Bantuan Raskin Kerap Bermasalah

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyatakan penyaluran bantuan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) kerap bermasalah. Pemerintah akan mengkaji kemungkinan mengganti bantuan raskin dengan uang.

''Berdasarkan catatan saya, (permasalahan itu ialah) satu tidak tepat sasaran, dua tidak tepat jumlah, tiga tidak tepat waktu, empat kualitas dan kuantitasnya (tidak sesuai standar). Jadi, kita perlu lakukan koordinasi yang integratif,'' kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jakarta, kemarin.

Ia menguraikan raskin yang sampai kepada penerima kerap kali kurang dari jatah yang ditentukan pemerintah. Aparat juga kerap memungut harga pembelian beras yang lebih besar daripada yang ditetapkan pemerintah, Rp1.600 per kg.

''Kalau mestinya mereka terima 15 kg, ya mereka terima segitu, jangan 5 kilo. Kalau mereka terima tiap bulan, ya harusnya tiap bulan, jangan dirapel di depan atau dibelakang. Banyak juga ditemukan masyarakat membayar per kg Rp2.500, padahal yang ditentukan oleh pemerintah bukan segitu,'' paparnya lagi.

Selain itu, lanjutnya, penyaluran raskin kerap terkendala oleh budaya bagi rata di beberapa daerah yang menyebabkan penerima yang tercatat terpaksa menerima lebih sedikit agar dapat dibagikan kepada masyarakat lain yang tidak tercatat.Khofifah juga mengeluhkan banyaknya pemerintah daerah yang membatasi jumlah penerima dengan berbagai alasan.

Karena itu, lanjut Khofifah, pemerintah akan melakukan evaluasi pada Maret. ''Tahun ini penyaluran raskin sendiri akan dilakukan minggu-minggu ini.''

Hasil evaluasi itu, menurut Khofifah, akan menentukan bentuk kelanjutan pemberian raskin, termasuk kemungkinan menggantinya dengan bantuan uang. ''Bantuan itu nantinya bisa diintegrasikan dengan kartu kesejahteraan sosial (KKS) mengingat penerima raskin juga penerima KKS.''

E-money
Secara terpisah, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MH Said Abdullah menyatakan penggantian raskin dengan bantuan uang direkomendasikan untuk diterapkan pada 2016.

''Kami rekomendasikan dalam bentuk e-money (uang elektronik) karena ini berkaitan dengan kartu elektronik lainnya, seperti KKS,'' kata Said.

Ia menjelaskan, sejak 2007 PDIP telah menolak bantuan bagi warga miskin berupa beras seperti yang selama ini diberlakukan. Di lapangan, bantuan beras itu kerap digelapkan.Bantuan dalam bentuk uang yang diterima langsung oleh masyarakat dinilai lebih baik, efektif, dan efisien.

Said menjelaskan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk bantuan raskin Rp8.650 per kg beras, seharga beras premium di pasaran.

Jika bantuan itu diterima masyarakat dalam bentuk uang, masyarakat miskin bisa membeli beras berkualitas baik, tidak seperti beras raskin saat ini.

''Mengubah raskin menjadi emoney jelas lebih baik dan bisa menekan praktik penggelapan yang biasa terjadi selama ini,'' tegas Said.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp18,93 triliun untuk Program Raskin. Besaran anggaran itu tidak sama dengan tahun lalu. Jumlah penerima raskin juga tidak berubah, sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran. Penerima raskin merupakan masyarakat yang juga penerima bantuan lewat KKS.

http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/7390/Bantuan-Raskin-Kerap-Bermasalah/2015/01/19