Di Balik Penimbunan Beras Ada Direksi Lama Bulog

Institute for Strategic Economic Development (INSED) menyayangkan kebijakan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Lenny Sugihat yang masih mempertahankan Direksi bermasalah, dan terindikasi korupsi. Akibatnya, Perum Bulog diyakini akan terus mengalami kerugian.

"Para Direksi lama ini sumber kekacauan dan kegagalan Perum Bulog dalam 5 Tahunan ini. Indikatornya, evaluasi Perum Bulog belum tuntas, para Direksi Bulog ini malah meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun," ungkap Ketua INSED Tommy Rahadia, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Bahkan, lanjut Tommy, Direktur pelayanan Publik Perum Bulog, Agusdien Faried, harusnya diperiksa oleh kepolisian, lantaran cadangan beras pemerintah (CBP) yang didapat oleh penimbun yang baru-baru ini digrebek oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) ada kaitan langsung dengan kartel beras yang dikuasai segelintir mafia beras.

"Bukan hanya Agusdin saja yang harus dicopot, tapi juga Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Bulog, Rito Angky Pratomo dan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Abdul Karim Pati juga harus dicopot. Karena, hanya mereprentasikan kinerja Dirut Lama," tegas Tommy.

Jika Dirut Perum Bulog, Lenny Sugihat, masih mempertahankan para Direksi bermasalah itu, maka, menurut Tommy, menjadi suatu kewajaran kalau ada asumsi publik bahwa Lenny Sugihat bagian dari mafia beras.

"Kalau Lenny Sugihat masih mempertahankan, maka kami mencurigai jangan-jangan bu Lenny adalah bagian dari kartel tersebut. Dan kalau ini yang terjadi, maka Kementrian harus melihat mereka bagian dari mafiasi ini," pungkas Tommy.

Sebagai informasi, selain harus bertanggungjawab terhadap temuan Kementerian Perdagangan terkait penimbunan beras CBP, Direktur pelayanan Publik Perum Bulog, Agusdien Faried juga pernah terkait dengan persoalan sengketa jual beli karung plastik, yang merugikan perusahaan karung plastik PT Edeli Jaya Perkasa sebesar Rp14,1 miliar pada 2011 silam.

http://utama.seruu.com/read/2015/01/31/241678/di-balik-penimbunan-beras-ada-direksi-lama-bulog

Tahun Depan, Pemerintah Akan Hapus Raskin

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan, pemerintah akan menghapuskan program beras untuk warga miskin (raskin) pada tahun 2016 mendatang.
Menurut Puan, penghapusan tersebut diharapkan merangsang masyarakat untuk menuju swasembada pangan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah berharap program raskin. Ini hanya diteruskan tahun 2015 saja. Bukan negara tidak hadir, karena kami berharap tahun 2016 rakyat Indonesia akan lebih baik kesejahteraannya daripada tahun 2015," kata Puan saat menghadiri acara peluncuran program Penyaluran Raskin 2015 Tingkat Nasional di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (28/1/2015).

Faktor yang membuat program raskin dihapus adalah banyaknya masalah-masalah dalam penyaluran. Dari jatah 15 kilogram beras yang seharusnya diterima, lanjut Puan, terkadang masyarakat yang berhak tidak menerima secara utuh.

"Raskin ini banyak sekali masalahnya di lapangan. Titik lemahnya ada di desa-desa. Datanya kita sudah didapat dari rekomendasi BPK dan KPK. Jadi tolong kepala daerah bersikap bijaksana," ucapnya.

Puan menambahkan, pada tahun 2016 mendatang, pemerintah akan berusaha keras mencari solusi yang lebih baik untuk rakyat. Meski demikian, putri dari Megawati Soekarnoputri ini belum bisa menjawab kompensasi dari penghapusan program Raskin.

"Kita evaluasi per tiga bulan (penyalurannya), bagaimana kendala-kendala di lapangan apakah bisa kami perbaiki atau tidak," ujarnya.

"Apakah diganti, dirubah, atau tidak ada sama sekali itu yang mesti kita cermati di Kementrian terkait. Saya tidak mau diapakan, yang pasti 2016 masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan langsung kami salurkan kepada rakyat," lanjut Puan.

http://aceh.tribunnews.com/2015/01/28/tahun-depan-pemerintah-akan-hapus-raskin

Program Raskin Bakal Dievaluasi

Pemberian beras miskin (raskin) kepada masyarakat akan dievaluasi. Sebab program ini harus tepat sasaran dan berintegrasi dengan program bantuan sosial lain yang diluncurkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seusai menghadiri acara Peluncuran Penyaluran Raskin Tingkat Nasional dan Tingkat Jawa Barat, di Kantor Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Puan mengungkapkan, peluncuran raskin sepanjang 2015 akan dilakukan evaluasi per tiga bulan sekali.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala di lapangan. “Kami akan lakukan evaluasi bertahap sampai sebelum tahun depan,” ujarnya. Dirinya belum memastikan apakah raskin akan dihapuskan atau diubah kebijakannya karena hal itu harus di koordinasikan dengan kementerian lainnya. Selama raskin disalurkan ke masyarakat, banyak sekali masalah di lapangan.

Akan tetapi selama raskin yang di salurkan baik, benar, dan diterima oleh yang berhak, itu masih membantu masyarakat miskin yang berada di desa-desa. “Selain untuk tetap menjaga stabilitas harga, diharapkan raskin juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Indonesia,” bebernya. Terkait pengawasan pendistribusian untuk meminimalisasi penyelewengan, pihaknya bersinergi dengan berbagai pihak.

Termasuk dalam menjaga kualitas beras yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat. Salah satu perbaikan yang dilakukan, dengan memberikan anggaran ke bulog untuk memperbaiki gudang serta beras yang diberi barcode agar diketahui keluar dan masuknya beras ke gudang.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, program raskin nasional merupakan upaya dalam menciptakan kekuatan dan kedaulatan pangan. Disamping itu ketersediaan pangan juga bisa dikonsumsi dan bisa terjangkau masyarakat. “Jawa Barat termasuk salah satu lumbung padi nasional dengan surplus mencapai 3,2 ton beras. Namun belum semua masyarakat Jawa Barat menikmatinya,” bebernya.

Sementara itu Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara penerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun dari total nilai PMN sebesar Rp48 triliun. Penyertaan modal negara yang dikucurkan pemerintah tersebut bertujuan agar lembaga penerima PMN berkinerja lebih baik.

“Memang ada dana PMN dari pemerintah untuk kami, nilainya Rp3 triliun,” ungkap Direktur Utama Bulog Lenny Sugiharti di Bandung Barat kemarin. 

http://www.koran-sindo.com/read/957290/151/program-raskin-bakal-dievaluasi-1422506764

Puan: Program Beras Miskin Hingga 2015

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mencanangkan penyaluran raskin (beras miskin) tahun 2015 di sela kunjungan kerjanya di Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. "Kami berharap, pemerintah, bahwa program raskin ini hanya akan diteruskan tahun 2015 saja," kata dia, Rabu, 28 Januari 2015.

Menurut dia, pemerintah tengah menimbang penghentian program Raskin tahun depan. "Apakah diganti, dirubah, apakah tidak ada? Itu masih menjadi satu hal yang kita cermati di semua kementerian terkait," kata dia.

Puan mengatakan, salah satu alasan penghentian program itu adanya masalah dilapangan saat pembagian beras raskin. Dia mengklaim sudah mendapat data soal penyimpangan penyaluran raskin itu dari BPK dan KPK. "Biasanya masalahya terjadi di titik bagi, rakyat harusnya mendapat 15 kilogram, tapi kadangkala yang didapat tidak sampai 15 kilogram," kata dia.

Menurut dia, pada 2016, bantuan berkaitan masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan disalurkan langsung pada rakyat. Pemerintah masih terus mengevaluasi program raskin sebelum memutuskan nasibnya. "Kita coba evaluasi per 3 bulan, bagaimana kendala di lapangan, apakah kami bisa perbaiki atau tidak?" kata dia.

Puan meminta Bulog agar memasang barcode pada raskin untuk memudahkan pemantauan kualitas berasya. Beras Raskin harus diberi barcode yang jelas, apa standarnya, berapa lama disimpan gudang? "Karena pemerintah sudah memberikan anggaran pada Bulog untuk perbaikan gudang-gudang," kata dia.

Sumber : Tempo.co

Bos Bulog Sebut Tidak Dapat Untung dari Raskin

Hampir 90% bisnis Perum Bulog adalah menyalurkan beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Total raskin yang disalurkan Bulog mencapai 2,7 juta ton/tahun.

Direktur Utama Bulog Lenny Sugihat menyebut pihaknya memang banyak menyalurkan raskin tetapi bukan berarti memperoleh keuntungan. Pasalnya, pemerintah masih belum menyetujui permintaan Bulog untuk memperoleh marjin Rp 300/kg dari penyaluran raskin.

"Kita nggak dapat margin fee. Kalau Bulog usulkan dapat marjin Rp 300/kg, tapi belum disetujui oleh pemerintah," kata Lenny saat rapat di Komisi VI DPR di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Seperti diketahui, Bulog menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp 31,95 triliun pada 2015. Dari pendapatan ini, Bulog ditargetkan hanya mampu mengantongi laba bersih Rp 271 miliar.

Meski 90% bisnis Bulog merupakan tugas negara, tetapi BUMN ini memakai pendanaan murni melalui pinjaman komersial perbankan. Akibatnya, kalau terjadi perlambatan pembayaran klaim penyaluran raskin oleh pemerintah maka Bulog harus menanggung beban bunga.

"Tahun lalu, kita bayar bunga Rp 351 miliar karena perlambatan pencairan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)," ungkap Lenny.

