan lagi sebagai tempat jasa pemotongan ternak. Kiranya, peran bulog dalam menyangga daging sapi ini merupakan jawaban masalah terhadap karut marut yang telah terjadi selama ini.....

(HU Pikiran Rakyat, sabtu 12 September 2015)

http://www.kompasiana.com/rtawaf/bulog-dan-harga-daging-sapi_55f4a9df8f7e61cd0d323085

Penyaluran Raskin Ditambah Jadi 14 Kali Setahun

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan , pemerintah menambah jatah distribusi beras miskin (raskin) dari 12 menjad 14 kali dalam setahun. Pihaknya telah mempersipkan diri untuk pendistribusian raskn tersebut.

“Barangnya ada kok. Jadi kami siap menyalurkan kapanpun dibutuhkan,” katanya, kemarin.
Menurut Djarot, stok beras yang dimiliki saat ini sekitar 1,7 juta ton. Stok beras tersebut termasuk stok beras premium Bulog sebesar 450 ribu ton yang saat ini ada di gudang-gudang Bulog sehingga kapanpun siap didistribusikan.

Beras yang bisa dijadikan raskin adalah medium dan beras premium sehngga stoknya cukiup banyak. Pemerintah sendiri menambah jatah beras miskin sebanyak dua kali, sehingga beras raskin yang didistribusikan sebanyak 14 kali dalam setahun. Selain itu, nama beras raskin juga akan diubah menjadi beras untuk sejahtera.

Penambahan Raskin dari 12 kali menjadi 14 kali merupakan bagian dari paket kebijakan yang dirilis Presiden Jokowi dalam rangka penguatan ekonomi nasional.Hal ini dilakukan untuk menjaga inflasi yang diproyeksi 4 plus minus 1 persen sampai akhir tahun ini.

Kebutuhan beras yang digelontorkan untuk sekali penyaluran sebanyak 2.300 ton untuk lebih dari 15 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dengan demikian jika penambahan raskin dua bulan, maka raskin yang dikeluarkan sebanyak 4.600 ton. Stok beras per hari ini cukup untuk lima bulan ke depan.

Bulog all out untuk menyerap beras petani karena masa panen sampai akhir September harus benar-benar dikejar. Dia berharap bisa menyerap beras petani sebanyak-banyak demi memperbesar stok dan menjaga stabilitas harga.

Tambahan raskin tersebut akan disalurkan pada September dan November atau Desember saat musim paceklik tiba. “Yang pasti kebijakan dua bulan tambahan penyaluran raskin ini muncul karena melihat kekeringan yang semakin berat.

http://poskotanews.com/2015/09/11/penyaluran-raskin-ditambah-jadi-14-kali-setahun/

Bulog Menyiapkan Model Bisnis Baru

Perum Bulog berencana mengembangkan bisnis baru untuk stabilisasi pasokan dan harga daging sapi. Salah satu model bisnis yang diwacanakan adalah investasi di sektor penggemukan sapi melalui kerja sama dengan pelaku usaha penggemukan dan peternak lokal.

Hal itu mengemuka dalam forum diskusi "Stabilisasi Daging Sapi" yang digelar Perum Bulog, di Jakarta, Selasa (8/9). Diskusi itu dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, akademisi, dan perwakilan asosiasi-asosiasi terkait.

Djarot mengatakan, Bulog akan mengembangkan bisnis baru sapi. Model bisnis itu masih dimatangkan dalam forum diskusi yang melibatkan setiap pihak terkait. Arah ke depan bisnis itu adalah menstabilkan harga dan pasokan daging sapi. Dalam bisnis itu, Bulog akan menggandeng pelaku usaha penggemukan, peternak lokal, pedagang, dan importir daging sapi.

"Bulog tidak diciptakan untuk menjadi pedagang dan tidak untuk menghabisi pelaku bisnis. Bulog hanya ditugasi stabilisasi pasokan dan harga daging sapi. Agar stabilisasi pasokan dan harga tercipta, Bulog diharapkan bisa mengatur mekanisme bisnis dan pasar," kata Djarot.

