Kebijakan Menteri Susi Berpotensi Miskinkan Rakyat

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, menilai, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti berpotensi tingkatkan angka kemiskinan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Alasannya, kebijakan moratorium kapal, pelarangan transhipment, pencabutan BBM subsidi bagi nelayan, pelarangan alat tangkap jenis pukat hela dan tarik, serta pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan ikut merenggut mata pencaharian nelayan.

"Menurut data pada KKP, terdapat kurang lebih 8 Juta nelayan miskin atau 25.14% dari total penduduk miskin di Indonesia," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Politikus PDIP itu menambahkan, kebijakan pemilik armada Susi Air itu menyebabkan banyak ABK dari kapal asing yang kini menganggur.

Estimasinya, jumlah pengangguran akibat kebijakan tersebut mencapai 25-80 Ribu orang dari 1.200-4.000 kapal yang terkena moratorium.

"Begitu pula dengan kapal-kapal dengan alat tangkap pukat hela dan tarik. Sebentar lagi akan terjadi pengangguran besar-besaran. Untuk Jawa Tengah saja perkiraan ada 200 ribu nelayan yang menganggur," tukas Ono.

Untuk itu, selain meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Menteri Susi, Ono juga berharap agar pemerintah mendata potensi bertambahnya angka kemiskinan tersebut.

"Untuk itu, selain mengevaluasi kebijakan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan, seyogyanya pemerintah segera mendata potensi penambahan angka kemiskinan pada nelayan ini," tandasnya.

http://news.okezone.com/read/2015/01/20/337/1094922/kebijakan-menteri-susi-berpotensi-miskinkan-rakyat