Selama ini, Bulog membeli gabah kering dari petani seharga Rp 6.600/kg. Kemudian Bulog menjual beras yang sudah diproses seharga Rp 8.047/kg. Meski ada selisih, Bulog mengklaim sama sekali tidak memperoleh keuntungan. Keuntungan Bulog hanya didukung oleh bisnis beras dan produk pangan lain yang non subsidi.

"Beli Rp 6.600/kg, pemerintah ganti Rp 8.047/kg. Selisih Rp 1.447/kg untuk biaya operasional, pengemasan, distribusi, hingga bayar bunga bank. Praktis ini hanya break even point (impas)," jelasnya.

Lenny berpandangan sebaiknya penyaluran beras bersubsidi tidak memakai dana komersial perbankan. Ia menyambut baik rencana suntikan dana dari pemerintah senilai Rp 3 triliun untuk tahun ini.

Bulog akan memakai dana segar tersebut untuk membiayai pengadaan raskin sebanyak 417.000 ton dan tugas penyaluran raskin sebanyak 2,7 juta ton.
Kemudian paling tidak beban biaya bunga bisa dikurangi.

"PMN (Penyertaan Modal Negara) mampu mengurangi beban pinjaman bunga bank Rp 300 miliar per tahun," sebutnya.

http://finance.detik.com/read/2015/01/26/150817/2814175/4/1/bos-bulog-sebut-tidak-dapat-untung-dari-raskin

Ada Kutu di Raskin, Dirut Bulog: Nggak Bisa Dihindari

Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat tidak menampik ada beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang berkualitas jelek. Bahkan ada raskin yang berkutu. "Itu nggak bisa dipungkiri karena standar itu tergantung produksi. Sedangkan kompleksitas produksi banyak," kata Lenny dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Contohnya, lanjut Lenny, ialah bibit padi yang berbeda-beda. Bibit yang tak seragam menyebabkan kualitas gabah yang bervariasi. Belum lagi sistem dan teknologi pengolahan gabah yang tak seragam.

"Ada bulir panjang dan bulat. Mesin penggilingan juga beda," katanya.

Belum lagi Bulog harus menyimpan cadangan beras yang mencapai 3,2 juta ton. Beras ini disimpan dalam waktu tidak sebentar. Pencadangan beras yang lama berpeluang memicu penurunan kualitas beras raskin.

"Ada kutu nggak bisa dihindari karena gudang Bulog simpan 3,2 juta ton beras," sebutnya.

Untuk itu, tambah Lenny, Bulog memiliki cara menjaga agar kualitas raskin bisa lebih baik. Salah satunya ialah menghindari penggunaan bahan kimia untuk menjaga kualitas beras.

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/01/26/143396/ada-kutu-di-raskin-dirut-bulog-nggak-bisa-dihindari/#.VMZM-o4ppyw

Kenapa Orang Kayak gitu Bisa Lolos Jadi Menteri?

Istilah "rakyat tidak jelas" yang digunakan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk menyebut massa pendukung KPK menyebabkan kader NasDem itu kebanjiran kritik. Berbagai pihak menganggap pernyataan Tedjo itu melecehkan rakyat.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengaku heran bagaimana orang seperti Tedjo bisa jadi menteri. Pasalnya, perilaku pensiunan TNI itu tidak mencerminkan revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tedjo ini aneh. Kenapa orang kayak gitu bisa lolos jadi menteri. Kalau kekuasannya Jokowi bagus kayak gitu ga akan lulus," kata Hasan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).

Dikatakannya, orang-orang seperti Tedjo telah merusak citra pemerintahan Jokowi.   Pasalnya, masyarakat menganggap ucapan mereka sebagai sikap pemerintah.

Dampak pernyataan Tedjo, lanjut Hasan, diperparah kenyataan bahwa banyak di antara orang yang disebutnya "tidak jelas" itu merupakan pemilih Jokowi saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Rakyat pendukung di KPK kemarin itu memilih Jokowi. Saya tidak melihat yang hadir di KPK kemarin itu rakyat dari lawannya Jokowi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kordinator KontraS Haris Azhar mengatakan bahwa dukungan rakyat kepada KPK muncul karena kinerja lembaga penegak hukum lainnya mengecewakan. "'Rakyat tidak jelas' yang dukung KPK, karena tidak ada lembaga hukum lainnya yang kerja untuk kepentingan masyarakat yang sungguh-sungguh," ujarnya.

Pernyataan Haris ini menjadi tamparan balik buat Tedjo. Pasalnya, selain KPK, lembaga penegak hukum lainnya berada di bawah koordinasi kementerian yang dipimpin Tedjo.

Haris juga menilai kesalahan Tedjo tidak lepas dari kegagalan Jokowi dalam memilih pembantu. Ia berharap Presiden RI ke-7 itu segera bertindak untuk memperbaikinya.

"Tiga bulan ini pelajaran penting buat dia, mudah-mudahan Jokowi selamat lima tahun. Kalau ada menteri nggak bener berhentikan, kemarin saya lihat ada menteri yang belum baca UU, kasih pendidikan untuk itu," pungkas Haris.

http://www.jpnn.com/read/2015/01/25/283643/Protes-Omongan-Tedjo-Rakyat-Tidak-Jelas:--Orang-Kayak-Gini-Bisa-Jadi-Menteri

Menteri Rini Soemarno Dibanjiri Kritik DPR Karena Minta BUMN Di Suntik Dana Rp 48 Triliun

Ditengah kesulitan ekonomi rakyat kecil akibat pemerintahan Jokowi cabut subsidi BBM, di situ pula seorang menteri di kabinet kerja Jokowi malah meminta restu ke DPR untuk kucurkan uang Rp 48 Triliun ke BUMN sebagai suntikan modal. Untungnya lembaga DPR jeli dan memberikan kritik kepada menteri BUMN Rini Soemarno itu.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti pengajuan suntikan dana segar kepada 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 48,01 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat banyak kritik terkait pengajuan izin Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2015 ini. Protes pertama datang dari Anggota Banggar bernama Sukur Nababan.

Menurutnya, memperbesar BUMN bukan dengan jalan menambah modal negara. Persoalan utama di BUMN ialah tidak kompetennya direksi yang dipilih sehingga membuat BUMN tidak berkembang.

“Saya sangat paham BUMN. Problem bukan modal tapi problem BUMN kita karena salah urus. Direksi nggak punya kapabilitas. Harapan saya sebagai menteri baru, tempatkan direksi BUMN yang punya kapabilitas dan pahami BUMN,” kata Sukur saat rapat kerja di Ruang Banggar, DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Kedua, ia menyoroti para BUMN penerima PMN. Menurutnya, ada BUMN penerima PMN yang justru ada yang tidak fokus pada lini bisnis sehingga pemberian suntikan dana segar bisa tidak tepat sasaran.

“Kedua ialah fokus BUMN. RNI akan kita berikan PMN, dalam tempo sama direksi akan diversifikasi bisnis ke properti. Dia nggak fokus,” jelasnya.

Ada juga kritikan dialamatkan kepada beberapa BUMN go public penerima PMN. Suntikan dana segar harus dipertanyakan karena kepemilikan sudah tidak 100% dikuasai oleh negara.

Kritikan juga datang dari Anggota Banggar Fraksi PDI-P bernama Sudin. Sudin menyoroti juga BUMN yang selama ini menyalurkan subsidi atau public service obligation (PSO) tapi ikut menerima PMN.

Selama ini penugasan yang diberikan belum optimal bahkan BUMN tersebut tidak memiliki kinerja yang kinclong.

“Kita tahu PT SHS dan Pertani itu PSO. Itu untuk apa? Peningkatan produksi untuk apa? Benih SHS dan Pertani bermasalah. Mereka dapat PSO cuma-cuma tapi bisa begini. Kedua, Bulog. Saya minta ditangguhkan PMN senilai Rp 3 triliun. Bulog ini paling banyak modusnya. Sebaiknya diperbaiki infrastruktur SDM-nya di kabupaten dan provinsi,” paparnya.

Sementara itu Ecky Awal Mucharam, Anggota Banggar dari PKS, menyebut ada alternatif permodalan untuk memperkuat BUMN. Suntikan dana segar oleh pemerintah dalam bentuk PMN ini dinilai belum diperlukan.

“Punya Bank BUMN yg hebat. Dengan disuntik Rp 5,6 triliun (Bank Mandiri). Itu belum diakui manfaatnya. Kemudian kita ingin punya bandara besar dan perusahaan konstruksi besar. Banyak cara lain. Ada cara lain menciptakan perusahaan hebat,” ujarnya.

http://silontong.com/2015/01/20/menteri-rini-soemarno-dibanjiri-kritik-dpr-karena-minta-bumn-di-suntik-dana-rp-48-triliun/

Kebijakan Menteri Susi Berpotensi Miskinkan Rakyat

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, menilai, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berpotensi tingkatkan angka kemiskinan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Alasannya, kebijakan moratorium kapal, pelarangan transhipment, pencabutan BBM subsidi bagi nelayan, pelarangan alat tangkap jenis pukat hela dan tarik, serta pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan ikut merenggut mata pencaharian nelayan.

"Menurut data pada KKP, terdapat kurang lebih 8 Juta nelayan miskin atau 25.14% dari total penduduk miskin di Indonesia," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Politikus PDIP itu menambahkan, kebijakan pemilik armada Susi Air itu menyebabkan banyak ABK dari kapal asing yang kini menganggur.

Estimasinya, jumlah pengangguran akibat kebijakan tersebut mencapai 25-80 Ribu orang dari 1.200-4.000 kapal yang terkena moratorium.