Ahli peternakan Universitas Padjajaran, Bandung, Rochadi Tawaf mengatakan, dalam bisnis itu, Bulog harus mempunyai stok. Stok itu dikelola bersama pelaku usaha penggemukan, importir daging, dan peternak sapi lokal. "Bulog perlu memiliki stok minimal 10 persen dari total kebutuhan daging sapi. Ketika harga daging sapi bergejolak, Bulog tinggal mengeluarkan stok. Bulog juga perlu diperkuat dengan menjadi penentu permintaan kebutuhan daging sapi," katanya.

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bustanul Arifin mengemukakan, Bulog tidak bisa menjalankan bisnis itu sendiri. Bulog harus menggandeng pelaku usaha terkait. Di sektor penggemukan, misalnya, Bulog bisa bekerja sama dengan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia.

Bulog juga perlu masuk ke wilayah tengah dan hilir rantai pasokan daging sapi sehingga bisa mengetahui karakter permintaan konsumen. "Ke depan, Bulog diharapkan terlibat dalam swasembada sapi untuk mendukung ketersediaan stok sapi.

(HEN)

http://print.kompas.com/baca/2015/09/09/Bulog-Menyiapkan-Model-Bisnis-Baru

Serap Beras 71% dari Target, Bulog Dibantu TNI

-Pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog meningkat cukup pesat dalam tempo kurang dari sebulan. Saat 27 Agustus lalu pengadaan beras Bulog baru 1,85 juta ton, hari ini pengadaan beras Bulog sudah 2,3 juta ton atau meningkat hampir 500 ribu ton.

Target pengadaan beras hingga akhir tahun adalah 3,2 juta ton. Artinya posisi serapan beras Bulog sampai September sudah mencapai 71% dari target.

"Pengadaan beras per September ini 2,3 juta ton dari target 3,2 juta ton," kata Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, usai diskusi di Gedung Bulog, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Djarot mengungkapkan, peningkatan pesat ini merupakan buah kerjasama Bulog dengan TNI, melalui Badan Pembinaan Desa (Babinsa). Berkat informasi dari Babinsa, Bulog dapat segera mengetahui adanya panen di suatu daerah dan membelinya sebelum habis diborong oleh tengkulak.

"TNI memberikan arahan di mana daerah yang panen. Babinsa kan pencatatannya lebih detil," katanya.

Walau ada lompatan yang berarti bulan ini, Djarot mengakui bahwa target penyerapan beras sampai 3,2 juta ton tahun ini sulit dicapai. Apalagi produksi beras sampai akhir tahun akan terganggu oleh El Nino.

"Target 3,2 juta ton itu angka Insya Allah. Kan prediksinya (produksi beras) turun, tapi kalau kita berdoa bisa naik. Kita masih berupaya mencapai itu," tutupnya.

http://finance.detik.com/read/2015/09/08/172910/3013477/4/serap-beras-71-dari-target-bulog-dibantu-tni

Rizal Ramli Sebut Ada Mafia Pulsa Listrik Sedot Uang Rakyat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli meminta kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir untuk mengeksekusi dua hal. Yakni, memberantas monopoli listrik di PLN serta menetapkan biaya administrasi maksimal sehingga tidak ada permainan harga dari mafia token listrik.

Usai Konferensi Pers Pembangkit Listrik 35 ribu megawatt (MW), Rizal Ramli membeberkan permainan monopoli di lingkungan PLN yang mewajibkan penggunaan pulsa listrik bagi masyarakat. Hal ini terjadi sejak dulu sampai sekarang.

"Ada yang main monopoli di PLN, itu kejam sekali. Karena ada keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, tiba-tiba pulsa habis. Mencari pulsa listrik tidak semudah mencari pulsa telepon," tutur dia di kantornya, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Setelah memperoleh pulsa listrik, kata Rizal, masyarakat hanya mendapatkan jatah token senilai Rp 73 ribu dari harga token yang harus dibayar Rp 100 ribu.

"Artinya 27 persen disedot provider setengah mafia. Mereka mengambil untung besar sekali. Padahal pulsa telepon saja kalau beli Rp 100 ribu, cuma bayar Rp 95 ribu. Itu kan uang muka, provider bisa taruh uang muka di bank lalu dapat bunga," tegas dia.

Atas dasar itu, dirinya meminta agar PLN memberantas praktik monopoli ini dengan memberikan pilihan kepada pelanggan atau masyarakat, apakah ingin menggunakan meteran listrik atau pulsa listrik.

"Lalu yang kami minta lagi, kalau harga pulsa Rp 100 ribu, maka masyarakat bisa beli listrik Rp 95 ribu. Ada maksimum biaya Rp 5 ribu. Ini akan menolong rakyat kita, jadi tolong dilakukan Pak Sofyan," perintah Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Sofyan Basyir mengaku betapa sulitnya masyarakat miskin membeli pulsa listrik seharga Rp 100 ribu. Dengan harga itu, lanjutnya, masyarakat perlu membeli bertahap atau mencicil.

"Misalnya dia beli Rp 30 ribu, lalu Rp 50 ribu, dan kemudian Rp 15 ribu. Sehingga kadang-kadang biaya pulsa termakan biaya administrasi. Jadi kami harus melakukan pengkajian dengan Menteri ESDM karena ini sangat mendesak untuk diperbaiki supaya meringankan beban rakyat kecil," tandas mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk itu.

http://bisnis.liputan6.com/read/2311532/rizal-ramli-sebut-ada-mafia-pulsa-listrik-sedot-uang-rakyat

Tambah Penyaluran Raskin, Bulog Butuh 4.600 Ton Beras

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah jumlah waktu penyaluran beras miskin atau raskin selama dua bulan. Penambahan tersebut merupakan salah satu poin dari paket kebijakan yang bakal dirilis dalam rangka penguatan ekonomi nasional.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Wahyu Suparyono menjelaskan, pemerintah akan memberikan tambahan distribusi raskin ke-13 dan ke-14 akibat musim kekeringan. Hal ini dilakukan untuk menjaga inflasi yang diproyeksi 4 plus minus 1 persen sampai akhir tahun ini.

"Memang ada penambahan raskin, tapi itu ada prosesnya. Jadi kami posisinya menunggu perintah atau ada Surat Perintah Alokasi (SPA) dari gubernur untuk mengeluarkan raskin tambahan," tegas dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Wahyu kemudian menjelaskan prosedur penambahan raskin dua bulan tersebut. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengirimkan surat ke Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kedua, dari Kementerian PMK akan melayangkan surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sambungnya, jika ada anggaran penambahan raskin di Kementerian Keuangan dan ada persetujuan dari Kementerian PMK, proses ketiga adalah mengajukan surat ke seluruh Gubernur di Indonesia. Gubernur melalui Kabupaten atau Kota mengajukan SPA ke Bulog, dan terakhir, Bulog baru akan mengeluarkan beras sesuai kebutuhan tambahan.

"Jadi kunci kebijakan ada di pemerintah. Bulog tidak akan mengeluarkan beras jika tidak ada SPA karena kami harus menjaga stok beras nasional. Tapi sampai saat ini kami belum menerima SPA," kata Wahyu.

Dia mengaku, kebutuhan beras yang digelontorkan untuk sekali penyaluran sebanyak 2.300 ton untuk lebih dari 15 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dengan demikian, lanjutnya, jika penambahan raskin dua bulan, maka raskin yang dikeluarkan sebanyak 4.600 ton.

"Stok beras per hari ini cukup untuk lima bulan ke depan," ujarnya tanpa bersedia menyebut posisi stok beras nasional di gudang Bulog.

Wahyu mengungkapkan, Bulog dan TNI bekerja keras menyerap panen beras petani sebanyak-banyaknya. Sekarang ini, dia bilang sedang berada di Semarang untuk membeli beras petani dengan penyerapan 500 ribu ton untuk wilayah Jawa Tengah.

"Kami all out untuk menyerap beras petani karena masa panen sampai akhir September harus benar-benar dikejar. Mudah-mudahan bisa serap beras setinggi-tingginya demi saudara-saudara kita yang miskin," papar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan satu dari empat paket kebijakan itu mengangkut fiskal dan keuangan yang terdiri dari enam sampai tujuh poin kebijakan. Diantaranya penyaluran raskin. "Ada kebijakan masalah raskin. Nanti akan ada tambahan penyaluran raskin ke-13 dan ke-14," ujar dia.

