Kalangan pengamat pertanian merekomendasikan pemerintah untuk dapat
menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sebesar 25%
dari yang ditetapkan tahun lalu.
Guru Besar Pertanian Institut
Pertanian Bogor Dwi Andreas Sentosa mengatakan usulan kenaikan 25%
tersebut dikarenakan kenaikan inflasi dalam tiga tahun terakhir telah
mencapai 21,3%. Selain itu, tanpa kenaikan HPP yang sesuai, maka Bulog
akan kesulitan menyerap gabah petani.
“Perhitungan saya HPP yang
paling ideal untuk dapat menyerap gabah dan beras dan mengamankan stok
itu dinaikkan 25% dari yang ditetapkan saat ini. Kalau stok Bulog rendah
karena HPP-nya tidak sesuai, maka impor beras makin tidak terelakkan
tahun ini,” ungkap Andreas saat dihubungi Bisnis, Minggu (17/1/2016).
Adapun,
berdasarkan Inpres nomor 5 tahun 2015 yang diterbitkan pertengahan
tahun lalu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu
Rp3.700 sedangkan HPP beras yaitu Rp7.300. Dengan ketetapan HPP ini,
selama 2015 Bulog hanya mampu menyerap 2,7 juta ton beras dari target
3,2 juta ton.
Menurut Andreas,jika HPP terlalu rendah, maka
perdebatan impor tidaknya beras seperti yang terjadi pada 2015 lalu akan
kembali terulang. Dia menilai tujuan penetapan HPP untuk melindungi
harga di level petani pun belum tercapai.
Dengan kenaikan HPP
sebesar 25%, Andreas mengatakan Bulog akan lebih leluasa menyerap gabah
dari petani. Menurutnya, kenaikan HPP tidak akan mengekskalasi harga
beras di pasar.
Harga pasar, kata dia, justru terkerek jika stok
Bulog menipis. Artinya, pengamanan stok Bulog merupakan hal yang utama
harus menjadi perhatian pemerintah.
http://industri.bisnis.com/read/20160117/99/510363/harga-pembelian-gabah-dan-beras-oleh-pemerintah-diminta-naik-25
Tidak ada komentar:
Posting Komentar