"Begitu pula dengan kapal-kapal dengan alat tangkap pukat hela dan tarik. Sebentar lagi akan terjadi pengangguran besar-besaran. Untuk Jawa Tengah saja perkiraan ada 200 ribu nelayan yang menganggur," tukas Ono.

Untuk itu, selain meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menteri Susi, Ono juga berharap agar pemerintah mendata potensi bertambahnya angka kemiskinan tersebut.

"Untuk itu, selain mengevaluasi kebijakan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan, seyogyanya pemerintah segera mendata potensi penambahan angka kemiskinan pada nelayan ini," tandasnya.

http://news.okezone.com/read/2015/01/20/337/1094922/kebijakan-menteri-susi-berpotensi-miskinkan-rakyat

Banyak Modus Digunakan Bulog untuk Dapat Dana

Badan Anggaran (Banggar) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengkaji ulang mengenai Penanaman Modal Nasional (PMN) untuk Perum Bulog sebesar Rp3 triliun.

Anggota Banggar fraksi PDIP Sudin mengatakan, Bulog merupakan salah satu perseroan yang banyak 'modusnya'

"Dipikirkan lagi PMN buat Bulog, Bulog ini paling banyak modusnya, Rp3 triliun itu uang banyak, kalau main dikasih bisa 'bengawan solo' mengalir begitu saja," ucapnya dalam rapat Banggar di Gedung DPR, Selasa (20/1/2015).

Kalau kata rakyat Lampung, lanjutnya, orang dapat beras raskin Alhamdulillah ada lauknya (kutu beras). "Jadi benahi dulu sumber daya manusianya dari di provinsinya, kabupaten, kecamatan, dipikirkan lagi," imbuhnya.

Pihaknya juga menyebut bahwa Bulog pernah mengajukan pembuatan gudang padahal perseroan memiliki gudang yang disewakan untuk pihak swasta.

"Bulog itu pernah minta buatin gudang sama komisi IV, Saya enggak tahu mereka pintar atau terlalu pintar, mereka punya gudang disewakan untuk main bola, disewakan ke swasta tapi mereka minta buatin gudang, jadi dipikirkan lagi dulu," tandasnya.

http://economy.okezone.com/read/2015/01/20/320/1094846/banyak-modus-digunakan-bulog-untuk-dapat-dana

Ir. H. Winarno Tohir, Ketua KTNA : Bulog Harus Tiru Brazil & AS Agar Tidak Jadi Buras

Pemerintahan baru dengan presiden baru, maka menteri-menterinya juga baru. Bagaimana sektor pangan, utamanya di pertaniannya? Adakah masih megap-megap seperti pemerintahan SBY yang berjalan sepuluh tahun itu. Ataukah ada perubahan yang signifikan.

Pimpinan Bulog juga sudah berganti. Berasal dari BRI, yang diharap mampu memberi solusi sektor pertanian selama ini, yang sulit untuk mendapatkan kredit. Akankah dengan begitu kesulitan pendanaan petani bakal tercerahkan, atau tetap stagnan seperti tempo dulu. Juga soal kesejahteraan petani, dan kian malasnya pihak lain untuk menginvestasikan duitnya di sektor ini.

Agrofarm mengajak Ir. H. Winarno Tohir, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk membicarakan itu.  Ada banyak paparan unik yang diberikan. Juga banyak contoh menarik dari negara lain yang menyangkut tanggungjawab pemerintah terhadap kesejahteraan petaninya. Ini pointer wawancaranya agar gampang dan enak untuk dibacanya.

Bulog Itu Baru Menjadi Buras

Peran Bulog itu tidak seperti sekarang. Tapi itu nanti. Sekarang ini kan baru beras dan kedelai. HPP kedelai sudah ada tapi belum jalan. Jagung, garam, gula bagaimana? Sekarang ini Bulog baru menjadi  ‘Buras’ Badan Urusan Beras. Logistic kan semua bahan pokok. Tapi apakah Bulog punya kebijakan. Bulog itu hanya alat. Beras Bulog hanya 5-8% dari total, tapi punya pengaruh besar. Kalau Bulog tidak punya stok 5-8%, maka akan dipermainkan oleh tengkulak.

Bulog Brazil Itu Paling Heroik

Lain dengan Bulog Brazil. Apapun produknya, yang harganya jatuh dibeli. Ya memang harus begitu. Kalau bisa pemerintah kita itu bikin Undang-Undang Kesejahteraan Petani. Itu satu step di atas Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kalau bikin mungkin bisa, tapi bisa dilaksanakan tidak?

Di Brazil kalau punya tanah satu hektar, datang ke Kepala Dinas, tanya untuk sejahteranya petani harus menanam apa, sudah ada rankingnya di situ. Misalnya disarankan menanam pepaya. Ternyata waktu panen, harganya turun di bawah harga kesejahteraan. Kepala Dinas tadi membayarkan selisih harga sehingga petani tetap mendapat uang sesuai dengan harga kesejahteraan. Atau kalau tidak begitu, maka membeli pepaya tersebut sesuai dengan harga sejahtera. Pemerintah bertanggung jawab terhadap harga kesejahteraan.

Amerika Kelebihan Stok Kedelai Diutangkan ke Indonesia

Ini terjadi dengan Amerika. Waktu PL470, kedelai dari Amerika masuk Indonesia, dibayarnya 3 tahun, dua tahun dan setahun. Karena ada UU Kesejahteraan, disana dibeli oleh pemerintah. Daripada dibuang ke laut, akhirnya dihutangkan ke Indonesia. Siapa tahu dibayar 50% juga untung daripada dibuang ke laut. Itu agar rakyatnya tetap sejahtera.

Disana itu, sebesar-besarnya mereka, komoditinya hanya 4, yaitu jagung, kedelai, gandum, dan daging. Ada subsidinya dari pemerintah. KTNA disana ada iuran. Jadi kalau petani diperlakukan tidak baik, bisa bayar pengacara. Kalau mau kita juga pakai Undang-Undang Kesejahteraan Petani, tapi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani saja belum dilaksanakan. Jadi sekarang disiapkan yang sudah ada saja dulu.

Kepala Bulog Bukan dari Pertanian

Di pertanian sudah ada tapi secara keseluruhan belum. Kan harus satu kesatuan. Pertanian dengan Bulog nyambung gak? Petani tugasnya meningkatkan produksi saja. Yang lain-lain urusan perdagangan dan Kemenko.

Jadi kalau ibarat main bola, Kementan ini sudah di depan gawang, tidak bisa menendang bola. Dari sisi produksi sudah mulai kelihatan langkah-langkahnya, sudah betul. Hanya jika dikaitkan tadi, dengan Bulog, dengan perbankan untuk kredit, belum kelihatan juga.

Jadi itu yang saya lihat. Yakin atau tidaknya saya juga belum bisa menjawab. Sekarang Kepala Bulog-nya juga dari BRI. Mudah-mudahan dia mau banyak belajar dan mendengarkan sehingga bisa melakukan itu. Karena suatu hal yang berbeda memanage keuangan dan memanage barang atau orang.

Kalau direktur keuangannya wajar, dari BRI, itu benar. Tapi walaupun pengalamannya sudah 30 tahun, saya kurang yakin, karena seharusnya kan dari pertanian. Untuk menjiwai pertanian itu, harus punya pengalaman. Tanpa dibarengi pengalaman, dia akan kesulitan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Itu yang saya khawatirkan.

Bagaimanapun juga, ya kita positive thinking saja. Kita lihat saja dulu kerjanya seperti apa. Kebijakan-kebijakan pemerintah masih belum jelas juga. Seperti raskin yang mau dihilangkan tanpa memikirkan siapa yang akan membeli gabah petani.

Kalau tidak ada yang mau membeli, semangat petani bisa berkurang. Seperti Timor Leste, tidak ada yang mau membeli hasil tani disana karena  bagi pemerintah disana lebih murah impor daripada mengurusi petani. Petani ditinggal. Apakah kita nanti akan melakukan itu? Belum tahu juga.

http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian/1497/ir-h-winarno-tohir-ketua-ktna-bulog-harus-tiru-brazil-as-agar-tidak-jadi-buras

Bantuan Raskin Kerap Bermasalah

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyatakan penyaluran bantuan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) kerap bermasalah. Pemerintah akan mengkaji kemungkinan mengganti bantuan raskin dengan uang.

''Berdasarkan catatan saya, (permasalahan itu ialah) satu tidak tepat sasaran, dua tidak tepat jumlah, tiga tidak tepat waktu, empat kualitas dan kuantitasnya (tidak sesuai standar). Jadi, kita perlu lakukan koordinasi yang integratif,'' kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jakarta, kemarin.

Ia menguraikan raskin yang sampai kepada penerima kerap kali kurang dari jatah yang ditentukan pemerintah. Aparat juga kerap memungut harga pembelian beras yang lebih besar daripada yang ditetapkan pemerintah, Rp1.600 per kg.

''Kalau mestinya mereka terima 15 kg, ya mereka terima segitu, jangan 5 kilo. Kalau mereka terima tiap bulan, ya harusnya tiap bulan, jangan dirapel di depan atau dibelakang. Banyak juga ditemukan masyarakat membayar per kg Rp2.500, padahal yang ditentukan oleh pemerintah bukan segitu,'' paparnya lagi.

Selain itu, lanjutnya, penyaluran raskin kerap terkendala oleh budaya bagi rata di beberapa daerah yang menyebabkan penerima yang tercatat terpaksa menerima lebih sedikit agar dapat dibagikan kepada masyarakat lain yang tidak tercatat.Khofifah juga mengeluhkan banyaknya pemerintah daerah yang membatasi jumlah penerima dengan berbagai alasan.

Karena itu, lanjut Khofifah, pemerintah akan melakukan evaluasi pada Maret. ''Tahun ini penyaluran raskin sendiri akan dilakukan minggu-minggu ini.''

Hasil evaluasi itu, menurut Khofifah, akan menentukan bentuk kelanjutan pemberian raskin, termasuk kemungkinan menggantinya dengan bantuan uang. ''Bantuan itu nantinya bisa diintegrasikan dengan kartu kesejahteraan sosial (KKS) mengingat penerima raskin juga penerima KKS.''

E-money
Secara terpisah, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah menyatakan penggantian raskin dengan bantuan uang direkomendasikan untuk diterapkan pada 2016.

''Kami rekomendasikan dalam bentuk e-money (uang elektronik) karena ini berkaitan dengan kartu elektronik lainnya, seperti KKS,'' kata Said.

Ia menjelaskan, sejak 2007 PDIP telah menolak bantuan bagi warga miskin berupa beras seperti yang selama ini diberlakukan. Di lapangan, bantuan beras itu kerap digelapkan.Bantuan dalam bentuk uang yang diterima langsung oleh masyarakat dinilai lebih baik, efektif, dan efisien.

Said menjelaskan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk bantuan raskin Rp8.650 per kg beras, seharga beras premium di pasaran.

Jika bantuan itu diterima masyarakat dalam bentuk uang, masyarakat miskin bisa membeli beras berkualitas baik, tidak seperti beras raskin saat ini.

''Mengubah raskin menjadi emoney jelas lebih baik dan bisa menekan praktik penggelapan yang biasa terjadi selama ini,'' tegas Said.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp18,93 triliun untuk Program Raskin. Besaran anggaran itu tidak sama dengan tahun lalu. Jumlah penerima raskin juga tidak berubah, sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran. Penerima raskin merupakan masyarakat yang juga penerima bantuan lewat KKS.

http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/7390/Bantuan-Raskin-Kerap-Bermasalah/2015/01/19

Yusril Kritik Jokowi Angkat Plt Kapolri tak Sesuai Undang-Undang

 Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo dalam memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Sebab, kata dia jika Presiden ingin memberhentikan dan mengangkat Kapolri harus terlebih dahulu meminta persetujuan DPR. 

 

“Mestinya Presiden dan DPR tahu bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan satu paket bukan dipisah Sebab baik pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri dua2nya harus dg persetujuan DPR,” kata Yusril melalui akun twitter pribadinya @Yusrilihza_Mhd , Sabtu (17/1)

Mantan Menteri Hukum dan Ham ini kemudian menyebutkan bisa saja Jokowi memberhentikan Kapolri dan kemudian mengangkat penggantinya tanpa persetujuan DPR. Namun, hal itu lanjut dia dapat dilakukan hanya karena alasan-alasan mendesak.

Pernyataan Yusril ini merujuk kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kapolri pasal 11 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Pada pasal 11 itu disebutkan pada poin ke lima yaitu “Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan  tidak adanya persetujuan yang diminta Jokowi kepada DPR untuk mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri, Yusril jadi mempertanyakan alasan-alasan apa yang membuat Presiden tergesa-gesa melakukan pergantian Kapolri.

“Alasan mendesak itu hanya dua, yakni jika Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara. Apakah Sutarman melakukan pelanggaran sumpah jabatan atau melakukan makar sebelum diberhentikan Presiden? Saya tidak tahu,” ujar Yusril.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/17/nibduy-yusril-kritik-jokowi-angkat-plt-kapolri-tak-sesuai-undangundang

Raskin akan disalurkan hingga Maret 2015

Program beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah (raskin) masih akan disalurkan selama tiga bulan hingga Maret 2015.

"Tapi dengan catatan ada perbaikan dan akan dievaluasi," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan setelah sebelumnya digelar rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian terkait program raskin pada Rabu (14/1).

Hartono mengatakan perbaikan yang dilakukan terkait dengan pengawasan, selain ada pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) juga ada instruksi kepada pemda untuk mendukung dan melakukan pendampingan.

Selain itu juga harus ada perbaikan terkait kualitas beras dan ketepatan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 15 kilogram untuk masing-masing rumah tangga sasaran.

"Selama tiga bulan ini akan dievaluasi dan nanti 2016 sudah akan berubah. Sekarang sedang disusun desain baru," tambah dia.

Selain itu, saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk raskin sudah ada sehingga raskin tetap jalan, namun pemda juga harus ikut bertanggung jawab.

Anggaran raskin pada 2015 mencapai Rp18,8 triliun dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 15.530.897 jiwa.

Volume raskin yang diterima masyarakat penerima manfaat sebesar 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600 per kilogram.

http://www.antaranews.com/berita/474442/raskin-akan-disalurkan-hingga-maret-2015

HPP Beras Naik 10% Jadi Rp 7.260/Kg

Pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras 2015 sebesar 10%. Selama ini HPP beras ditetapkan sebesar Rp 6.600/kg atau naik menjadi Rp 7.260/kg.

"Ya tadi diusulkan, kita putuskan naik 10%. Mulai pembelian tahun ini," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/01/2015).

Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan) sejak tahun 2012 hingga 2014, HPP untuk Gabah Kering Giling (GKG) masih sebesar Rp 4.200 per kg, atau Rp 6.600/kg untuk HPP beras. HPP beras tidak naik selama 2 tahun.

Kenaikan HPP beras sebesar 10% diusulkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat beras miskin (raskin) dengan para menteri ekonomi Kabinet Kerja. Soal mengapa HPP beras dinaikkan, Sofyan belum mau berkomentar.

"Iya tadi diusulkan," jelasnya.

HPP beras menjadi pelindung bagi petani agar bisa menjual harga berasnya bisa menguntungkan untuk mereka.

http://finance.detik.com/read/2015/01/14/223406/2803699/4/hpp-beras-naik-10-jadi-rp-7260-kg

Rencana Jokowi 2015: Bikin 'Bank Infrastruktur' Hingga Suntik Modal ke Puluhan BUMN

Tahun ini, pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan suntikan dana besar-besaran ke BUMN. Anggaran suntikan berupa penyertaan modal negara (PMN) ini bakal mencapai Rp 75 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran PMN Rp 75 triliun ini naik dari Rp 7,3 triliun di APBN 2015. Untuk apa saja?

Rencana besar pemerintahan Jokowi adalah menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena itu, dari Rp 75 triliun, sebesar Rp 18 triliun akan diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau disingkat SMI.

SMI, ujar Bambang, akan dibuat menjadi seperti bank infrastruktur. Bedanya, SMI tidak menarik dana dari nasabah seperti bank.

"Ini menjawab soal bank infrastruktur, kita jadikan SMI seperti itu, lembaga pembiayaan infrastruktur," kata Bambang dalam pertemuan bersama Pemimpin Redaksi media massa di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta, Rabu malam (14/1/2015).

Jadi, SMI ini digunakan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang tidak bisa diberikan oleh bank. "Sehingga infrastruktur oleh swasta bisa berkembang," kata Bambang.

Sisa dana PMN tersebut akan diberikan ke berbagai BUMN yang jumlahnya puluhan. Bambang menuturkan, BUMN yang mendapat suntikan modal adalah Perum Bulog, Pertani, Sang Hyang Seri, Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, Permodalan Nasional Madani (PNM), Angkasa Pura II, ASDP, Pelni, Jakarta L'loyd, Hutama Karya, Permunas, PT Dirgantara Idnonesia, PT PIndad, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Pelindo IV, Krakatau Steel, BPUI, PT PAL.

Ada juga BUMN yang terdaftar di bursa saham, yaitu PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Untuk BUMN berstatus terbuka ini, penyuntikan modal melalui mekanisme rights issue.

http://finance.detik.com/read/2015/01/15/090924/2803840/4/rencana-jokowi-2015-bikin-bank-infrastruktur-hingga-suntik-modal-ke-puluhan-bumn

Pembagian Raskin Mulai Minggu Depan

Pemerintah menepis isu penghapusan subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) pada tahun ini. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawangsa mengatakan, pihaknya justru tengah mempersiapkan skema pendistribusian bersama Bulog. Rencananya, pembagian raskin akan dimulai pada minggu depan.

"Kemungkinan untuk launching dilakukan di Bandung Barat. Masih nunggu jadwal, tapi kemungkinan besar minggu depan," ungkalnya saat ditemui usai Rapat Koordinasi (Rakor) Raskin di Jakarta, Rabu (14/01).

Saat ini Bulog telah memiliki stok beras untuk raskin sebesar 1,6 juta ton. Jumlah ini disiapkan untuk pembagian raskin pada bulan Januari sampai Februari 2015.

Khofifah menambahkan, tidak akan ada perubahan terkait jumlah penerima raskin. Yakni, 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Mereka akan menerima raskin sebesar 15 kg per bulan dengan sistem tebus perkilonya sebesar Rp 1.600,-. "Jumlah ini merupakan 25 persen dari total jumlah orang miskin," tuturnya.

Mereka ini, lanjut dia, juga merupakan penerima bantuan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang baru diluncurkan Oktober tahun lalu. Karenanya, ia telah meminta pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan pengumuman akan hal itu. "Sehingga masyarakat pemegang KKS tahu itu adalah hak mereka," katanya.

Khofifah mengatakan, dalam pembagian kali ini pemerintah akan meredesign proses pembagian raskin sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni terkait masalah ketepatan jumlah yang diterima oleh RTS, ketepatan penerima, dan ketepatan waktu.

Diakuinya, tiga masalah tersebut memang kerap terjadi saat dilapangan pada proses pembagian raskin tahun-tahun sebelumnya. "Kadang ada yang dipotong, ada yang dibaginya dirapel, di jamak takdim. Ini akan kita perbaiki," ujar mantan anggota DPR itu.

Oleh karena itu, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) telah disiapkan untuk mengawasi pembagian raskin secara langsung di setiap desa. Kemudian, evaluasi akan dilakukan pada tiga bulan mendatang.

Senada dengan Khofifah, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menegaskan bahwa program raskin akan terus berjalan hingga akhir tahun 2015. "Ini kan untuk menjaga stabilitas harga ya, dan tentu saja untuk memberikan perlindungan sosial pada rakyat," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pemerintah masih belum mengubah dana subsidi pangan secara keseluruhan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2015. "Masih Rp 18,9 triliun seperti yang ada di APBN 2015," ungkapnya di Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin (14/1).

Meskipun, menurut Askolani, penyaluran beras raskin pada 2015 ini cenderung kembali ke tren awal yakni mulai Januari. Berbanding terbalik dari tahun lalu, Pemerintah menyalurkan raskin lebih cepatkarena untuk mengantisipasi tekanan inflasi. Sehingga, pada akhir tahun 2014 yakni November dan Desember, seolah-olah tidak ada penyaluran raskin lagi.

"Karena tahun lalu dipercepat. Tapi yang sekarang normal, dan yang penting pagu dan jumlahnya sama," ujarnya. "

Di samping itu, Askolani juga memerinci mekanisme harga pembelian Bulog (HPB) yang dipatok oleh Pemerintah berada di kisaran Rp 8.000 per kilogram (kg). Meskipun, Askolani tidak menutup kemungkinan bahwa angka HPB tersebut dikoreksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nanti kalau ternyata realisasinya kurang, kita akan menambah ke Bulog. Sebaliknya jika realisasinya kelebihan, Bulog kembalikan ke kita. Tapi sejauh ini lebih sering Bulog kelebihan," ujarnya.

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=281508

Perubahan Raskin ke E-Money Paling Cepat Tahun Depan

Pemerintah tengah mengkaji untuk mengubah program beras miskin (raskin) menjadi program e-money. Hal tersebut karena implementasi dari program beras bagi masyarakat kurang mampu ini terjadi banyak penyimpangan.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, perubahan tersebut paling cepat baru bisa dilakukan pada tahun depan karena pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam untuk mengubahnya.

"Kami berbaiki dulu goverment-nya 5-6 bulan, baru dipikirakan apakah diubah jadi uang seperti BLT. Tapi Paling cepat tahun depan, karena dengan kartu (Kartu Keluarga Sejahtera/KSS) lebih praktis," ujarnya di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Dia menjelaskan, selama ini memang ada banyak laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa program raskin ini tidak tepat sasaran dan kualitas beras yang diberikan jauh dari kata layak.

"Raskin ini kan sudah berjalan sejak 2003 tapi ternyata ada studi dan laporan dari KPK yang menyatakan bahwa banyak yang tidak sampai sasaran, jumlah, waktu, kualitas, kita pikirkan untuk perbaiki," lanjutnya.

Untuk masalah kualitas, pemerintah telah meminta Bulog agar berhati-hati dalam membeli beras. Sementara untuk ketepatan sasaran, pemerintah pusat akan memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar menyediakn dana khusus untuk mengangkut beras ini.

"Ini masalah titik serah, yang diterima antara titik serah dengan titik bagi itu di Pemda. Selama ini Pemda tidak menyediakan dana untuk pengangkutan, makanya yang diterima masyarakat kurang. Kita minta Kemendagri menertibkan. Evalusi dan monitor oleh Kemensos," kata dia.

Namun untuk sementara, raskin ini akan tetap disalurkan sambil menunggu evaluasi program tersebut. "Untuk sementara iya karena kita jaga inflasi, saat musim banjir butuh beras," tandasnya.

http://bisnis.liputan6.com/read/2161161/perubahan-raskin-ke-e-money-paling-cepat-tahun-depan

Raskin Bau dan Buruk, Menteri Sofyan: Bulog Lebih Hati-hati Beri Beras!

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil memberikan catatan khusus kepada Perum Bulog agar lebih hati-hati dalam menyalurkan beras miskin (raskin). Selama 3 bulan pertama di 2015, pemerintah akan menyalurkan program raskin.

"Masalah kualitas kita minta supaya Bulog lebih hati-hati dalam memberi beras. Beras raskin itu kualitas buruk sekali, bau dan tidak dimakan. Nah kita ingatkan kepada Bulog," ungkap Sofyan saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/01/2015).

Secara keseluruhan program yang telah dijalankan sejak 2003 ini harus dilakukan beberapa perbaikan seperti kualitas beras, jumlah beras yang dibagikan, ketepatan waktu penyaluran beras dan ketepatan jumlah penerima raskin. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian masalah lainnya soal pendistribusian dari titik serah ke titik bagi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) kerap bermasalah. Menurut Sofyan banyak Pemda yang tidak menyediakan dana pendistribusian, sehingga akhirnya masyarakat penerima raskin yang terkena dampak karena menerima dengan jumlah lebih sedikit atau biaya tebus lebih mahal.

"Seharusnya dapat 15 kg hanya dapat 5 kg atau 5 liter karena Pemda tidak menyediakan dana yang cukup untuk angkutan. Kita minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menertibkan itu," seru Sofyan.

Sofyan juga meminta Mendagri meningkatkan pengawasan pendistribusian raskin. Pemerintah dalam waktu dekat belum akan mengubah raskin menjadi uang elektronik atau e-money. Pelaksanaan e-money kemungkinan paling lambat akan dilakukan tahun depan.

"Setelah itu baru kita pikirkan apakah raskin kita ubah dengan uang saja. Seperti dana kompensasi kenaikan migas," jelasnya.

http://finance.detik.com/read/2015/01/14/221913/2803697/4/raskin-bau-dan-buruk-menteri-sofyan-bulog-lebih-hati-hati-beri-beras

Pemerintah Kaji Pemberian Subsidi dari Raskin Menjadi E-money

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Pariwangsa mengaku, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan melakukan perubahan pada pembagian subsidi langsung.

Selama ini, pemerintah memberikan subsidi langsung berupa beras miskin (raskin) kepada keluarga yang tidak mampu. Namun, seiring perjalanan banyak terjadi tidak tepat sasaran dalam pemberiannya.

"Yang jelas perlindungannya tidak akan dikurangi itu tetap akan di jaga oleh negara, perlindungannya apakah beras apakah e-money," kata Khofifah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Meski mengindikasi akan melakukan perubahan pada bentuk subsidi langsung pemerintah. Dirinya tetap tidak akan mengurangi perlindungan-perlindungan pemerintah kepada masyarakat.

"Pokoknya perlindungan sosial tidak bisa dikurangi dan dihilangkan, untuk tiga bulan pertama akan dikirim beras, akan dievaluasi, tetapi tidak menunggu tiga bulan," tambahnya.

Mengenai pendistribusiannya, Khofifah menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukannya pada pekan depan dan Bandung menjadi lokasi pertama yang akan menerima raskin pemerintah yang merupakan beras medium standar empat.

"Akan di launching di Bandung Barat, kontrol kualitas beras itu Bulog," tutupnya.


http://economy.okezone.com/read/2015/01/14/320/1092372/pemerintah-kaji-pemberian-subsidi-dari-raskin-menjadi-e-money

Puan: raskin tetap disalurkan pada 2015

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan program beras untuk rakyat miskin akan tetap disalurkan pada 2015.

"Akan disalurkan selama 12 bulan ke depan," kata Puan Maharani usai rapat koordinasi tingkat menteri tentang keberlanjutan program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah atau yang lebih dikenal sebagai beras untuk rakyat miskin (raskin) di Jakarta, Rabu.

Puan menambahkan sistem penyaluran raskin pada masa mendatang akan terus diperbaiki.

Hal tersebut bertujuan agar tidak ada laporan negatif dari masyarakat penerima program tersebut baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

"Diharapkan tidak ada laporan dari masyarakat penerima raskin bahwa beras yang mereka terima jumlahnya berkurang," katanya.

Puan mengatakan anggaran raskin pada tahun 2015 mencapai Rp18,8 triliun dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 15.530.897 jiwa.

Volume raskin yang diterima masyarakat penerima manfaat sebesar 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600 per kilogram.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro, Menteri Sosial Khofifah Indraparawangsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

http://www.antaranews.com/berita/474138/puan-raskin-tetap-disalurkan-pada-2015

Pertahankan Program Prorakyat, Pemerintah Lanjutkan Raskin

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani sore tadi (14/1) menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Dirut Perum Bulog, Perum Bulog Lenny Sugihat untuk membahas program beras bagi rakyat miskin (raskin). Hasilnya, pemerintah meneruskan program raskin dengan berbagai penyempurnaan.

Dalam keterangan kepada wartawan usai rapat tentang raskin, Puan mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. “Jadi kami tetap akan melaksanakan program raskin," ujarnya.

Lebih lanjut Puan menjelaskan, raskin akan distribusikan ke rakyat miskin pada bulan ini. Selanjutnya, kata mantan Ketua Fraksi PDIP DPR itu, program pemberian beras murah untuk rakyat tersebut akan dilakukan selama setahun penuh.

Untuk program raskin 2015, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 18,8 triliun. Menurut Puan, jumlah itu sama dengan alokasi tahun sebelumnya. “Ini akan kami bagi hampir ke seluruh daerah di Indonesia," ucapnya.

Hana saga, melihat besarnya alokasi raskin itu maka Puan wanti-wanti agar jangan sampai program pro-rakyat itu diselewengkan. Sebab, Puan mengaku masih mendapat informasi adanya pemotongan jatah raskin yang harusnya 15 kilogram per keluarga yang masuk kategori miskin.

Untuk itu Puan meminta agar teknis dan sistem distribusi raskin di lapangan diperbaiki. “Supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan. Seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram tapi mendapat potongan-potongan," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, selama ini pembagian raskin sering salah sasaran dan disertai potongam.

"Hasil temuan saya di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kilogram, ada yang tiga kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian," kata Khofifah.

Karenanya, sambung Khofifah, penyaluran raskin untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan dirancang ulang. "Berdasarkan rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus ada re-design," kata mantan salah satu juru bicara Joko Widodo di pemilu presiden itu.

http://m.jpnn.com/news.php?id=281427

Tahap Awal Penyaluran Raskin di 2015 Hanya untuk 3 Bulan

Pemerintah akan menyalurkan program beras miskin (raskin) untuk 3 bulan pertama 2015. Selebihnya akan dievaluasi soal bantuan yang diberikan, apakah masih dalam bentuk beras atau bantuan lainnya seperti uang elektronik (e-money).

Hal ini diputuskan setelah rapat koordinasi antar Menteri Kabinet Kerja terkait di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

"Jadi ini hitung-hitungannya untuk Januari, Februari, Maret masih akan menerima dalam bentuk beras. Lalu bulan lain akan dievaluasi," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (14/01/2015).

Khofifah menambahkan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan raskin berjumlah 15,5 juta kepala keluarga. Adapun jumlah raskin yang diterima per kepala keluarga sebesar 15 kg dengan harga tebus Rp 1.600/kg.

Stok beras raskin di Bulog sampai saat ini berjumlah 1,6 juta ton. Bulog akan bertanggung jawab terutama menyangkut kualitas beras hingga pendistribusian raskin ke titik distribusi.

"Bulog ke titik distribusi. Dari titik distribusi ke titik bagi Pemda. Lalu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) nya Kementerian Sosial," tambahnya.

Namun ada sejumlah catatan khusus dalam penyaluran raskin di 3 bulan pertama tahun 2015. Pertimbangan itu dilakukan setelah mendengar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain:

• Ketepatan jumlah raskin yang diterima RTS
• Ketepatan sasaran pembagian raskin
• Ketepatan waktu
• Kualitas beras yang didistribusikan.

"Posisi tebusan 1 kg itu (raskin) Rp 1.600, satu keluarga 15 kg ini yang penting harus disampaikan kepada rumah tangga penerima manfaat. Bahwa mereka itu seharusnya terima 15 kg. Kalau mereka tidak terima 15 kg tolong dikonfirmasi," paparnya.

Alokasi anggaran raskin di tahun 2015 sebesar Rp 18,8 triliun. Penerima raskin haruslah masyarakat yang memiliki KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera.

"Penerima KKS itulah penerima raskin itu. Maka tadi saya sampaikan Kemendagri tolong di masing-masing kantor desa dan kelurahan itu ditempel penerima raskin supaya mereka tahu yang berhak menerima 15 kg dan setiap bulan," jelasnya.

http://finance.detik.com/read/2015/01/14/201731/2803633/4/tahap-awal-penyaluran-raskin-di-2015-hanya-untuk-3-bulan?f991104topnews

Pemerintah Jokowi Belum Putuskan Ganti Raskin dengan e-Money

Rencana pemerintahan Presiden Jokowi mengganti program beras miskin (raskin) dengan uang (e-money) masih kajian karena harus menunggu evaluasi penyaluran raskin di 3 bulan pertama 2015.

Raskin sempat diusulkan diganti dengan pemberian uang tunai dengan sistem e-Money agar tepat sasaran dari sisi jumlah, waktu, dan lainnya.

"Pada dasarnya perlindungan sosial kepada masyarakat tetap akan dijaga oleh negara. Apakah perlindungan nanti dalam bentuk beras apakah nanti dalam bentuk e-money, posisinya tetap perlindungan sosial tidak dihilangkan," tutur Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa usai rakor raskin di kantor Menko Perekonomian, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (14/01/2015).

Pemerintah masih melakukan kajian mendalam bila raskin diubah dari fisik beras menjadi uang tunai dengan sistem e-money.

"Apakah diberikan dalam bentuk beras, e-money. Khawatirnya kalau yang terima tidak untuk kebutuhan bahan pokok. Sejauh ini perlindungan sosial tidak dihilangkan," tambahnya.

Sedangkan dalam pendistribusian beras di 3 bulan pertama tahun 2015, Perum Bulog telah siap. Stok raskin yang dimiliki Bulog saat ini sebesar 1,6 juta ton.

Jumlah RTS yang telah didata dan berhak mendapatkan raskin sebesar 15,5 juta kepala keluarga. Setiap kepala keluarga mendapatkan alokasi raskin sebesar 15 kg/bulan dengan harga tebus Rp 1.600/kg. Negara telah menyiapkan anggaran Rp 18,93 triliun untuk program raskin.

"Kemungkinan (program raskin 2015) akan diluncurkan di Bandung Barat menunggu jadwal, minggu depan sepertinya," imbuhnya.

Khofifah juga meminta Perum Bulog menjaga kualitas beras yang dibagikan kepada 15,5 juta RTS. Jenis beras raskin yang dibagikan adalah berjenis beras medium dengan tingkat kepecahan (broken) tertentu.

"Nah sudah, tadi dibahas cukup hangat. Kontrol kualitas ada di Bulog. Jenis beras medium, tadi tidak disebut pecah berapa, broken berapa tetapi medium kandungan airnya berapa. Kontrol beras Bulog," jelas Khofifah.

http://finance.detik.com/read/2015/01/14/203153/2803640/4/pemerintah-jokowi-belum-putuskan-ganti-raskin-dengan-e-money

Puan: keberlangsungan Raskin 2015 masih dipertimbangkan

Pengadaan beras miskin (Raskin), yang ditujukan untuk rakyat dengan kategori ekonomi kurang mampu, keberlangsungannya pada tahun ini masih dipertimbangkan.

"Besok akan saya rapatkan tentang pengadaan raskin 2015 bersama Menteri Koordinator Perekonomian karena sampai saat ini semuanya masih bisa dipertimbangkan," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Selasa sore.

Menurutnya, beras miskin bisa saja akan dilanjutkan kembali atau bisa juga diganti dalam bentuk yang lain sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada.

"Kebijakan ini tidak bisa saya putuskan sendiri karena akan banyak kementerian terkait untuk menangani pengadaan beras miskin," ucap Puan.

Ia berpendapat, kesiapan negara dalam melayani pengadaan beras miskin juga perlu dipertimbangkan, guna menentukan bentuk penggantinya jika memang program tersebut harus diganti.

"Untuk mempertimbangakan dan mengetahui kesiapan negara termasuk dampak inflasi, setelah ini saya juga akan mengundang Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel untuk memberi beberapa masukan sebagai pertimbangan lagi," tutur Puan.

Rapat koordinasi antar-kementerian akan dilaksanakan guna mencari solusi yang tepat bagi penanganan pengadaan beras miskin atau bentuk lainnya.

Wacana ini muncul ketika Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno berencana menghapus pengadaan Raskin 2015 dan diganti dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Selain itu, beras raskin juga direncanakan diganti dengan uang yang berupa "e-money" atau uang elektronik didistribusikan melalui "chip" yang diberikan kepada masyarakat berkategori kurang mampu.

http://www.antaranews.com/berita/473847/puan-keberlangsungan-raskin-2015-masih-dipertimbangkan

Raskin Dihapus, Kedaulatan Pangan Indonesia Melemah

Pemerintah berencana menghapus program beras miskin (raskin) menjadi program bantuan uang elektronik secara langsung atau e-money. Ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan inflasi dan terjadi chaos di masyakakat.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menilai, rencana penghapusan Raskin sebagai tindakan gegabah. Berresiko tinggi terhadap peningkatan jumlah masyarakat miskin dan mengancam ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah. Raskin bukan hanya untuk membantu masyarakat miskin, tapi lebih dari itu. Fungsi dari raskin itu adalah mengendalikan harga beras.

Bayu menambahkan, raskin sudah ada mulai tahun 1970 dengan nama berbeda, namun sama prinsipnya. Mulanya bukan untuk masyarakat miskin, namun untuk perlindungan harga beras petani. Adanya fluktuasi harga akibat naik turunnya jumlah pasokan. Ini berresiko bagi produsen dan konsumen. “Resiko pasar bebas paling serius dihadapi petani kecil dan konsumen berpendapatan rendah,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan, penghapusan raskin tidak hanya berimbas pada inflasi, tetapi juga chaos di tengah masyarakat. Penghapusan raskin memberi peluang bagi para spekulan untuk bermain. Selama ini raskin menjadi instrumen negara untuk menjaga harga gabah petani agar tetap tinggi di pasaran. Sekaligus menjaga harga beras tetap terjangkau di masyarakat.

“Saat ini kita hanya punya beras yang dikelola oleh negara, dan menutup peluang spekulan untuk bermain. Kalau raskin dihapus, fluktuasi harga bisa tinggi," tukasnya pada diskusi bertema “Stop Liberalisasi Beras “ di Hotel Bidakara Jakarta.

Bayu mengatakan, ada tiga pilar raskin. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Secara system dalam rangka usaha menghindari pangan pokok rakyat dari resiko pasar bebas. Pertama, dalam pengadaan beras harga dijamin oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi petani. “Jadi pengamanan harga pada saat panen. Bulog membeli 3,5 – 4 juta ton gabah/beras dari petani,” kata Bayu.

Bayu menegaskan, pemerintah hanya mempunyai stok pangan nasional yaitu beras. Digunakan untuk operasi pasar dan stabilitasi harga karena inflasi musuhnya penanggulangan kemiskinan. Begitu terjadi kenaikan beras, maka orang msikin akan bertambah. Disamping untuk bantuan darurat seperti bencana alam.

“Benefit raskin dapat menstabilkan harga gabah petani. Tanpa ini, pada saat panen harga jatuh dan ketika paceklik harga naik. Adanya raskin  berarti ada bantuan injeksi dana pemerintah Rp 18 triliun per tahun ke pedesaan,” tambahnya.

Kedua, raskin menjadi stok pangan pemrintah sekitar 1- 2  juta ton. Peran stok pemerintah mampu meredam peran spekulan. Spekulan akan takut bermain jika pemerintah punya stok yang kuat. Ketiga, raskin untuk keluarga berpendapatan rendah. Penyaluran raskin kepada 15,5 juta KK atau sekitar 60 juta jiwa di Indonesia. Ini diberikan 250–300 ribu ton beras per bulan.

“Adanya raskin keluarga berpendapatan rendah ini tidak harus beli di pasar, akibatnya beras medium harganya stabil di pasar,” ujar Mantan Wakil Menteri Perdagangan ini.

http://agrofarm.co.id/read/pertanian/1389/raskin-dihapus-kedaulatan-pangan-indonesia-melemah/#.VK6YBiwppyw

Pakar Pangan IPB : Awas Gejolak Harga Beras Berimbas Inflasi

Pakar Pangan IPB, Koekoeh Santoso, mengungkapkan, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras. Peningkatan jumlah raskin sebesar 1 persen akan menurunkan harga beras sebesar 0,02 persen.

Kalau dibalik, ketiadaan raskin sebesar 1 persen, berpengaruh pada kenaikan harga beras sebesar 0,02 persen. “Jika raskin dihapuskan sepenuhnya, maka akan menimbulkan gejolak harga beras yang berimbas inflasi," tandasnya.

Dia menambahkan, program raskin bukan hanya menjadi jaring pengaman pangan bagi rakyat miskin dan mengendalikan inflasi, namun juga memberikan dampak positif bagi petani.

Raskin menjadikan petani mempunyai jaminan kepastian harga dan serapan hasil produksi. Atas dasar itu, pemerintah harus berpikir seribu kali sebelum mencabut raskin yang bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok rakyat miskin dan dampak sosial di negeri ini.

Keberadaan  raskin juga memberikan akses kepada warga miskin di mana pun mereka berada untuk memperoleh beras. “Penghapusan raskin, akan menutup  80 persen akses untuk mendapatkan beras bagi rumah tangga miskin, yang memiliki anak usia di bawah 18 tahun, dimana sebanyak 4,3 juta jiwa merupakan balita,” tukasnya.

http://agrofarm.co.id/read/pertanian/1393/pakar-pangan-ipb-awas-gejolak-harga-beras-berimbas-inflasi/#.VK6Wziwppyw

Bustanul Arifin Guru Besar Unila : Stop Liberalisasi Beras

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan, rencana penghapusan raskin juga dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi yang melemahkan kedaulatan pangan Indonesia.

Konversi raskin dalam bentuk e-money, akan membuat komiditi beras sepenuhnya masuk ke pasar bebas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Ini sama saja dengan meliberalisasi beras.

“Jika raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani local. Terlebih saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015," tukasnya.

Dia menambahkan, rencana penghapusan akibat adanya penyimpangan di lapangan ini bisa diselesaikan dengan kebijakan lapangan. Tidak sebaliknya persoalan lapangan, diselesaikan dengan kebijakan strategis. Padahal, katanya,  yang harus diperbaiki adalah delivery service-nya. Pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi pangan.

Bustanul mengatakan, apabila raskin dihilangkan, kemudian diganti dengan e-money sebagai bantuan langsung, sebaiknya dilakukan di kota-kota besar saja seperti di Jakarta.

http://agrofarm.co.id/read/pertanian/1390/bustanul-arifin-guru-besar-unila-stop-liberalisasi-beras/#.VK6WQywppyw

Bulog Harus Dirombak dan Keluar dari BUMN

Perum Bulog dipastikan sulit dalam menjalankan tugasnya sebagai stabilisator harga tujuh komoditas pangan. Hal ini apabila lembaga tersebut masih berada di struktur Kementerian BUMN dan sebatas berbentuk perusahaan umum (Perum). Pasalnya, untuk bisa menstabilisasi harga beras, kedelai, jagung, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi secara sekaligus, Perum Bulog harus dirombak secara besar-besaran dengan mengubahnya menjadi Badan Otoritas Pangan (BOP) seperti amanat UU Pangan.

Pengamat Pertanian yang juga menjabat Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, instruksi Menteri BUMN Rini Soemarno agar Bulog menjadi stabilisator tujuh komoditas secara sekaligus adalah tidak mudah. Kendalanya, selain memikul tanggung jawab yang lebih besar, Bulog juga harus tetap meraih keuntungan yang harus di setor ke negara.

“Bulog diminta kembali memainkan perannya seperti di zaman Orde Baru yang memiliki kewenangan penuh. Tapi ini tidak akan terealisasi selama Bulog masih berada di bawah Kementerian BUMN dan berstatus perum. Yang sangat mendasar harus ada perombakan luar biasa besar. Harus kembali ke amanat UU Pangan dengan menjadikannya BOP,” kata Dwi saat dihubungi Radarpena, Senin, (5/1).

Menurut Dwi, BOP harus langsung dibentuk oleh presiden dan langsung berada di bawah kewenangannya, sehingga Bulog benar-benar memiliki kewenangan yang lebih besar. Dengan struktur Bulog seperti saat ini mustahil mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan petani dan rakyat.

“Dengan status perum, Bulog tidak bisa diharapkan untuk menjaga harga di level petani. Begitu harga rendah mereka akan dengan mudah memutuskan impor. Apalagi Bulog masih menerapkan prinsip perusahaan dengan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya di akhir tahun. Namanya juga di bawah badan usaha jadi harus untung,” ungkap Dwi.

Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir membantah, pengalaman 30 tahun Lenny Sigihat (Direktur Utama Bulog yang baru) dalam menangani kredit rakyat bukanlah representasi kuat akan kapasitasnya untuk membawa Bulog menjadi lebih baik. Sebab, Lenny selama ini tidak pernah bersentuhan langsung dengan pangan.

“Kemampuan perbankan menangani kredit tidak bisa disamakan dengan mengelola produksi, distribusi, maupun menjaga stok pangan. Beda kemampuan yang harus dimiliki antara menghadapi angka dan produksi. Kredit hanya bagian kecil dari analisa usaha. Beda dengan menangani produksi dan distribusi pangan,” kata Winarno.

Winarno juga mengatakan, Bulog akan lebih tepat dipimpin orang yang mengerti politik dan teknis pangan. Persoalan pangan tidak dapat ditangani bila nahkodanya tak dilengkapi pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Apalagi masalah pangan sangat berkaitan dengan kesejahteraan petani kecil.

“Harusnya dipercayakan kepada mereka yang lebih lama berkecimpung dan memahami seluk-beluk masalah pangan. Tidak bisa level direktur utama dipilih hanya karena punya pengalaman mengelola kredit pangan. Persoalan pangan itu sangat besar tidak bisa diserahkan ala kadarnya pada pemimpin yang ala kadarnya. Harusnya dipegang orang politik pertanian atau yang paham teknisnya. Lebih baik lagi yang paham konvensi internasional terkait pangan,” kata Winarno.

Winarno juga mengingatkan direktur utama Perum Bulog yang baru untuk bisa mengelola manajemen logistik dan stok. Di antaranya dengan menempatkan orang-orang terbaik di wilayah potensial yang menyuplai pangan terbesar, seperti Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. “Bagaimana dari empat wilayah produsen pangan terbesar itu bisa di distribusikan merata dan harga bisa sama di seluruh Indonesia, ini tidak mudah,” ujar Winarno.

Terkait problematika beras untuk rakyat miskin (raskin), Winarno mengharapkan Lenny Sugihat mampu mempertahankan program tersebut. Raskin harus terus dilanjutkan karena berkaitan erat dengan harga pembelian pemerintah (HPP) beras. KTNA khawatir penghapusan raskin akan direalisasikan yang bisa berdampak pada harga beras petani yang terjun bebas.

“Mengelola stok raskin harus dicermati benar agar bisa tahan dalam jangka panjang dan tidak rusak disimpan. Meski raskin hanya 5-8%, tapi punya pengaruh besar kepada harga,” kata Winarno.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN menginstruksikan Bulog untuk menstabilkan harga tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.Selama ini, perusahaan plat merah tersebut hanya bertugas menstabilkan harga beras. Melalui upaya tersebut, harga ketujuh komoditas pangan itu diharapkan tetap bisa menguntungkan petani, namun di sisi lain tidak membebani masyarakat.

Tugas tersebut mulai dijalankan dengan ditunjuknya direktur utama Perum Bulog yang baru. Pada Rabu (31/12), Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Lenny Sugihat menjadi Direktur Utama Perum Bulog yang baru menggantikan Budi Purwanto yang menjabat sebagai Plt Direktur Utama Perum Bulog sejak 24 November 2014 lalu.

http://radarpena.com/read/2015/01/06/14502/18/1/Bulog-Harus-Dirombak-dan-Keluar-dari-BUMN

Presiden Jokowi Ingin Bulog Kembali Jadi Badan Penyangga Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Bulog kembali menjadi badan penyangga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

"Presiden menginginkan subsidi pupuk dan benih dihapus dan dialihkan. Bulog yang mengatur harga eceran tertinggi untuk beras, jagung, kedelai untuk menjamin harga dan pasar bagi produksi petani," kata Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Dr Aviliani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Menurutnya, agar mampu menjalankan fungsinya menjaga stabilitas harga kebutuhan sehari-hari maka pemerintah akan memperkuat Bulog. "Selama ini Bulog hanya menjaga cadangan beras pemerintah serta menyalurkan beras untuk kelompok rumah tangga miskin (raskin)," tambahnya.

Ia mengungkapkan Indonesia saat ini belum bisa menjadi pemimpin dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat kawasan Asia Pasifik karena selama ini masih tergantung pada impor pangan dan belum bisa menjadi negara pengekspor. "Menjaga harga dalam negeri sendiri susah. Apalagi, untuk negara lain," katanya.

Untuk itu, Perum Bulog dalam situasi ini berguna untuk mengontrol harga pangan dan menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri.

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/01/06/41364/presiden-jokowi-ingin-bulog-kembali-jadi-badan-penyangga-pangan.html

SPEKTRUM: Raskin, Uang, Dan Keamanan Pangan

Polemik beras untuk rakyat miskin atau populer dengan raskin itu ‘berakhir’ sudah. Pemerintah memutuskan untuk mengganti dengan uang alias electronic money (e-money).

Namun , kebijakan e-money yang mulai diterapkan awal tahun ini itu diterapkan secara bertahap. Artinya, pemerintah tidak secara drastis mengganti jatah raskin dengan uang. Pro dan kontra sebelumnya mencuat dari wacana penghapusan program raskin.

Pertimbangan pemerintah menghapus raskin karena selama ini dinilai banyak penyimpangan dan tidak tepat sasaran. Bahkan, banyak sekali rumah tangga sasaran penerima menjual raskin karena dianggap tidak layak alias mutunya.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan program raskin tidak sesuai dengan 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi.

Pemerintah juga berdalih pemberian uang memungkinkan sebagian warga miskin untuk merintis usaha kecil-kecilan di desanya, seperti berdagang sembako. Selama ini setiap rumah tangga sasaran (RTS) menerima 15 kg per bulan.

Jika diuangkan, setara dengan Rp65.000.000 per bulan. Itu dengan asumsi harga raskin Rp5.800-Rp6.000 per kg dikurangi uang tebus raskin Rp1.800 per kg.

Sebaliknya, pihak yang kontra mengungkapkan penghapusan raskin akan menggangu ketahanan dan keamanan pangan dan hilangnya jaring pengaman sosial bagi warga miskin.

Selain itu dikhawatirkan akan menyuburkan aksi para spekulan dengan menimbun beras jika Perum Bulog tidak lagi melakukan pengadan beras raskin pada saat musim panen.

Bagi petani juga sangat rentan karena harga gabah di lapangan selama ini ditentukan oleh besar kecilnya penyerapan oleh Bulog.

Raskin yang didesain pada 15 tahun silam untuk mendukung ketersediaan pangan warga miskin pascakrisis 1998.

Jumlah RTS kini mencapai 15,5 juta .

Raskin harus dilihat satu visi dan misi dengan ketahanan pangan. Sebaliknya, ketahanan pangan terkait dengan stabilitas dan aksesibilitas.

Namun, fakta di lapangan banyak sekali penyelewengan dan sejumlah oknum dibui karena terbukti mempermainkan raskin.

Sebaliknya, jika raskin dihapus secara matematis akan mempengaruhi pengadaan beras Bulog. Itu artinya, Bulog kehilangan ‘sebagian besar pekerjaan’, karena pagu raskin pada 2013, misalnya mencapai 2,79 juta ton.

Bulog menyalurkan raskin di 58.336 titik sasaran di seluruh Indonesia.
Hal itu sejalan dengan tugas Bulog untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan beras terkait dengan raskin.

Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengantisipasi dampak penghapusan raskin dan mempersiapkan sistem dan kebijakan agar e-money pengganti raskin tidak bocor.

Dipastikan juga e-money benar-benar dimanfaatkan untuk usaha produktif . Pemerintah juga harus punya data base yang kuat berapa banyak sebenarnya RTS yang menjual beras raskin dan berapa banyak yang sesungguhnya mengkonsumsi raskin.

Pemerintah harus memberikan penyuluhan dan pendampingan bagi warga miskin yang ingin memanfaatkan e-money untuk modal usaha.

Jangan sampai uang habis untuk keperluan lain, warga miskin tidak punya beras untuk dimakan. Ini akan menjadi blunder serius.

Sebaliknya, Perum Bulog tidak perlu lagi menyesali hilangnya ‘bisnis’ raskin.

Inilah saatnya Bulog merintis jalan untuk menjadi state trading company global yang mampu bersaing di perdagangan beras internasional. Ini adalah cita-cita lama Bulog yang belum kesampaian.

Apalagi, selama ini toh Bulog membayar kredit komersial dari perbankan untuk pengadaan raskin. Bulog harus memperbanyak pengadaan beras komersial sambil menjalani tahap awal penghapusan raskin.

Begitu raskin dihapus total, gudang-gudang Bulog berbalik menjadi diisi lebih banyak beras komersial untuk diperdagangan di luar negeri dan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

http://koran.bisnis.com/read/20150105/270/387772/spektrum-raskin-uang-dan-keamanan-pangan

Bulog Diminta Stabilkan Lima Komoditas Pangan

Kementerian BUMN menginstruksikan Perum Bulog untuk menstabilkan harga tujuh komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Pasalnya, selama ini, perusahaan plat merah tersebut hanya bertugas menstabilkan harga beras. Melalui upaya tersebut, harga ketujuh komoditas pangan itu diharapkan tetap bisa menguntungkan petani. Namun di sisi lain tidak membebani masyarakat.

 Tugas tersebut mulai dijalankan dengan ditunjuknya direktur utama Perum Bulog yang baru oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, yakni Lenny Sugihat. Dia menggantikan Budi Purwanto yang menjabat sebagai Plt Direktur Utama Perum Bulog sejak 24 November 2014 lalu.

 Lenny Sugihat yang sebelumnya Direktur Pengendalian Risiko Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI), efektif menjalankan jabatan baru tersebut mulai Jumat (2/1). Rini Soemarno mengatakan, Lenny mempunyai tantangan berat dalam pengembangan perusahaan itu ke depan. Pasalnya, perusahaan plat merah itu diharapkan menjadi stabilisator harga bagi petani dan masyarakat selain tetap harus berupaya memenuhi kewajiban untuk bisa mendulang keuntungan bisnis.

 "Di sinilah dibutuhkan kepiawaian manajemen. Dalam program mendukung swasembada pangan maka Bulog harus beli dari petani denga harga memadai, menjaga harga pasar tapi juga tetap dapat keuntungan yang cukup untuk bisa hidup," kata Rini di kantornya, Sabtu (3/1).

 Rini Soemarno mengungkapkan, lembaga pangan tersebut juga harus mampu berkomunikasi dengan petani agar bisa memenuhi kebutuhan mereka akan harga jual produk pertanian yang memadai. Artinya, Bulog harus bisa membeli produk pertanian dengan harga yang menguntungkan bagi petani agar ada kepastian produksi.

 "Ini yang harus menjadi tanggung jawab Perum Bulog untuk menghitung itu dan dapat berkomunikasi dengan petani untuk tahun berapa harga yang memadai itu," ujar Rini. Perum Bulog, lanjut Rini, juga punya tanggung jawab menjaga kestabilan harga pangan pokok untuk konsumen. Pemerintah menetapkan ada tujuh pangan pokok yang menjadi prioritas, yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Meski tidak menetapkan target keuntungan perusahaan, Bulog diharapkan bisa tetap meraih penghasilan yang cukup untuk kelangsungan hidup perusahaan.

 "Tidak ada target profit.Tapi, untuk kelangsungan hidup perusahaan tentu harus punya penghasilan untuk bayar karyawan, renovasi gudang, atau pengembangan lainnya," kata Rini.

 Rini menuturkan, dengan tantangan yang berat tersebut, Bulog nantinya dimungkinkan atau dimudahkan untuk bisa mengimpor pangan. Apalagi, tanggung jawabnya adalah menjaga kestabilan harga bagi masyarakat.

 “Kalau ada keharusan atau masih kekurangan produksi dalam negeri, tentu harus impor. Impor ini didasarkan atas fungsi Bulog dalam menjadi stabilisator harga pangan bagi masyarakat selain menjaga harga jual produk dari petani. Bulog punya tanggung jawab menjaga agar petani bisa tetap dapat harga jual yang memadai. Tapi, pada saat yang sama juga menjaga harga pangan di masyarakat lebih stabil. Makanya harus diseimbangkan, bisa impor kalau dibutuhkan, karena kita tidak mau harga tidak stabil," jelas Rini.

Sebelumnya, Plt Dirut Perum Bulog Budi Purwanto menuturkan, saat ini sedang disusun rancangan untuk sebuah program uji coba. Tujuannya agar Bulog nantinya bisa mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga komoditas lain. "Kita masih pilot project akan menangani 5 komoditas lain. Sudah berbicara dengan Menteri BUMN Rini Soemarno," tutur Budi.

 Budi menjelaskan, komoditas tersebut ialah kedelai, jagung, bawang merah dan cabai merah. Budi mengatakan, Bulog bakal mendapatkan tugas untuk menstabilisasi harga pangan tersebut. "Misalnya cabai itu kan harganya fluktuatif‎, naik terus. Kita akan coba menstabilkan. Kita menentukan di beberapa lokasi dulu yang memang banyak komoditas itu," tutur Budi.

http://radarpena.com/read/2015/01/04/14460/18/1/Bulog-Diminta-Stabilkan-Lima-Komoditas-Pangan