Kata Darmin, selain penyaluran di bulan-bulan biasanya sebanyak 12 bulan, distribusi raskin ke rakyat kurang mampu bakal ditambah dua bulan. Tambahan raskin tersebut akan disalurkan padaSeptember dan November atau Desember saat musim paceklik tiba.

"Yang pasti kebijakan dua bulan tambahan penyaluran raskin ini muncul karena melihat kekeringan yang semakin berat. Jadi situasi atau tekanannya akan lebih berat," kata Darmin.

http://bisnis.liputan6.com/read/2310661/tambah-penyaluran-raskin-bulog-butuh-4600-ton-beras

Dua Pekan Diresmikan, Ini Kondisi Toko Tani Milik Bulog di Kramat Jati

Dua Pekan lalu, pada 22 Agustus 2015 Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman bersama Perum Bulog meresmikan Toko Tani Indonesia atau Toko Tani Murah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Toko ini rencananya menjadi outlet permanen yang menjual bahan pokok dengan harga murah seperti beras, gula, minyak, hingga cabai dan bawang merah di bawah Perum Bulog. Toko Tani diharapkan menjadi ajang operasi pasar permanen setiap hari dalam rangka stabilisasi harga.

Keberadaan Toko Tani pun belum banyak diketahui orang-orang di Pasar Kramat Jati. Seorang petugas pengelola pasar mengaku tidak tahu adanya Toko Tani milik Kementan dan Bulog ini.

"Saya baru dengar, kayaknya nggak ada. Operasi pasar mungkin yang kaya biasa itu dari Bulog," kata salah seorang petugas, Jumat (4/9/2015).

Padahal Toko Tani Indonesia (TTI) ini letaknya tidak jauh dari pintu masuk utara Pasar Induk tempat petugas berjaga. Tepatnya ada di Agro Outlet pusat informasi dan promosi produk unggulan daerah yang ada di bangunan utama bagian selatan. TTI terletak satu bangunan dengan Puskesmas hanya berbeda pintu.

Saat ditengok ke lokasi pagi ini, TTI terlihat tutup dengan pintu terkunci. "Tiap hari jualan, hari ini saja mungkin tutup. Kemarin-kemarin buka. Ini lagi tutup kayaknya. Jualan di depan sini pake meja. Ada jual beras, gula, minyak, terigu," ungkap salah seorang pedagang cincin batu akik di depan TTI.

Pedagang tersebut mengatakan, TTI sempat menjual cabai, namun hanya saat hari peresmian bersama Mentan Amran Sulaiman. "Pernah jualan cabai pakai truk di depan sini waktu ada Pak Menteri. Menterinya jualan cabai. Abis itu ngga jual cabai lagi tuh," imbuhnya.

Mentan sempat menyebut, rencana penjualan cabai akan permanen di tengah masih tingginya harga cabai terutama cabai rawit yang masih berada di level Rp 65.000/kg. Namun operasi pasar penjualan cabai tidak permanen.


Pedagang kaki lima tersebut melongok ke dalam bangunan dan menunjuk lokasi gudang TTI. "Itu gudangnya, kalau mau buka, ambil barangnya dari situ," tambahnya.

Gudang sembako tersebut berada di antara ruang-ruang Puskesmas. Berukuran 3x3 meter. Terdapat banner Toko Tani Indonesia. Di bangunan yang sama, setiap Selasa dan Kamis digunakan untuk Puskesmas.

DetikFinance pun mencoba menemui petugas PD Pasar Jaya di kantor sekretariat. Salah seorang staf kantor pun bingung ketika ditanya soal TTI.

"Belum ada konfirmasi kalau toko itu (Toko tani). Mungkin yang atur waktu jualannya dari Bulog. Saya nggak tahu kapan aja jualannya. Saya tahunya lokasi yang biasa dijadikan tempat operasi pasar pakai truk Bulog itu di sana," kata Agus, staf PD Pasar Jaya sambil menunjukkan lokasi truk Bulog biasa menggelar operasi pasar.

Menurut Agus, lokasi yang dipilih toko tani bukan tempat strategis untuk berjualan. "Itu sebelahnya kan Puskesmas. Di situ ngga terlalu ramai. Justru yang ramai di seberang los sayur itu di tempat biasa operasi pasar," katanya.

http://finance.detik.com/read/2015/09/04/114154/3009959/4/1/dua-pekan-diresmikan-ini-kondisi-toko-tani-milik-bulog-di-kramat-jati

Intervensi Niaga Pangan

Rentetan kenaikan harga bahan pangan mewarnai perekonomian Indonesia tahun ini. Dimulai dari beras, cabai, bawang merah, daging sapi, sampai daging ayam. Banyak kalangan menyatakan penyebabnya adalah pasokan kurang. Banyak pula yang menyebut karena ulah para spekulan yang mengontrol harga dengan menimbun stok.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan harga pangan. Mulai dari operasi pasar (OP), memberikan izin impor daging sapi bagi Perum Bulog, berdialog dengan pelaku usaha, hingga melibatkan Polri dan TNI AD.

Sejumlah pedagang bermodal besar didatangi kalangan pemerintah dan polisi. Ada sejumlah pelaku usaha yang diperiksa polisi karena diduga menimbun sapi. Para pelaku usaha itu juga diminta melepas sapi ke pasar. Para pelaku usaha juga diminta menurunkan harga sesuai harga ideal.

Dalam rangka stabilisasi harga beras pada musim paceklik tahun ini, pemerintah mengerahkan aparat TNI AD dan Polri. Pemerintah meminta TNI bersama dinas pertanian setempat mendatangi petani penerima bantuan dan pengusaha penggilingan satu per satu. Mereka diminta menjual beras ke Perum Bulog. Tujuan utamanya, mengejar kekurangan target stok beras Bulog 2015. Stok beras Bulog per akhir Agustus 2015 sebanyak 1,4 juta ton. Pemerintah meminta Bulog mempunyai cadangan beras 2,5 juta ton.

Hal itu menunjukkan selama ini, pemerintah tidak mempunyai kendali tata niaga pangan. Tata niaga yang ada saat ini bergantung mekanisme pasar. Akibatnya petani tidak mempunyai akses langsung ke pasar. Rantai pasokan semakin panjang dan rawan terjadi spekulasi harga.

Pemerintah terbilang terlambat dalam perkuatan peran Bulog. Selama ini, Bulog tidak mempunyai stok komoditas pangan guna memengaruhi harga pasar yang bergejolak. Ketika tidak bisa lagi mengontrol harga pangan melalui OP dan menghadapi spekulan, pemerintah mengambil jalan pintas. Polri dan TNI AD dilibatkan.

Akankah langkah itu akan dilakukan terus setiap tahun? Itukah yang akan menjadi arah tata niaga pangan Indonesia ke depan? Persoalan mendasar pangan Indonesia adalah ketersediaan pasokan dan akurasi data produksi. Kerap kali terjadi ketidaksinkronan antara pasokan dan data produksi.

Selama ini, pemerintah juga tak mempunyai stok bahan pangan penting yang rawan bergejolak. Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia menyebutkan, 10 tahun terakhir, 61 persen stok beras dikuasai pedagang besar, Bulog hanya 5-9 persen. Pemerintah perlu mengembalikan peran Bulog sebagai penjaga stok pangan atau mempercepat pembentukan Badan Pangan Nasional.

Langkah itu perlu diperkuat dengan jaringan petani yang mampu menyuplai stok pangan pemerintah. Pasalnya, selama ini petani terjerat pengijon. Pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi daerah. Program itu bisa dilanjutkan dan diperkuat dengan perdagangan antardaerah.

Pemerintah juga telah mempunyai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Melalui regulasi itu, pemerintah memiliki wewenang menentukan harga 14 bahan pokok ketika harga bergejolak. Hingga kini, Kementerian Perdagangan belum merampungkan peraturan turunannya. Jika sudah selesai, efektivitas regulasi itu akan diuji. Kita tunggu saja, berhasil atau justru masih perlu campur tangan Polri dan TNI....

(HENDRIYO WIDI)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/150904kompas/#/17/