Pemerintah daerah mengira bahwa Badan Urusan Logistik (Bulog)
memegang anggaran untuk menyalurkan beras rakyat miskin (raskin).
Sehingga, banyak pemda yang meminta anggaran tersebut untuk menyalurkan
raskin.
Seiring berjalannya waktu, kebanyakan pemda tersebut kemudian
membatalkan niatnya untuk menyalurkan raskin sendiri. Pembatalan
tersebut setelah mereka mendengarkan penjelasan Direktur Utama Bulog
Sutarto Alimoeso mengenai proses pengadaan raskin oleh BUMN tersebut.
"Raskin ada yang menarik. Bupati, terkadang gubernur, itu minta duit
raskin diserahkan kepada mereka. Lalu saya ceritakan bahwa untuk
pengadaan raskin dari petani, uangnya berasal dari kredit bank dulu.
Mereka langsung bilang, 'wah tidak jadi'," ujar Sutarto dalam lokakarya
nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Jakarta, Senin (20/1).
Bulog, kata Sutarto, juga tidak disertai jaminan pemerintah ketika
mengajukan kredit perbankan untuk pengadaan beras dalam negeri. Pihaknya
dituntut untuk menjadi stabilisator harga beras yang bisa berdiri
sendiri.
"Bulog sampai hari ini jadi tanda tanya, bisa hidup sendiri dan bisa
jadi stabilitator. Bicara bisnis maka bulog harus untung, kalau Bulog
tidak untung maka mau makan darimana," katanya.
"Kita tak diberikan margin fee, pertamina diberi dan BUMN pupuk diberi. Bagaimana kita mau investasi?"
http://www.merdeka.com/uang/dengar-cerita-dirut-bulog-pemda-ogah-salurkan-raskin.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar