Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas
Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengungkapkan, rencana penghapusan
raskin juga dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi yang
melemahkan kedaulatan pangan Indonesia.
Konversi raskin dalam bentuk e-money, akan membuat komiditi
beras sepenuhnya masuk ke pasar bebas dan tidak bisa dikontrol oleh
pemerintah. Ini sama saja dengan meliberalisasi beras.
“Jika raskin dihapus, maka bukan hanya ancaman inflasi yang akan
melanda Indonesia, tetapi juga kehancuran bagi para petani local.
Terlebih saat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015," tukasnya.
Dia menambahkan, rencana penghapusan akibat adanya penyimpangan di
lapangan ini bisa diselesaikan dengan kebijakan lapangan. Tidak
sebaliknya persoalan lapangan, diselesaikan dengan kebijakan strategis.
Padahal, katanya, yang harus diperbaiki adalah delivery service-nya.
Pengendalian dengan pendampingan program raskin melalui pendanaan
pemda, dan perhatikan potensi sumber daya lokal untuk diversifikasi
pangan.
Bustanul mengatakan, apabila raskin dihilangkan, kemudian diganti dengan e-money sebagai bantuan langsung, sebaiknya dilakukan di kota-kota besar saja seperti di Jakarta.
http://agrofarm.co.id/read/pertanian/1390/bustanul-arifin-guru-besar-unila-stop-liberalisasi-beras/#.VK6WQywppyw
Tidak ada komentar:
Posting Komentar