Ir. H. Winarno Tohir, Ketua KTNA : Bulog Harus Tiru Brazil & AS Agar Tidak Jadi Buras

Pemerintahan baru dengan presiden baru, maka menteri-menterinya juga baru. Bagaimana sektor pangan, utamanya di pertaniannya? Adakah masih megap-megap seperti pemerintahan SBY yang berjalan sepuluh tahun itu. Ataukah ada perubahan yang signifikan.

Pimpinan Bulog juga sudah berganti. Berasal dari BRI, yang diharap mampu memberi solusi sektor pertanian selama ini, yang sulit untuk mendapatkan kredit. Akankah dengan begitu kesulitan pendanaan petani bakal tercerahkan, atau tetap stagnan seperti tempo dulu. Juga soal kesejahteraan petani, dan kian malasnya pihak lain untuk menginvestasikan duitnya di sektor ini.

Agrofarm mengajak Ir. H. Winarno Tohir, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) untuk membicarakan itu.  Ada banyak paparan unik yang diberikan. Juga banyak contoh menarik dari negara lain yang menyangkut tanggungjawab pemerintah terhadap kesejahteraan petaninya. Ini pointer wawancaranya agar gampang dan enak untuk dibacanya.

Bulog Itu Baru Menjadi Buras

Peran Bulog itu tidak seperti sekarang. Tapi itu nanti. Sekarang ini kan baru beras dan kedelai. HPP kedelai sudah ada tapi belum jalan. Jagung, garam, gula bagaimana? Sekarang ini Bulog baru menjadi  ‘Buras’ Badan Urusan Beras. Logistic kan semua bahan pokok. Tapi apakah Bulog punya kebijakan. Bulog itu hanya alat. Beras Bulog hanya 5-8% dari total, tapi punya pengaruh besar. Kalau Bulog tidak punya stok 5-8%, maka akan dipermainkan oleh tengkulak.

Bulog Brazil Itu Paling Heroik

Lain dengan Bulog Brazil. Apapun produknya, yang harganya jatuh dibeli. Ya memang harus begitu. Kalau bisa pemerintah kita itu bikin Undang-Undang Kesejahteraan Petani. Itu satu step di atas Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kalau bikin mungkin bisa, tapi bisa dilaksanakan tidak?

Di Brazil kalau punya tanah satu hektar, datang ke Kepala Dinas, tanya untuk sejahteranya petani harus menanam apa, sudah ada rankingnya di situ. Misalnya disarankan menanam pepaya. Ternyata waktu panen, harganya turun di bawah harga kesejahteraan. Kepala Dinas tadi membayarkan selisih harga sehingga petani tetap mendapat uang sesuai dengan harga kesejahteraan. Atau kalau tidak begitu, maka membeli pepaya tersebut sesuai dengan harga sejahtera. Pemerintah bertanggung jawab terhadap harga kesejahteraan.

Amerika Kelebihan Stok Kedelai Diutangkan ke Indonesia

Ini terjadi dengan Amerika. Waktu PL470, kedelai dari Amerika masuk Indonesia, dibayarnya 3 tahun, dua tahun dan setahun. Karena ada UU Kesejahteraan, disana dibeli oleh pemerintah. Daripada dibuang ke laut, akhirnya dihutangkan ke Indonesia. Siapa tahu dibayar 50% juga untung daripada dibuang ke laut. Itu agar rakyatnya tetap sejahtera.

Disana itu, sebesar-besarnya mereka, komoditinya hanya 4, yaitu jagung, kedelai, gandum, dan daging. Ada subsidinya dari pemerintah. KTNA disana ada iuran. Jadi kalau petani diperlakukan tidak baik, bisa bayar pengacara. Kalau mau kita juga pakai Undang-Undang Kesejahteraan Petani, tapi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani saja belum dilaksanakan. Jadi sekarang disiapkan yang sudah ada saja dulu.

Kepala Bulog Bukan dari Pertanian

Di pertanian sudah ada tapi secara keseluruhan belum. Kan harus satu kesatuan. Pertanian dengan Bulog nyambung gak? Petani tugasnya meningkatkan produksi saja. Yang lain-lain urusan perdagangan dan Kemenko.

Jadi kalau ibarat main bola, Kementan ini sudah di depan gawang, tidak bisa menendang bola. Dari sisi produksi sudah mulai kelihatan langkah-langkahnya, sudah betul. Hanya jika dikaitkan tadi, dengan Bulog, dengan perbankan untuk kredit, belum kelihatan juga.

Jadi itu yang saya lihat. Yakin atau tidaknya saya juga belum bisa menjawab. Sekarang Kepala Bulog-nya juga dari BRI. Mudah-mudahan dia mau banyak belajar dan mendengarkan sehingga bisa melakukan itu. Karena suatu hal yang berbeda memanage keuangan dan memanage barang atau orang.

Kalau direktur keuangannya wajar, dari BRI, itu benar. Tapi walaupun pengalamannya sudah 30 tahun, saya kurang yakin, karena seharusnya kan dari pertanian. Untuk menjiwai pertanian itu, harus punya pengalaman. Tanpa dibarengi pengalaman, dia akan kesulitan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Itu yang saya khawatirkan.

Bagaimanapun juga, ya kita positive thinking saja. Kita lihat saja dulu kerjanya seperti apa. Kebijakan-kebijakan pemerintah masih belum jelas juga. Seperti raskin yang mau dihilangkan tanpa memikirkan siapa yang akan membeli gabah petani.

Kalau tidak ada yang mau membeli, semangat petani bisa berkurang. Seperti Timor Leste, tidak ada yang mau membeli hasil tani disana karena  bagi pemerintah disana lebih murah impor daripada mengurusi petani. Petani ditinggal. Apakah kita nanti akan melakukan itu? Belum tahu juga.

http://www.agrofarm.co.id/read/pertanian/1497/ir-h-winarno-tohir-ketua-ktna-bulog-harus-tiru-brazil-as-agar-tidak-jadi-buras