Koordinasi antara Perum Bulog dengan Kementerian Pertanian masih lemah.
Hal tersebut disampaikan Komisi IV DPR RI saat mengadakan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum
Bulog).
" Di sini Menteri Pertanian selalu bicara bahwa belum
pernah ada rekomendasi impor beras, tapi ternyata, penjelasan Perum
Bulog tadi menjelaskan bahwa itu (impor beras) sudah di putuskan dalam
rapat tim ekonomi, bahwa impor diadakan," ujar Anggota DPR Sulaeman L
Hamzah saat berbincang seusai rapat di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/01).
Sulaeman
mengatakan adanya keterputusan informasi di jajaran pengambil
kebijakan, sehingga mekanisme koordinasi di antara mereka harus
dibenahi. Dia berharap kelemahan yang terjadi pada periode tahun lalu,
hendaknya dijadikan sebagai input evaluasi. Sehingga kejadian serupa tak
terjadi kembali.
Dia juga menegaskan pemerintah menetapkan
prioritas stok beras pada produksi dalam negeri, dan hanya akan
melakukan impor sebagai cadangan. Jika seperti itu, maka perlu ada
kajian dan data komprehensif mengenai stok di dalam negeri.
Dengan
data yang memadai itu, pemerintah juga akan dapat memperkirakan kuota
produk pada tahun 2016. Keputusan untuk melakukan impor atau pun tidak,
benar-benar diambil sesuai kebutuhan. Kajian dan pendataan juga akan
membantu dilakukan penyediaan stok dari dalam negeri. Sehingga kebutuhan
pangan benar-benar tersedia oleh hasil produk petani domestik.
"Yang pasti, kita berharap semua kementerian juga sigap untuk berjaga-jaga mengatasi potensi kekurangan stok pangan," kata dia.
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/21/o1b2jt219-dpr-soroti-lemahnya-koordinasi-bulogkementan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar