Kepala Perum Bulog Soetarto Ali Moeso ingin agar badan stabilisator harga pangan utama itu mendapatkan margin fee sama sebagaimana PT Pertamina (Persero), PT Telkom, dan BUMN lain, dalam menyalurkan barang bersubsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
"Yang
namanya penugasan itu kan enggak boleh rugi. Tapi masalahnya penyusutan
di kita ini tidak boleh jadi komponen biaya. Sampai sekarang Bulog
tidak diberikan margin fee (atas penyaluran PSO). Padahal yang
lain dapat, Pertamina, Telkom, Pusri, PLN," kata Alie di Gudang Bulog
Divre Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Menurut Alie, dengan diberikan margin fee
dari penyaluran beras bersubsidi, kapasitas Bulog bisa lebih optimal.
Kepada wartawan ia pun mengeluhkan kondisi gudang Bulog yang tidak
terawat.
"Tadi kalau lihat kamar mandi Bulog jelek banget kan.
Kalau kita punya keuntungan lebih, bisa bikin gudang yang lebih bagus,"
kelakar Alie.
Keluhan Alie ini tentu bukan tanpa alasan. Setiap
tahun, Bulog harus menyerap beras sekira 3,5 juta ton. Beras-beras itu
jika dinominalkan seharga kurang lebih Rp 20 triliun. Beras Bulog
disalurkan untuk program pemerintah seperti program raskin, serta
operasi pasar jika terjadi gejolak harga.
Catatan terakhir diperoleh Kompas.com,
beras Bulog untuk operasi pasar banjir di Jakarta dihargai cukup murah
Rp 6.900 per kg. Alie pun berharap, Kementerian Keuangan mengijinkan
Bulog menarik keuntungan dari penyaluran beras bersubsidi.
Sementara
itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dalam rapat
koordinasi terbatas, pemerintah telah memutuskan akan memberikan margin
fee tersebut.
"Sudah diputuskan jaminan keuangan yang diberikan
ke Bulog dan margin fee yang selama ini tidak ada sudah diputuskan untuk
diberikan. Agar Bulog lebih bisa leluasa meningkatkan operasinya,
terutama berkaitan dengan PSO," tutur Hatta.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/01/22/2046323/Bulog.Iri.dengan.Pertamina
Tidak ada komentar:
Posting Komentar